Jumat, 01 Maret 2013

Jokowi: Cakupan Call Centre 119 diperluas

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menginginkan agar sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT) melalui call centre 119 dapat berkembang pada sistem informasi lain. Salah satu contohnya adalah laporan serta informasi kebakaran dan lainnya.
"Itu konsepnya sama, akan menjadi sebuah sistem yang akan menginformasikan tidak hanya bidang kesehatan, tapi lainnya," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (1/3/2013).
Mantan Wali Kota Surakarta ini menegaskan, sistem tersebut baru mulai digulirkan hari ini dan akan dikembangkan setelah sistemnya dianggap berjalan dengan baik. Sistem bebas pulsa ini berjalan dengan topangan dana APBD dan dibantu oleh pemerintah pusat. Ke depan, SPGDT akan dicoba dan merambah provinsi lain di Indonesia.
"Ini nyoba dulu di kesehatan seperti apa. Nanti kita coba ke bidang lain, kira-kira meluncurnya akan seperti itulah. Misalnya, kamar kosong di mana itu kita bisa tahu, bisa mengarahkan, kemudian butuh ambulans bisa diinfo, bisa cepat dijemput," ujarnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan PT Askes. Penandatanganan itu dibarengi dengan peluncuran SPGDT yang mengintegrasikan sumber daya manusia serta fasilitas medis di Jakarta.
Sistem call centre itu berada di bawah koordinasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Pengguna dari warga DKI sudah sebanyak 3.611 panggilan hingga hari ini. Kegiatan SPGDT itu juga merupakan program Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan asosiasi rumah sakit vertikal dan Dinas Kesehatan DKI.
Saat ini, sistem tersebut baru terintegrasi dengan sembilan rumah sakit, yaitu RSUD Cengkareng, RSUD Koja, RSUD Tarakan, RSJP Harapan Kita, RSAP Harapan Kita, Ambulans Gawat Darurat DKI, RSUP Fatmawati, RS Cipto Mangunkusumo, dan RS Persahabatan. Dalam satu bulan ke depan, SPGDT Dinas Kesehatan DKI akan segera terkoneksi dengan 92 rumah sakit yang bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta.
Saat ini, ada empat operator yang bekerja 24 jam menerima panggilan telepon dari warga. SPGDT juga melayani informasi nomor-nomor telepon suku dinas, rumah sakit, dan layanan ambulans.
Integrasi data di tahap awal adalah informasi rekapitulasi data kapasitas ruang rawat yang tersedia di semua rumah sakit yang tergabung dalam sistem SPGDT secara real time. Pada tahap selanjutnya, data yang diintegrasikan akan lebih mendalam dan kompleks dengan tujuan untuk menanggulangi situasi gawat darurat korban secepat mungkin. "Jumlah line yang ada di call centre Dinkes pada tahap awal adalah 4 seat. Namun, akan diperbanyak secara bertahap," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emawati.

Sumber :
megapolitan.kompas.com 

Jadi Jurkam PDIP di Medan, Jokowi: Minggu Sore Juga Balik

Ikon baru PDIP, Joko Widodo (Jokowi), akan bertolak ke Medan untuk menjadi juru kampanye calon Gubernur Sumut Effendi Simbolon pada Minggu 3 Maret. Namun sore harinya, Jokowi akan kembali lagi ke Jakarta.
"Iya mungkin jadi (ke Medan)," ujar Jokowi di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2013).
Jokowi mengatakan, kepergiannya ke Medan hanya sebentar, tidak sampai satu hari. "Paling Minggu sore sudah balik lagi ke Jakarta," katanya.
Sementara itu, saat disinggung soal perizinan cuti, Jokowi mengatakan dirinya pergi menjadi juru kampanye hanya di saat hari libur saja.
"Kan perginya hari Minggu," terang Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi direncanakan akan menjadi juru kampanye Effendi Simbolon di Medan pada tanggal 23-24 Februari. Namun rencana tersebut batal karena Jokowi letih.


