Rabu, 21 Agustus 2013

Jokowi Capres PDIP? `Itu Sensitif`

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengaku bakal mencermati kondisi internal partainya terkait dukungan yang menguat kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi calon presiden partai itu, pada Pemilihan 2014.
Meski begitu, kader partai banteng memastikan calon presiden mereka belum akan diputuskan dalam waktu dekat.
"Belum diagendakan forum untuk membahas itu," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait (Ara), Rabu, 21 Agustus 2013. Partai hingga kini belum menentukan apakah penentuan capres dibahas dalam Rakernas PDIP pada Oktober 2013 mendatang atau tidak.
PDIP, kata Ara, memperhatikan dinamika internal partai soal Jokowi. "Seperti yang diketahui, memang hampir semua survei menempatkan Jokowi pada urutan pertama," lanjut Ara.
Ara menyatakan PDIP belum membahas masalah pencapresan dalam waktu dekat. "Itu akan diputuskan nanti, karena soal capres tentu saja bakal menjadi putusan partai."
Ara sendiri enggan membeberkan dengan rinci dinamika pencalonan presiden di tubuh PDIP. "Ini masalah sensitif," katanya.
Sumber :
tempo.co

Blusukan, Ekspresi Jokowi Tidak Percaya Birokrasi

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai blusukan Joko Widodo (Jokowi) sebagai ekspresi ketidakpercayaan terhadap birokrasi. Sistem birokrasi di Jakarta, tidak bekerja maksimal menyelesaikan permasalahan warga ibukota. Koordinator Badan Pekerja ICW, Danang Widoyoko mengungkapkan bila birokrasi berjalan dengan baik, tentu saja blusukan tidak akan seintensif saat ini. Blusukan memerankan fungsi monitoring, komunikasi, koordinasi dan evaluasi atas sebagian atau seluruh jajaran birokrasi. "Blusukan adalah ekspresi ketidakpercayaan Jokowi kepada birokrasi. Justru blusukan harus terus dilakukan jika birokrasi belum baik," ungkapnya dalam Workshop Mencegah Konflik Kepentingan dalam Sistem Pengadaan Barang/Jasa di DKI Jakarta, Rabu (21/8/2013) sore.
 Menurut Danang, evaluasi bisa dilakukan oleh pihak Inspektorat provinsi. Sedangkan, monitoring dan kontroling untuk memastikan implementasi kebijakan di lapangan tepat sasaran berada di tangan Dinas atau pejabat lainnya.
"Bila birokrasi berjalan baik, tentu blusukan akan berkurang. Seharusnya yang bekerja itu sistem birokrasi bukan inisiatif pribadi dari Jokowi maupun Ahok," lanjut Danang.
Fenomena lain adalah munculnya Ahok Center, merupakan simbolisasi ketidakpercayaan dan ketidaksabaran Wakil Gubernur DKI melihat birokrasi yang lamban. Salah satunya terkait banjir dan permasalahan perumahan yang sudah menahun di DKI Jakarta. Danang menjelaskan, tantangan terbesar Jokowi dan Ahok adalah memunculkan birokrasi baru sebagai realisasi tagline, Jakarta Baru. Bila gagal, makan birokrasi yang telah susah payah dibangun akan kembali ke seperti sebelumnya.

