Jokowi Tak Ingin Buru Buru Tetapkan Dirut Pasar Jaya

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak akan tergesa-gesa dalam menunjuk Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Jaya menggantikan pejabat lama Djangga Lubis, yang masa jabatannya berakhir 4 Mei lalu.
Kendati demikian, menurut Jokowi, sudah ada pengajuan yang dilakukan, tetapi pihaknya belum dapat memutuskan penggantinya karena dirinya tidak ingin tergesa-gesa dalam memberikan penggantian.
"Belum, tapi memang sudah ada pengajuan. Tapi belum saya putuskan. Saya ingin lihat betul. Jangan tergesa-gesa, tapi keliru," ujar Jokowi, Jumat (10/5/2013).
Menurut Jokowi, kemungkinan minggu depan dirinya baru akan memutuskan siapa pengganti dari Dirut PD Pasar Jaya tersebut.
Hal senada disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ia mengatakan, mengenai penggantian ataupun perpanjangan tersebut persetujuannya ada di gubernur. Dengan demikian, dirinya belum bisa berbicara banyak.
"Lagi tunggu persetujuan Pak Gubernur, mau disambung atau tidak," katanya.
Diketahui, masa jabatan Dirut PD Pasar Jaya, Djangga Lubis telah habis pada 4 Mei lalu. Saat ini, Pemprov DKI tengah melakukan proses kajian untuk meneruskan atau mengganti pemimpin dari salah satu BUMD yang sahamnya dimiliki Pemprov hingga 100 persen tersebut.
Pengamat perkotaan Nirwono Joga menyarankan Pemprov DKI memilih calon direktur utama PD Pasar yang profesional. Calon direksi BUMD yang memiliki aset puluhan triliun rupiah itu diharapkan tidak
terkontaminasi kepentingan politik manapun agar maksimal mengelola perusahaan daerah.
"PD Pasar Jaya harus mampu bersaing dengan pasar modern. Untuk itu direksi baru jangan berasal dari partai politik karena akan berpengaruh terhadap kinerjanya nanti. Yang profesionallah," ujar Nirwono kepada
SP di Jakarta, Sabtu (11/5/2013).
Nirwono mengatakan, aset PD Pasar yang begitu besar selayaknya sudah mampu mensejahterahkan masyarakat. Namun, karena selama ini tidak dikelola secara baik PD Pasar semakkin terpuruk.
Di masa mendatang, direksi PD Pasar harus mampu membuat terobosan. Revitalisasi pasar sudah sangat mendesak untuk menaikkan minat masyarakat terhadap pasar tradisional.
Sebelumnya, Koordiantor Forum Warga Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan mengusulkan kepada gubernur agar dirut PD Pasar Jaya diamgil dari orang dalam. Menurutnya, banyak pejabat setingkat manajer di PD Pasar Jaya yang kapabel, dan berkualitas. “Tidak ada aturan yang melarang dirut diambil dari pejabat setingkat manajer,” tegasnya.

Soal Gitar Metallica, Jokowi: Kalau Dijual Pasti Mahal

Sempat merasa kegirangan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menyerahkan gitar bass bertanda tangan personel band Metallica, Robert Trujillo, ke KPK. Ia pun berandai-andai gitar bass tersebut kembali ke tangannya.
"Kalau dijual pasti mahal. Itu gitar dari Trujillo, ada tanda tangannya, yang punya Jokowi, pasti mahal," kata Jokowi saat berada di kantor DPC PDIP Grobogan, Sabtu (11/5/2013).
Meski demikian, Jokowi menambahkan, jika gitar bass bisa kembali ke tangannya, ia tidak berniat untuk menjualnya dan akan dijadikan kenang-kenangan seumur hidup.
"Tak simpen, tak pajang seumur-umur," katanya.
Menurutnya, dirinya harus bersabar karena memiliki kewajiban melaporkan apapun yang pemberian dari orang lain kepada KPK karena berposisi sebagai pejabat negara.
"Setelah dikasih (gitar bass) saya tunjukin sama media. Sombong dikitlah. Sehari setelah itu ada yang memberi tahu pemberian kepada pejabat negara bisa masuk gratifikasi. Ya bener juga ya. Makanya saya tanyakan ke KPK," pungkas mantan Wali Kota Solo itu.
"Itu bukan disita lho, tapi disimpen," imbuhnya.
Gitar bass tersebut diterima Jokowi melalui seorang promotor musik Jonatahan Liu yang mengaku dekat dengan grup band Metallica. Merek gitar bass adalah Ibanez dengan warna merah marun dan sempat ditunjukkan kepada publik hari Jumat (3/5/2013) lalu di Jakarta.

