Selasa, 30 April 2013

Soal lelang jabatan, mantan ketua MK bela Jokowi

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie punya pandangan berbeda terkait rencana Lurah Warakas Mulyadi yang akan membawa kebijakan lelang jabatan ke MK. Menurutnya, hal itu tidak tepat. Ia menyarankan, persoalan lelang jabatan sebaiknya disampaikan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Pada intinya, kebijakan ini kan adalah kebijakan yang baik untuk memastikan camat lurah yang terpilih ada yang kompeten. Jangan main gugatlah, bawa saja ke Kementerian," kata Jimly saat dihubungi wartawan, Jakarta, Selasa (30/4/2013).
Menurut Jimly, proses lelang jabatan lurah dan camat ini merupakan program baru dan sangat rawan. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan kajian yang mendalam melalui tim hukum internal sendiri.
"Ini kan baru, wajar kalau ada yang merasa diresahkan dengan kebijakan ini, apalagi bagi mereka yang telah merasa nyaman di posisinya," ujarnya.
Jika ada yang merasa dirugikan dengan kebijakan lelang jabatan, Jimly juga menyarankan sebaiknya Pergub lelang jabatan digugat ke MA atau PTUN apabila merugikan individu tertentu.
Geger soal gugat-menggugat ke MK setelah Mulyadi dengan terang-terangan menentang kebijakan Jokowi. Mulyadi bahkan dengan lantang akan menggugat program Jokowi ini ke MK.


Sumber :
merdeka.com

Dulu Didatangi Jokowi, Kini Kampung Apung Kian Parah

Sudah lebih dari satu semester Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Banyak hal yang ingin ia kerjakan untuk Jakarta, termasuk membenahi permukiman warga, misalnya di Kampung Apung, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat.

Dahulu Kampung Apung bernama Kampung Teko. Namun sejak tahun 1990, banyak bangunan pabrik berdiri sehingga Kampung Teko menjadi banjir dan berubah nama menjadi Kampung Apung.
Setelah terpilih sebagai pemimpin Jakarta, Jokowi pernah mengunjungi kawasan tersebut, yakni pada pertengahan November 2012. Warga di sana senang bukan kepalang karena, menurut mereka, baru pertama kali itu gubernur mengunjungi permukiman di sana. Warga semakin senang karena kunjungan Jokowi, meskipun hanya 30 menit, diwarnai kehangatan. Jokowi juga berjanji akan membenahi kampung itu.
Itu cerita hampir lima bulan silam. Bagaimana kondisi sekarang?
"Yang jelas perubahannya ada di Kampung Apung ini, tetapi perubahannya itu malah makin parah," kata Djuhri, mantan Ketua RW 001 Kampung Apung, Selasa (30/4/2013).
Djuhri mengatakan, maksud perubahan yang makin buruk adalah saluran air yang seharusnya dibenahi tahun ini belum ada tanda-tanda akan diperbaiki. Ia menilai Jokowi terkesan hanya mengumbar wacana kepada masyarakat.
Sebagai warga, Djuhri mempertanyakan apa yang sudah dijanjikan oleh Jokowi selaku Gubernur DKI Jakarta. Djuhri masih ingat betul ketika Jokowi mengatakan akan melakukan pengkajian terhadap Kampung Apung. Pascabanjir pada Januari 2013, Jokowi juga pernah datang ke kampung tersebut dan akan membenahi saluran air.
Djuhri mengatakan, Jokowi berjanji akan memindahkan tempat pemakaman umum di daerah tersebut dan membangun gedung SMA di Kampung Apung. Setelah itu, Jokowi juga akan membenahi kembali rumah-rumah warga dengan konsep kampung deret.
Akan tetapi, kata Djuhri, semua itu belum ada realisasi sama sekali. Ia mengatakan, sampai sekarang belum pernah ada pembicaraan mengenai perbaikan Kampung Apung. Aparat pemerintahan setempat juga tidak pernah mendatangi warga untuk berembuk mengenai masalah-masalah di kawasan itu.
"Sampai sekarang terlalu banyak wacana. Belum ada tujuan ke arah perbaikan," ujarnya.
Djuhri menilai, saat ini banjir yang terjadi di Kampung Apung semakin tinggi karena saluran air belum diperbaiki. Saluran air menuju rumah pompa di RW 004, yang terletak  1 kilometer dari Kampung Apung, juga masih dipenuhi sampah.
Mantan Wali Kota Jakarta Barat, Burhanuddin, pernah mengatakan bahwa saluran air sepanjang 900 meter di kampung itu akan dibenahi dan airnya akan disedot. Djuhri mengatakan, saluran air itu sebetulnya sudah dicor, tetapi tumpukan sampah di sana tak dikeruk sehingga masih menumpuk dalam saluran. Dengan kondisi itu, mustahil genangan air di kampung tersebut dapat disedot ke rumah pompa.


Sumber :
megapolitan.kompas.com

Berawal dari Mebel, Jokowi Jadi Penggemar Real Madrid

Pertandingan semifinal Liga Champions Eropa menyedot perhatian banyak pihak, termasuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Wong Solo itu mengaku suka pada Real Madrid.
Alasan Jokowi menyukai klub elite Spanyol itu cukup sederhana. Ia pernah datang ke kota Madrid di Spanyol. Kunjungan itu berhubungan dengan urusan bisnis, yaitu untuk mengikuti pameran. Hal itu ia lakukan ketika Jokowi masih fokus sebagai pengusaha mebel.
"Suka (Real) Madrid karena sering ke Madrid," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (30/4/2013).
Ketika berkunjung ke ibu kota Spanyol itu, mantan Wali Kota Surakarta tersebut mengaku sering datang ke Santiago Bernabeu, markas "El Real". Meski begitu, Jokowi mengatakan bahwa kedatangannya ke markas "Los Blancos" itu sebetulnya seperti kebetulan.
"Saya sering ke markasnya juga karena kebetulan markasnya dekat dengan lokasi pameran. Ini serius, beneran," ujarnya.
Malam ini Real Madrid akan menjamu tim kuda hitam asal Jerman, Borussia Dortmund, pada semifinal kedua Liga Champions. Di laga pertama, pasukan Jose Mourinho itu ditekuk Dortmund dengan skor 4-1 berkat torehan empat gol Robert Lewandowski. Agar bisa lolos, Cristiano Ronaldo dkk harus menang minimal 3-0.


Sumber :
bola.kompas.com

Jokowi Tak Takut Lurah Warakas Sewa Yusril

Jokowi tak takut jika Lurah Warakas Mulyadi akan menyewa Yusril Ihza Mahendra untuk menggugat lelang jabatan ke Mahkamah Agung. Gubernur DKI Jakarta itu menilai Mulyadi memang tak siap bekerja.
"Ya, enggak apa-apa, kalau (lelang jabatan) dibatalin ya batal, copot mencopot itu wewenang saya. Tapi kalau siap bekerja, diadu dengan siapa pun berani," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (30/4/2013).

Menurut Jokowi, Mulyadi tak siap berkompetisi dengan mangkir dari uji kompetensi bidang dan berencana mengajukan uji materi ke MK terkait keputusan Joko Widodo menggelar seleksi dan promosi terbuka, atau lelang jabatan.
Sebagai pamong warga di baris terdepan, kata Jokowi, seharusnya Mulyadi memberikan contoh yang baik. Bagi dia, sikap baik itu bisa ditunjukkan dengan kerendahan hati mengikuti tahap demi tahap proses lelang jabatan.
"Ini kan proses awal reformasi birokrasi. Kalau Lurah Warakas, lurah seperti itu sudah takut bersaing, dia sudah tidak siap berkompetisi, dan artinya sudah tidak siap kerja. Dipastikan seperti itu," ucapnya.
Untuk diketahui, Lurah Warakas Mulyadi menolak untuk mengikuti proses seleksi promosi terbuka jabatan lurah atau yang biasa dikenal dengan lelang jabatan. Saat proses tes online uji kompetensi bidang pun, dia tak mengikuti ujian tersebut.
Mulyadi mengancam akan mengajukan uji materi ke MK karena menurut dia ada yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan yang ada. Menurut Mulyadi, terdapat 80 peserta uji kompetensi dari staf lurah sampai camat yang tidak ikut ujian tersebut pada Sabtu dan Minggu kemarin. Dia pun sudah berkoordinasi untuk menolak proses uji kompetensi tersebut.


Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi: Proyek MRT Minggu Ini Jadi Diluncurkan!

Gubernur DKI Jakarta Jokowi memastikan akan memulai meluncurkan proyek MRT Jakarta yang seharusnya sudah dimulai tahun lalu. Namun Jokowi tak merinci apakah peluncuran proyek itu sebagai dimulainya konstruksi proyek atau seremoni saja.
"Minggu ini jadi, launching. Pokoknya argonya harus segera jalan," kata Jokowi di Balaikota, Jakarta, Selasa (30/4/2013)
Jokowi juga belum memastikan kapan peluncuran proyek senilai belasan triliun rupiah tersebut. Sebelumnya ia telah menyampaikan para pemenang tender akan diumumkan pekan lalu.
"Cari hari baik, jam baik, menit yang baik dan detik yang baik," katanya.
Seperti diketahui pengumuman nama perusahaan pemenang tender MRT sempat tertunda sejak November 2012 lalu. Sebelumnya Sebanyak 5 BUMN karya bersaing mengikuti tender pembuatan terowongan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. Lima BUMN itu antara lain PT Wijaya Karya (Wika) Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Waskita Karya, PT Hutama Karya (HK) dan PT PP.

Berikut ini konsorsium yang sempat lolos prakualifikasi konstruksi segmen bawah tanah (terowongan MRT) proyek antara lain:
  1. Kajima - Waskita Joint Operation
  2. Obayashi - Shimizu - Jaya Konstruksi - Wijaya Karya
  3. SMCC (Sumitomo) - HK Joint Operation
  4. Taisei - PP Joint Operation
  5. Tokyo - Adhi Joint Operation
Pada era kepemimpinan Fauzi Bowo, sempat disebut-sebut ada nama perusahaan nominasi pengerjaan proyek jalur bawah tanah yaitu Obayashi bersama Wijaya Karya (Wika) dan Sumitomo bersama Hutama Karya (HK). MRT Jakarta akan dibangun 2 tahap yakni tahap I untuk rute Lebak Bulus-Bundaran HI, dan tahap II untuk rute Bundaran HI-Kampung Bandan.