Sumber :
gatra.com

Jokowi: Warga Waduk Ria Rio Sama Sulitnya dengan Waduk Pluit

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) mengaku, merelokasi warga di Waduk Ria Rio, Jakarta Timur, tingkat kesulitannya sama dengan merelokasi warga di Waduk Pluit, Jakarta Utara. Meski demikian, ia tetap optimistis dapat menyelesaikan penataan kawasan waduk itu.
"Sulitnya sama saja," ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota, Jakarta, pada Rabu (21/8/2013).
Meski demikian, kata Jokowi, pihaknya tetap optimistis mampu merelokasi sekitar 500 kepala keluarga yang bermukim di sisi timur waduk itu ke rumah susun. Adapun rusun yang digunakan bagi relokasi warga adalah Rusun Cipinang Besar Selatan, Rusun Pinus Elok, dan Rusun Marunda.
Meski telah menyiapkan rusun relokasi, Jokowi mengaku belum menyentuh proses relokasi. Pihak yang diutus, yakni wali kota dan camat, baru melakukan tiga kali pertemuan untuk sosialisasi penataan kawasan kepada warga target relokasi.
"Baru berbicara. Kalau sudah ada titik temu, baru saya mau sampaikan. Nanti ada berita yang ndak-ndak malah susah prosesnya," lanjut Jokowi.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu pun menargetkan, relokasi itu bisa dilaksanakan tahun ini, sedangkan penataan kawasan waduk seluas sekitar 25 hektar tersebut rampung pada tahun 2014 mendatang.
Sebelumnya, kawasan Waduk Ria Rio akan dibangun oleh empat instansi. Sisi barat, timur, dan utara akan dibangun oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman, sedangkan sisi selatan akan dikerjakan oleh PT Jakarta Propertindo.
Adapun normalisasi waduk akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Semuanya menggunakan APBD. Kondisi yang ada kini, Waduk Ria Rio tampak tak tertata.
Permukaannya dipenuhi tanaman eceng gondok. Sisi timur dipenuhi permukiman kumuh. Sisi lainnya dipenuhi ilalang dan pohon pisang. Total, kawasan itu seluas 25 hektar, sedangkan luas waduk seluas 9 hektar.

Sumber :
kompas.com

Rhoma Irama Nilai Jokowi Putra Terbaik Bangsa

Raja Dangdut Rhoma Irama telah menyatakan menjadi salah satu calon presiden 2014 dari PKB. Ia pun mempunyai pandangan sendiri mengenai sejumlah tokoh yang berpotensi menjadi pesaingnya, tak terkecuali Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
Rhoma mengatakan dirinya dan semua pihak pun harus mengakui bila saat ini Jokowi menjadi salah satu putra terbaik bangsa.
"Beliau putra terbaik bangsa, itu harus diakui. Beliau juga tokoh fenomenal. Kita harus memilih putra terbaik," kata Rhoma di sela kegiatan kampanye bersama cagub/cawagub Jatim Khofifah-Herman di Hotel Harris, Malang, Jatim, Rabu (21/8/2013).
Rhoma melanjutkan, meski menjadi putra terbaik bangsa dan potensial menjadi capres, namun sejauh ini belum diketahui didukung tidaknya pencapresan Jokowi oleh PDI Perjuangan.

Sumber :
tribunnews.com

Batal Gentayangan di Tanggerang, Jokowi Hanya Beri Motivasi Miing

Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Dedy Suwandi Gumelar (Miing) dan Suratno Abubakar batal melakukan blusukan malam bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Agenda yang direncanakan mengunjungi sejumlah titik pun batal hanya diadakan di Miing Center, Karawaci, Kota Tangerang. Kedatangan Jokowi pun telat sampai hampir dua jam. Sebelumnya pada jadwal akan datang pada pukul 19.00 WIB untuk mengunjungi sejumlah tempat. Tetapi rencana blusukan malam bersama Jokowi tersebut tidak jadi. Meskipun demikian, Jokowi tetap menyambangi Miing, Jokowi datang mengenakan kemeja putih hanya menyampaikan sejumlah pengalaman saat menjadi gubernur. Hal tersebut untuk memberikan motivasi kepada Miing - Ratno. “Terima kasih mas Jokowi sudah hadir. Sudah direncanakan akan ikut berkampanye tetapi belum ada izin dari Kemendagri jadi hanya memberikan motivasi disini saja. Mas Jokowi datang sebagai kolega sesama partai,” papar Miing, di Miing Center Rabu malam (21/8/2013). Menurutnya hari ini merupakan hari besar karena kampanye terakhir dirinya bersama pasangannya.
Miing mengatakan kehadiran Jokowi sangat penting mengingat sebagai inspirasi pemimpin kepala daerah. Saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta lalu, ia mengatakan ikut berpartisipasi untuk meraih dukungan suara Jokowi. Sehingga diharapkan saat ini giliran Jokowi yang bisa membantu raihan suara Miing dari perhatian masyarakat Kota Tangerang. “Tadinya mau ajak jalan – jalan, tetapi tidak jadi. Sekarang kita undang, kami mohon dukungan Mas Jokowi pada pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang,” ungkapnya. Dalam pencalonannya, Miing mengaku ada kemiripan dengan Jokowi diantaranya sama – sama nomor urut tiga. Sehingga diharapkan bisa memenangkan Pemilukada tersebut.
Jokowi menuturkan kedatangannya untuk memberikan dukungan dan semangat kepada pasangan tersebut. “Saya disini tidak kampanye, hanya untuk memberikan motivasi dan pembekalan,” paparnya. Menurutnya, dalam pemilihannya dulu karena partai dan relawan bergerak memberikan dukungan seratus persen. Dalam pemilihan harus ada pengawasan pada setiap TPS di lapangan. Sebab kemungkinan kehilangan suara akan terjadi apabila tidak ada pengawasan. 

