Minggu, 26 Mei 2013

Survei CSIS: Jokowi capres terkuat, ungguli Prabowo dan Ical

Hasil survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) menempatkan Gubernur DKI Jakarta Joko "Jokowi" Widodo di peringkat pertama sebagai tokoh calon presiden (capres) alternatif.
"Pada dasarnya (hasil) ini bukan soal 'fenomena Jokowi' semata, melainkan bahwa masyarakat Indonesia benar-benar mengharapkan calon pemimpin alternatif, yaitu Jokowi atau calon alternatif lain," kata peneliti CSIS Philip Jurius Vermonte di Jakarta, Minggu.
Sejumlah nama tokoh capres yang disebutkan oleh 1.635 responden antara lain Jokowi (28,6 persen), Prabowo Subianto (15,6 persen), Aburizal Bakrie (7 persen), Megawati (5,4 persen) dan Jusuf Kalla (3,7 persen).
Sementara itu, pengamat politik sekaligus peneliti senior CSIS J Kristiadi mengatakan kemunculan Jokowi bertepatan dengan momentum pencarian tokoh capres alternatif, terlepas dari opini bahwa mantan wali kota Solo itu baru menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Lebih dari separuh responden (53,9 persen) menyatakan setuju jika Jokowi maju sebagai kandidat capres meskipun masih menjabat sebagai Gubernur.
"Kesulitan Jokowi untuk mendapatkan dukungan partai masih dipersoalkan, tetapi kalau tingkat elektabilitasnya mencapai 50 persen pasti dia akan diperebutkan oleh partai-partai," kata Kristiadi.
Namun demikian, Kristiadi berharap nama-nama tokoh alternatif lain juga dapat muncul sebagai capres, sehingga Jokowi tidak selalu disandingkan dengan tokoh-tokoh lama seperti dalam hasil survei itu.
"Salah satu hal yang bisa menjadikan Pemilu 2014 menjadi titik terang dan memberikan harapan adalah dengan mengeksploitasi nama-nama selain yang sudah pernah muncul," katanya.
Oleh karena itu, politik pemberitaan mengenai tokoh capres alternatif menjadi penting karena masyarakat dapat diberikan beberapa pilihan baru sebagai capres.
Hasil survei yang dilakukan 9-16 April itu menunjukkan nama Jokowi menjadi tokoh alternatif yang langsung muncul di benak para responden (top of mind) tanpa disodori daftar pilihan nama tokoh.
Temuan tersebut diperoleh dari wawancara terhadap responden di 31 provinsi di Tanah Air, yang dilakukan secara acak bertingkat, mulai dari tingkat kelurahan, RT hingga kepala keluarga.


Sumber :
merdeka.com

LSI Denny JA: Jokowi Capres Potensial Jika Sukses Bangun Jakarta

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA melihat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) termasuk salah satu capres paling potensial. Namun Jokowi harus terlebih dahulu sukses membangun Jakarta.
"Jokowi dilihat potensial dibanding tokoh lain. Dia lebih potensial tapi harus diingat ada PR yang harus dikerjakan Pak Jokowi dengan membangun Jakarta," kata kata peneliti LSI, Ardian Sopa, usai paparan hasil survei di Kantor LSI Denny JA di Graha Dua Rajawali Jl. Pemuda No. 70, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (26/5/2013).
Karena itu saat ini sebaiknya Jokowi fokus mengurus Jakarta. Masih ada waktu sebelum masing-masing parpol mengusung capres dan cawapresnya.
"Kalau Pak Jokowi bisa mempertahankan posisi dia sebagai tokoh antitesis dari tokoh yang ada, berarti peluang dia makin besar untuk 2014," katanya.
Karenanya jawaban Jokowi yang selalu menegaskan fokus mengurus Jakarta saat ditanya wacana capres dinilai cukup bagus. "Itu bagus, dia nggak ngomong nyapres kan karena dia mau ngurus Jakarta dulu. Itu strategi yang cocok, mendingan Jokowi fokus dulu dengan Jakarta sampai dengan waktu untuk menentukan capres dan cawapres," katanya.
Selain Jokowi, LSI Denny JA melihat sosok Gita Wirjawan dan Mahfud MD sebagai capres potensial. Mahfud dianggap sebagai sosok yang bersih dari korupsi, juga sebagai mantan ketua MK yang tegas.
"Gita mewakili representasi sebagai pimpinan ada. Dari segi tampilan. Secara pembawaan dia seperti Pak SBY dan itu yang dilihat masyarakat. Santun, pintar, yang dilihat sama perempuan, ganteng, bagus, cerdas. Dia juga ada pengalaman di kementerian saat ini," tandasnya.
Lalu bagaimana peluang menteri BUMN Dahlan Iskan? "Fisik dia kan tidak terlalu kuat, dia katanya sering sakit. Apakah dia mampu pada saat menjadi presiden dengan kondisi fisik yang seperti itu. Kalau dia merasa sehat, ya monggo," tandasnya.


