Jokowi Diminta Tertibkan SPBU di Jalur Hijau

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai tidak konsisten terapkan aturan tentang Tata Ruang. Hal itu terlihat dari perubahan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) di wilayah Kelapa Gading yang berubah dan tidak mengindahkan tata ruang dan fasilitas umum.
Salah satu contoh yang  terlihat adalah SPBU di Jalan Gading Orchard yang menggunakan wilayah jalur hijau dan dipaksakan menjadi SPBU. Jalan tersebut menjadi tidak simetris dan menambah kemacetan, karena bentuknya yang menjorok ke tengah jalan. Pemda sepertinya kurang tegas terhadap para pengembang terkait dan hal ini harus menjadi perhatian dari Pemprov DKI Jakarta.
“Gubernur Jokowi harus membenahinya sehingga penerapan tata ruang bisa konsisten, tidak justru menggangu kenyamanan dan tentunya iklim usaha yang sehat bisa terjadi,” ujar Ketua BPP HIPMI,  Anggawira, Sabtu (4/5/2013).
Caleg DPR RI dari partai Gerindra daerah Pemilihan Kota Depok-Bekasi ini menambahkan, SPBU tersebut dibangun di lokasi yang tidak layak dan lebar tanahnya tidak mencukupi untuk pembangunan dan keberadaan sebuah SPBU. “Menurut rencana Tata Ruang No. 3712/-1.711.5 tanggal. 18-12-2007, jalur tersebut diperuntukkan jalur hijau,” bebernya.
Sementara itu, Hartono Nugroho, seorang warga Kelapa Gading, menambahkan, SPBU ini jelas melanggar RDTR dari posisinya yang secara kasat mata saja sudah terlihat keberadaannya yang mengganggu arus lalu lintas. “Kami warga tidak pernah memberikan izin terhadap pembangunan SPBU tersebut dan kami mendesak Pemda untuk membatalkan pendirian SPBU tersebut,” tegasnya.
Hartono juga meminta aparat yang berwenang, dalam hal ini Pemda DKI agar segera mengembalikan fungsinya sebagai lahan hijau/taman. “Kami juga mempertanyakan kenapa Pemda dengan gegabah memberikan izin tanpa proses cek dan ricek secara mendalam,” pungkasnya.

Sumber :
Kedaulatan Rakyat

Jokowi Didesak Beri Subsidi Kereta Komuter

Koordintor Forum Kereta Api dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno, mendesak Gubernur Jakarta Joko Widodo untuk memberikan subsidi kepada kereta komuter. Tujuannya untuk lebih memaksimalkan pelayanan kereta komuter.
"Ketentuan ini sah karena diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian," kata Djoko kepada Tempo seusai sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 4 Mei 2013.
Menurut Djoko, langkah pemberian subsidi lebih rasional dibandingkan akuisisi. Alasannya, proses akuisisi lebih membutuhkan dana dan tenaga yang besar. Sesuai UU, pemda bisa saja mengambil alih sebuah badan usaha yang berfungsi memberikan pelayanan publik untuk warganya.
Opsi akuisisi PT KRL Jabodetabek, kata Djoko, akan lebih mahal. Selain itu, Pemda DKI juga harus membentuk badan sendiri yang mengurusnya. "Memang ada klausul di UU Kereta Api yang menyatakan bahwa operator tidak selalu PT Kereta Api Indonesia," katanya.
Hanya, dia tak setuju jika klausul itu jadi dasar untuk mengakuisisi atau mengadakan sebuah badan baru yang bergerak di kereta api. "Lebih baik maksimalkan yang ada," katanya.
Subsidi dari pemerintah daerah kepada kereta api, Djoko melanjutkan, pernah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Jawa Timur. Dengan subsidi, selama dua pekan masa lebaran, Gubernur Jatim Soekarwo bisa menggratiskan kereta dengan jurusan tertentu.
Langkah ini, Djoko melanjutkan, bisa ditiru oleh Jakarta. "Subsidi bisa diarahkan ke tiket kereta rel listrik misalnya," ujar dia. Dengan adanya subdisi itu, kata dia, pemerintah bisa menghapuskan kereta komuter ekonomi, tanpa merugikan warga miskin yang sebelumnya tak bisa bayar tiket KRL AC.
Direktur PT Kereta Commuter Jabodetabek Tri Handoyo sepakat dengan wacana ini. Dia mengakui bahwa permasalahan utama yang menghalangi penghapusan KRL ekonomi adalah soal tiket bagi warga tak mampu."Dengan subsidi ke tiket maka semua orang bisa naik AC. Kalau sudah begitu, kereta ekonomi bisa dihilangkan," katanya.

