Kamis, 11 Juli 2013

Jokowi: Transjakarta Sudah Ditambah, tapi Enggak "Ngefek"

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku mengerti keluhan warga terkait layanan transjakarta. Pemprov DKI Jakarta sudah berupaya menambah jumlah bus, tetapi hal tersebut belum terlihat dampaknya.
Jokowi menjelaskan, Pemprov DKI telah menambah sebanyak 106 unit bus transjakarta pada Februari 2013. "Tapi, enggak ngefek apa-apa juga. Ya, berarti nambahnya yang banyak," kata Gubernur DKI Jakarta itu di Balaikota Jakarta, Kamis (11/7/2013).
Menurut Jokowi, selama ini, dia memang banyak menerima curhatan warga terkait layanan transjakarta. Ia mengaku prihatin atas pelayanan yang jauh dari kata baik.
"Tiap hari saya terima keluhan itu. Pak nunggu di koridor ini sudah 30 menit, tapi satu pun busnya kok enggak datang-datang," ujarnya.
Hal itu belum termasuk keluhan tentang fasilitas yang dianggap kurang baik, misalnya, selter transjakarta yang tak memadai, sterilisasi busway, AC tak dingin,sopir ugal-ugalan, dan lainnya.
Pelan-pelan, Gubernur yang kerap blusukan ke kampung-kampung tersebut mengatakan akan melakukan perbaikan. Namun, perbaikan di pelayanan transjakarta baru bisa terwujud jika memiliki bus yang memadai karena keluhan yang muncul selama ini terkait jumlah unit.
Penambahan tersebut, lanjut Jokowi, baru bisa terwujud pada November 2013 atau awal 2014 yang akan datang. Rencananya, Pemprov DKI akan mendatangkan sebanyak 1.000 unit bus transjakarta untuk dioperasikan di Ibu Kota.
"Kalau nanti busway-nya (bus transjakarta) cukup jumlahnya, baru kita bisa berbicara pelayanan," ucap Jokowi.


Sumber :
kopas.com

Jokowi: Bulan Puasa Jangan Buat Saya Marah

Setiap hari dengan sabar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menerima berbagai macam pertanyaan, baik yang baru maupun yang diulang-ulang. Maka, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dikenal sebagai sosok yang sabar.
Namun, hari ini, Kamis, 11 Juli 2013, Jokowi mengatakan bahwa dirinya bisa juga marah kalau terus ditanyai pertanyaan yang bukan kapasitasnya untuk menjawab. Oleh karena itu, ia mengingatkan wartawan untuk tidak membuatnya marah. "Ini bulan puasa, lho. Puasa-puasa jangan buat saya marah," ujar Jokowi dengan muka serius ketika ditemui wartawan di Balai Kota Jakarta, Kamis, 11 Juli 2013.
Ekspresi serius itu muncul ketika Jokowi ditanyai soal acara Monas Fair. Ia berkali-kali dihujani pertanyaan soal izin acara yang diselenggarakan oleh swasta itu.
Jokowi berkali-kali mengatakan bahwa dia tak tahu apa-apa soal izin acara itu. Mantan Wali Kota Solo itu pun mengaku ragu kalau acara itu tak ada izinnya. Namun, tetap saja wartawan menghujaninya dengan pertanyaan.
Mulai kesal, Jokowi yang tengah berjalan ke mobil menghentikan langkahnya. Kemudian ia yang saat itu berbaju batik mengingatkan wartawan untuk jangan membuat dirinya marah. "Yang pasti itu bukan acara Pemprov," ujar Jokowi mengakhiri.
Tak lama, senyum yang lebar kembali muncul usai wartawan berhenti bertanya soal Monas Fair.