Sumber :
finance.detik.com

Jokowi: Semua Sudah Tahu Demonstrasi Bikin Macet

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak akan menyiapkan hal-hal khusus menyambut aksi demonstrasi buruh memperingati Hari Buruh Sedunia atau May Day, Rabu (1/5/2013) besok. Ia menilai risiko kemacetan parah yang timbul dari demonstrasi itu sebagai hal lumrah.
"Kalau Jakarta tambah macet (karena demonstrasi), semua orang sudah tahu," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (30/4/2013).
Mantan Wali Kota Surakarta ini mempersilakan buruh untuk menyampaikan aspirasinya selama tidak menabrak aturan. Meski selama beberapa tahun peringatan May Day selalu diwarnai demo besar-besaran, Jokowi menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI tidak berupaya menambah pengamanan di Ibu Kota.
"Normal sajalah, biarkan buruh sampaikan aspirasinya. Tapi kalau ada panggung gembira, itu memang lebih bagus," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memiliki ide untuk menggelar hiburan dan fun bike saat May Day. Namun, tawaran tersebut tidak mendapat tanggapan positif dari para buruh.
Besok para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) mengajukan empat tuntutan. Tuntutan tersebut adalah penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, penolakan terhadap outsourcing dan sistem kerja kontrak, penolakan terhadap politik upah murah dan menuntut upah layak nasional, serta persoalan union busting atau pemberangusan serikat buruh.
Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Tetap akan Lelang Jabatan Camat-Lurah, Siap Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Joko Widodo untuk melakukan lelang jabatan camat dan lurah menuai suara sumbang. Meski begitu, mantan walikota Solo ini tetap maju terus dengan rencananya.
"Ya nggak apa-apa. Mau gugat ya gugat. Kalau kita hanya digugat ya siap saja," ujar Jokowi di Balaikota DKI, Selasa (30/4/2013).
Hal tersebut disampaikan Jokowi menjawab pertanyaan wartawan mengenai adanya salah satu lurah yang akan mengugat kebijakan lelang jabatan. Menurut Jokowi, proses lelang jabatan adalah tahap awal reformasi birokrasi.
"Ini kan proses awal dari reformasi birokrasi. Kalau ada lurah seperti itu, artinya pertama, dia sudah takut untuk bersaing, kedua dia tidak siap berkompetisi dan ketiga dia sudah tidak siap kerja," kata Jokowi.
Jika nantinya gugatan tersebut dimenangkan oleh si lurah, Jokowi pun siap legowo. "Ya batal dong," kata Jokowi menjawab pengandaian itu.

Sumber :
news.detik.com

Dewan Minta Jokowi Lari Gesit Selesaikan 4 Proyek Besar

DPRD DKI Jakarta telah menyetujui empat megaproyek masuk dalam Peraturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017. Keempat megaproyek itu adalah pembangunan Monorail, Mass Rapid Transit (MRT), Deep Tunnel dan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa.
Pasca disetujui empat megaproyek tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana berharap Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk berlari secepat kilat menyelesaikan proyek-proyek tersebut. DPRD mengakui jika pihaknya tidak mensyaratkan secara khusus agar empat proyek itu dimasukkan dalam RPJMD.
"Gak ada syarat khusus, silakan pemprov maju dan secepat-cepatnya. Molor tidaknya ada di gubernur. Sudah oke, no problem. Tinggal pelaksanaannya. Sekarang tinggal pak gubernur segesit-gesitnya melaksanakan program," ujar Triwisaksana di Gedung DPRD, Jakarta, Selasa (30/4).
Pria yang akrab disapa Sani ini menambahkan, adapun pertimbangan khusus dari DPRD sebelum akhirnya menyetujui. Yakni proyek-proyek tersebut telah direncanakan sejak lama tapi implementasinya belum juga berjalan.
"Pertimbangannya memang sudah oke. Dewan sudah tidak ada hambatan, dari dulu juga tidak ada hambatan," jelas politikus PKS itu.
"Tinggal deep tunnel saja, nah itu DPRD mengerti bahwa pemprov harus mencari terobosan untuk mencegah banjir, makanya juga disetujui di dalam RPJMD. Sekarang semua urusannya ada di pemprov," tandasnya.

Sumber :
medeka.com

Jokowi Denda Warga yang Corat-coret Sarana Umum Rp 20 Juta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan seruan larangan mencorat-coret dan menempel iklan di sarana umum. Bagi warga yang melanggar, terancam denda maksimal Rp 20 juta atau kurungan paling lama 60 hari.
Hal tersebut tertuang dalam Seruan Gubernur Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 tahun 2003 tentang Larangan Mencorat-coret, Menulis, Melukis, Menempel Iklan Pada Sarana Umum. Seruan ini dikeluarkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 huruf a Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum untuk menciptakan keindahan, kebersihan, serta ketertiban menuju Jakarta Baru.
Larangan corat-coret ini mencakup fasilitas umum seperti tembok, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya.
Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan ancaman paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp 100 ribu dan paling banyak Rp 20 juta.
Seruan ini dikeluarkan pada 18 April 2013 dan ditandatangani Jokowi.

Sumber :
news.detik.com

Tak Ingin Terseret KPK, Roy Suryo Izin ke Jokowi

Menpora Roy Suryo menemui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk meminta izin terkait rencana menggelar pesta olahraga solidaritas muslim sedunia (Islamic Solidarity Games/ISG) di Jakarta, September mendatang. Acara itu seharusnya digelar di Pekanbaru, Riau, pada pertengahan Juni 2013.
Roy Suryo menjelaskan, ada permasalahan utama yang menimbulkan pemindahan lokasi, yakni belum lunasnya pembayaran Stadion Utama Riau. Dikatakan Roy, tunggakan itu totalnya mencapai Rp 240 miliar.
"Yang terakhir, yang membuat kami sulit adalah status Gubernur Riau, Rusli Zainal yang kemudian menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus yang lain," kata Roy di Balaikota Jakarta, Selasa (30/4/2013).
Di luar itu, mantan anggota DPR ini juga khawatir dengan sejumlah syarat yang diminta oleh Islamic Solidarity Sport Federation (ISSF). Federasi olahraga muslim itu mengaku keberatan bila ISG digelar di Riau, terlebih dengan kondisi sejumlah venue yang tidak memadai untuk pesta olahraga yang diikuti lebih dari 50 negara dengan penduduk mayoritas muslim.
"Kami didampingi dan tidak bekerja sendiri, semua keberatan untuk diselenggarakan di Pekanbaru karena mereka khawatir jangan sampai ISG itu dibuka di Pekanbaru dan ditutup di KPK," ujarnya.
Di tempat yang sama, Jokowi mengaku mendukung dan siap menggelar ISG. Ia tak khawatir dengan ketersediaan anggaran karena bisa diusulkan dalam APBD Perubahan 2013.
"Semua sudah siap. Enggak ada masalah. Kita sudah sering menggelar event serupa, ini demi kepentingan nasional," ujar pria yang akrab disapa Jokowi itu.


Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi perintahkan wali kota Jakpus cari dana buat Persija

Persija Jakarta merupakan klub kebanggaan warga Ibu Kota, namun belakangan prestasinya semakin meredup seiring kondisi finansial klub yang krisis. Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) segera merealisasikan janjinya untuk mencarikan sponsor bagi Persija.
"(Sponsor) Banyak. Saya nggak ngapalin sampai sedetail itu," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (30/4/2013).
Politisi PDIP ini mengatakan, saat ini pihaknya berusaha mencarikan suntikan dana dari Coorparate Social Responsibilty (CSR) sebagai pendanaan klub berjuluk 'Macan Kemayoran' ini. Hal tersebut bertujuan agar Persija bangkit dari posisi sebagai juru kunci.
Namun, Jokowi mengaku butuh waktu untuk mencarikan sponsor. "Yang namanya cari sponsor nggak mungkin cuma dua atau tiga hari," katanya.
Mantan wali kota Solo itu menyerahkan tanggung jawab masalah pencariaan dana kepada Wali Kota Jakarta Pusat, Saefullah. "Ini semua untuk pendanaan pemain. Kalau lebih lengkap tanya wali kota Jakarta Pusat," tegasnya.
Saat dikonfirmasi, Wali Kota Jakarta Pusat Saefullah mengaku pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap menyuntik dana segar bagi Persija Jakarta untuk mengarungi ketatnya putaran kedua kompetisi ISL musim 2012/2013.
"Kami akan berikan suntikan tenaga baru. Yaitu dengan mendatangkan 5 pemain baru yaitu 2 pemain dari asing dan 3 pemain dari lokal," kata Saefullah.
Menurut dia, pada putaran pertama ISL, Persija Jakarta dilanda permainan yang inkonsistensi. Sebab, beberapa pemain andalannya, seperti Bambang Pamungkas dan Ramdhani Lestaluhu, hijrah. Tak hanya itu, regenerasi pemain ditengarai juga penyebab anjloknya prestasi Persija Jakarta.
"Persija putaraan pertama banyak pemain baru dan ada regenerasi, sehingga hasilnya belum maksimal. Sehingga kami akan berikan tenaga baru," katanya.
Dalam kesempatan itu, Saefullah mengungkapkan kesulitan Pemprov DKI mencarikan dana dari CSR bagi Persija Jakarta. Pasalnya, tim Macan Kemayoran itu berada di jurang degradasi.
"Kesulitan ya tentu ada karena posisi Persija berada di bawah. Sehingga sulit menyakinkan dunia usaha untuk memberikan sponsor," imbuhnya.
Kemudian, Saefullah ingin mencarikan beberapa alternatif CSR seperti Kacang Garuda dan Indofood untuk memberikan sponsor. Jika tidak dapat, mungkin BUMD akan mensponsori Persija Jakarta.
"Mungkin Bank DKI atau Pembangunan Jaya Ancol," ucapnya.
Dia menjelaskan Persija membutuhkan dana Rp 14 miliar untuk menyelesaikan kompetisi ISL musim 2012-2013. Namun, hingga kini Pemprov DKI belum menemukan satu pun sponsor untuk Persija.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Hadiri Musrenbangnas 2013

Hari ini gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2013 di Hotel Bidakara, Jakarta, yang di buka oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam acara tersebut nampak hadir para menteri dan kepala daerah, seluruh pimpinan lembaga negara, anggota legislatif (DPR dan DPD), Sekjen dan Sestama Kementerian/Lembaga.
Musrenbangnas digelar dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) 2014. Tema yang diangkat adalah "Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan".
Rencananya, dalam acara tersebut, Presiden akan sekaligus menjelaskan soal rencana pengambilan kebijakan soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah akan membuat kebijakan satu harga BBM. Angka kenaikan masih dihitung. Hanya saja, dipastikan harga baru nantinya di bawah Rp 6.500 per liter.
Jika diterapkan, pemerintah akan memberikan kompensasi untuk rakyat miskin yang terkena imbas kenaikan harga BBM, salah satunya dalam bentuk uang tunai. Anggaran untuk berbagai program yang sudah ada seperti beras miskin, bea siswa akan ditambah.
Musrenbangnas merupakan forum untuk menyinergikan ide-ide pembangunan yang telah disusun pada level provinsi melalui Musrenbangprov.
Musrenbangprov juga akan menjadi forum untuk menyepakati program dan kegiatan prioritas serta indikator dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014.