Sumber :
tempo.co

Lelang Jabatan Jokowi Jadi Proyek Percontohan

Strategi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menempatkan PNS-nya dengan cara lelang jabatan sepertinya harus dijadikan percontohan oleh daerah lain, termasuk Kota Tangerang.
Pasalnya dengan cara seperti itu, struktur di pemerintahan tentu berjalan sesuai dengan sumber daya manusia (SDM).
"Saya yakin, apa yang dilakukan Jokowi (Lelang Jabatan) sangat bagus. Karena struktur di pemerintahannya bisa sesuai dengan kompetensi PNS," kata Harry Mulya Zein, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang, Banten, Sabtu (4/5/2013).
Itu disampaikannya, karena saat ini tidak sedikit PNS yang memliki potensi tapi tidak terakomodasi dengan baik, lantaran sistem penetapan jabatan lebih mengedepankan kedekatan kepada penguasa.
"Sebagai Sekda, saya tahu betul siapa pegawai yang punya kemampuan. Tapi mereka tidak punya kesempatan untuk mengembangkan potensinya karena tidak dekat dengan pemimpinya," kata lelaki jebolan Universitas Indonesia (UI).
Dampak itu, tambahnya, tentu berpengaruh pada setiap pemilu kada, termasuk Kota Tangerang yang akan melaksanakan pesta demokrasi tersebut pada 31 Agustus 2013 nanti.
PNS ada yang tidak netral dan besifat masif, karena memihak kepada calon Wali kota/Wakil Wali kota yang menjanjikan jabatan.
Sebenarnya, itu tidak boleh terjadi, karena yang namanya jabatan akan datang apabila yang menginginkannya mampu menjalankan dengan baik. "Sebagai PNS kita harus taat aturan. Jangan tidak netral atau main politik hanya untuk mengejar jabatan," kata dia.
Sebab, bila sikap yang tidak netral dan masif itu diketahui oleh Panwalu, tentu PNS tersebut akan terseret ke jalur hukum. Hal itu dibenarkan Ketua Pawaslu Kota Tangerang, Takhono. Bahwa di dalam proses pemilukada nanti pihaknya akan bertindak tegas dengan cara melaporkan PNS, tim sukses dan calon Wakikota/Wakil Walikota Tangerang yang melakukan pelanggaran.
"Kami akan bertindak tegas dan akan melanjutkan setiap temuan itu hingga ke ranah hukum," kata Takhono yang juga berharap kepada masyarakat luas, khususnya Kota Tangerang agar melaporkan ke Panwas bila menemui pelangaaran yang dilakukan oleh PNS, tim sukses dan Calon Walikota/Wakil tersebut