Sumber :
kompas.com

Bosan Awasi Tanah Abang, Satpol PP Minta Jokowi Turun Tangan

Kewajiban menjaga pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang menurut para anggota Satpol PP adalah rutinitas yang paling membosankan. Menurut mereka, sudah saatnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) turun langsung.
"Kita sebenarnya kalau dibilang capek sih enggak, tapi kalau bete kayaknya iya. Mau sampai kapan kayak gini. Mungkin dengan kewibawaan pejabat, ya kayak Pak Gubernurlah, PKL-PKL itu mau nurut," keluh salah seorang anggota Satpol PP, Bambang, saat dijumpai di depan Pasar Blok G, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2013).
Bambang mengatakan, dia mengaku serba salah berhadapan dengan para PKL. Menurutnya, PKL selalu beralasan, jika berjualan di dalam, mereka merugi dan alasan itulah yang selalu dijadikan senjata meluluhkan para anggota Satpol PP.
"Mereka bilang, kami kalau di dalam enggak laku, Bang. Saya kadang-kadang enggak tega juga," ungkapnya.
Hal yang tak jauh berbeda juga diungkapkan Harry, anggota Satpol PP lainnya. Dia mempertanyakan sampai kapan aktivitas menjaga PKL itu mereka lakukan. Bahkan, dalam satu kali shift, mereka berjaga selama 24 jam nonstop.
"Kami baru jaga tadi pagi, ini 24 jam sampai besok baru gantian lagi. Lusa giliran kami lagi. Selama puasa ya, buka sahur di sini," katanya.
Harry berharap, Jokowi segera datang ke Tanah Abang. Menurutnya, mungkin dengan kehadiran DKI 1 tersebut, PKL menjadi patuh untuk masuk ke dalam pasar dan tidak kembali lagi ke jalan.
"Ya, mungkin dengan kewibawaannya Pak Jokowi, mereka (PKL) patuh. Kita jujur aja capek juga, gini-gini aja. Tertibin muncul lagi, tertibin muncul lagi," harap Harry.
Kawasan Tanah Abang adalah salah satu kawasan di Jakarta, selain Pasar Minggu dan Jatinegara, yang menjadi fokus pembenahan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ketiga kawasan tersebut merupakan kawasan macet disebabkan kesemrawutan PKL yang berjualan di badan jalan.
Khusus di Tanah Abang, PKL kawasan ini pertama kali ditertibkan pada Rabu (5/6/2013). Pasca-ditertibkan, PKL kembali lagi memenuhi badan jalan, khususnya di Jalan Kebon Jati dan hal itu sudah berlangsung beberapa kali.
Tercatat, Satpol PP sudah beberapa kali menertibkan PKL di sana. Bahkan, sampai hari ini, total sudah ketujuh kalinya Satpol PP menertibkan PKL di kawasan tersebut.
Pengamatan Kompas.com saat memasuki bangunan Pasar Blok A dan Blok G, terdapat ratusan kios yang kosong tak ditempati di kedua bangunan pasar tersebut. Alasan kurangnya minat pembeli dan menurunnya omzet menjadi alasan PKL enggan menempati kios di dalam pasar.


Sumber :
kompas.com

Jokowi Luncurkan Ruang Publik Oktober, Pohon Ditempeli 'KTP'

Wacana tentang creative public space atau ruang publik kreatif memang sudah lama ada. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan mewujudkan wacana tersebut dalam waktu dekat.
"Nanti public space itu dimulai bulan Oktober," kata Jokowi di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (11/7/2013).
Jokowi mengatakan Waduk Ria Rio di Jakarta Timur akan disulap seperti Marina Bay di Singapura. Waduk seluas 8 hektar itu akan dijadikan ruang terbuka hijau sekaligus public space creative.
"Ria Rio untuk public space keluarga dan anak," ucap Jokowi.
Selain Ria Rio, Taman BMW (Bersih, Manusiawi, dan ber-Wibawa) di Jakarta Utara akan dijadikan stadion bertaraf internasional. Monas yang merupakan ikon Jakarta juga akan ikut bersolek.
Menurut Jokowi pohon yang ada akan ditempeli identitas. "Pohon akan ditempeli 'KTP'. Misalnya kapan ditanam, sudah umur berapa, nama latinnya apa dan kegunaannya," bebernya.
Dengan demikian, kata Jokowi, ruang terbuka publik juga memberikan edukasi pada anak dan masyarakat.