Sumber :
news.detik.com

Jokowi Restui Sayembara Waduk Riario

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo merestui rencana digelarnya sayembara penataan Waduk Riario di Jakarta Timur. Ia mempersilakan semuanya untuk ikut andil dalam sayembara tersebut.
Jokowi menegaskan, para peserta sayembara bisa menampilkan desain terbaiknya. Ia berpesan, desain waduk itu harus melingkup fasilitas rekreasi, penanggulangan banjir, botanical garden, dan waduk hijau.
"Saya kasih tahu biar semua ikut berpartisiapsi, kasih desain terbaik. Yang jelas fungsi-fungsinya lengkap," kata mantan Wali Kota Surakarta ini di Balaikota Jakarta, Jumat (1/3/2013).
Penataan Waduk Riario ini merupakan salah satu upaya memenuhi target 30 persen ruang terbuka hijau (RTH). Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Catharina Suryowati mengatakan, rencananya Pemprov DKI akan melaksanakan pembebasan lahan seluas 25 hektar tersebut tahun ini.
"Sekarang lahan itu masih milik developer PT Pulomas Jaya dan Pemda mau bebaskan lahan tahun ini, mau dibeli yang sudah bersertifikat dan anggarannya memang bertahap," kata Catharina.


Sumber :
http://megapolitan.kompas.com

Jokowi Minta Pendapat Psikolog Soal Pelecehan Seksual Wakepsek

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menyayangkan perbuatan Guru sekaligus Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri di kawasan Matraman berinisial T (46) yang memaksa MA (17), muridnya sendiri untuk melakukan oral seks.

"Itu sebuah contoh yang tidak baik. Kalau benar, harus dicopot," ujar Joko Widodo di Restoran Bumbu Desa, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2013).

Joko Widodo juga mengatakan, dirinya akan meminta pendapat ke para psikolog mengenai fenomena pelecehan seksual ini.

Pasalnya, kasus seksual di Jakarta Timur di awal tahun 2013 ini cukup menghebohkan. Mulai dari kasus RI yang meninggal akibat kekerasan seksual sampai adanya kasus pelecehan seksual yang dialami MA.

"Saya harus konsultasi dulu ke banyak pihak, ke psikolog," kata pria yang akrab disapa Jokowi ini.


Sumber :
jakarta.tribunnews.com

Jokowi Perintahkan Copot Wakil Kepala SMA Pencabul Siswa

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto segera mencopot wakil kepala SMA Negeri di kawasan Utan Kayu, Jakarta Timur. Guru berinisial T itu diduga melakukan tindakan pencabulan kepada murid wanitanya.

"Tadi sudah saya cek, sudah perintahkan untuk lepas jabatannya sebagai wakil kepala sekolah, juga sebagai guru," ujar Joko Widodo usai makan siang di sebuah restoran di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (1/3).

Menurut mantan Wali Kota Surakarta yang biasa disapa Jokowi itu, tindakan T merupakan suatu penyimpangan moral seorang manusia. Tindakannya juga tidak mencerminkan statusnya sebagai seorang pendidik.

"Karena itu contoh yang tidak baik, terakhir kalau memang benar, harus kita copot. Yang paling penting ini harus diperbaiki, jangan sampai ada kejadian seperti ini," kata Jokowi.

Terkait kondisi mental korban, Jokowi mengaku belum mengetahui. Dia masih menunggu laporan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Jokowi berjanji akan berkonsultasi juga dengan psikolog untuk memulihkan kondisi korban.

Seperti diberitakan, guru T mencabuli muridnya. Pencabulan berulang sampai empat kali. Tak kuat dengan tekanan, siswi dan keluarga melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Namun, sejak laporan itu sang siswi mengalami intimidasi dari sejumlah guru sekolah.

Sumber :
www.metrotvnews.com

Jokowi Soroti Kriminalitas: Jakarta Timur Perlu Perhatian Khusus

Angka kriminalitas di Jakarta Timur melonjak tajam. Beragam aksi kejahatan yang terjadi di kota itu menyedot perhatian Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk memberantasnya.
"Itu perlu perhatian khusus di Timur karena paling padat," kata Jokowi mengomentari tingginya tingkat kriminalitas di Jakarta Timur.
Hal ini disampaikan Jokowi di Rumah Makan Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2013).
Jokowi sudah memerintahkan aparat Satpol PP diberdayakan menjaga titik-titik yang rawan kejahatan.
"Tiga hari lalu saya perintahkan itu tunggu 24 jam. Terminal yang rawan. Ini juga aparat kepolisian sebagai penanggung jawab. Kami prosesnya membantu," ujar ayah 3 anak ini.
Kriminalitas yang mencolok belakangan ini antara lain dugaan pelecehan seksual oleh guru SMA di Jakarta Timur (Jaktim), ibu kandung yang tega membenamkan putranya gara-gara depresi, kasus dugaan sodomi dengan tersangka Syaiful dan Briptu Eko terhadap bocah 5 tahun di Ciracas.
Ada juga kasus perampokan nasabah Bank Mandiri, BNI dan seorang pegawai swasta di Penggilingan. Lalu ada perampokan sadis di Ciracas yang menewaskan siswa SMA bernama Kriston dan ayah dua anak, Jamhari.