Sumber :
metrotvnews.com

Satu Kesalahan Fatal Bisa Menghancurkan Jokowi

Direktur Utama Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (PPM) Andi Ilham Said menilai, perpaduan gaya manajemen antara Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dan Basuki Tjahaja sudah sangat baik. Gaya Jokowi yang lebih banyak turun ke lapangan atau blusukan, berpadu dengan gaya Basuki yang terlihat ketat dalam urusan administrasi di belakang meja.
"Jokowi kan enterpreneur, dia lompat-lompat (ke sana ke mari). Maka dari itu, dia perlu didukung manajemen yang kuat. Saya pikir Basuki merupakan orang yang tepat," kata Andi kepada Kompas.com di Gedung PPM, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5/2013).
Namun, ia mengingatkan, Jokowi dan Basuki memikul harapan sangat besar dari masyarakat Jakarta yang menginginkan perubahan. Satu kesalahan fatal dapat menghancurkan reputasi keduanya.
"Program yang gagal itu kan kesalahan manajemen. Ada satu saja program yang telah digembar-gemborkan itu tidak berjalan, makin banyak nanti yang akan merasa menyesal karena telah sudah menaruh harapan besar," ujarnya.
Andi mengapresiasi langkah Jokowi yang kerap mendatangi sejumlah kawasan untuk melihat langsung apa yang dibutuhkan masyarakat. Namun, menurutnya, cara ini terlalu lama untuk bisa membangun kota sebesar Jakarta.
"Jika menggunakan cara seperti itu, tidak akan cukup dengan waktu masa jabatan dia. Masyarakat memerlukan waktu yang cepat," kata Andi.
Meski demikian, Andi menilai bahwa selama ini manajemen yang dilakukan Jokowi sudah cukup baik. Ia mengapresiasi langkah Jokowi yang mengumumkan pemenang tender MRT. Ia juga menilai bahwa sosok Basuki melengkapi kepemimpinan Jokowi karena Basuki sangat piawai dalam bidang administrasi.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Wasekjen PD: Gita-Jokowi Bisa Berpasangan Asal Lewat Konvensi

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan digadang-gadang sebagai salah satu calon presiden dari Partai Demokrat. Kabar mengenai Gita menggandeng Gubernur Jakarta Jokowi sebagai pasangannya pun menguat, lalu apa tanggapan Partai Demokrat ?
"Asal Jokowi mau mengikuti proses yang dilakukan Demokrat," kata Wakil Sekjen Andi Nurpati di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5/2013)
Andi melanjutkan jika semua sistem pekrekrutan calon presiden dan wakil presiden dari Partai Demokrat harus melalui proses konvensi. "Peluangnya sama. Pertanyaannya apakah Jokowi mau ikut konvensi ?," kata Andi sambil tersenyum.
Ketua umum partai Demokrat pun masih memikirkan berbagai opsi terkait capres dan cawapres partai ini. "Pak SBY pernah mengatakan sedang mempertimbangkn apakah akan mengambil kader-kader atau non kader-kader. Kita lihat saja," jelasnya.
Namun, ia mengatakan kemungkinan PD berkoalisi dengan partai lain cukup besar mengingat syarat president threshold harus mencapai 20 persen untuk mencalonkan presiden secara tunggal.
"Posisinya sama antara internal partai atau di luar. Karena sejak awal PD sudah membuktikan melalui SBY tentang koalisi dengan di luar kader," katanya.
Secara Pribadi, Andi Nurpati tidak mempermasalahkan jika kelak PD memilih calon presiden dari luar kader partai. Namun, ia menekankan bahwa orang tersebut harus maksimal menjalankan tugasnya.
"Tidak ada masalah. Yang penting dia mampu mengemban tugas sebagai presiden dan dia juga harus peduli pada partai pengusung," ujarnya.

Sumber :
news.detik.com

Demokrat: Jokowi Welcome

Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Andi Nurpati mengatakan Susilo Bambang Yudhoyono selaku ketua umum partai sudah mengisyaratkan akan berkoalisi dengan kekuatan politik lain pada pemilu mendatang.
Isyarat tersebut, kata dia, saat ditemui di Jakarta, Sabtu 4 Mei 2013, berdasarkan suara Partai Demokrat yang masih dalam posisi 20 persen. "Koalisi ini yang memungkinkan Jokowi (Joko Widodo) masuk. Kita terbuka, tinggal Jokowi ikut konvensi, dan berbagai proses yang menjadi kebijakan Demokrat," ujarnya.
Andi menambahkan, posisi Jokowi meski kader partai lain tetap sama dengan kalangan internal Partai Demokrat. "Pola ini sejak awal sudah dibuktikan saat pemilihan SBY sebagai Presiden melalui koalisi dengan orang di luar kader," ujarnya.
Secara pribadi, ia tidak mempermasalahkan jika kelak Partai Demokrat memilih calon presiden dari luar kader partai. Namun, dia menegaskan orang itu harus maksimal menjalankan tugasnya.
"Tidak ada masalah. Yang penting, dia mampu mengemban tugas sebagai presiden atau wakilnya. Dan dia juga harus peduli pada partai pengusung," ujarnya.
Menurut Andi, selama Jokowi mau mengikuti proses yang dilakukan Partai Demokrat dipastikan tak ada masalah. Ia juga melihat, Jokowi sebagai sosok yang menarik dalam konstelasi politik saat ini.