Jokowi Siapkan Dana APBD DKI Demi ISG III

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) siap menyukseskan pagelaran olahraga solidaritas muslim dunia (Islamic Solidarity Games) III di Jakarta. Pemerintah Jakarta akan menyokong acara tersebut berbekal dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013.
"Ya kalau perlu diperlukan APBD ya nanti diperubahan. Tapi, tadi kata Pak Menteri sudah hitung-hitung, cukup," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (30/4/2013).
Jokowi menjelaskan bahwa DKI Jakarta siap menyelenggarakan event ISG dengan sebaik-baiknya. Hal ini dikarenakan Ibukota sudah sering menjadi tuan rumah dari pesta-pesta olahraga.
"Lho kita kan Jakarta udah seringkali menggelar event serupa. Kita diberi kepercayaan kepada pusat jadi ini demi kepentingan nasional," imbuhnya.
Jokowi mengklaim Jakarta sudah siap dan tidak ada masalah bila ISG dipindahkan dari Riau ke Jakarta. "Semua sudah siap. Nggak ada masalah," tuntasnya.
Perlu diketahui, rencana awal pada tanggal 6 Juni sampai 17 Juni 2013 akan dilaksanakan penyelenggaraan ISG yang akan digelar di Pekanbaru Riau. Namun, karena ada masalah sehingga diubah menjadi bulan September hingga 1 Oktober 2013.


Sumber :
jakarta.tribunnews.com

Jokowi Batal Hadir, Basuki Mendadak Jadi Inspektur

Basuki Tjahaja Purnama mendadak menjadi inspektur upacara dalam apel besar memperingati hari ulang tahun ke-63 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan ulang tahun ke-51 Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di lapangan Monumen Nasional (Monas). Dia menggantikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang batal hadir. Jokowi tidak dapat hadir dikarenakan harus menghadiri Musrenbangnas 2013 di Hotel Bidakara, Jakarta.
Upacara dimulai dengan parade Basuki mengelilingi lokasi upacara. Dengan menunggangi Jeep yang warnanya sesuai dengan warna seragam Satpol PP, Basuki tampak gagah dengan berdiri di atasnya. Iring-iringan musik marching band turut menambah suasana khidmat parade tersebut.
Tema peringatan HUT Satpol PP dan Linmas tahun ini adalah "Satpol PP dan Satlinmas Konsisten dalam Menjaga Citra dan Wibawa Pemerintah Daerah melalui Tugas Pokok dan Fungsi".
"Saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas dedikasi dan loyalitas saudara. Tingkatkan terus kualitas sebagai abdi negara dan masyarakat sehingga dapat menunjang tugas di lapangan," kata Basuki dalam sambutannya, Selasa (30/4/2013).
Tampak di lokasi upacara Kepala Satpol PP Kukuh Hadi Santoso, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Arie Budiman, serta tamu undangan dari unsur kepolisian serta TNI.


Sumber :
megapolitan.kompas.com

Senin, 29 April 2013

Tolak Lelang Jabatan, Lurah Warakas Gugat Jokowi ke MK

Lurah Warakas Mulyadi berencana menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap lelang jabatan yang digulirkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menanggapi santai rencana Mulyadi itu, karena program tersebut dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN).
"Tanya kemenPAN lah, itu kan aturan regulasinya sudah ada, di sini sudah ada kok ditanyakan lagi," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (29/4).
Politisi PDIP ini mengaku aturan mengenai persyaratan sistem itu telah menjadi aturan Pemprov DKI. "Aturan seperti itu yang mengatur kan kita. Tapi kan di top manajemennya kan, gampang. Itu perkara-perkara kecil. Artinya, biasa dalam sebuah perubahan atau perombakan besar seperti ini pasti ada yang tenang ada yang tidak," jelasnya.
Jokowi menilai jika ada dari 1000 lurah dan camat pasti ada satu yang melakukan protes.
Sebelumnya, Lurah Warakas Jakarta Utara Mulyadi protes terhadap lelang jabatan yang digulirkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Dia bahkan menyiapkan diri untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi dan sudah membahas soal ini dengan ahli hukum Yusril ihza Mahendra.
Menurut Mulyadi, proses lelang jabatan melanggar Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Nantinya dia dan PNS yang lain berniat mengadukan permasalahan ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Sumber :
merdeka.com

SPN: Jokowi Tak Bisa DIpercaya

SPN (Serikat Pekerja Nasional) menyatakan telah kehilangan kepercayaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Hal itu menjadi alasan mereka melakukan upaya hukum atas dikabulkannya permohonan penundaan pelaksaan UMP 2013 sejumlah perusahaan.
"Yang lalu juga sudah digugat, sekarang ini babak dua. Terus bergulir kekhawatiran kitam bahwa awalnya berpihak ke buruh, tapi kali ini kami sudah hilang kepercayaan ke Jokowi. Maka kita lakukan upaya hukum," ujar pengacara SPN dari YLBHI, Bahrain, usai mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta Timur, Cakung, (29/4/2013)
Bahrain mengatakan kehawatiran ini semakin berlanjut karena saat ini sudah ada 15 SK penangguhan UMP buruh perusahaan yang baru dikeluarkan dari 68 yang diputuskan. Ditambahkan oleh Ramidi ketua DPD SPN, ia menilai adanya intervensi dari pihak luar dalam proses verifikasi perusahaan untuk penangguhan UMP.
"Perlu diketahui sebenarnya tim verifikasi merekomendasi untuk ditolak karena tim verikasi terdapat perwakilan buruh, tetapi saat verifikasi kami menilai ada Indikasi intervensi asing oleh ketenaga kerjaan Korea garmen asosiasi," kata Ramidi.
Ramidi mengatakan dalam proses verifikasi perusahaaan ada upaya sistematis oleh perusahaan untuk membuat upah buruh rendah.
"Intervensi mengakibatkan kita tidak dilibatkan dalam verifikasi perusahaaan, sehingga membuat upah buruh menjadi tetap rendah," tandasnya.


Sumber :
news.detik.com

Buruh Tuding Perusahaan Tipu Jokowi

Para buruh menilai proses penangguhan Upah Minimum Regional (UMP) pada tujuh perusahaan yang dikabulkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo penuh rekayasa yang terstruktur, masif dan sistematis. Bahkan, sang gubernur dikatakan telah ditipu, baik oleh perusahan atau tim verifikasi tersebut.
Ramidi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Serikat Pekerja Nasional (SPN) menjelaskan, setelah Pemprov DKI Jakarta menetapkan UMP pada November 2012 silam, banyak perusahaan yang mengajukan permohonan penangguhan UMP. Pemprov DKI pun membentuk tim verifikasi dari Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta demi memilih mana perusahaan yang layak ditangguhkan, mana yang tidak.
"Saat proses itu berjalan, perusahaan ini semua ditolak permohonan penangguhan UMP-nya. Tapi, muncul tim verifikasi lagi untuk menelaah kembali kenapa mereka bisa ditolak. Setelah itu ternyata dikabulkan permohonannya, ada apa ini?" ujar Ramidi setelah melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Cakung, Jakarta Timur, Senin (29/4/2013) siang.
Selain itu, kata Ramidi, ada indikasi kecurangan waktu dan kecurangan persyaratan administrasi dalam penerbitan penangguhan pelaksanaan UMP di tujuh perusahaan tergugat. Seharusnya pengajuan penangguhan upah sudah ditutup 10 hari sebelum pelaksanaan. Nyatanya, hingga menjelang Maret, pengajuan penangguhan UMP masih terbuka lebar oleh Disnaker DKI.
Ramidi melanjutkan, atas dasar itulah para buruh menduga ada bentuk manipulasi sistematis yang dibuat oleh pihak perusahaan dan tim verifikasi agar sejumlah perusahaan tetap memberlakukan upah yang di bawah standar pada para buruh.
Sementara Bahrain, pengacara buruh dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yakin pihaknya tak salah alamat dalam melayangkan gugatan terhadap gubernur. Menurutnya, ada dua syarat penangguhan penetapan UMP bisa dikabulkan, pertama perusahan harus merugi dua tahun berturut-turut. Kedua, harus ada kesepakatan antara perusahaan dengan buruhnya masing-masing.
Seharusnya, lanjut Bahrain, Jokowi selaku pimpinan tertinggi melakukan kroscek kembali terhadap perusahaan yang memohon agar penetapan UMP kepada buruh ditangguhkan. "Gubernur kan tahunya langsung nandatangani saja. Dia tidak tahu yang terjadi di lapangan seperti apa. Artinya, apa yang diserahkan ke Jokowi, itu yang dimanipulasi," ujar Bahrain.
Bahrain melanjutkan, poin-poin itu menunjukan bahwa sang gubernur telah melanggar Pasal 90 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ketetapan Menrakertrans Nomor 231/Men/2003 tentang tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum, Perda DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penangguhan UMP.
Atas dasar itulah, buruh di delapan perusahaan yang tergabung dalam KOGA (Korean Garment Association) tersebut menggugat Joko Widodo mellaui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menuntut membatalkan keputusannya.