Sumber :
news.detik.com

Kampanye untuk Ganjar-Heru, Jokowi blusukan di Demak & Grobogan

Kampanye perdana calon gubernur dan calon wakil gubernur Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko, yang diusung PDIP, langsung menggebrak dengan mendatangkan juru kampanye Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Jokowi sapaan akrab Joko Widodo, tidak melakukan kampanye secara terbuka, melainkan melakukan blusukan di pasar Mranggen Demak.
Dengan mengunjungi setiap los pasar, mulai dari los kios sayuran, pakaian, ikan, dan kebutuhan pokok, Jokowi bak selebritis bagi para pedagang dan warga. Kehadirannya menyita puluhan pedagang dan warga, yang ingin berfoto dan bersalaman dengan mantan Wali kota Solo itu.
Selain itu, saat di dalam pasar, tidak sedikit dari mereka yang mengambil kesempatan untuk berkeluh kesah soal kemiskinan, yang terjadi selama ini. Di sela-sela blusukan, Jokowi pun menyempatkan diri untuk menyantap soto tradisional bersama warga.
Kesempatan itupun tidak disia-siakan oleh Jokowi yang terus menerus mempromosikan pasangan Ganjar-Heru, yang diusung PDIP, pada ajang Pilgub 2013.
"Jangan lupa, nomor tiga ya, pilih nomor tiga. Pokoknya Ganjar-Heru untuk Jateng Baru. Resik lan apik iki (bersih dan bagus)," ucapnya kepada para pedagang dan warga.
Jokowi menambahkan, bahwa dalam kampanye ini, sudah menjadi kewajiban membantu pasangan Cagub-Cawagub dari PDIP, meski kali ini tidak didampingi oleh pasangan Ganjar-Heru.
Sebelum meninggalkan pasar, Jokowi menyempatkan membeli oleh-oleh bandeng presto di salah satu kios milik pedagang.
Setelah dari pasar Mranggen, Jokowi kemudian mengunjungi pasar Gubug di Kabupaten Grobogan.
Di pasar Gubug, Jokowi juga dikerumuni pengunjung dan pedagang pasar, bahkan siswa-siswa SD yang bersekolah tidak jauh dari pasar, berhamburan memasuki pasar hanya untuk sekadar melihat sosok Jokowi.
Pada kampanye putaran pertama hari Sabtu ini, Jokowi berkeliling ke Demak dan Grobogan. Sementara itu pasangan Cagub dan Cawagub Jateng, Ganjar-Heru berkampanye bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani, di Kudus dan Jepara.

Sumber :
merdeka.com

Jangan Berlebihan, Jokowi Sampai Sekarang Masih Pengurus PDIP

Adalah berlebihan bila ada yang menyebut PDI Perjuangan mengeksploitasi Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodjo (Jokowi) dengan menjadikannya juru kampanye Pilkada di daerah lain.
"Menurut saya terlalu berlebihan. Apakah masyarakat tidak tahu bahwa sampai dengan saat ini Jokowi masih merupakan pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Dan apabila Jokowi diminta oleh partai untuk menjdi Jurkam, itu merupakan tugas kepartaian," ungkap Ketua DPC PDI Perjuangan Jakarta Pusat, Cheppy T. Wartono, saat dikonfirmasi wartawan (Sabtu,11/5/2013).
Cheppy mempertanyakan persepsi sementara kalangan yang mengatakan Jokowi kehilangan fokus kerja sebagai Gubernur DKI Jakarta karena jadi jurkam di beberapa Pilkada.
"Di mana meninggalkan tugasnya sebagai Gubernur DKI? Wong tugas partai diterima oleh Jokowi saat hari libur.  Masa di saat hari libur Jokowi tidak boleh menjalankan tugas partai?" ungkapnya.
Sambung Cheppy, jabatan Gubernur merupakan jabatan politis dan karenanya seorang gubernur yang sejak awal adalah kader atau pengurus partai politik wajib melaksanakan perintah atau tugas-tugas kepartaian.
"Aneh kalau kegiatan kepartaian seorang Jokowi diributkan. Apalagi dilakukan saat libur. Jabatan Gubernur atau jabatan eksekutif lainnya bukan kerja rodi yang tidak ada hari liburnya. Dimana UU atau aturan yang dilanggar?" pungkasnya.