Sumber :
detik.com

Jokowi Tak Mau Buru-buru Gelar Operasi Pasar

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) enggan terburu-buru menggelar operasi pasar untuk mengendalikan harga kebutuhan DKI. Jokowi ingin memastikan operasi tepat sasaran.
"Masih menunggu. Saya maunya titik yang dituju, jelas. Kalau diserbu warga efeknya jelas, jangan cuma sekadar seperti seremoni aja," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Kamis (11/7/2013).
Jokowi mengatakan, Pemprov DKI melalui Dinas UKMKMP atau Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Jakarta telah melaksanakan operasi pasar di beberapa kelurahan dan kecamatan. Operasi itu dilakukan karena pihaknya telah mencermati kesiapannya.
"Seperti itu, artinya barang itu masuk ke sana harus memengaruhi, harus turun (harganya) kalo enggak, ya percuma kita," ucap Jokowi.
Sementara untuk subsidi, Jokowi mengaku telah mengetahui ada imbauan Kementerian Pertanian ke Pemprov DKI untuk menyubsidi harga daging sapi atau ayam sebesar Rp 20.000 per Kg. Tetapi, Jokowi melihat APBD terlebih dahulu. Apa Pemprov DKI punya cukup anggaran atau tidak.
"Kalau anggaran mencukupi, bisa masuk daging, masuk ke beras, ke komoditas lain. Sekarang ini masih dalam tahap kalkulasi, dihitung," ujar Jokowi.


Sumber :
kompas.com

Jokowi Tak Tergoda Tawaran Ikut Konvensi Capres PD

Sejumlah elite PD mencoba mengundang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ikut konvensi capres PD. Namun Jokowi tak tergoda.
"Nggak tahu, masak tanya saya," kata Jokowi saat ditanya apakah dirinya tertarik ikut konvensi capres PD.
Hal ini disampaikan Jokowi kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2013).
Jokowi yang mengenakan baju batik lengan panjang tak menjawab saat ditanya lagi soal hal tersebut. Jokowi memang telah menegaskan bahwa dirinya adalah kader PDIP yang loyal.
"Tanya Demokrat," kata Jokowi datar.
Sebelumnya sejumlah elite PD menyebut-nyebut Jokowi layak ikut konvensi capres PD. Ketua DPP PD Sutan Bhatoegana menilai Jokowi bisa ikut karena peserta tak harus pindah ke PD asal mau mengkampanyekan program PD.
"Kalau Jokowi itu kan PDIP, itu tergantung partainya. Kalau kita sih welcome saja," tegas Sutan.


Sumber :
detik.com

Jokowi Tak Tahu Soal Bazar Ramadan di Monas

Penyelenggara bazar Ramadan di Monas, Nusantara Adimarga, menyebut pihaknya telah bekerjasama dengan Pemprov DKI untuk menggelar acara itu. Namun Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan tidak tahu acara tersebut.
"Bukan, izinnya enggak tahu," kata Jokowi di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (11/7/2013).
Jokowi mengatakan Pemprov DKI tidak membuat acara tersebut. Menurut mantan Walikota Solo ini jika kegiatan sudah berjalan berarti sudah mendapat izin dan itu tanpa sepengatahuan dia.
"Kalau sudah berdiri ya berarti ada izin. Jangan tanya ke saya, saya enggak tahu," ucap Jokowi.
Jokowi juga mengaku tidak menerima undangan untuk membuka acara tersebut. Kabar yang beredar acara ini akan dibuka oleh istri Jokowi, Iriana.
"Enggak ada undangan," katanya singkat.
Sebelumnya, Ketua Pelaksana Divisi Acara Bazar Ramadan Monas Fair, Ponco Hoetomo, mengatakan acara tersebut adalah kerjasama pihak Nusantara Adimarga selaku penyelenggara dan pemprov DKI. Sebagai kompensasi, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi DKI Jakarta disediakan stand secara gratis. Normalnya, untuk stand berukuran 3x3 m, penyewa dikenakan biaya sekitar Rp 8 hingga Rp 13,5 juta.
"Ini memang bekerja sama dengan pemerintah terkait perizinan. Selain itu, kita bukakan stand 5 perwakilan wilayah Dekranasda Jakarta dengan gratis," kata Ponco.
Acara Bazar Ramadan ini berlangsung mulai 10 Juli hingga 4 Agustus 2013. Sekitar 260 tenant ikut serta. Termasuk di dalamnya Dekranasda yang memajang berbagai bentuk kerajinan dan baju batik.


Sumber :
detik.com

Jokowi Jamin Bantuan Swasta di Beberapa Proyek Tak Bermuatan Politis

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membantah jika penggalangan dana Corporate Social Responsibility (CSR) bermuatan politis. Dia juga menegaskan tidak ada timbal balik antara perusahaan dengan pihaknya untuk kepentingan tertentu dengan pemberian dana CSR tersebut.
"Ya nggak lah, nggak (timbal balik dan politis) CSR ya CSR," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Kamis (11/7/2013).
Jokowi mengakui jika dirinya telah memerintahkan wali kota dan jajaran kepala dinas SKPD untuk menggunakan dana CSR sebaik mungkin. Jokowi tak berharap dana CSR yang disetorkan dari perusahaan melalui kepala dinas kemudian berbeda jumlahnya.
"Artinya bantuan swasta untuk swasta agar dimanfaatkan dan digunakan sebagaimana mestinya, jangan sampai ngilang," jelas Jokowi.
Untuk diketahui, dari beberapa proyek yang digadang-gadang oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seringkali mengelu-elukan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Tapi hingga kini, belum ada paparan jelas soal perusahaan mana, berapa jumlahnya, dan digunakan untuk apa saja dana CSR itu.
Baru-baru ini, beredar surat bertanda tangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Dalam surat bertanggal 18 Juni 2013 itu, Jokowi menginstruksikan kepada jajaran kepala dinas dan wali kota untuk berhati-hati menggunakan dana CSR.
"Sehubungan dengan semakin besar dan meningkatnya kepedulian perusahaan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jakarta, maka kami instruksikan kepada SKPD untuk menggunakan dana CSR sesuai maksud dan tujuannya," demikian perintah Jokowi dalam surat tersebut, Jakarta, Kamis (11/7/2013).


Sumber :
merdeka.com

Jokowi Gelar Pasar Kuliner di Monas 18-20 Juli 2013

Sejumlah pasar murah akan dibuat Jokowi dan Ahok selama bulan Ramadan ini. Pada 18 sampai 20 Juli mendatang, akan dibuat pasar kuliner dengan acara Monas Expo.
"Monas Expo diadakan Dinas KUMKMP. Kita bikin gratis sewanya," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Kamis (11/7/2013).
Acara yang akan digelar selama tiga hari ini dilangsungkan di kawasan IRTI Monas. Ahok menegaskan, acara ini berbeda dengan kegiatan Monas Fair yang dilakukan swasta.
Ahok menambahkan, konsep Monas Expo ini adalah wisata kuliner seperti di Pasar Bandungan Hilir (Benhil) yang digelar setiap bulan puasa. Di sana bisa ditemukan penjual yang menjajakan makanan ringan hingga berat sebagai teman berbuka puasa.
"Itu mau dibikin seperti pasar Benhil kalau tidak salah. Nanti pelaku UKM akan dagang kuliner dan kue-kue lainnya," jelasnya.
Ditemui terpisah, Kepala Dinas KUMKMP DKI, Ratnaningsih menerangkan penyelenggaraan tak jauh beda dengan pasar murah.
"Ya seperti pasar murah bagi warga Jakarta lah," ucapnya.


Sumber :
merdeka.com

Jokowi Sudah Teken, Tarif Angkutan Umum Sudah Berlaku

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) sudah menandatangani kenaikan tarif angkutan umum pasca-kenaikan harga BBM. Dengan demikian, maka aturan kenaikan tarif secara resmi sudah dapat diterapkan.
"Sudah-sudah, tadi sudah saya teken tadi pagi, semua sudah saya teken," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Kamis (11/7/2013).
Molornya kenaikan tarif angkutan umum ini karena DPRD meminta kompensasi pelayanan angkutan umum di Jakarta menjadi lebih baik. Jokowi berjanji dan optimis jika angkutan umum ke depannya akan lebih baik.
Perbaikan transportasi ini sejalan dengan penambahan armada Busway yang direncanakan Pemprov DKI Jakarta.
"Kalau armadanya gak ditambah, yang jelek mau diganti apa? Sekarang Busway, kenapa pelayanan jelek? Karena berdesak-desakan. Karena kalau nanti Busway cukup jumlahnya baru berbicara pelayanan," jelas Jokowi .
"Kalau sekarang apa yang mau dibicarakan, busnya baru kira-kira 40 persen. Tiap hari saya terima keluhan-keluhan itu. Pak nunggu di koridor ini sudah 30 menit 1 jam, busnya gak datang. Kita kemarin nambah 106 bus kan, bulan Februari, gak ngefek apa-apa juga. Ya nambahnya yang banyak," tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana saat dihubungi menjelaskan, DPRD sudah menyetujui usulan kenaikan tarif itu. Persetujuan tersebut diberikan setelah pemprov menyerahkan pernyataan komitmen perbaikan layanan angkutan umum.
"DPRD menyetujui langsung mengesahkan. Kemarin. Ya kita ngeluarin surat persetujuan dan pernyataan komitmen," ucap Triwisaksana.
Bang Sani, sapaan akrab Triwisaksana, mengungkapkan pernyataan komitmen dari Pemprov berupa lampiran berisi tentang penertiban angkutan umum yang ngetem sembarangan, menertibkan asap knalpot hitam, penertiban sopir tembak atau ugal-ugalan kemudian mencegah pelecehan seksual di angkutan umum.
"Angkutan penyeberangan, termasuk yang enggak naik bisa menyusul. Ya jadi kalau tarif mau dinaikkan baru diajukan, Transjakarta," terangnya.


Sumber :
merdeka.com

Jokowi Ingatkan Jajarannya Hati-hati Gunakan Dana CSR

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (jokowi) menginstruksikan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk berhati-hati menggunakan dana dari corporate social responsibility (CSR). Instruksi itu tertuang dalam Surat Nomor 67 teranggal 18 Juni 2013 ke dinas dan wali kota.
"Itu untuk semuanya (SKPD). Artinya, bantuan swasta itu agar digunakan dan dimanfaatkan baik dan benar, itu saja," ujar Jokowi kepada wartawan di gedung Balaikota, Kamis (11/7/2013) siang.
Saat ditanya apakah instruksi tersebut adalah bentuk dari kewaspadaan jajarannya terhadap kepentingan pihak swasta di Jakarta, gubernur yang kerap blusukan itu menampiknya. Jokowi mengatakan, hal tersebut tak ada hubungannya.
"Ndak ndak, ndak ada hubungannya itu, CSR ya CSR. Ndak terkait masalah itu," lanjut Jokowi.
Dalam surat instruksi tersebut, Jokowi menulis, sehubungan dengan semakin besar dan meningkat kepedulian perusahaan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, kami instruksi ke SKPD untuk menggunakan CSR sesuai dengan maksud dan tujuan.
Adapun surat tersebut ditembuskan kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Plt Sekretaris Daerah Wirijatmoko dan segenap asisten sekretaris di bawahnya.


Sumber :
kompas.com

Ramadhan Pohan: Jokowi Jangan GR Dulu

Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, Ramadhan Pohan alias Rampoh, meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi tidak gede rasa (Ge-er) atau besar kepala disebut-sebut memiliki elektabilitas tinggi sebagai kandidat calon Presiden (Capres).
"Jokowi jangan ge-er duluan," kata Rampoh  di gedung DPR RI Jakarta, Kamis (11/7/2013).
Rampoh  mengakui untuk saat ini elektabilitas Jokowi memang tinggi namun nanti menjelang Pilpres siapa yang tahu elektabilitasnya akan naik.
"Bukan tidak mungkin ini terjadi pada Irman Gusman atau Anis Baswedan dan lainnya," kata Rampoh.
Menurut dia, orang banyak suka Jokowi bukan tanpa alasan. "Bukan karena kemampuan program kerjanya sekarang namun karena latah-latahan," ujar Rampoh.
Menurut dia kalaupun Jokowi ingin ikut konvensi Capres disilakan tetapi jangan berharap ada undangan dari Komite Konvensi Capres Demokrat.
"Jokowi itu salah satu saja Capres. Ada banyak Capres meskipun dengan elektabilitas rendah saat ini tetapi itu kan bisa didongkrak," kata dia.

Sumber :
tribunnews.com

Jokowi Naikkan Tarif Parkir Agar Pemilik Mobil Jera

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan menaikkan tarif parkir on street (di badan jalan) sampai empat kali lipat dalam rangka mengurangi kemacetan Jakarta. Artinya, tarif parkir yang semula Rp 1.500 - Rp 2.000 menjadi Rp 8.000.
Pria yang akrab disapa Jokowi ini tak takut kebijakannya akan ditentang. Dia yakin justru orang-orang yang memiliki mobil akan kapok menggunakan kendaraan pribadi untuk bepergian.
"Ya biar orang gak pakai mobil," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Kamis (11/7/2013).
Menurut Jokowi, dengan tingginya tarif parkir maka diyakini praktik parkir liar akan berkurang. Selain itu, orang yang menggunakan mobil mau tak mau akan pindah menggunakan angkutan umum.
"Penertiban parkir di badan jalan dan pengurangan kemacetan ya biar orang pindah naik angkutan umum," jelas Jokowi.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berjanji serius menindak tegas parkir liar. Jika Jokowi menaikkan tarif parkir, Ahok akan menerapkan sistem tilang bagi kendaraan yang berhenti seenaknya.
"Makanya saya bilangin, sekarang gampang, motor mobil yang berhenti belanja kita tilang, minta bantuan polisi," tegas Ahok.


Sumber :
merdeka.com

Sabar! 2014 Jokowi Datang

Tak bisa disangkal lagi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) adalah tokoh yang sangat populer di negeri ini. Torehan kepopulerannya berawal ketika Jokowi, dengan penuh percaya diri, yang hanya bermodal wajah ndesonya, berkampanye untuk memperebutkan kursi Gubernur DKI Jakarta 2012 yang lalu, semua tingkah lakunya dicatat manis dengan tinta emas bukan saja oleh warga DKI Jakarta, tetapi oleh setiap hati di negeri ini yang merindukan figur yang jujur, tegas dan tetapi sangat merakyat. Kemenangan Jokowi dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, rupanya tak pernah menghentikan kepopulerannya.
Langkah-langkah Jokowi yang sanggup menyelesaian masalah secepat kilat (contoh kasus ketika Jokowi membuka blokir SMPN 289, yang mengingatkan kita pada kisah Umar Bin Khattab dan Yahudi Tua), kedigdayaan Jokowi mengkoordinasikan instansi-instansi di luar jangkauan kekuasaannya (contoh Departemen Perdagangan, BUMN, kopassus sampai level mabes TNI AD), memastikan seluruh rakyat (jangan pernah ada yang bercanda bertanya "Rakyat yang mana?") untuk mendudukkan Jokowi di kursi yang lebih tinggi dari yang dimilikinya saat ini.
Semakin Jokowi jauh melangkah membenahi Jakarta, semakin besar pula kecintaan rakyat negeri ini pada Jokowi, semakin besar pula harapan rakyat untuk  menjadikan Jokowi sebagai gubernur dari para gubernur (baca: presiden) yang ada di negeri ini.


Para cendekiawan yang tak percaya fenomena ini telah menggelar riset ilmiahnya untuk menguji hipotesis ini, hasilnya Jokowi memang benar-benar diharapkan oleh seluruh rakyat negeri ini untuk menjadi gubernur dari para gubernur yang ada. Melihat paparan hasil survei yang ada, pihak yang merasa tersaingi oleh Jokowi pun membayar beberapa lembaga survei untuk mengotak-atik hasil survei agar tokoh mereka tidak terpojok oleh kebesaran Jokowi,. tetapi malang, direkayasa semacam apapun, dikorupsi sebesar apapun, hasil survei rekayasa mereka tetap tak dapat meredam Jokowi di bawah tokoh yang mereka usung. Sudah pusing keluar banyak uang untuk promosi/pencitraan ditambah harus membayar biaya rekayasa survei, tetap saja tak bisa mengalahkan Jokowi yang ndeso ini. Mengetahui tokohnya tersungkur lemas di kaki Jokowi, pikiran licik dan akal-akalan pun muncul. Ada yang coba meredam Jokowi dengan menagih janji kampanye Jokowi waktu Pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang intinya agar Jokowi tak mencalonkan diri di Pilpres 2014, ada yang menjanjikan ingin mengusung Jokowi di tahun 2019 (anak kecilpun tahu kalau ini sekedar bohong-bohongan, kalau sudah menang di Pilpres 2014, apa iya tak ingin menang lagi di Pilpres 2019? "Hil yang mustahal ..." kata dagelan Srimulat), ada yang tanpa rasa malu dan risih menawarkan agar Jokowi diusung lewat jalur konvensi di partainya (sudah tahu Jokowi kader setia PDIP, masih saja ngotot), bahkan ada yang tak tahu malu mengiba-iba minta Jokowi membawa tokohnya sebagai Wapres.
Elektabilitas Jokowi sudah jelas dan tak terbantahkan lagi, bukan hanya dari negeri survei saja tetapi di alam nyata pun terlihat terang bendengan, bahkan sudah mengalahkan pejabat yang ada di atas Jokowi. Hal ini terlihat ketika Jokowi dan atasanya datang bersama dalam suatu acara, yang diberi sambutan hangat justru Jokowi bukan atasan Jokowi (maaf, termasuk presiden juga).