Sumber :
detik.com

Usulan Interpelasi Dianggap Upaya Jegal Pencapresan Jokowi

Sebanyak 32 anggota DPRD DKI dari 5 fraksi mengajukan hak interpelasi terkait Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang digagas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Upaya politisi Kebon Sirih dinilai sebagai manuver menjegal pencapresan Jokowi di 2014.
"Sebetulnya interpelasi DPRD kepada Jokowi menurut saya ide yang terlalu kerdil dan ini mengada ada. Sebetulnya konteknya harus kita paham bahwa hari ini jika bicara 2014 Jokowi itu tidak ada tandingannya," kata pengamat politik Boni Hargens di Galeri Kafe Jalan Cikini Raya, Jakpus, Minggu (26/5/2013).
Menurutnya, bahkan kalau hari ini Prabowo masih nomor satu dalam segala survei kuantitatif, Jokowi bisa melibas Prabowo kalau saja Jokowi punya kendaraan politik.
"Nah, konteks ini yang membuat banyak elit dan kelompok politik yang merasa terganggu dengan adanya Jokowi, sehingga ide interpelasi DPRD saya pikir lebih kental persoalan politisnya dari pada persolan pemerintahan. Jadi ini ada upaya kelompok yang bermain di balik layar," paparnya.
Karenanya menurut Boni, tak mungkin anggota DPRD berhasil mengganjal popularitas Jokowi dengan mengajukan hak interpelasi, apalagi masalahnya sudah hampir clear soal KJS.
"Nggak mungking upaya menggerus popularitas jokowi. Ini pastinya kelompok yang tidak mengharapakan Jokowi jadi capres terkuat di 2014," ungkapnya.
Ia menilai, Jokowi betul betul karakter yang di luar maenstrem atau di luar kebiasaan atau unik, dia bukan politik yang dibentuk oleh media tapi dia politisi yang punya karakter.
"Sehingga dia tidak bisa dihajar olah momentum oleh isu-isu politik yang bisa menggerus dia. Artinya Jokowi bukan politisi yang dibentuk oleh media massa dan bukan politisi yang dibentuk oleh parpol," ucap Boni.
"Tapi politisi yang terlahir sebagai politisi sehingga kebesaran Jokowi sangat sulit untuk digerus oleh upaya upaya politik dari kelompok lain. Di sinilah Jokowi jadi ancaman bagi banyak kelompok," imbuhnya.


Sumber :
detik.com

Gerindra: Interpelasi Jokowi, Politisi Kebon Sirih Genit!

Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang dijalankan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan diinterpelasi anggota DPRD DKI menyusul mundurnya 16 rumah sakit dari program tersebut. Langkah sejumlah politisi Kebon Sirih tersebut dinilai sebagai kegenitan politik di ujung masa jabatan.
"Ada-ada saja. Ini hanya kegenitan politik Kebon Sirih mengingat sudah mau habis masa jabatan. Jadi bermanuver sedikit lah," ujar Ketua Fraksi Gerindra DKI Jakarta M Sanusi saat berbincang dengan detikcom, Minggu (26/5/2013).
Sanusi mengatakan memang menjadi hak yang melekat pada dewan untuk menggunakan interpelasi terhadap Gubernur, dengan persyaratan sesuai undang-undang adalah 15 anggota pengusul dan lebih dari 1 fraksi. Usulan itu lalu dibawa ke Rapim dan rapat paripurna. Jika dirapat paripurna usulan ini disetujui, maka rapat paripurna dengan agenda interpelasi dapat dilakukan.
Namun Sanusi menegaskan persoalan KJS saat ini sangat tidak substantif untuk dilakukannya interpelasi. Karena masyarakat secara umum sangat menikmati pelayanan KJS.
"Yang bermasalah ini kan soal beberapa rumah sakit saja. Itu lebih spesifik administrasi pembayaran. Kecuali jika terjadi ketidakpuasan secara massif dari masyarakat, interpelasi bisa digunakan. Jadi ini lucu, nggak bermanfaat," kata bendahara Partai Gerindra DKI Jakarta ini.
32 Nama anggota DPRD DKI yang mengajukan hak interpelasi berasal dari 5 fraksi. Pengajuan itu sudah masuk ke pimpinan dewan dan akan dibahas dalam rapat pimpinan pada Senin (27/5/2013)