Sumber :
rmol.co

Blusukan Jokowi ke Pasar-pasar di Jateng Dimanfaatkan Pencopet

Kedatangan gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di sejumlah pasar di Kabupaten Demak dan Grobogan membuat ratusan orang rela berjejal demi bisa menjabat tangan Jokowi. Namun keadaan tersebut ternyata dimanfaatkan oleh pencopet yang mengambil uang milik sejumlah pengunjung pasar dan menyebabkan kerugian hingga jutaan rupiah.
Peristiwa tersebut terjadi di pasar Mranggen Kabupaten Demak dan pasar Godong Kabupaten Grobogan. Salah satu korban pencopetan adalah Endang. Ia hanya bisa bisa menangis setelah uang hasil penjualan emas miliknya sebesar Rp 3 juta lebih raib beserta dompet berisi surat-surat penting.
"Ini habis jual emas. Tadi mbak Endang saya suruh tunggu sini, tiba-tiba banyak kerumunan, terus hilang dompet yang ada di dalam tas. Isinya Rp 3 juta lebih dan STNK, ini masih ada sisa uang yang dipisah," kata adik korban, Tini di pasar Godong, Kabupaten Grobogan, Sabtu (11/5/2013).
Korban lainnya, Wulandari, ia kehilangan uang arisan yang dibawa sebesar Rp 4 juta. Saat itu bermaksud berbelanja, namun mendadak suasana ramai dan saling berdesakkan.
"Mau keluar dulu tapi enggak bisa, banyak sekali orangnya," ujar warga Grobogan itu. Mengetahui uangnya raib, dua korban tersebut mengadu ke Polsek Godong yang letaknya tidak jauh dari pasar.
Diketahui, hari ini, Sabtu (11/5/2013), Jokowi menjadi juru kampanye pasangan calon Gubernur Jateng Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko dengan nomor urut tiga. Mantan Wali Kota Solo itu blusukan ke pasar di Kabupaten Demak yaitu pasar Mranggen dan di Kabupaten Grobogan yaitu pasar Gubug, Godong dan Purwodadi.
Pada kampanye putaran pertama hari Sabtu ini, Jokowi tidak bersama Cagub dan Cawagub Jateng, Ganjar-Heru karena mereka berkampanye bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Kudus dan Jepara. Rencananya hari Minggu (12/5/2013) besok kampanye akan dilanjutkan ke Sukoharjo dan Klaten.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Jadi "Bumbu Penyedap" Partai Moncong Putih

Waktu akhir pekan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, rupanya dimanfaatkan untuk membantu teman koleganya sesama partai, yang sedang berkompetisi di pemilihan kepala daerah.
Sebelumnya, Jokowi panggilan akrab Joko Widodo menyempatkan hadir dalam kampanye beberapa calon yang diusung partai PDIP, seperti Rieke Dyah Pitaloka-Teten Masduki (Jawa Barat), Effendi Simbolon-Jumiran Abdi (Sumatera Utara), Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan (Bali).
Kini Jokowi pun menyempatkan hadir dihari pertama kampanye Pemilukada Jawa Tengah, untuk pasangan Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko. Menurut Jokowi, kehadirannya dalam kampanye pasangan nomor urut 3, Jawa Tengah tersebut, karena Jawa Tengah merupakan daerah Asalnya.
Kemudian, dikatakannya dalam keikutsertaan kampanye itu, dirinya hanya membantu mensukseskan koleganya sesama partai.
"Jawa Tengah itu ya tempat asal saya toh. Nggak, kita mau bantu-bantu aja buat pak Ganjar disana," kata Jokowi, sebelum berangkat ke Jawa Tengah, Jakarta, Jumat (10/5/2013) kemarin.
Namun demikian, ada hal yang menarik dari setiap kampanyenya. Orang nomor 1 di DKI Jakarta tersebut seolah menjadi magnet tersendiri, untuk semua calon pasangan dari partai yang membesarkannya itu.
Tidak jarang, dalam satu paket kampanye yang menghadirkan semua petinggi partai moncong putih tersebut, mantan Wali Kota Solo itu seakan wajib dihadirkan sebagai bumbu penyedap kampanye partai.
Terkesan kurang elok dilihat jika terdapat Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri tanpa didampingi kehadiran Jokowi disebelahnya saat berkampanye pemilukada. Diluar itu, tidak sedikit sebagian kritik dilamatkan kepada pemimpin Jakarta Baru itu saat menghadiri kampanye politik untuk koleganya yang bertarung dalam pemilukda.
Seperti diketahui, hari ini Jokowi menghadiri kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pemilukada Jawa Tengah. Jokowi di daulat untuk menjadi juru kampanye pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko.
Tempat yang menjadi kampanyenya seperti beberapa pasar di Kabupaten Demak dan para pedagang dan masyarakat dikecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Sumber :
sindonews.com