Sumber :
politik.viva.news.co.id

Hindari Dialog Pilih ke Bali, Jokowi Ingkar Janji !

Warga yang tinggal di bantaran Waduk Pluit, Muara Baru, Jakarta Utara, menyesalkan kepergian Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ke Bali menjadi juru kampanye ketimbang berdialog dengan warga yang cemas karena rumahnya akan digusur.
Mustopa, perwakilan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Indonesia (GM-I) yang mendampingi warga Waduk Pluit mengatakan, semua warga sangat menyesalkan keputusan Jokowi yang lebih mementingkan partainya, ketimbang merealisasikan janjinya untuk berdialog dengan warga.
"Mana janji Jokowi, yang bilang bolak balik mau nemuin warga di sini. Dia janji akan berdialog dengan warga di sini, tapi saya liat dia malah jadi juru kampanye partainya ke Bali," kata Mustopa, di Pluit, Jakarta Utara, Sabtu (4/5/2013).
Sementara itu, dia menambahkan, kondisi warga yang tinggal dibantaran Waduk Pluit sekarang sedang menunggu kepastian dari Pemprov DKI untuk mencari solusi. Gubernur Jokowi menjanjikan dialog dengan warga di situ.
"Sekarang kan semua warga di sini butuh solusi Jokowi. Dia bilang mau dialog, kita menunggu itu," terangnya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan, terkait penyelesaian warga yang tinggal di Waduk Pluit, hampir setiap hari dirinya ditemui warga dari Pluit, Muara Baru, Jakarta Utara.
"Itu hampir setiap hari ya saya didatangi orang dari yang tinggal di Pluit, dari Muara Baru itu. Yang di Pluit itu pada datang menemui saya," tutur Jokowi.
Seperti diketahui, hari ini Jokowi diberitakan sedang berada di Bali untuk menjadi juru kampanye pasangan pasangan Cagub/cawagub Puspayoga dan Sukrawan (PAS) dalam Pemilukada Bali yang diusung PDIP.

Sumber :
sindonews.com

KPK Minta Jokowi Laporkan Hadiah Gitar dari Metallica

Pekan lalu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo  yang akrab disapa Jokowi menerima gitar dari bassis grup band rock Metallica, Robert Trujillo.
Mengingat pria asal Solo ini adalah pejabat negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pemberian itu tetap harus dilaporkan Jokowi ke lembaga antirasuah itu.
"Boleh menerima itu tetapi dilaporkan ke KPK, karena pemberian tersebut diduga terkait jabatannya sebagai Gubernur DKI," ujar Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono saat dihubungi wartawan, Sabtu (4/5).
Meski demikian, kata Giri, pihaknya tetap harus melakukan verifikasi lanjutan atas hadiah yang diterima Jokowi. Hal ini karena menyangkut jabatan Jokowi.
Ia memaparkan sesuai sumpah jabatan, pejabat/ penyelenggara negara tidak boleh menerima hadiah apapun terkait jabatannya. Hal ini juga tertuang dalam pasal 16 Undang-Undang KPK dan pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mewajibkan penyelenggara negara melaporkan gratifikasi.
"Butuh verifikasi dan informasi dari pihak-pihak apakah ada konflik kepentingan atau tidak. Gitar yang diberikan band sekelas Metallica, kemungkinan besar mempunyai nilai istimewa," tutur Giri.
Jokowi sendiri adalah penggemar berat grup band legendaris asal Amerika Serikat itu. Mantan Walikota Solo itu menuturkan dirinya mendapat gitar tersebut dari seorang promotor bernama Jonathan Liu yang berkunjung ke negeri Paman Sam untuk bertemu Robert Trujilo.
Di sana Jonathan berniat mengundang band tersebut tampil di Indonesia dengan syarat memadukan musik rock dengan musik dan tarian kecak dari Bali.