Sumber :
detik.com

Masuk Dalam DPT, Jokowi Tak Nyoblos di Pilgub Jateng

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), sering tampil sebagai jurkam bagi pasangan Ganjar Pranowo - Heru Sudjatmoko untuk pilgub Jateng. Nama Jokowi dan keluarganya juga tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilgub Jateng di TPS dekat rumahnya di Solo. Namun pihak keluarga memastikan Jokowi tidak pulang ke Solo untuk mencoblos.
Nama Jokowi dan keluarganya tercatat dalam DPT di TPS 22, Kelurahan Manahan, Banjarsari, Solo, Minggu (26/5). Nama Jokowi berada di urutan ke 128. Selain namanya juga tertulis nama istrinya, Iriana, dan ketiga anaknya juga tercatat sebagai pemilih.
Namun ibunda Jokowi, Sujiatmi Notomiatdjo, ketika ditemui usai mencoblos di TPS yang sama memberikan informasi bahwa anaknya yang sekarang menjadi gubernur DKI Jakarta itu hari ini tidak pulang ke kampung halamannya di Solo. Dengan demikian dipastikan Jokowi tidak menggunakan hak pilihnya.
"Dia (Jokowi) di sana (di Jakarta -red). Nggak pulang ke Solo, nggak nyoblos," ujar Sujiatmi kepada wartawan, Minggu (26/5/2013), tanpa memberikan penjelasan lebh lanjut.
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Kahiyang Ayu, salah satu anak Jokowi. "Bapak hari ini tidak pulang. Beliau kan di Jakarta," ujarnya saat dicegat wartawan usai menggunakan hak pilihnya.


Sumber :
Metro TV

Interpelasi Muncul karena Jokowi Dianggap Mengancam?

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai rencana interpelasi yang digulirkan oleh DPRD DKI untuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo merupakan hal yang terlalu mengada-ada. Boni menuding, ada pihak yang sengaja menggulirkan rencana interpelasi untuk menggerus kepopuleran mantan Wali Kota Surakarta tersebut.
"Harus dipahami, ide (interpelasi) ini kurang ajar, ide yang terlalu kerdil dan mengada-ada," kata Boni, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (26/5/2013).
Boni menjelaskan, alasan menggerus kepopuleran Jokowi sangat mungkin dilakukan pihak tertentu yang merasa terancam secara politik. Pasalnya, merujuk dari berbagai hasil survei, Jokowi dianggapnya sosok calon presiden yang paling potensial di Pemilihan Presiden 2014.
Bahkan lebih jauh, Jokowi, menurut Boni, akan memenangi Pilpres 2014 tanpa perlu kampanye apabila yang bersangkutan bersedia mencalonkan diri. Saat ini popularitas Jokowi dianggap berada di atas semua sosok calon presiden.
"Konteks ini yang menurut banyak elite politik merasa terganggu dengan Jokowi. Ide interpelasi DPRD lebih kental politisnya. Ini ada kelompok yang bermain di balik layar dan menginginkan Jokowi tak maju (sebagai capres) di 2014," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, anggota DPRD DKI Jakarta mengancam akan menggunakan hak interpelasinya. Hak interpelasi digunakan sebagai hak tanya legislatif kepada eksekutif. Namun kemudian, sejumlah Anggota DPRD mengartikan interpelasi sebagai langkah untuk mencopot Jokowi sebagai pemmimpin Jakarta.
Sedikitnya 30 Anggota DPRD telah membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk pernyataan sikapnya menggunakan hak interpelasi. Pemerintah Provinsi DKI dinilai terlalu terburu-buru dalam memberlakukan KJS yang sistemnya belum matang. Apalagi, sebenarnya peluncuran KJS tidak tertulis dalam anggaran tahun 2012 saat KJS diluncurkan.