Kampanye Pilgub Jateng, Jokowi Blusukan ke Pasar

Pedagang soto di kawasan pasar Mranggen, Demak, Jawa Tengah, Kasmi (43) terkejut ketika seorang pria kurus berkemeja putih masuk ke warungnya dan memesan segelas teh hangat. Ia tidak menyangka warungnya akan didatangi seorang tokoh populer yang saat ini duduk sebagai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi).
"Kaget, enggak menyangka, saya terharu sekali bisa bertemu Pak Jokowi. Pak Jokowi tadi pesan teh hangat sama tempe goreng," kata Kasmi sambil melayani Jokowi di warungnya, Sabtu (11/5/2013).
"Ayo, sarapan-sarapan," ujar Jokowi yang dikerubuti pengunjung pasar.
Kedatangan mantan Wali Kota Solo itu ke Demak adalah sebagai juru kampanye pasangan calon Gubernur jawa Tengah Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko. Ia pun berkali-kali mempromosikan pasangan yang diusung PDIP itu.
"Nomor tiga ya, pilih nomor tiga, titip nomor tiga," kata Jokowi mengkampanyekan Ganjar-Heru.
Jokowi mengatakan kedatangannya membantu pasangan Cagub-Cawagub dari PDIP adalah untuk memenuhi kewajiban sebagai kader partai. "Kedatangan dengan maksud untuk membantu kampanye," tandasnya.
Di dalam pasar Mranggen, meski tak ditemani pasangan Ganjar-Heru, Jokowi menjadi disambut antusias oleh pedagang pasar. Mereka meminta bersalaman, foto bersama dan ada yang mengambil kesempatan untuk berkeluh kesah soal kemiskinan.
Sebelum meninggalkan pasar Mranggen, Jokowi menyempatkan membeli oleh-oleh bandeng presto di salah satu kios milik pedagang yang berebut menyalaminya.
"Tadi muter, beli bandeng, hehehe," tuturnya.
Setelah dari pasar Mranggen, Jokowi mengunjungi pasar lainnya di Kabupaten Grobogan yaitu pasar Gubug. Sama halnya di pasar Mranggen, Jokowi juga dikerumuni pengunjung pasar, bahkan siswa-siswa SD yang bersekolah tidak jauh dari pasar berhamburan memasuki pasar hanya untuk sekedar melihat sosok Jokowi.
Pada kampanye putaran pertama hari Sabtu ini, Jokowi berkeliling ke Demak dan Grobogan. Sementara itu pasangan Cagub dan Cawagub Jateng, Ganjar-Heru berkampanye bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Kudus dan Jepara. Rencananya hari Minggu (12/5) besok kampanye akan dilanjutkan ke Sukoharjo dan Klaten.

Sumber :
news.detik.com

POINT Indonesia: PDI-P Obral Murah Jokowi

Menurut pengamat politik dari POINT Indonesia, Karel Susatyo, seharusnya gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengurus segala problematika yang ada di Jakarta seperti kemacetan, banjir serta pembangunan dibidang infrastruktur dan pembenahan dibidang moda transportasi massal.
"Menurut saya, lebih baik Jokowi konsen membangun Jakarta ketimbang diobral murah oleh PDI-P," kata Karel, Sabtu.11/5/2013.
Karel menjelaskan bahwa kalau Jokowi mampu menyelesaikan masalah yang ada di Jakarta, itu sangat baik bagi citra PDI-P sendiri. Pasalnya, Jokowi bisa menjadi iklan gratis bagi PDI-P untuk pencalonan bagi di eksekutif maupun legislatif.
"Hasilnya pun juga jauh dari yang dapat ditangguk apabila Jokowi diobral murah ke daerah-daerah lewat sejumlah Pilgub," katanya.
Karel menambahkan bahwa Jokowi kini memang sudah menjadi second brand bagi PDI-P. Sehingga setiap pencalonan Kepala Daerah, Jokowi selalu diikut sertakan. Meski demikian, kehadiran Jokowi tidak secara signifikan mendongkrak suara dan kemenangan bagi sang cagub tersebut.
"Ya kenapa demikian, karena pemilih melihat kalau Jokowi hanya sekedar pemanis kampanye, vote getter belaka," lanjut Karel.
Karel mengharapkan kepada Jokowi agar bisa menepati janjinya ketika kampanye Pilgub Jakarta 2012 lalu. sebab hingga kini program-program yang baru berjalan hanya beberapa saja dan belum ada kemajuan yang berarti selama 7 bulan dia menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.

Jokowi Tiba di Pasar Mranggen Demak Jawa Tengah

Hari pertama kampanye pemilihan kepala daerah Jateng dimulai dengan kehadiran Gunernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Pasar Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Sabtu (11/5/2013).
Jokowi menyambangi pasar dan menyapa pedagang untuk mengajak memilih pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Kehadiran Jokowi yang mantan Wali Kota Solo itu  menarik ratusan pedagang untuk berebut agar bisa sekadar bersalaman.
Setelah dari Pasar Mranggen, Jokowi juga berkunjung ke lokasi kerusuhan suporter di Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan.
Selain Jokowi, hari ini Ketua Umum PDI-P yang juga mantan Presiden Megawati Soekarno Putri juga dijadwalkan hadir dalam kampanye di Kabupaten Kudus dan Jepara.

Aksi Jokowi di Demak

Jelang kedatangan gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ke pasar Mranggen, Demak, tampak puluhan anggota kepolisian bersiaga di depan pasar, Sabtu (11/5/2013).  Dari depan pintu masuk pasar dan di sisi barat pasar tampak sejumlah anggota kepolisian dari Polsek Mranggen dan Polres Demak sedang berjaga.

Jokowi diterjunkan di Demak oleh PDIP sebagai juru kampanye Ganjar-Heru, dijadwalkan Jokowi akan berkampanye di pasar Mranggen, Demak pukul 08.00

Hari ini Jokowi Akan Mengorbit Ke Jateng Untuk Kampanye Ganjar-Heru

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan turun ke lapangan sebagai juru kampanye Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2013.
Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani mengatakan pada putaran pertama kampanye yaitu hari Sabtu (11/5/2013) Megawati akan turun ke Kabupaten Jepara dan Kabupaten Kudus.
"Karena dibatasi dengan zona wilayah, maka akan mulai kampanye ke Kabupaten Jepara dan Kabupaten Kudus," kata Puan di ruang VIP Bandara Ahmad Yani Semarang, Jumat (10/5/2013).
Sedang Jokowi dijadwalkan akan menelusuri Jawa Tengah mulai hari Sabtu (11/5/2013) di Grobogan dan Demak. "Mas Jokowi akan ke Demak dan Grobogan. Hari Minggu akan bersama sama ketua umum ke Sukoharjo dan Klaten. Kami semua full speed dan power," tandasnya.
Putri Megawati itu menegaskan, pihaknya akan "mengepung" Jawa Tengah baik di daerah yang sudah menjadi basis maupun belum.
"Pada putaran kedua yaitu tanggal 17-22 Mei akan masuk ke Pantura, Cilacap, Banyumas dan daerah yang sudah menjadi basis atau tidak.
Kami berusaha mengepung dan turun langsung ke 35 Kabupaten/Kota," pungkas Puan.
Sementara itu Megawati menambahkan, pihaknya sudah menerima laporan kader dari tingkat anak ranting ke atas di 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah sudah menyatakan siap tempur.
"Indikator kesolidannya yaitu sudah melaporkan dan keadaannya siap tempur," tegas Megawati.
Ia juga menyampaikan pihaknya tidak khawatir jika ada kadernya yang akan loncat mendukung cagub lain karena menurutnya sudah ada kriteria kader di PDIP.
"Di PDIP ada kriteria kader yaitu Pratama, Madya dan Utama. Yang menyatakan kader tidak akan loncat-loncat," ujarnya.
Masa kampanye Pilgub Jateng dimulai sejak 8 Mei lalu hingga 22 Mei. Sedangkan pengambilan suara akan dilaksanakan 26 Mei 2013 mendatang.

Sumber :
news.detik.com

Kesewenang-wenangan Warga Pulit terhadap Jokowi

Relokasi warga Waduk Pluit masih alot. Warga yang ogah dipindahkan dari tanah negara itu malah menghujani Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dengan beragam tuntutan dan membuat Jokowi pusing. Padahal, pemerintah tidak akan memberi ganti rugi terkait normalisasi waduk Pluit karena itu tanah negara. Warga juga sempat demo dan memblokir jalan.
Dengan sabar Jokowi berusaha melakukan dialog dengan warga yang menolak direlokasi. Dialog demi dialog dilakukan secara terus menerus tanpa kenal lelah untuk menemukan kata sepakat.
Berikut ini kesewenang-wenangan Warga Pluit untuk terhadap Jokowi :

Kelompok Warga Berbeda Beda

Relokasi warga Waduk Pluit masih dalam tahap dialog. Diskusi dengan warga bolak-balik dilakukan Jokowi.
"Tiap hari dialog, kemarin 1.200 orang dialog. Ini dialog, tiap hari dialog. Tapi kelompoknya beda-beda terus. Yang pusing kita dong. Yang ini minta di utara, yang ini minta ke selatan, ke timur, atas ke bawah," kata Jokowi.
Hal ini disampaikan Jokowi usai menerima kunjungan pejabat Belanda di Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (10/5/2013).
Menurut Jokowi, belum ada titik terang dalam relokasi Waduk Pluit. "Ini memang faksinya banyak. Kemarin sore baru 1.200 setuju rusun. Mereka setuju, minta 'Pak tapi nanti rusunnya dapat ini'. Ini sedang kita olah lagi," ujar Jokowi.
Jokowi sebelumnya berencana membeli lahan seluas 2,3 hektare di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara, untuk menampung warga Pluit tersebut.

Kehadiran Pihak Ketiga
Jokowi pantang menyerah merayu warga Waduk Pluit untuk direlokasi ke rusun. Ia mencium ada kepentingan bisnis pihak ketiga yang bermain di balik penolakan penggusuran warga.
"Masalahnya ada pihak ketiga yang ikut masuk, karena di situ ada pertarungan usaha besar," kata Jokowi di Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2013) .
Pria asli Solo itu terus menyosialisasikan normalisasi Waduk Pluit yang memiliki lahan 80 hektar guna mencegah banjir tahun ini.
"Tiap hari saya ketemu, saya sampaikan bahwa itu waduk yang akan kita perdalam, kita kerjakan, dan warga disiapkan, mau pindah ke Muara Baru atau Marunda. Kalau ke Marunda, kita kasih dengan isinya," ujar Jokowi.
Menurut dia, rusun menjadi salah satu solusi yang ditawarkan untuk warga Waduk Pluit. "Yang ribut-ribut itu bukan masyarakat. Ini kan ada kepentingan bisnis, sudah diklaim oleh pengusaha, kita ngertilah," kata sarjana Kehutanan UGM ini.

Rusun Yang Diinginkan Warga
Jokowi mengatakan warga waduk Pluit yang awalnya menolak untuk direlokasi, kini sudah mau untuk dipindahkan. Oleh karena itu, Jokowi berencana untuk membeli lahan seluas 2,3 hektare di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara, untuk menampung warga Pluit tersebut.
"Kemarin sudah ketemu dengan mereka (warga Pluit), dan mereka sudah mau untuk dipindahkan," ujar Jokowi kepada wartawan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2013).
Jokowi mengatakan, nantinya lahan tersebut akan dibangun rumah susun untuk menampung sekitar 7.000 Kepala Keluarga. Warga Pluit pun telah menyerahkan konsep rumah susun yang mereka inginkan. Namun Jokowi mengaku konsep tersebut berbeda dengan konsep yang ingin ditawarkan oleh Pemprov DKI. Sehingga harus dirundingkan kembali.
"Mereka sudah membawa konsep untuk mau dipindah ke rusun, tetapi mereka punya gambaran sendiri untuk rusunnya. Nah, rusun yang kita punya kayak begini, jadi terus ketemu biar ada kesepakatan dan mau pindah," kata Jokowi.
Tak tanggung-tanggung, Jokowi pun berencana akan menambahkan luas lahan tersebut menjadi 6 hektare.
"Letaknya di dekat Muara Baru, kita beli tanah 2,3 hektare, tapi mau tambah lagi kira-kira 6 hektare. Jadi nanti ada 7.000 KK, yang sudah mau kemarin ada sekitar 1.200 KK. Mereka harus pindah itu nggak bisa ditawar," jelas Jokowi.


Ganti Rugi
Jokowi siap turun tangan berkomunikasi dengan warga di bantaran Waduk Pluit. Ia menawarkan solusi agar warga bersedia direlokasi ke rumah susun.
"Nanti komunikasi, dalam proses seperti itu memang harus ada dialog," kata Jokowi di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/213).
Pria berusia 51 tahun ini menegaskan normalisasi waduk tetap dilanjutkan. "Nggak bisa ditawar. Itu waduk terbesar di Jakarta ya di sana. Dulu 80 hektar dan 60 hektar sekarang. Kedalaman tinggal 2 meter," ujar Jokowi.
Ketika ditanya tentang tuntutan ganti rugi, Jokowi mengatakan Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan rumah susun di Marunda dan Muara Baru.
"Kalau ganti rugi, mereka harus pindah dengan solusi di rusun. Udah lebih dari 7 kali ketemu per kelompok. Kalau perlu saya turun, nanti saya turun," kata Jokowi.
Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono menemui warga di bantaran Waduk Pluit. Warga lalu menyampaikan keluh kesah mereka terkait normalisasi waduk Pluit kepada Wali Kota dan menolak direlokasi ke rusun. Bambang menjelaskan pemerintah tidak akan memberi ganti rugi terkait normalisasi waduk dan membujuk warga agar mau pindah ke rusun.

Tak Mau Rusun, Minta Lahan
Jokowi angkat bicara seputar aksi warga yang memprotes normalisasi Waduk Pluit. Ia mengaku terus mencarikan solusi terbaik, tapi menolak memberi ganti rugi untuk penyewa.
"Sudah ketemu sama saya ya nggak sekali, dua kali, itu udah. Yang penting beri solusi," kata Jokowi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2013).
Jokowi mengatakan warga menolak rusun yang ditawarkan. Padahal, rusun tersebut dibangun di dekat dengan rusun lama di Muara Baru.
"Kalau mintanya yang seperti ini (lahan) ya kita yang sulit. Lahan di mana, tunjukkan. Kalau urusannya itu (lahan), kita udah beli lahan untuk rusun lagi," ujar Jokowi yang terbalut baju batik warna biru dan ungu ini.
Jokowi menolak memberikan ganti rugi kepada para penyewa. Mayoritas penyewa memiliki rumah sewa hingga 20 unit yang dibangun di tanah negara.
"Hampir 70% sewa menyewa di situ, mendirikan bangunan disewain, ada satu orang yang 20 rumah, ada yang 15 rumah, ada yang 10 rumah. Itu yang kita nggak mau. Kalau itu nggak kita hentikan di mana-mana akan terjadi seperti itu ya kan. Tanah negara didirikan bangunan," papar Jokowi.
Sarjana Kehutanan UGM ini menegaskan normalisasi Waduk Pluit dibutuhkan guna mengantisipasi bencana banjir.
"Itu waduk utama kita untuk mengatasi banjir di Jakarta, waduk 80 hektar, sekarang ada di bawah 60 hektar, juga dangkal hanya 2 meter, 3 meter, harusnya 10 meter. Kalau kita terus-terusan nggak berani memutuskan seperti itu ya nggak akan rampung-rampung," kata dia.