Sumber :
jpnn.com

Jokowi Doakan 53 Pasangan Nikah Massal

Acara nikah massal di Lapangan Pegok, Sesetan, Denpasar yang sempat menjadi heboh dengan kehadiran Gubernur DKI Joko Widodo, Sabtu (4/5/2013) dapat berjalan dengan lancar. Jokowi yang ikut membuka acara nikah massal ini tak lupa mengucapkan doa kepada 53 pasangan pengantin.
"Ya nanti semoga yang nikah rezekinya lebih melimpah, rezekinya barokah banyak, menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah," ujar Jokowi.
Setelah membuka acara nikah massal, Jokowi melihat langsung prosesi ijab qabul peserta nikah massal di meja-meja penghulu. Setelah selesai di lokasi akad nikah, Jokowi langsung menuju kursi-kursi peserta nikah massal untuk menyalami mereka satu-per satu.
Jokowi berharap Pemerintah dan para dermawan memperhatikan warga yang kurang mampu untuk dibantu dalam melangsungkan pernikahan. Salah satu caranya bisa dengan dinikahkan secara massal seperti ini.
"Perlu campur tangan dari dermawan, perlu campur tangan Pemerintah untuk menjembantani agar warga-warga seperti yang kita lihat tadi bisa menikah sehingga bisa menjamin kehidupannya di masa datang," kata Jokowi.
Kehadiran mantan Wali Kota Solo ini disambut antusias para peserta nikah massal serta warga yang hadir di acara ini. Mereka saling berebut untuk bisa bersalaman dan foto bareng Jokowi.

Sumber :
regional.kompas.com

Blusukan Jokowi di Bali: Tinjau Nikah Massal

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan akad nikah massal yang diselenggarakan Yayasan Al-Rohman Palapa, Kota Denpasar, Sabtu.
Nikah massal tersebut diikuti 53 pasangan pengantin dari Kota Denpasar dan sekitarnya, yang selama ini secara Agama Islam belum melangsungkan akad nikah.
Acara itu juga dihadiri Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, Wakil Wali Kota IGN Jayanegara serta beberapa pengurus PDIP Bali dan Kota Denpasar.
Wali Kota Rai Mantra menyambut baik kegiatan nikah massal tersebut, karena dengan kebersamaan ini akan dapat menghemat biaya pernikahan.
"Secara hukum agama dan hukum negara dibenarkan melaksanakan acara pernikahan massal tersebut. Sehingga pasangan nikah yang belum sempat melangsungkan pernikahan maka pada saat bisa disahkan," katanya.
Kata Jokowi, acara ini akan mendorong warga yang selama ini tidak bisa melangsungan nikah secara perorangan, tapi bisa dilakukan secara massal.
"Kegiatan ini bagian dari menumbuhkan sikap sosial, sehingga warga yang kurang mampu bisa melangsungkan pernikahan," ujarnya.
Marsono dan Salamah, pasangan pengantin itu mengaku senang dan terharu bisa melangsungkan pernikahan ini.
"Saya merasa bersyukur bisa melangsungkan pernikahan, walau saya cukup lama sudah nikah. Namun secara resmi akad nikah baru saya ucapkan," katanya.
Dalam kegiatan tersebut cukup unik, karena beberapa pasangan nikah ada yang sudah punya anak dewasa, sehingga ketika mengucapkan akad nikah juga disaksikan anak-anaknya. 

Sumber :
antaranews.com

Jokowi Getarkan Bali

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membuat heboh dalam acara nikah massal di Lapangan Pegok, Sesetan, Denpasar, Sabtu (4/5/2013) pagi.
Kedatangan Gubernur yang terkenal dengan aksi blusukan ini awalnya tidak diketahui warga. Namun, setelah panitia memanggil Jokowi untuk naik ke atas panggung dan membuka acara nikah massal, ratusan warga yang hadir langsung heboh.
Seusai turun dari panggung, Jokowi langsung diserbu warga untuk foto bersama. Puluhan petugas keamanan yang berbadan kekar harus bekerja keras mengamankan Jokowi dari kerumunan warga.
Meski harus mendapat pengawalan ketat, Jokowi tetap menunjukkan keramahannya dengan menyalami semua pasangan peserta nikah massal satu per satu di tempat duduk mereka.
Jokowi juga tak keberatan melayani foto bareng warga yang antusias dengan kehadirannya. "Seneng banget, harapannya Pak Jokowi ke Bali lagi," ujar Farida, salah seorang peserta nikah massal yang sempat foto bareng Jokowi.
Kehadiran Jokowi di Bali untuk menjadi juru kampanye cagub-cawagub Bali yang diusung PDI-P, AA Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan, di Lapangan Niti Mandala, Renon, Minggu (5/5/2013) besok.