Sumber :
http://news.detik.com

Jokowi: Jika Terbukti, Langsung Copot Guru SMA di Jaktim!

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ikut turun tangan menangani dugaan pencabulan guru berinisial T terhadap siswinya di sebuah SMA di Jakarta Timur. Ia memerintahkan guru itu dicopot bila terbukti.
"Jika terbukti dicopot PNS-nya. Tadi sudah saya cek. Sudah perintahkan lepas jabatan wakil, guru karena itu sebuah contoh yang tidak baik dan terakhir kalau benar (terbukti) harus kita copot, langsung kita copot," kata Jokowi.
Hal ini disampaikan Jokowi di Rumah Makan Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2013).
Saat kejadian, T menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Namun sejak Februari dia mundur dari jabatannya itu begitu kasus pencabulan itu mencuat.
Jokowi meminta dilakukan pembenahan supaya kasus serupa tidak terulang lagi. "Yang paling penting diperbaiki dan tidak ada kejadian ini lagi," ujar suami Iriana ini.
Bagaimana dengan perlindungan korban, Pak? "Itu set kedua. Ini dulu yang diselesaikan. Saya harus konsultasi dulu ke banyak pihak, ke psikolog," jawab Jokowi.
T Dilaporkan siswinya ke polisi atas tindakan 4 kali pencabulan berupa oral seks pada 26 Juni 2012 hingga Juli 2012. Si korban kini trauma.
T menyanggah dia melakukan pencabulan dan malah akan melaporkan balik siswi tersebut dengan tuduhan pencemaran nama baik.
Sedang Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait menyebut ada ancaman untuk tidak lulus ujian nasional kepada siswi tersebut, sehingga ada oral seks. Karena itu, tim investigasi akan segera


Sumber :
http://news.detik.com

Jokowi harap KJS tak salah sasaran

Niat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk memberi pelayanan kesehatan murah bagi warga Jakarta melalui program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dirasa belum sepenuhnya maksimal. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya pasien yang tidak semua tertampung oleh rumah sakit yang terdaftar sebagai program KJS.
"Membludaknya pasien banyak yang tidak tertampung, sehingga ya ada kejadian-kejadiaan yang tidak diinginkan," kata Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi), di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (1//2/2013).
Namun begitu, jika program KJS tidak dikejar secepatnya, Jokowi khawatir akan banyak warga Jakarta yang sakit tidak tertangani. "Tapi, kalau enggak ada KJS juga bayangin, berapa ratus ribu yang tak terobati," imbuhnya.
Dia menyadari, saat ini Pemprov DKI melalui Dinas Kesehatan Jakarta masih terus mengupayakan penambahan fasilitas ruangan kelas III di RSUD maupun rumah sakit swasta. Selain itu, dinas kesehatan akan terus menambah fasilitas ICU dan NICU agar pasien KJS bisa mendapat penanganan lebih lengkap.
Saat program KJS diterapkan, permintaan pelayanan kesehatan warga Jakarta naik hingga 70 persen. Hal itu yang terus dikejar pihak Pemprov DKI agar program KJS benar-benar tidak salah sasaran.
"Ya dikejar fasilitas yang kurang ya dikejar, I'd belum ada dikejar, ruangannya kurang dikejar. Saya mau KJS enggak salah sasaran, itu saja," tegas Jokowi.



Sumber :
http://metro.sindonews.com

Jokowi Minta Tak Ada Monopoli Bajaj

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta tidaka ada monopoli dalam proses lelang dan seleksi pengadaan dan peremajaan bajaj. "Saya hanya minta jangan ada monopoli. Kalau ada PT, mainkan dengan anak perusahaan, itu sama saja," kata Jokowi, Jumat (1/3/2013).
Bersama jajaran asisten pemerintahan dan dinas perhubungan, Jokowi menerima perwakilan pemilik bajaj di ruang rapat. Mereka mengeluhkan beratnya syarat lelang dan kurangnya sosialisasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menata dan meremajakan bajaj sebagai angkutan permukiman.
Berdasarkan data dinas perhubungan, sekitar separuh dari 14.000 bajaj yang beroperasi di Jakarta tak laik jalan dan tidak dilengkapi surat resmi. "Saya juga minta sosialisasi harus diperbanyak," kata Jokowi.
Menanggapi permintaan sebagian besar pemilik bajaj untuk membatalkan hasil lelang, Jokowi menolak. Lelang dinilai sudah sesuai aturan.


Sumber :
http://megapolitan.kompas.com