"Yang namanya kontrak mesti tetap harus dihormati, saya tidak sampaikan nama perusahaannya. Sekali kita tidak hormati kontrak kita tidak dipercaya siapapun," jelasnya usai makan siang dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kawasan Kampung Yoka, Sentani, Jayapura, Kamis (5/6/2014).
Dia menambahkan, lain penanganannya jika kontrak kerja sama dengan pihak asing telah mencapai ambang tenggat akhir. Karena Jokowi akan melakukan perhitungan ulang mengenai isi dari kontrak kerja sama. Di mana poin utama yang akan menjadi penekanan adalah untuk keuntungan negara dan rakyat Indonesia."Kalau itu sudah habis ya dihitung lagi, dikalkulasi, direnegosiasi kembali untuk sebesarnya keuntungan negara dan rakyat," tegasnya.
Pasangan cawapres Jusuf Kalla (JK) ini mengharapkan, saat membuat kontrak kerja sama yang baru, tidak hanya memperhatikan nominal pendapatan saja. Sebab, pengawasan dari kerja di lapangan tetap harus diperhatikan. Jika tidak percuma pemasukan besar, namun kerugian secara materi terjadi.
"Ini tidak hanya anggaran, tapi penyiapan manajemen dari pengelolaan anggaran, pengawasan, karena percuma uang banyak-banyak kalau monitoring dan manajemen tidak ada," kata Jokowi.
Konflik terjadi tidak hanya dengan pihak pemerintah pusat, tetapi juga dengan masyarakat adat. Namun, Jokowi menegaskan, permasalahan itu tidak akan terjadi jika ada komunikasi yang aktif antara Pemerintah Pusat, pihak asing dan ketua adat, selaku orang yang dipercaya rakyat.
"Asal ada komunikasi yang baik antara ketua adat, ini harusnya pendekatan komunikatif. Memang peperangan di Timika, Himalaya bisa diselesaikan kembali jika masyarakat adat diajak bicara," tutupnya.
Seperti diketahui, Indonesia telah banyak melakukan kerja sama dengan beberapa perusahaan asing. Di antaranya dengan perusahaan Freeport, Newmont, Chevron dan Shell. [has/merdeka]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar