Senin, 22 September 2014

Jokowi: Saya Trah Bung Karno?

Embel-embel Soerkarno yang melekat pada Megawati bukan alasan bagi Joko Widodo (Jokowi) untuk mencalonkan dia kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Megawati sangat penting bagi PDIP sebagai tokoh pemersatu.
Jokowi membantah dukungannya tersebut menunjukkan tidak adanya kader PDIP pengganti Megawati.
"Saya itu regenerasi, bukan? Saya trah Bung Karno, bukan? Ndak kan? Ya sudahlah, jangan ditarik ke mana-mana," jawab Jokowi.

Jokowi Tentang Lukman PPP

Kehadiran petinggi PPP dalam rakernas PDIP menguatkan dugaan akan hijrahnya parpol itu dari Koalisi Merah Putih. Terlebih PDIP menilai Lukman Hakim Syaifudin yang merupakan kader PPP layak dipertahankan sebagai Menteri Agama.
Apa kata Jokowi tentang spekulasi itu?
"Urusan nama itu urusan dan hak prerogatif presiden. Itu konstitusi lho," jawab Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Senin (22/9/2014) malam.

Jokowi Jadi Korban Penundaan Paripurna DPRD DKI

Jokowi menjadi korban penundaan rapat paripurna penetapan pimpinan DPRD DKI Jakarta. Akibat penundaan tersebut, maka proses di parlemen terhadap surat pengunduran dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Sudah beberapa minggu lalu saya kirim ke sana," jawab Jokowi ditanya soal surat pengunduran dirinya.

PPP "Najis" Berkoalisi dengan Jokowi

Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Zarkasih Nur, mengatakan partainya tidak akan pernah merapat ke koalisi partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Pasalnya, PPP sebagaimana hasil Rapimnas menempatkan partai dalam posisi independent.
"Setahu saya dari yang hadir pertemuan kemarin Rapimnas, garis kita darimanapun mendukung kebijakan yang pro rakyat, dan kita menempatkan partai yang independen," ujarnya, Senin (22/9/2014).

Jokowi Isyaratkan Rekrut Kepala Daerah Berprestasi Masuk Kabinetnya

Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengisyaratkan akan merekrut kepala daerah berprestasi masuk ke dalam jajaran kabinetnya.
"Ada pokoknya, pokoknya dari seluruh Indonesia ada masuk ke dalam kandidat," kata Jokowi di Balaikota, Senin (22/9/2014).
Lebih lanjut Jokowi meminta agar tidak terlalu banyak pihak yang turut campur dalam pengambilan keputusan mengenai nama-nama dan latar belakang calon menterinya. "Soal nama jangan ikut ngurusi," katanya singkat.

Ini Kenapa Jokowi Harus Hentikan JSS dan MP3EI

Ekonom Faisal Basri meminta presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak melanjutkan mega proyek MP3EI serta rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS). Proyek-proyek tersebut hanya sebagai proyek sesat yang tidak berguna.
"Itu MP3EI cuma kumpulin proyek jadi satu kemudian bagi bagi proyek besar. Tidak ada MP3EI semua proyek juga tetap jalan. Rekomendasi pemerintah mendatang jangan lanjutkan proyek sesat itu," ucap Faisal di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Senin (22/9/2014).

Jokowi Masih Menimang Enam Usulan Nama KABINET

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah mengantongi enam usulan nama untuk kabinetnya mendatang. Jokowi mengatakan, ia kini tengah dalam proses menggodok enam usulan nama tersebut.
"Ada enam usulan, tapi masih proses," ujar gubernur DKI Jakarta tersebut di Balai Kota, Senin (22/9/2014).

Isyarat Jokowi Akan Stop Mobil LCGC

Masa jaya mobil murah ramah lingkungan atawa low cost green car (LCGC), boleh jadi tinggal menunggu waktu. Sebab, kecil kemungkinan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan pemberian fasilitas pembebasan pajak bagi LCGC di pemerintahannya.
Belum jelas alasan Jokowi menghentikan program mobil murah ini. Spekulasi yang beredar, program LCGC ini sudah salah kaprah, dituding sebagai biang pemborosan bahan bakar minyak (BBM) subsidi, plus biang kerok kemacetan.

Teganya, SBY Tinggali Utang BBM Subsidi Rp 60 Triliun ke Jokowi

Ekonom Faisal Basri kembali menyentil kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak berani menaikkan harga BBM subsidi. Menurut Faisal, seharusnya SBY menaikkan harga BBM subsidi sebesar Rp 1.800 pada September ini.
Faisal menyebut, jika SBY tidak menaikkan harga BBM subsidi saat ini, maka Jokowi akan menanggung beban Rp 60 triliun.

Tak Disetujui DPRD, Jokowi dan Ahok Tetap Bisa Dilantik

Presiden terpilih Joko Widodo tetap dapat dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober mendatang, meskipun DPRD DKI Jakarta belum memberikan jawaban soal pengunduran dirinya sebagai gubernur. Kondisi serupa juga bisa berlaku buat wakil Jokowi saat ini, Basuki Tjahaja Purnama, yang tetap bisa dilantik menjadi gubernur meski pimpinan DPRD DKI belum dilantik secara resmi.

Jokowi Wajib Hormat pada Mega Tapi Tak Boleh Taat pada Mega

Filsuf Franz Magnis Suseno berharap Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi) bisa menjalankan pemerintahan dengan baik ketika resmi memegang kekuasaan.
Menurut Magnis, Jokowi memiliki kemampuan belajar yang baik, terutama dalam dunia politik dan pemerintahan. Jokowi juga diminta bisa otonom dan tidak terlalu melibatkan partai dalam kepemimpinannya lima tahun ke depan.

Arie Sudjito Menebak Alasan Jokowi Jadikan Mega Ketum PDIP Lagi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Megawati kembali jadi Ketum PDIP. Cukup mengejutkan memang bagi sebagian pihak, alamat tak ada regenerasi di partai banteng itu. Tapi apa yang dilakukan Jokowi dan kader PDIP lain dinilai sebagai langkah taktis.
"Itu jalan taktis saja karena PDIP belum menemukan figur yang kuat di luar trah Sukarno, PDIP juga mengalami keraguan untuk mendukung di luar Mega," terang pengamat politik UGM Arie Sudjito, Senin (22/9/2014).

Demokrat: Pilkada Langsung "YES", Koalisi dengan Jokowi "Nyuwun Sewu"

Perubahan sikap Partai Demokrat terkait RUU Pilkada dianggap tak berkorelasi langsung dengan dukungan terhadap koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Kalau pun ada, hal itu baru terlihat setelah Jokowi mengumumkan jajaran kabinetnya.  
"Tak ada kaitan langsung yang kelihatan dari luar. Kita tak tahu secara infra," ujar anggota Komite I DPD, Paulus Yohanes Sumino, Senin (22/9/2014).

Gerindra Pastikan PAN dan PPP Tetap Setia pada Prabowo Sampai Kapanpun

Ketua Fraksi PAN Tjatur Spato Edy menjawab spekulasi bergabungnya PAN ke kabinet Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) dengan menyatakan tak ada jaminan partainya tetap berada di Koalisi Merah Putih. Apa tanggapan Partai Gerindra?
"Gerindra punya pandangan yang tak tergantung pada orang lain, kita punya pandangan sendiri sejak awal," kata anggota Dewan Pertimbangan Partai Gerindra Martin Hutabarat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2014).

Koalisi dengan PAN dan PPP Sudah Final, Benarkah?

Meskipun dari kubu Koalisi Merah Putih selalu menyatakan bahwa partai-partai dalam koalisinya hanya tunduk pada Prabowo, tetapi hal yang berbeda diungkapkan oleh politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Eriko Sotarduga yang mengatakan negosiasi koalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) sudah mendekati tahap final.

Sukmawati Pasang Iklan Demi Jadi Menteri Jokowi

Macam-macam sikap anak Bung Karno soal Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Jika Rachmawati Soekarnoputri selalu menyerang Jokowi, lain dengan Sukmawati yang menjadi pendukung Jokowi.
Sukmawati sampai beriklan di Majalah Tempo supaya terpilih menjadi menteri Kabinet Jokowi. Adik Megawati ini mengajukan diri menjadi menteri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Koalisi Merah Putih Tak Akan Pernah Bisa Dirayu Jokowi dan Hanya Akan Setia Pada Prabowo

Kubu presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) terus merayu partai politik anggota Koalisi Merah Putih (KMP). Kubu Jokowi-JK dikabarkan menawarkan banyak kursi menteri kepada partai politik yang berani keluar dari KMP.
Namun, menurut juru bicara KMP, Tantowi Yahya, mengatakan KMP tidak akan pernah tergiur tawaran Jokowi-JK. KMP tetap solid dan setia hanya pada Prabowo Subianto.

Ini yang Bakal Terjadi bila Koalisi Merah Putih Sukses Jegal Jokowi

Kemenangan Joko Widodo sebagai presiden terpilih Indonesia tak membuat filsuf Franz Magnis Suseno girang. Bagi Franz Magnis, Indonesia masih berada dalam situasi yang sangat mengkhawatirkan.
Franz membandingkan sosok Gubernur DKI Jakarta yang disapa Jokowi itu dengan Presiden Amerika Barack Obama. Saat pertamakali terpilih, hampir seluruh dunia menganggap Obama sebagai sang penyelamat. Namun, Obama ternyata belum mencapai apa-apa karena dijegal Partai Republik.

Abdul Latief Temui Jokowi di Balai Kota

Mantan Menteri Tenaga Kerja Abdul Latief mendatangi Presiden terpilih ‎Joko Widodo (Jokowi) di Gedung Balai Kota. Ia datang untuk meminta Jokowi hadir pada perayaan Hari Batik Nasional.
"Tadi mengundang Pak Jokowi untuk hadir pada perayaan Hari Batik Nasional," kata Abdul Latief usai bertemu Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2014).

Tak Usah Rayu-rayu, PKS Jamin KMP Akan Dukung Jokowi Jika "Baik" untuk "Rakyat"

Tak perlu tawari kursi meneteri, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjamin bahwa Koalisi Merah Putih (KMP) berjanji akan mendukung program Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) jika menurut PKS program Jokowi "baik" untuk kepentingan "rakyat" (rakyat atau PKS?).
Lebih lanjut Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mengatakan, KMP tetap akan mengkritisi program pemerintah ke depan jika dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Dengan Gagah Berani, PKS Tolak Mentah-mentah Ajakan Bergabung dari Jokowi

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) sering mengajak partai berlambang bulan sabit kembar tersebut masuk di kabinetnya.
Hal itulah yang dikatakan oleh anggota Majelis Syuro PKS Refrizal. Menurutnya, PKS sendiri telah berkomitmen untuk tidak menjadi bagian di pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla, serta tetap setia mendukung Koalisi Merah Putih sebagai penyeimbang di pemerintahan mendatang.

Effendi Simbolon: Sejak Awal PAN Ingin Merapat Ke Jokowi-JK

Politikus PDIP Effendi Simbolon menyatakan sejak awal Partai Amanat Nasional memang ingin merapat ke partainya. "Kalau Hatta (Ketua Umum PAN), sejak awal maunya dengan PDIP," kata Effendi dalam Bincang Pagi Metro TV di Jakarta, Senin (22/9/2014).
Hingga kini, kabinet bentukan Jokowi masih terus digodok.