Di sisi lain, pendukung Jokowi yang tak sabar ingin menjadikan Jokowi sebagai presiden kian membesar, mengelinding bak bola salju. Mereka tak bosan-bosannya menyerukan "Jokowi Presiden RI 2014!".
Karena belum adanya pernyataan resmi dari partai Jokowi (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP), khusunya dari Ketua Umum Megawati Sukarno Putri (mbak Mega), pendukung Jokowi menjadi kesal, ada yang yang mengolok-olok Mega, ada yang ingin menemui Mega agar Mega secara resmi menyatakan bahwa Jokowi adalah Capres PDIP 2014, ada yang malah justru menginginkan Jokowi tidak di PDIP dan menjadi Capres 2014 (entah mau pakai jalur apa).
Karena sampai saat ini belum terdengar sedikitpun tentang pencapresan Jokowi, tentu sebagian dari kita bertanya-tanya "Sebodoh itukah Mega ?". Tentu saja tidak! Jika Mega bodoh, sudah jauh hari sebelumnya Jokowi tak mau mengikuti orang bodoh dan berkata "Ra sudi!". Jika Mega tak ada niat menjadikan Jokowi Presiden RI 2014, seharusnya kita bertanya "Kenapa Mega selalu membawa Jokowi kemana-mana menjelajahi negeri ini (maaf, ada yang menyamakan Jokowi seperti ayam aduan) ?". Sekejam itukah Mega ? Tentu Tidak! Jika kejam tentu seperti sebelumnya, Jokowi akan berkata "Ra sudi!". Jokowi ikhlas kampanye dimana-mana demi PDIP, yang disadarinya sebagai landasan yang sangat kuat untuk langkah Jokowi selanjutnya, Jokowi yang cerdas tahu betul bahwa pendukung PDIP adalah pendukung ideologis (semboyan mereka "mati urip tetep PDIP").
Jokowi tahu betul kalimat-kalimat untuk menjawab pertanyaan tentang pencapresannya, Jokowi mengerti betul sifat orang Indonesia dan Jokowi tentu saja memahami betul arti pepatah "Ambil ikannya, jangan keruhkan airnya". Bayangkan saja apa yang akan terjadi, ketika ditanya "Apa Pak Jokowi mau nyapres ?" dan Jokowi menjawab " mau ... mau ... mau ... mau sekali .................". Jika Jokowi menjawab seperti itu, besok survei akan menempatkan nama Jokowi di urutan ke-2, lusa di urutan ke-3, minggu depan  sebagai juru kunci dan selesai Pileg nama Jokowi hilang dari daftar survei. Ini sungguh beda jika Jokowi menjawab dengan " Ngak Mikir ... Ngak Mikir ... Ngak Mikir ... Ngak Mikir ... Ngak Mikir ...!!!!!!!!!!!!".
Di pihak lain, sebut saja Mega siang ini secara resmi mencalonkan Jokowi sebagai Capres 2014, sore harinya lawan-lawan Jokowi mengadakan Silaturahmi, besok menyatukan visi dan misi, lusa kebulatan tekad, minggu depan aksi penjegalan Jokowi dimulai dan sebelum Pileg nama Jokowi tak muncul lagi bahkan mungkin "Jokowi" sudah menjadi nama salah satu jalan diantara jalan-jalan yang menggunakan nama pahlawan.
Ucapan Jokowi "Tahun 2014 masih jauh,"  dan Tweet Jokowi "Jangan berhenti sebelum lelah" merupakan pesan bagi kita untuk bersabar menunggu waktunya dan tetap terus bekerja memperjuangan nasib kita, memperjuangkan keinginan kita menjadikan Jokowi sebagai presiden kita. [Prometheus]

Sutan Bhatoegana: Demokrat Tak Undang Jokowi Ikut Konvensi Capres

Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana mengatakan, partainya tak mengundang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk mengikuti konvensi calon presiden yang akan diadakan Demokrat. Alasannya, kata Sutan, Demokrat menghormati PDI Perjuangan sebagai partai yang "membesarkan" Jokowi. 
Sutan menegaskan, tak hanya Jokowi, kader-kader dari partai lain juga tak akan diundang untuk mengikuti konvensi. Komite Konvensi akan menjaring figur potensial dari internal Partai Demokrat atau figur non partai.
"Tidak akan diundang. Jokowi kader partai lain, biarlah Jokowi untuk PDI-P. Partai lain tidak akan diundang, kami tidak akan menyakiti konstituennya," kata Sutan, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (11/7/2013).
Meski tak mengundang figur dari partai lain, Ketua Komisi VII DPR RI ini yakin, Komite Konvensi mampu menjaring figur potensial. Salah satu upayanya adalah dengan menggaet televisi swasta untuk sosialisasi.
"Untuk biaya konvensi, membayar lembaga survei, dialog di televisi, itu dari Partai Demokrat. Untuk sosialisasi kandidat, ya biaya kandidat sendiri," ujarnya.
Konvensi merupakan strategi Partai Demokrat untuk menjaring figur yang akan diusung sebagai calon presiden. Ada tujuh aturan pokok yang mengatur konvensi yang digelar semi terbuka ini. Kendali konvensi sepenuhnya dijalankan oleh tujuh anggota komite yang didominasi tokoh independen dan bertanggungjawab langsung kepada Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Saat ini, mekanisme konvensi masih dibahas dan Komite Konvensi ditargetkan terbentuk di akhir Juli atau awal Agustus 2013. 


Sumber :
kompas.com