Sumber :
kompas.com

Meski Dikritik, Partai Demokrat DKI akan Tetap Interpelasi Jokowi

Rencana politisi Kebon Sirih melakukan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terus berlanjut meski menuai kritik. Politikus Partai Demokrat Taufiqurahman menyatakan kritik itu tidak akan menyurutkan langkah interpelasi.
"Ini sudah masuk ke pimpinan dewan. Tidak mungkin mundur lagi," ujar Taufiq saat dihubungi detikcom, Minggu (26/5/2013).
Taufiq mengatakan sebanyak 32 anggota dewan dari 5 fraksi menandatangani persetujuan penggunaan hak interpelasi. Namun penggunaan hak ini bukan atas nama fraksi, melainkan individu anggota bersangkutan.
Taufiq membantah jika upaya interpelasi ini untuk memakzulkan Gubernur Jokowi. Menurutnya, hak ini tidak akan digunakan jika tidak muncul kekisruhan KJS.
"Kita ini kan wakil rakyat. Terlalu jauh jika interpelasi dimaknai untuk memakzulkan. Dewan hanya menggunakan haknya karena ada persoalan di masyarakat. Harus dibaca dengan clear persoalan ini," jelas anggota FPD ini.
Apalagi menurut dia, Partai Demokrat adalah partai pendukung pemerintah. Karena itu menurutnya, sangat tidak mungkin PD berupaya untuk memakzulkan Jokowi.
"Jadi kewajiban kami, Partai Demokrat untuk mendukung Pemprov DKI dan gubernur Jokowi. Nggak mungkin pemakzulan," tuturnya.
"Usulan interpelasi ini sudah masuk ke pimpinan dewan, akan dibahas besok," pungkas Taufiq.


Sumber :
detik.com

FPG DPRD DKI: Soal KJS Diputuskan Senin, untuk Apa Interpelasi Jokowi?

Sejumlah anggota DPRD DKI menggalang tanda tangan untuk menggunakan hak interpelasi terkait kisruh Kartu Jakarta Sehat (KJS). Fraksi Partai Golkar menyatakan tidak perlu melakukan interpelasi, karena minggu depan sudah ada kepastian soal biaya klaim KJS.
"Senin sudah ada finalisasi, untuk apa lagi interpelasi. Iya kan?" ujar Ketua FPG DPRD DKI, Asyraf Ali, saat berbincang dengan detikcom, Minggu (26/5/2013).
Asyraf mengatakan Pemprov DKI Jakarta dan pihak rumah sakit daerah dan swasta akan kembali melakukan pertemuan di rapat komisi pada Senin (27/5) pekan depan setelah gagal mencapai kesepakatan pada rapat Kamis (23/5) lalu. Menurutnya, jika sudah akan selesai dalam rapat komisi nanti, maka interpelasi tidak diperlukan.
Asyraf juga mengatakan yang menjadi masalah sebenarnya bukan sistem KJS secara keseluruhan. Untuk program KJS ini, Asyraf menyatakan fraksinya mendukung penuh.
"Yang dipermasalahkan oleh pihak rumah sakit kan hanya sistem penarikan atau klaim biaya KJS. Itu saja. Ini yang tidak ketemu dengan Pemprov waktu rapat Kamis kemarin," kata dia.
Asyraf membantah jika penggunaan hak interpelasi kepada Gubernur merupakan strategi untuk pemakzulan. Hak interpelasi, sebagaimana hak angket dan lainnya adalah hak bertanya anggota dewan terhadap Gubernur jika ada permasalahan yang tidak selesai dibahas di komisi dan memerlukan penjelasan dari Gubernur langsung.
"Terlalu jauh kalau ini ditarik ke pemakzulan. Ini anggota dewan hanya ingin menggunakan haknya," kata dia.
Anggota Komisi E DPRD DKI ini juga mengungkapkan jika sudah 32 anggota DPRD DKI dari lima fraksi yang membubuhkan tanda tangan penggunaan hak interpelasi. Proses tersebut menurutnya masih berlangsung.
"Fraksi Golkar tidak berkenan dengan interpelasi. Yang lain saya tidak tahu, silakan saja," pungkasnya.