Sumber :
megapolitan.kompas.com

UMP 2013 Ditangguhkan, Buruh: Jokowi Tak Tahu Kondisi di Lapangan

Serikat Pekerja Nasional (SPN) menilai Gubernur Joko Widodo tidak tahu kondiri di lapangan sehingga mengabulkan permohonan penangguhan UMP 2013 yang diajukan beberapa perusahaan. Para buruh mengaku mendapatkan intimidasi dari pengusaha yang bersangkutan untuk melengkapi berkas permohonan penangguhan UMP 2013.
"Gubernur tidak tahu di lapangan seperti apa. Buruh dipaksa menandatangin sebagai syarat penangguhan," ujar pengacara SPN dari YLBHI, Bahrain, usai mendaftarkan gugatan penangguhan UMP Jokowi jilid dua, di PTUN Jakarta Timur, Cakung, Senin (29/4/2013).
Bahrain mengatakan ada intimidasi yang dirasakan buruh atau serikat pekerja di lapangan, mereka diancam akan di PHK kalau tidak tanda tangan.
"Selain itu mengenai audit, kita khawatirkan perusahaan harus alami kerugian dalam 2 tahun, tapi kenyataanya penambahan aset terus menerus. Artinya Apa yg diserahkan ke Jokowi, ada yang memanipulasi terhadap data-data itu,"kata Bahrain.
Bahrain beralasan pihaknya hanya menggugat pelaku pengesahan SK penangguhan UMP dikarenakan hanya Gubernur DKI Jakarta yang menandatangi SK tersebut. Menurut dia sudah seharusnya Gubernur harus melaksankan UMP.
"Kita berharap dilaksanakan apa yang jadi UMP. Ada anggaran yang dibatasi. Kalau ini ditangguhkan Tidak berjalan upah minimum," tuturnya.
Ditambahkan oleh Ramidi Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) pihaknya telah mempertanyakan adanya SK penangguhan UMP, namun pihaknya hanya mendapat penjelasan dari Dinas Ketenagakerjaan bukan oleh gubernur selaku pengesah SK tersebut.
"Ada jawaban dari dinas tidak sepantasnya ini tetapi Gub tdk menjawab. Sk gub bunyi seperti begitu Dipemanaker tidak ada syarat minimal, tetapi indikasi pemerintah provinsi mengkebiri serikat pekerja. Serikat pekerja diabaikan," kata Ramidi.

Sumber :
news.detik.com

Kolaborasi YLBHI - Buruh Hantam Jokowi

Setelah digugat buruh dari delapan perusahaan atas pengabulan penangguhan upah minimum provinsi (UMP) pada 22 April 2013, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kembali digugat atas perkara yang sama, Senin (29/4/2013). Kali ini gugatan datang dari buruh di tujuh perusahaan garmen.
Bahrain, pengacara buruh dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengatakan, para buruh penggugat Jokowi itu berasal dari tujuh perusahaan yang bergerak di bidang garmen dan beroperasi di Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Perusahaan itu adalah PT Kaho Indah Citra Garmen, PT Good Guys Indonesia, PT Misung Indonesia, PT Myusung Indonesia, PT Kyungseuyng Trading Indonesia, PT Star Camtex, dan PT Yeon Heung Mega Sari.
Sama seperti buruh di delapan perusahaan sebelumnya, para buruh kali ini menggugat Jokowi karena Jokowi mengabulkan permohonan tujuh perusahaan tersebut untuk menangguhkan UMP buruh sebesar Rp 2,2 juta. Buruh menilai proses penangguhan UMP tersebut penuh dengan rekayasa dan manipulasi yang sistematis.
"Pertama, buruh diintimidasi, diancam, jika tak menandatangani, buruh akan di-PHK. Kedua, perusahaan harus merugi dua tahun bertuturut-turut, tapi ini perusahaan ekspansi terus, tak merugi sama sekali," ujar Bahrain seusai melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Cakung, Jakarta Timur, Senin siang.
Bahrain mengatakan, poin-poin itu menunjukkan bahwa Jokowi melanggar Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ketetapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 231/Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, dan Perda DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2007 tentang tata Cara Pelaksanaan Penangguhan UMP.
"Terjadi kecurangan dalam proses penangguhan karena adanya kelalaian Jokowi selaku Gubernur DKI Jakarta yang dengan begitu saja memercayai informasi dari Disnakertrans tanpa check dan recheck terlebih dahulu," kata Bahrain.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) Ramidi menyebutkan, pihaknya tidak turut bergabung dalam gugatan pertama. Hal itu dikarenakan kedua gugatan itu didasarkan pada surat keputusan (SK) yang berbeda dari Pemprov DKI. Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan SK pengabulan penangguhan UMP untuk delapan perusahaan sebelumnya pada Maret 2013, sedangkan SK untuk tujuh perusahaan keluar pada 5 April 2013.
"Jadi bukan hal yang prinsipil. Ini hanya masalah teknis. Kami mensinyalir jika ada perusahaan lain yang ditanggungkan UMP-nya, buruh-buruhnya pasti juga akan menggugat," kata Ramidi.


Sumber :
megappolitan.kompas.com

Jokowi: Audit berlangsung, flyover Casablanca jalan terus

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memastikan proyek Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang akan terus berjalan. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya rekomendasi hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Sudah mulai berjalan. Hasil audit nanti keluar sekira 20 Mei. Tapi ini kerjain terus, itu rekomendasi dari BPK," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (29/4/2013).
Sebelumnya, Jokowi beserta Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta BPK untuk mengaudit dana proyek tersebut. Ahok mencurigai terjadi wanprestasi pada pengerjaan proyek tersebut karena anggaran Rp 840 miliar yang digelontorkan tak sejalan dengan penyelesaiannya.
Terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan, PT Istaka Karya (Persero) siap diaudit ulang guna mengetahui sisa pembayaran dan kekurangan proyek pembangunan Jalan Casablanca agar dapat segera di kucurkan.
Dahlan mengklaim, tidak ada indikasi main-main yang dilakukan oleh Istaka Karya dalam pelaksanaan pembangunan proyek Jalan Casablanca.


Jokowi Pusing Kerja DPRD Lambat

Entah sudah berapa kali Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyampaikan keluh kesah tentang sulitnya memimpin Jakarta. Saat ingin melangkah cepat membenahi Jakarta, ia sering merasa terhambat dengan rumitnya birokrasi dan regulasi yang ada.
Bila dirunut, sejak awal dilantik menjadi Gubernur pada 15 Oktober 2012 silam, Jokowi beberapa kali harus menahan laju kecepatannya. Mulai dari pembahasan dan pengesahan APBD, dan perumusan serta eksekusi seluruh program unggulannya. Terakhir, dia harus kembali menghadapi hambatan yang seyogianya bisa dibuat lebih mudah.
Senin (29/4/2013) ini, Jokowi mengadakan pertemuan dengan DPRD DKI Jakarta. Tampak di di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan bersama wakilnya Triwisaksana, dan Ketua Komisi B Slamet Nurdin. Sesuai agenda, pertemuan yang juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama itu membahas perihal deep tunnel, dan giant sea wall.
Seusai pertemuan, kepada para wartawan, mantan Wali Kota Surakarta itu tak bersedia membocorkan tentang apa yang dibahas bersama legislatif. Ia mengaku hanya menjawab pertanyaan dewan, dan lebih banyak menyampaikan keluh kesah tentang kesulitan yang dihadapinya.
"Yang tadi ditanyakan (oleh dewan), semua harus ada persetujuan dari dewan. Ada empat, deep tunnel, giant sea wall, monorel, dan mass rapid transit (MRT)," kata Jokowi.
Jokowi sebenarnya tak akan merasa terganggu bila sikap DPRD bisa dipenuhi cepat. Namun, cerita menjadi berubah karena persetujuan dari dewan tak bisa keluar cepat. Inilah yang membuat Jokowi merasa dihambat saat ingin melangkah cepat.
Ia mengambil sebuah contoh, terkait rencana pembangunan deep tunnel, atau terowongan bawah tanah. Megaproyek senilai Rp 16 triliun itu dibangun mengandalkan campur tangan investor, alias tanpa menggunakan APBD. Meski begitu, restu dari DPRD tak mudah didapatkan padahal Jokowi yakin akan banyak investor antre untuk ikut andil di proyek tersebut.
"Jangan tanya ke saya, tanya ke dewanlah, saya enggak ngerti. Tapi enggak apa-apa, kerjakan saja. Regulasi kita itu memang ruwet," ujarnya.


Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi: Kan Setiap Orang Punya Cara Sendiri

Kebiasaan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melakukan blusukan dengan waktu yang serba mendadak menuai kritik pedas. Meski begitu, Jokowi tetap percaya diri dengan gaya kerjanya, menyelesaikan masalah yang diawali dengan memetakan persoalan langsung dari akarnya.
Jokowi menyampaikan, dalam memimpin Jakarta, dirinya merasa lebih pas mengombinasikan pekerjaan di dalam ruang kerja dengan hasil tinjauan lapangan. Dua hal itu yang dianggapnya jitu dalam menyelesaikan kompleksitas masalah Ibu Kota.
"Saya kira keduanya diperlukan. Kalau mau tangkap keinginan masyarakat, ya, harus turun ke bawah, dengar suara rakyat. Kalau cuma rapat, bagaimana mau mengerti? Saya merasa sudah kebanyakan rapat," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (29/4/2013).
Pernyataan Jokowi itu dilontarkan sekaligus untuk menjawab kritik dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi. Saat membuka seminar Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintah di Gedung Badan Diklat Kemendagri, Jakarta Selatan, hari ini, Gamawan mengeluarkan sindiran yang diduga kuat ditujukan untuk Jokowi.
Dalam sambutannnya di depan puluhan bupati dan wali kota, Gamawan mengatakan agar semua pejabat tidak terlalu sering blusukan. Kalaupun harus turun ke bawah, hal itu mesti teragenda sebelumnya supaya jelas dan tak mengganggu hal lain yang sifatnya lebih penting.
Menanggapi itu, Jokowi malah menyerang balik. Baginya, terlalu banyak di dalam ruang rapat juga tak akan membawa hasil lebih baik. Selebihnya, ada hal-hal yang sifatnya bisa dilakukan oleh wakil gubernur atau sekretaris daerah.
"Saya (rapat) seminggu sekali saja sudah kebanyakan. Kami desain strateginya saja, sisanya bisa dijalankan oleh wagub atau sekda. Kalau saya, sih, begitu. Setiap orang, kan, punya cara sendiri-sendiri," ujarnya.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Tak Pusing Pelaksanaan ISG Dipindah ke Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tidak ada persoalan apabila Islamic Solidarity Games (ISG) Ke-III yang diikuti lebih dari 50 negara anggota organisasi negara-negara Islam (OKI). "Ya oke saja lah," ujar Joko Widodo Senin (29/4/2013).
Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi ini mengatakan, secara umum pelaksanaan ISG yang dipindah dari Riau ke Jakarta tidak ada persoalan yang merumitkan.
Sebab, menurutnya semua venue yang kemungkinan akan digunakan untuk menggelar ISG di Jakarta semuanya dalam keadaan siap.
"Venue-venue sudah siap semuanya dan ini hanya masalah pengorganisasian saja," kata Jokowi.
Namun Jokowi mengatakan dirinya tidak ingin berkomentar banyak sebelum bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo untuk mendiskusikan kesiapan penyelenggaraan ISG di Jakarta.
"Tetapi saya tidak akan komentar banyak karena belum bertemu dengan Pak Menpora," kata Jokowi.