Sumber :
regional.kompas.com

Untuk Keempat Kalinya Jokowi Turun Gunung

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk keempat kalinya turun langsung untuk memberikan dukungan pada calon calon gubernur besutan PDIP, kali ini untuk pasangan cagub Puspayoga - Sukrawan (PAS) pada pilkada provinsi Bali.
Sebelumnya, Jokowi telah membantu pasangan cagub Rieke Dyah Pitaloka pada pilkada Jawa Barat, dilanjutkan dengan membantu pasangan cagub Effendi Simbolon pada pilkada Sumut dan terakhir mempersiapankan cagub Ganjar Pranowo untuk maju sebagai gubernur Jateng.
Sayang sekali untuk 2 Pilkada sebelumnya Jokowi tidak berhasil mempersembahnan kemenagan untuk calon calon besutan PDIP, Rieke Dyah Pitaloka di Jabar dan Effendi Simbolon di Sumut.
 Rencanannya Jokowi akan dibali selama 2 hari dari tanggal 4 Mei hingga 5 Mei. Selain Jokowi, PDIP juga akan menerjunkan elit elit partanya seperti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, Pramono Anung, Puan Maharani, Rieke Dyah Pitaloka dan Rano Karno.

Sebagai catatan, pada Jumat (3/5/2013), Jokowi yang sempat ditanya mengenai kepastian tentang rencananya menjadi Jurkam, tidak menjawab secara pasti. Jokowi hanya memberikan komentar singkat dengan nada bercanda. "Siapa ? Ngapain ke Bali ?," kata Jokowi di Balaikota DKI.

Dugaan Malpraktek RS Persahabatan, Suami Anna akan Mengadu ke Jokowi

Pandapotan Manurung (40) terus berupaya untuk membuktikan dugaan malpraktik dokter RSPU Persahabatan, BHS terhadap istrinya, Anna Marlina Simanungkalit (38). Pihak Pandapotan berencana, akan menemui Gubernur DKI, Jokowi untuk mengadukan hal ini.
"Kami akan menemui abang Jokowi. Beliau harus tau, karena klien kita menggunakan KJS (Kartu Jakarta Sehat)," ujar kuasa hukum Pandapotan, Yasher Panjaitan di Mapolda Metro Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (3/5/2013).
Yasher menceritakan bahwa kliennya yang merupakan pegawai kontrak dari perusahaan kontraktor ini tidak menemukan kesulitan mengakses fasilitas kesehatan. Dia hanya ingin mempertanyakan pelayanan yang diberikan pihak RS Persahabatan.
"Ingin tanya, penanganannya kok seperti ini," lanjut Yasher.
Demi kepentingan penyidikan, pihak keluarga juga telah menyetujui pembongkaran makam Anna untuk jenazahnya diautopsi.
"Tadi ditanyai penyidik apakah menyetujui jika dilakukan autopsi. Kami bilang siap. Untuk dibongkar lagi makamnya, demi penyidikan," ujar Yasher.
Terkait hal ini, RS Persahabatan membantah mencegah pasien Anna Marlina Simanungkalit (38) pindah rumah sakit. Pihak RS siap diaudit atas semua prosedur penanganan pasien pada Anna yang akhirnya meninggal dunia itu pada 23/3/2013 yang lalu.
"Yang menyatakan malpraktik itu, ada hakimnya. Itu apabila ada SOP yang harusnya tidak dikerjakan malah dikerjakan, atau sebaliknya, harus dikerjakan malah tidak dikerjakan. Tapi, tidak ada SOP yang salah. Tumornya sudah melingkar sebesar telur, ternyata ganas, akhirnya diangkat semua. Memang terjadi kerobekan di sana karena proses keganasan di sana," ujar Direktur Utama RS Persahabatan Dr Mohammad Syahril, Sp.P, MPH.

Sumber :
news.detik.com