Sumber :
detik.com

Berani Ganggu Jokowi, Forum Komunikasi Jakarta Baru Ancam Duduki DPRD

Ketua Forum Komunikasi Jakarta Baru Irwan Setiadi menegaskan, jika mayoritas anggota DPRD DKI ngotot melakukan hak interpelasi untuk menjatuhkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), maka warga akan menduduki kantor DPRD sebagai simbol perlawanan terhadap wakil rakyat.
"Jika hak interpelasi tetap dilakukan, rakyat akan menduduki DPRD. Dalam waktu dekat, mungkin minggu-minggu ini, sebelum awal bulan. Sepuluh ribu orang akan kita turunkan," kata Irwan di sela-sela aksi unjuk rasa di Bundaran HI pada Minggu (26/5/2013).
Irwan menyatakan, anggota DPRD yang telah melakukan pengancaman terhadap Jokowi hendaknya segera meminta maaf. Karena jika tidak, hal itu akan makin memperburuk citra para wakil rakyat di mata masyarakat.
"(Anggota) DPRD harus minta maaf. Apa yang mereka lakukan merupakan cermin tidak berpihaknya mereka pada rakyat. Padahal sangat jelas program KJS yang Jokowi canangkan sangat prorakyat," ujar Irwan.
Sementara itu, M Yasin, orator aksi unjuk rasa sekaligus Koordinator Forum Komunikasi Jakarta Baru wilayah Koja, Jakarta Utara, menegaskan, upaya untuk menduduki DPRD supaya para wakil rakyat tahu jika Jokowi juga dipilih oleh rakyat.
"Mereka mengatasnamakan wakil rakyat padahal tidak prorakyat. Sudah sangat jelas bahwa Jokowi yang sangat prorakyat dengan KJS-nya, kenapa harus ditentang," kata Yasin dalam orasinya.
Seperti diberitakan, anggota DPRD DKI Jakarta mengancam akan mencopot Jokowi karena dianggap kurang mampu menuntaskan masalah kekisruhan sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat.
Anggota DPRD akan menggunakan hak interpelasi karena masalah KJS dan 16 rumah sakit yang keberatan mengikuti program tersebut. Pemerintah Provinsi DKI dinilai terlalu terburu-buru dalam memberlakukan KJS yang sistemnya belum matang. Apalagi, peluncuran KJS tidak tertulis dalam anggaran tahun 2012 saat KJS diluncurkan.


Sumber :
kompas.com

Interpelasi Jokowi Berlebihan, Hanya Mencari-cari Kesalahan

Sebanyak 16 rumah sakit mengaku kesulitan mengurus pembayaran Kartu Jakarta Sehat (KJS), dua diantaranya bahkan menyatakan mundur. Rencana anggota DPRD DKI Jakarta mengajukan hak interpelasi kepada Jokowi dinilai berlebihan.
"Itu hanya mencari-cari kesalahan saja, masih terlalu jauh. Apalagi yang mau mundur kan cuma dua," ujar Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago kepada detikcom, Sabtu (25/5/2013) malam.
Andrinof mengatakan, jika masih banyak yang belum sempurna dalam implementasi di lapangan, maka Jokowi harus diberikan waktu untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk anggota DPRD.
"Tidak akan jadi masalah buat gubernur DKI interpelasi atau tidak. Tapi seharusnya bersama-sama memperbaiki pelayanan KJS jika dirasa belum sempurna," ujarnya.
Mengenai rumah sakit yang merasa kesulitan dalam sistem pembayaran KJS, Andrinof menyarankan perundingan antara pihak Pemprov dan pihak rumah sakit.
"Tinggal dirundingkan ulang apa masalahnya, apakah soal administrasi. Masa belum ada negosiasi tahu-tahu mundur. Karena usaha jasa rumah sakit tetap ada misi sosial, sekomersial apapun," tambahnya.

Sumber :
detik.com

Jokowi dan Para Algojonya

Gonjang ganjing interpelasi terhadap gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melibatkan nama-nama anaggota DPRD dari berbagai fraksi, dengan dukungan mayoritas dari partai Demokrat, berikut foto Jokowi berderet dengan tampang para algojonya.


Dari foto-foto di atas, dengan menggunakan perasaan, kita dengan mudah dapat menduga siapa yang berhati bersih, siapa yang berhati preman, siapa yang mata duitan dan siapa yang haus tahta dan wanita.

Rencana Interpelasi Jokowi Bakal Mentah?

Kisruh kabar penolakan 16 rumah sakit swasta pelaksana Kartu Jakarta Sehat (KJS) membuat anggota DPRD DKI berencana untuk menggunakan hak interpelasi. Petisi ini sempat ditandatangani 32 anggota DPRD, 20 di antaranya anggota Fraksi Partai Demokrat.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI, Jhony Wellas Poly, mengaku tak mau ambil pusing atas masalah ini. "Interpelasi adalah hak personal anggota DPRD. Ini tidak memiliki keterkaitan dengan fraksi," kata Jhony, Sabtu 25 Mei 2013.
Jhony mengatakan, yang harus dilakukan anggota DPRD saat ini adalah turut melakukan sosialisasi KJS. "Seperti kami ini kan harusnya menjadi garda depan di semua sektor pembangunan, termasuk kesehatan. Kami harus sosialisasikan program pemda, termasuk 20 anggota yang tanda tangan" katanya.
Ia melihat, hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), yang digulirkan rekannya tidak ada gunanya lagi. Sebab, masalah KJS telah diambil alih oleh Komisi Kesehatan DPRD DKI. "Saya lihat akhirnya mentah dengan sendirinya," tuturnya.