Jokowi: 3 Bulan Lagi Rumah Deret di Tanah Tinggi Rampung

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mulai menggeber bedah kampung di Jakarta. Rumah deret percontohan di Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, ditargetkan kelar dalam tempo 3 bulan.
"3 Bulan (rumah deret di Tanah Tinggi rampung). Yang lainnya baru dimulai mungkin November," kata Jokowi di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2013).
Menurut dia, kampung deret di 38 lokasi lainnya masih dalam proses lelang dan persiapan administrasi.
"Kemudian setiap lokasi itu total 20.000 rumah di semuanya," ujar dia.


Sumber :
news.detik.com

Jokowi Belum Bisa Jual Jakarta

Gubernur Joko Widodo (Jokowi) hari ini membuka acar Jakarta Marketing Week. Di acara itu, pria yang akrab disapa Jokowi ini mengungkapkan Jakarta belum layak menjadi kota yang dipasarkan ke negara-negara lain karena sejumlah masalah masih menumpuk.
"Makanya kita belum ingin gencar me-marketing-kan Jakarta, karena belum dibenahi dan mesti banyak yang diperbaiki. Tapi dengan Jakarta marketing week ini sangat penting, Pemprov DKI mendukung acara ini," ungkap Jokowi yang ditemui di pusat perbelanjaan Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Senin (29/4).
Dalam kesempatan terpisah, Jokowi yang sebelumnya menerima Penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara 2013 di Hotel Bidakara menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah pelaksanaan Islamic Solidarity Games (ISG) III. ISG rencananya akan dilangsungkan pada 22 September-1 Oktober mendatang dan diikuti atlet dari negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI).
"Siap-siap sajalah. Venue-venue siap semuanya. Ini hanya mengorganisasi saja. Tapi saya nggak akan komentar karena belum dapat dari Pak Menpora," ujar Jokowi di Bidakara.
Dana penyelenggaraan ISG III yang mencapai Rp 200 miliar akan dibiayai pemerintah pusat. Awalnya, kegiatan ini akan dilakukan di Riau. Tapi karena status Gubernur Riau nonaktif Rusli Zainal menjadi korupsi Pekan Olahraga Nasional (PON), membuat pemerintah memutuskan pelaksanaan ISG III ke Jakarta.


Sumber :
merdeka.com

Ajaib: Jokowi Blusukan ke Mal

Kesempatan yang amat langka saat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) blusukan ke pusat perbelanjaan modern, atau mal. Jika biasanya dia datang ke tempat padat, panas, dan semrawut, kini suasananya berbeda jauh. Kondisi di mal jelas lebih memikat ketimbang lokasi-lokasi yang sering menjadi tujuan Jokowi blusukan.
Siang hari ini, Senin (29/4/2013), Jokowi datang ke mal Kota Kasablanka. Kedatangannya ke tempat ini untuk membuka "Jakarta Marketing Week" sekaligus soft launching Kejuaraan Maraton Internasional 2013. Hadir juga bersama Jokowi, Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo bersama istri, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Sapta Nirwandar, Wakapolri Komjen Nanan Sukarna, Kepala Dinas Pariwisata DKI Arie Budiman, artis Titi Kamal, dan lainnya.
Sesaat sebelum Jokowi membuka acara secara resmi, Wamenparekraf Sapta Nirwandar memberikan sambutannya. Di depan seluruh tamu undangan dan pengunjung mal, dia sedikit mengeluarkan canda mengapa dirinya ikut hadir dalam acara tersebut. Selain terkait dengan kejuaraan maraton internasional yang akan digelar Oktober tahun ini, sosok Jokowi adalah daya tarik lainnya, terlebih hari ini dia blusukan ke tempat yang jauh lebih "bersahabat".
"Pak Jokowi ini biasanya ke kampung kumuh, sekarang ke mal, makanya saya ikut, banyak yang manis-manis," kata Sapta saat memberikan sambutan dari atas panggung.
Mendengar itu, Jokowi, dan tamu undangan yang duduk di sofa di bawah panggung hanya senyum-senyum kecil.
Roy Suryo yang duduk di sebelah Jokowi juga ikut melempar senyum, sambil terus menggunakan gadget-nya. Selang beberapa saat kemudian, Jokowi secara resmi membuka "Jakarta Marketing Week" dan soft launching Kejuaraan Maraton Internasional 2013 dengan menabuh gong. Dari situ, mantan Wali Kota Surakarta ini sempat meninjau stan Dirlantas Polda Metro Jaya untuk sosialisasi aman berkendara. Setelah itu, Jokowi meninggalkan lokasi untuk kembali ke kantornya di Balaikota Jakarta.


Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Resmikan Jakarta Marketing Week & Jakarta Maraton 2013

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), meresmikan Jakarta Marketing Week 2013. Ia sekaligus membuka pendaftaran dan sosialisasi acara Jakarta Maraton yang bakal digelar pada 27 Oktober mendatang.
Jokowi tiba di Mal Kota Casablanca, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2013) pukul 11.00 WIB.
Jokowi yang mengenakan kemeja putih lengan panjang tersebut ditemani oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo, dan Wakapolri Irjen Nanan Sukarna.
"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pada siang ini acara Jakarta Marketing Week 2013 dengan ini saya resmikan dan juga Jakarta Maraton 2013 juga kita nyatakan dibuka," ujar Jokowi di atas panggung dan langsung memukul gong.
Tentang Jakarta Marketing Week 2013, Jokowi mengibaratkan Jakarta bagaikan sebuah produk. "Saya kira kota itu sama dengan sebuah produk, perlu di marketingi. Baik dalam education, promosi yang lain itu diperlukan. Tapi Jakarta memang banyak sekali produk yang masih perlu dibenahi dan disiapkan. Jakarta marketing week ini sangat penting sekali. Ini awal dari sebuah proses, dan Pempov DKI sangat mendukung," papar Jokowi.


Sumber :
news.detik.com

Jokowi Terima Anugerah Pangripta Nusantara 2013

Provinsi DKI Jakarta mendapatkan predikat Terbaik II Anugerah Pangripta Nusantara Pratama tingkat Provinsi dalam kelompok B. Penghargaan itu diterima oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi).
Jokowi menghadiri acara penganugerahan Pangripta Nusantara tahun 2013 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014 di Hotel Bidakara, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2013) pukul 10.00 WIB.
Ia mengenakan batik cokelat. Anugerah tersebut diberikan langsung oleh Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Lukita Dinasrysah Tuo.
Posisi Pemprov DKI dalam hal ini berada di bawah Provinsi Jawa Timur yang menempati posisi terbaik I. Sedangkan posisi terbaik III ditempati oleh Provinsi Bali.
Jokowi menegaskan pentingnya mengikutsertakan peran masyarakat dalam menyusun perencanaan.
"Apapun yang namanya perencanaan, itu nanti yang bagus kalau di planning lewat partisipasi masyarakat, dibangun dari bawah. Bottom up. Walau sudah ada perencanaan yang bagus, kalau saya tidak turun ya tidak bagus, tidak benar," ujar Jokowi.
Menurut dia, Pemprov DKI akan memperbaiki lagi kinerja dan mematangkan Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah (RPKD) Pemprov DKI agar tahun depan bisa mengungguli provinsi yang lain.
"Ya semuanya diperbaikilah, perencanaan itu penting," kata Jokowi.


Sumber :
news.detik.com

Memyoal Gugatan Buruh, Jokowi: Menang Kalah Biasa

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) siap menghadapi Serikat Pekerja Nasional (SPN) tentang penangguhan upah minimum provinsi (UMP). Bagi dia, menang atau kalah di persidangan hal biasa.
"Ya nggak apa-apa, menaikkan juga digugat. Nggak apa-apa. Tetapi yang jelas, penangguhan UMP ada prosedurnya, cek lapangan, cek keuangan ke perusahaan dan itu terpenuhi sehingga masuk meja saya pasti ditanda tangan," kata Jokowi di Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2013).
Jokowi siap menghadapi gugatan itu. "Wong namanya digugat bisa menang, bisa kalah. Menang biasa, kalah biasa," ujar Jokowi.
Kebijakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bagaimana, Pak? "Ya kebijakan apapun nggak mungkin bisa membahagiakan semua orang. Jadi seperti itu wajar," jawab Jokowi.
SPN akan menggugat Jokowi ke PTUN atas keputusan persetujuan Jokowi mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan UMR 2013 di tujuh perusahaan.


Sumber :
news.detik.com

Linda Gumelar: Pak Jokowi, Jadikan Jakarta Child Friendly

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Gumelar, berharap Gubernur Joko Widodo menjadikan Jakarta kota yang ramah dan layak untuk anak. Program child friendly city pernah Jokowi laksanakan saat memimpin Surakarta.
"Semoga dengan pindahnya Pak Jokowi ke sini (Jakarta), dapat membuat Jakarta menjadi kota layak anak," ujar Linda Gumelar di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (29/4/2013).
Acara dihadiri oleh para istri anggota Polri. Turut hadir di antaranya adalah istri Wagub DKI Jakarta Ibu Veronica Tan, serta istri Wakapolri.
"Dulu pas Pak Jokowi pimpin Surakarta, membuat Surakarta menjadi kota layak anak. Tapi sekarang dia pindah ke Jakarta, justru saya harapkan agar Jakarta menjadi child friendly city," ungkapnya.
Linda mengungkapkan, keberhasilan Jokowi di Solo harus bisa diimplementasikan di Jakarta. Dia yakin bila Jakarta sukses menerapkan program tersebut, maka kota-kota lainnya akan mengikutinya.
"Sehingga apa yang terjadi di Jakarta pasti akan dicontoh. Ini yang kita harapkan pada Jokowi untuk menjadikan kota layak anak," terangnya.
Selain berharap pada Jokowi, Linda juga meminta kepada Polda Metro Jaya, untuk menyediakan unit perlindungan perempuan dan anak (UPPA) hingga tingkat Polsek. Selain itu, Linda menjelaskan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak siap memberikan advokasi.
"Meneruskan aspirasi para pejuang anak, diharapkan UPPA bisa sampai polsek, Dan kita dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bisa memberikan advokasi. Semoga para ibu di sini bisa menjadi panutan bagi anak-anaknya," harap Linda pada ibu-ibu Bhayangkari.
Program child friendly city diluncurkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak 2005 silam. Penerapannya berupa mempercepat realisasi konvensi hak-hak anak dalam strageti intervensi dan pembangunan.


Sumber :
news.detik.com

Jokowi Siap Wawancara Lurah & Camat

Peserta lelang jabatan lurah dan camat juga akan menjalani tes wawancara. Mereka akan berhadapan langsung dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di tahap akhir seleksi.
"Iya terakhir. Kalau dari 1.180 itu terseleksi dan tinggal tipis, baru saya lihat," kata Jokowi saat ditanya apakah peserta ada wawancara dengan Jokowi di tahap akhir. Hal ini disampaikan Jokowi di Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2013).
Menurut dia, lelang jabatan yang berlangsung sejak Sabtu 27 April itu tidak ada masalah. Proses seleksi tersebut juga dilakukan secara terbuka dan transparan.
"Nggak hadir biasa kan ada yang sakit atau mules-mules dulu sebelum tes. Ya biasa, nggak hadir biasa," ujar Jokowi.


Sumber :
news.detik.com

Jokowi Tak Gentar Hadapi Gugatan Buruh

Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp 2,2 juta masih belum memuaskan elemen buruh. Oleh karenanya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) siap digugat.
Sekadar diketahui, buruh mengajukan gugatan karena Jokowi terlalu cepat menyetujui penangguhan UMP yang diajukan para pengusaha.
"Ya enggak apa-apa, menaikkan juga digugat. Enggak apa-apa, tapi yang jelas penangguhan UMP ada prosedurnya, cek lapangan, cek keuangan ke perusahaan dan itu terpenuhi sehingga masuk meja saya pasti ditandatangani," ungkap Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (29/4).
Mantan wali kota Solo ini mengaku siap menerima apapun putusan pengadilan. Sebab, persoalan menggugat dan digugat sudah jadi asam garam buat Jokowi.
"Wong namanya digugat bisa menang bisa kalah. Menang biasa, kalah biasa. Karena kebijakan apapun gak mungkin bisa membahagiakan semua orang, jadi seperti itu wajar," jelas Jokowi.
Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi digugat oleh buruh karena mengabulkan penangguhan upah minimum provinsi (UMP) kepada delapan perusahaan di DKI Jakarta. Delapan perusahaan tersebut di antaranya, PT Hansoll Indo, PT Star Camtex, PT Dayup Indo, PT Greentex Indonesia Utama, PT Hansae Indonesia Utama, PT Inkosindo Sukses, PT Tainan Enterprise Indonesia, serta PT Winners Internasional.


Sumber :
merdeaka.com

Jokowi: Kebijakan Sulit Bahagiakan Semua Orang

Joko Widodo menyadari konsekuensi dari setiap kebijakan yang diambilnya. Bagi Gubernur DKI Jakarta ini, pro dan kontra merupakan hal lumrah yang selalu lahir setelah satu kebijakan diputuskan.
Hal itu ia katakan menyangkut tuntutan para buruh atas penangguhan penetapan upah minimum provinsi (UMP) di sejumlah perusahaan. Pria yang akrab disapa Jokowi ini mengaku enggan mengambil pusing, dan memilih menghadapi gugatan sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Ya, kebijakan apapun enggak mungkin bisa membahagiakan semua orang. Jadi (gugatan) seperti itu wajar," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (29/4/2013).
Untuk diketahui, Majelis Pekerja Buruh Indonesia telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Gubernur DKI Jakarta karena mengabulkan penangguhan UMP 2013, yang diajukan delapan perusahaan. Delapan perusahaan dimaksud adalah PT Hansoll Indo, PT Star Camtex, PT Dayup Indo, PT Greentex Indonesia Utama, PT Hansae Indonesia Utama, PT Inkosindo Sukses, PT Tainan Interprises Indonesia, dan PT Winners International.
Pengacara Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Maruli Tua Rajaguguk, yang mendampingi para buruh, mengatakan, dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 231/ Men/2003 tentang Penangguhan Upah Minimum disebutkan, penangguhan upah minimum provinsi (UMP) harus memenuhi sejumlah persyaratan. Persyaratan itu, antara lain, ada persetujuan dari buruh, perusahaan benar-benar merugi, dan harus membuat laporan audit.
Namun hingga saat ini, tidak ada sikap transparan tentang laporan keuangan dari perusahaan. Menurut buruh, perusahaan juga tidak membuat laporan audit, padahal perusahaan diwajibkan mengaudit keuangannya.
Atas dasar itu, keputusan Jokowi yang mengabulkan penangguhan pelaksanaan upah minimum provinsi dinilai cacat hukum. Maruli mensinyalir proses penangguhan upah yang diajukan delapan perusahaan itu juga penuh dengan rekayasa, manipulasi, bahkan intimidasi. Buruh dipaksa menandatangani surat persetujuan penangguhan.
Menanggapo itu, Jokowi menegaskan telah memberikan putusan penangguhan UMP di delapan perusahaan sesuai prosedur. Selain itu, ia juga mengklaim telah melakukan verifikasi lapangan dan keuangan perusahaan terkait.
"Namanya digugat, menang kalah itu biasa. Tapi penangguhan telah sesuai prosedur, semua syarat sudah terpenuhi, masuk ke meja saya pasti ditandatangani," ujarnya.


Sumber :
megapolitan.kompas.cm

Jokowi mulai bahas serius proyek deep tunnel

Seperti biasanya, Gubernur Joko Widodo (Jokowi) selalu punya segudang agenda di awal pekan. Hari ini, beberapa kegiatan akan dia lakukan mulai pagi hingga sore hari.
Berdasarkan agenda yang didapat dari Humas Pemprov DKI Jakarta, pagi tadi Jokowi telah mengawali kegiatannya dengan mengadakan rapat gabungan bersama dewan guru serta murid SMA 6 dan SMA 70. Rapat itu membahas rencana kegiatan gabungan yang akan digelar dua sekolah itu secara bersama. Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti dua sekolah yang kerap tawuran ini, bisa duduk bersama dan melakukan hal positif.
Setelah itu Jokowi akan kembali ke Balai Kota DKI Jakarta untuk mengadakan rapat rutin bersama semua Satuan Kerja Perangkat Daerah. Siang hari ini, Jokowi akan memaparkan konsep pembangunan Deep Tunnel dan kelanjutan proyek Giant Sea Wall (GSW) atau bendungan raksasa ke DPRD DKI.
Sore harinya, sebelum pulang bekerja Jokowi menerima tamu, pelawak kawakan Azis Gagap dan Nunung. Mereka akan syuting bersama untuk acara yang dibawakan dua pelawak itu. Ada empat lokasi syuting seperti di Setu Babakan, Museum Monas, Museum Bahari, Kawasan Kota Tua.
Khusus dalam pemaparan Deep Tunnel dan bendungan raksasa, Jokowi akan menjelaskan tentang pembiayaan kedua proyek dan tujuan ke depannya.
"Kita hanya menjelaskan apa sih Giant Sea Wall, Deep Tunnel ke depannya seperti apa, pembiayaannya gimana," kata Jokowi di Balai Kota DKI, Senin (29/4).
Secara garis besar, lanjut Jokowi, sistem pembiayaan kedua proyek ini akan menggunakan sistem investasi. Sehingga, tidak mengganggu keuangan APBD.
"Gampang, semua orang mau tunjuk jari untuk jadi investor di situ dan pola investasi di situ. Kita juga berusaha agar investornya dari nasional dulu," terangnya.
Namun, pembangunan tersebut akan berjalan atau tidak tergantung persetujuan DPRD. "Terserah nanti dari dewan. Kalau gak disetujui gimana, proyek triliunan seperti itu,"tandasnya.


Sumber :
merdeka.com

Agenda Jokowi Hari Ini

Menurut informasi Humas dan Protokoler Pemprov DKI, berikut agenda gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), hari ini Senin (29/4/2013).
Pukul 07:30 WIB menerima perwakilan OSIS SMA 6 dan SMA 70 Jakarta. Kedua sekolah yang sering terlibat tawuran itu akan menggelar acara bersama.
Pukul 08.00 WIB, Jokowi akan menggelar rapat pimpinan di Balai Kota DKI Jakarta. Disambung menghadiri acara Pemberian Penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara 2013 di Ruang Birawa Hotel Bidakara, Pancoran.
Pukul 10:30 WIB dijadwalkan menghadiri acara Opening Jakarta Marketing Week sekaligus hadir dalam acara Soft Launching Jakarta Marathon 2013 di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan.
Pukul 12:00 WIB. Jokowi menghadiri diskusi rountable bersama Pimpinan DPRD terkait Deep Tunnel dan Giant Sea Wall di Balai Agung.
Pukul 14:00 WIB menerima Azis dan Nunung dalam program 'RAN (Rekreasi Azis Nunung)' di salah satu lapangan Setu Babakan, Museum Monas, Museum Bahari atau Kawasan Kota Tua.

Minggu, 28 April 2013

Kado Balas Budi Buruh Untuk Jokowi

Menyambut peringatan hari buruh international (May Day) 1 Mei, Serikat Pekerja Nasional (SPN) akan mengirimkan Kado Balas Budi Buruh untuk Jokowi, kado ini berupa gugatan kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan ini terkait sikap Jokowi, yang merestui penangguhan atas pemberlakuan standar upah yang baru bagi para buruh di Jakarta oleh beberapa (tepatnya tujuh) perusahaan.
"Besok (Senin 29 April 2013) akan kami daftarkan ke PTUN sekitar pukul 13:00 WIB," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah SPN, Ramidi Abdul Majid. Pengumuman itu disampaikan saat jumpa pers di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Minggu (28/4/2013).
Gugatan untuk Jokowi, kata Ramidi, masih mengenai keputusan Jokowi menyetujui pelaksanaan penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jakarta kepada beberapa perusahaan di Kawasan Berikat Nasional (KBN) Cakung, Jakarta, yaitu PT. Kaho Indah citra Garmen, PT Misung Indonesia, PT. Myungsung Indonesia, PT Kyungseung Trading Indonesia, PT Star Camtex, PT Good Guys Indonesia, dan PT Yeon Heung Mega Sari.
Ramidi mengatakan telah mengirimkan dua surat dan meminta audiensi dengan gubernur Jakarta. Namun hal itu tidak terlaksana, dan hanya bertemu dengan Wakil Gubernur DKI, Basuki T Purnama atau Ahok. Wagub, menurut Ramidi, dinilai terkesan mengulur-ngulur waktu dalam mengambil keputusan.
"Waktu itu bahasanya, jangan lama-lama ditunda, ini sudah Februari, masa belum ada putusan angka. Waktu itu wakil gubernur menjanjikan di awal Februari sudah diputuskan, tapi ternyata baru kemarin, keluar keputusan itu pada 8 April," ungkapnya.
Ramidi menyatakan, kuat dugaan proses penangguhan upah di Jakarta penuh kecurangan yang terjadi secara rekayasa sistematis dan masif. "Bahkan para buruh ada yang diintimidasi, diancam dan dipaksa untuk menyetujui proses pengguhan upah," katanya.
Jika saja, proses auditnya transparan, kata Ramli, para buruh tentu tidak akan memaksakan para perusahaan untuk ditangguhkan.
"Ini perusahaan besar, pekerjanya ada yang di atas ribuan. Kalau pun perusahaan memang tidak memungkinkan kita bisa mewajarkan," ucap Ramidi.
Demikian juga dengan, Pengacara Publik LBH Jakarta, Maruli. Menurutnya Jokowi dinilai lalai karena begitu saja mempercayai segala informasi dan data yang diajukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
"Jokowi tanpa melakukan check, re-check, dan cross check dalam pengajuan penangguhan upah yang diajukan perusahaan," ungkapnya.
Hal itu tentu melanggar pasal 90 UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans No.231/Men/2003 tentang tata cara peenangguhan pelaksanaan upah minimum, serta Perda DKI No 6 tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan dan Pergub DKI Jakarta no 42 tahun 2007.
Oleh karena itu SPN, bersama LBH Jakarta dan YLBH, menggugat Jokowi melalui PTUN Jakarta. Mereka menuntut membatalkan keputusan persetujuan penangguhan pelaksanaan UMP tahun 2013.

Hiswana Migas Minta Jokowi Terbitkan Pergub Pengaturan BBM Bersubsidi

Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi meminta gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), membuat Pergub (peraturan gubernur) tentang pengaturan BBM bersubsidi. Dengan adanya Pergub tersebut, semua kendaraan di Jakarta dijatahi kuota untuk mengkonsumsi BBM bersubsidi.
"Di DKI Jakarta harus dibuat pergub, soalnya cara itu sudah efektif di beberapa daerah," ujar Eri, Minggu (28/4/2013).
Eri menjelaskan beberapa daerah yang sudah mempunyai Pergub pengaturan konsumsi BBM bersubsidi ada di Kalimantan Timur, dan beberapa kabupaten di Jawa Tengah. Menurut Eri Pergub itu efisien untuk mengendalikan konsumsi dan mengawasi adanya penimbunan BBM bersubsidi.
"Semua kendaraan dijatahi jadi 20 ribu kiloliter untuk kendaraan roda dua sehari, 150 ribu kiloliter kendaraan roda empat," jelas Eri.
Untuk bisa terealisasi Pergub tersebut, Hiswana Migas membutuhkan kerjasama dengan beberapa pemangku pejabat lainnya seperti Organda dan Pemda setempat.
"Kerjasama Organda, Hiswana, dan Pemda, pengawasannya di SPBU. Kalau zaman dulu ada kontraktor prinsip ekonomi yang mengendalikan harga," lanjut Eri.



Sumber :
jakarta.tribunnews.com

Jokowi Ditendang, Prabowo Menang

Hasil Survei Lembaga Klimatologi Politik (LKP) tentang elektabilitas capres menempatkan nama Prabowo sebagai puncak 'klasemen' capres, namun anehnya dalam survei ini Jokowi tidak disertakan, demikian juga tokoh tokoh alternatif sebagai kandidat capres tidak diikutsertakan.
Menurut Lembagai Survei ini, survei ini dilakukan tanggal 20-30 Maret 2013 di 33 provinsi dengan mengambil sampel 1.225 orang responden melalui teknik multi stage random sampling. Dengan margin of error sekitar 2,8% dan level of convidence 95%. Teknik pengumpulan data wawancara tatap muka dengan dengan responden dibantu kuesioner. Survei hanya membatasi pada tokoh-tokoh nasional yang berada dalam struktur partai. Survei tidak melibatkan tokoh-tokoh alternatif sebagai kandidat capres.
Oleh karena itulah Jokowi yang fenomenal dan muncul sebagai capres paling potensial di berbagai survei tak dapat memenangi survei LKP ini.
"Secara realitas politik, peluang tokoh alternatif untuk muncul menjadi capres pada Pilpres 2014 sangat kecil dan cenderung hanya menjadi wacana," terang Usman Rachman, CEO Lembaga Klimatologi Politik, dalam paparan survei di Ruang Singgasana Hall E lantai 2 Hotel Grand Kemang, Jl Matraman Raya, Jakarta, Minggu (28/4/2013).

Berikut elektabilitas tokoh parpol jika Pilpres digelar hari ini:

  1. Prabowo Subianto: 19,8 persen
  2. Wiranto: 15,4 persen
  3. Megawati Soekarnoputri: 13,3 persen
  4. Ani Yudhoyono: 4,8 persen
  5. Hatta Rajasa: 3,9 persen
  6. Surya Paloh: 3,8 persen
  7. Sutiyoso: 2,7 persen
  8. Yusril Ihza Mahendra: 2,5 persen
  9. Muhaimin Iskandar: 1,8 persen
  10. Anis Matta: 1,3 persen
  11. Suryadharma Ali: 1,1 persen
Tokoh lain: 3,8 persen
Tidak tahu: 11,4 persen


Sabtu, 27 April 2013

Ahok Gantikan Jokowi Sidak Lelang Jabatan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo batal meninjau pelaksanaan uji kompetensi bidang dalam proses seleksi dan promosi terbuka atau lelang jabatan lurah dan camat, Sabtu (27/4/2013). Sebagai gantinya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meninjau pelaksanaan ujian itu.
Basuki memantau ujian kompetensi yang dilaksanakan di salah satu sekolah, yakni di SMA Negeri 1, Jakarta Pusat, Sabtu siang. Sebelumnya, Basuki baru saja menghadiri acara pribadi di Jakarta Selatan. Kunjungannya ke SMAN 1 itu mendadak dan tak ada penyambutan khusus ketika ia tiba sekitar pukul 14.35.
Setibanya di lokasi, mantan Bupati Belitung Timur ini langsung menyusuri lorong sekolah, menuju laboratorium komputer, tempat di mana ujian berlangsung. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta I Made Karmayoga mendampinginya.
Di depan ruang ujian, Basuki sempat melongokkan kepalanya ke dalam ruang ujian. Ia kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam. Kemunculan Basuki di ruang ujian itu sempat menyedot perhatian belasan peserta ujian, yang tak menduga bakal dikunjungi oleh tamu dadakan tersebut.
Setelah memantau seisi kelas, Basuki langsung menghampiri dua peserta ujian. Dari belakang peserta, ia sempat membungkukkan badan, memerhatikan soal di layar komputer sambil mengernyitkan kening. Tak berlangsung lama, tak lebih dari 10 menit, Basuki kemudian meninggalkan ruang ujian tanpa mengeluarkan sepatah kata pun.
Kepada wartawan, pria yang akrab disapa Ahok ini mengatakan, ia sengaja datang untuk memastikan jalannya uji kompetensi bidang. Ia yakin, proses ini tak akan banyak menemui kendala karena semua telah dikemas dengan matang.
"Saya ngerti sistem ini, ini aman, saya tahu sejak masih di Komisi II (DPR). Saya datang untuk memberi semangat, semua peserta, dan panitia," ujarnya.
Uji kompetensi bidang di sekolah ini digelar di dua kelas dan dibagi tiga gelombang untuk posisi lurah. Adapun besok, ujian dilakukan khusus untuk posisi camat dan digelar dalam satu gelombang.
Setelah 20 menit berada di sekolah tersebut, Basuki kembali bergerak dengan rutinitasnya. Ia sempat menyalami beberapa panitia ujian dan menerima permintaan berfoto.


Sumber :
megapolitan.kompas.com

Warga Solo Turunkan Spanduk PAN Pencapresan Jokowi-Hatta

Warga Solo akhirnya menurunkan spanduk pencapresan Jokowi-Hatta Rajasa yang dipasang simpatisan PAN. Selain dinilai sebagai spanduk liar yang melanggar aturan, isi spanduk juga dinilai menyesatkan. Pihak PAN, tidak mempersoalkan pencopotan itu.
Dua buah spanduk berukuran 1 meter x 5 meter dengan warna dasar merah putih bertuliskan 'Berdela-PAN mendukung JOKO WI & Hatta Rajasa Pada Pilpres 2014-2019, AYO DUKUNG WONG SOLO' yang dipasang di Bundaran Joglo, Solo, dilepas oleh sejumlah warga.
"Sejak dipasang kemarin itu sudah membuat resah. Lagipula tak jelas siapa yang memasang karena tidak ada identitasnya. Itu spanduk liar yang membuat resah warga dan cenderung menyesatkan. Kami siap berhadapan jika pemasang spanduk tidak terima spanduknya dilepas," ujar Jonny Erwandi, salah satu warga yang ikut melepas spanduk tersebut, Sabtu (27/4/2013).
Sementara itu Ketua DPD PAN Kota Surakarta, Umar Hasyim, tidak mempersoalkan pencopotan itu karena mereka mengaku bukan yang memasang. Umar mengakui spanduk itu dipasang oleh simpatisan partainya, tetapi bukan oleh DPD PAN Kota Surakarta.
Namun Umar hanya menyayangkan pemasangan spanduk itu dipersoalkan secara berlebihan. Dia juga mengatakan sebaiknya warga tidak langsung menurunkan sendiri, tetapi lebih dahulu dilakukan komunikasi dengan yang memasang spanduk, sehingga penurunan spanduk dilakukan oleh yang memasang.
Atas pernyataan itu, Jonny justru menanyakan kepada siapa komunikasi dilakukan. Hal itu karena sejak awal DPD PAN Kota Surakarta mengaku tidak memasang dan tidak bertanggungjawab dengan keberadaan spanduk tersebut. Karena itulah warga langsung memutuskan menurunkan spanduk tersebut dan siap menghadapi resiko jika dipermasalahkan oleh pemasang spanduk.
Ketua DPRD Kota Surakarta yang juga Wakil Ketua DPC PDIP Kota Surakarta, YF Sukasno, juga mendukung pencopotan spanduk tersebut. Alasannya, spanduk tersebut adalah spanduk liar. Menurutnya, pemasangan spanduk tersebut telah melanggar Perwali No 2 tahun 2007 Pasal 10 yang mengharuskan pemasangan spanduk harus seijin Walikota.
Namun Sukasno menampik pencopotan itu dilakukan kader PDIP atas perintah perintah DPC PDIP Kota Surakarta. "Itu sepenuhnya inisiatif warga yang resah. Sejak kemarin memang saya sudah banyak mendapat pertanyaan tentang isi spanduk yang menyesatkan itu. Tapi terlepas dari itu, secara teknis pemasangan spanduk itu melanggar aturan," ujarnya.


Sumber :
news.detik.com

Disentil Jokowi, Kolong Jembatan dan Tol di Jakarta Mulai Dicat

Gubernur DKI, Joko Widodo (Jokowi) sempat menyentil kolong-kolong jembatan tol yang hitam karena asap kendaraan dan berdebu. Tak perlu menunggu lama, saat ini pekerja sudah bergerak di beberapa kolong di Jakarta.
"Sekarang ini di Kolongan Gatot Subroto, dan Tol Semanggi. Jalan tol mulai hari ini. Yang Gatot Subroto mulainya sudah kemarin Selasa (23/4/2013) kemarin, target kami 2 Minggu selesai," ujar salah satu pekerja di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2013).
Dodo mengatakan total pekerja saat ini ada 40 orang. Sebelumnya mereka telah mengerjakan Kolong Jembatan Dua, Tambora, Jakarta Barat pada Maret lalu.
"Kalau (pengecatan Jalan Gatoto Subroto dan Tol Semanggi) sudah selesai nanti kita rencananya ngecat Tol Grogol, tapi kami belum dikasih tahu targetnya berapa lama," kata Dodo.
Belum lama ini Jokowi menyoroti fasilitas umum di Jakarta yang tidak pernah dipelihara. Hal ini menurutnya sangat mengganggu keindahan ibu kota.
"Jembatan juga sudah 10 tahun nggak diperbaiki. Jalan tol nggak dicat sampai item," sentil Jokowi.


Sumber :
news.detik.com

Peserta Tes Lelang Jabatan Optimistis Bisa Jadi 'Kloningan' Jokowi

Uji kompetensi bidang lelang jabatan lurah juga digelar di SMA 70, Bulungan, Jakarta Selatan.Para peserta antusias dan optimistis lolos menjadi lurah 'kloningan' Jokowi.
Salah seorang peserta, Heru Supriyono, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Lurah di Kelurahan Kramat Jati, sejak pagi sudah tiba di SMA Negeri 70, Bulungan Jakarta Selatan.
Dia mengaku ikut tes lelang jabatan ini untuk mendukung dan mensukseskan kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.
"Ya motovasi ikut tes ini karena kita mendukung kebijakan Gubernur DKI," ujar Heru di SMA Negeri 70, Bulungan, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2013).
Saat ditanyai apakah dirinya siap menjadi 'kloningan' Jokowi jika lolos menjadi lurah?
"Siap. Kalau masalah blusukan itu kita memang dari dulu sudah begitu. Cuma pola pimpinannya saja yang tidak seperti sekarang. Lurah dan aparatnya dari dulu memang suka blusukan, bahkan bisa sampai malam dan di hari Sabtu dan Minggu. Orang-orang libur, aparat lurah kan tetap kerja. Jadi tidak kaget lagi," jawab Heru.
Uji kompetensi bidang lelang jabatan digelar dari 27-28 April 2013. Peserta yang berhak mengikuti uji kompetensi dalam lelang jabatan mencapai 1.118 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 328 peserta yang membidik posisi camat dan 790 peserta yang membidik posisi lurah.
Tes tersebut dimulai dari pukul 08.00 WIB-15.00 WIB dalam tiga gelombang, secara serentak di delapan sekolah, yaitu SMKN 1, SMAN 1, SMKN 14, SMKN 16, SMA 35, SMPN 1, SMAN 3, dan SMAN 70.


Sumber :
news.detik.com

Jokowi: Warga Bantaran Waduk Pluit Harus Pindah!

Proses normalisasi Waduk Pluit di Jakarta Utara masih terganjal sejumlah masalah karena masih ada warga yang menolak direlokasi. Padahal, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) telah tegas meminta semua warga yang tinggal di area waduk untuk keluar dan direlokasi ke rumah susun.
Dijumpai di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2013), Jokowi menjelaskan bahwa proses relokasi warga di waduk tersebut bersifat mutlak. Fungsi Waduk Pluit akan dikembalikan sebagai waduk terbesar di Jakarta untuk mengontrol risiko banjir dan ketersediaan sumber air cadangan.
"Relokasi enggak bisa ditawar, nanti kita komunikasikan. Dalam proses seperti ini memang harus ada dialog," kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan, proses relokasi akan diimbangi dengan solusi permanen. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun rumah susun di Marunda dan Muara Baru, Jakarta Utara, sebagai tempat baru bagi warga Waduk Pluit, asalkan mereka mau direlokasi. "Terus kita siapin, kita sudah ketemu lebih dari tujuh kali. Kalau perlu nanti saya turun," ujarnya.
Area Waduk Pluit awalnya memiliki luas 80 hektar. Namun, saat ini wilayahnya menyusut hingga tersisa 60 hektar akibat banyaknya warga yang mendirikan bangunan secara ilegal di lokasi tersebut. Kedalaman waduk juga terkena imbas, saat ini hanya sekitar dua meter dari kedalaman ideal di atas lima meter.


Sumber :
megapolitan.kompas.com

Berita Serupa :
- news.detik.com : "Jokowi Siap Dialog & Tawarkan Rusun ke Warga Waduk Pluit "

Jokowi Pastikan Pembangunan JLNT Jalan Terus

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memastikan akan melanjutkan pembangunaan proyek Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang. Hal itu ia lontarkan setelah menerima sinyal positif dari tim auditor terkait proyek tersebut.
"JLNT (sudah) enggak ada masalah. BPKP sudah memberi rekomendasi, nanti kita bayar," kata Jokowi di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2013).
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI meminta Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit pada proyek JLNT tersebut. Permintaan audit itu dilakukan setelah muncul permasalahan dalam pembangunan itu. Semua hasil audit akan disampaikan lebih rinci pada 20 Mei 2013.
Pengerjaan proyek JLNT ini dimulai tahun 2010 yang dikerjakan dalam beberapa paket. Paket Casablanca dikerjakan kontraktor PT Wijaya Karya dan PT Wijaya Konstruksi. Paket Dr Satrio dikerjakan PT Adhi Karya. Adapun paket Mas Mansyur dikerjakan PT Istaka Karya dan PT Sumber Sari dengan subkontraktor PT Nindya Karya.
Proyek JLNT ini awalnya ditargetkan selesai pada Desember 2012. Namun, hingga kini, pembangunannya baru tergarap sekitar 90 persen. Pemicunya diduga karena kehabisan anggaran. Dinas Pekerjaan Umum dikabarkan meninggalkan utang sebesar Rp 20 miliar pada salah satu kontraktor.
Saat ditanya mengenai indikasi penyimpangan, Jokowi menolak berkomentar. Menurutnya, itu menjadi wewenang penegak hukum dan ia lebih memilih menguatkan pengawasan pada semua proyek yang akan dan telah bergulir. "Ke depan, perencanaannya harus lebih baik, dikontrol harian," ujarnya.


Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Melayat Keluarga di Cinere

Uji kompetensi bidang proses seleksi dan promosi jabatan terbuka (lelang jabatan) lurah dan camat serentak digelar. Namun, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak hadir meninjau acara itu.
Uji kompetensi itu diselenggarakan mulai Sabtu 27 April hingga Minggu 28 April 2013. Peserta yang berhak mengikuti uji kompetensi dalam lelang jabatan mencapai 1.118 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 328 peserta yang membidik posisi camat dan 790 peserta yang membidik posisi lurah.
Acara itu akan dimulai dari pukul 08.00 WIB-15.00 WIB secara serentak di delapan sekolah, yaitu SMKN 1, SMAN 1, SMKN 14, SMKN 16, SMA 35, SMPN 1, SMAN 3, dan SMAN 70.
Jokowi semula dijadwalkan meninjau pelaksanaan tes ini. Tetapi ternyata, ia batal hadir.
Jokowi meninggalkan rumah dinasnya untuk melayat kerabatnya yang meninggal di wilayah Cinere, Jakarta Selatan. Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 08.00 WIB.
Informasi yang beredar, hari ini Jokowi akan disibukkan dengan berbagai acara keluarga.


Sumber :
news.detik.com