Bantah Jadi Penggagas

Gonjang ganjing interpelasi gubernur DKI terkait KJS berbuntut saling lempar tanggung jawab. Asraf Ali, anggota DPRD DKI Komisi E Fraksi Partai Golkar yang paling banyak bicara justru membantah sebagai penggagas.
"Saya bukan penggagas. Saat pengumpulan tanda tangan saya tak tahu sumbernya," katan Asraf Ali.Hak interpelasi merupakan hak personal yang dimiliki anggota DPRD dan tidak memiliki keterkaitan dengan Fraksi DPRD. "Fraksi Partai Golkar sendiri tidak setuju atas wacana interpelasi gubernur," katanya.
Asraf menjelaskan, hak interpelasi anggota DPRD terkait program Kartu Jakarta Sehat, sudah tidak lagi berguna. Masalah mengenai kabar mundurnya 16 rumah sakit tersebut telah ditangani Komisi E DPRD. "Kami akan berkomunikasi agar hak interpelasi batal," katanya.
Sebelumnya, wacana pengajuan hak interpelasi muncul dalam rapat dengar pendapat antara DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan 16 rumah sakit yang berencana mundur dari program KJS dua hari lalu.
Rapat tersebut membahas masalah dalam pelaksanaan KJS. Sebanyak 16 rumah sakit swasta pelaksana KJS keberatan dengan nilai dan sistem pembayaran. Dalam pelaksanaan KJS disepakati pembayaran dilakukan melalui PT Askes.
Sementara itu, biaya kesehatan sebesar Rp 23.000, merupakan pola INA CBGs yang penghitungannya dilakukan Kemenkes. Jaminan masyarakat tidak mampu di Jakarta ini mengacu pada nilai BPJS yang ditetapkan Rp 22.800 per orang per bulan.


Sumber :
viva.co.id

Ini 32 Nama Anggota DPRD DKI Pengusul Interpelasi

Anggota DPRD DKI, Taufiqurrahman, membenarkan ia dan 31 rekannya telah mengajukan hak interpelasi kepada Pemerintah Jakarta terkait program Kartu Jakarta Sehat (KJS). "Memang benar ada 32," kata Taufiqurrahman, Sabtu 25 Mei 2013.

Hak interpelasi yang diajukan 32 anggota dewan ini, menurutnya, jangan sampai diartikan bahwa DPRD DKI meminta Gubernur Jakarta Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya.
"Saya dari Partai Demokrat yang notabene mendukung kebijakan pemerintah. Jangan sampai dipelintir hak interpelasi ini sebagai langkah untuk melengserkan Gubernur. Saya dukung Pak Jokowi dan Pak Ahok. Tapi saya ingin program tidak memberatkan rakyat," katanya.

Berikut 32 nama anggota dewan yang menyepakati mengajukan hak interpelasi ke Pemerintah Jakarta:

Fraksi Partai Demokrat
1. Aliman Aat
2. Taufiqurrahman
3. Habib Alaydrus
4. Sandy
5. Neneng Hasanah
6. Siti Sofiah
7. Abdul Mutholib
8. Mujiyono
9. Agung Haryono
10. Nawawi
11. Lucky
12. Berlin
13. TS Yance
14. Hendry Ali
15. Marie Amadea
16. Mirna Na'Amin
17. Santoso
18. Hardi
19. DR Marthin
20. Maria Hernie

Fraksi PKB-PAN
21. Hidayat Ar Yasin
22. Moh Asyari

Fraksi PPP
23. Belly Bilalusalam
24. Matnoor Tindoor
25. Ichwan Zayadi
26. Abdul Aziz

Fraksi Partai Glokar
27. Ruddin Akbar Lubis

Fraksi Partai Hanura-PDS
28. Fahmi Zulfikar
29. Guntur
30. Farel Silalahi
31. Dr. Suprawito
32. Rukun Santoso

Sumber :
tempo.co