Dihadapan simpatisan pasangan Dedy Suwandi Gumelar (Miing) dan Suratno Abubakar, Jokowi juga menyampaikan pandangannya terhadap Miing. Salah satunya, Miing lebih cerdas dari dirinya. “Saat itu saya sangat diremehkan karena body saya kurus bukan body untuk gubernur, juga punya wajah kampung, tapi nggak apa,” kata Jokowi. Jokowi mengatakan awal menuju kursi DKI 1 saat itu pada hari Sabtu mendapat telpon dari Jakarta. Sebab pada hari Senin merupakan hari terakhir pendaftaran di KPU.
Jokowi mengaku tidak membawa persiapan apapun saat ke Jakarta. Ia tidak membawa surat - surat hanya Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selanjutnya hanya membeli baju kebetulan menemukan motif kotak – kotak di Tanah Abang. Segala sesuatunya tidak akan terjadi apabila tidak ada dukungan dari partai dan simpatisan yang terus bergerak.
Selain itu, ia menyatakan dalam mencari dukungan harus berdasarkan merk rakyat. Sehingga dia melakukan blusukan dengan mengunjungi pasar – pasar serta perkampungan. “Miing-Ratno lebih ganteng, saya kan kerempeng he..he.. Serta lebih cerdas dari saya, ini bener serius,” ungkapnya. Sebab sejauh ini perjalanan karir politik Miing dinilainya sudah berpengalaman. Sehingga berharap pasangan tersebut bisa menjadi pemimpin Kota Tangerang.

Sumber :
- republika.co.id
- kompas.com

Nonton Metallica, Jokowi: Pengawalan? Kayak Mau Perang Aja!

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menolak pengawal  khusus saat konser Metallica, Minggu (25/8/2013), di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta. Ia sepertinya ingin benar-benar menikmati musik yang ditampilkan band asal negeri Paman Sam itu. "Nggak, pengawalan khusus bagaimana itu? Kayak mau perang aja," ungkapnya kepada wartawan di Balaikota Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2013) siang.
Jokowi menjanjikan konser akan berjalan aman. Berbeda dengan 1993, di mana konser Metallica di Stadion Lebak Bulus berakhir dengan kerusuhan.
"Sekarang penontonnya santun dilihat saja. Tidak akan rusuh, karena dulu dan sekarang itu beda," lanjut Jokowi. 
Kepada wartawan, Jokowi mengaku sudah mengantongi 6 lembar tiket untuk menyaksikan band favoritnya itu. Rencananya ia akan memboyong keluarganya ke GBK (kecuali istri) untuk menonton aksi band heavy metal yang telah menjual puluhan juta keping album itu.

Sumber
gatra.com

Kepala Satpol PP: Blusukan Jokowi Mempengaruhi Psikologis Kami

Gaya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang gemar turun langsung ke masyarakat rupanya berpengaruh besar pada psikologis masyarakat saat penertiban. Blusukan Jokowi seakan-akan menyihir Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di lapangan.
Secara tidak langsung gaya mantan Jokowi bisa mengurangi beban anggota Satpol PP saat melakukan penertiban pedagang kaki lima atau perumahan liar.

Berikut petikan wawancara wartawan detikcom, Ropesta Sitorus dan Idham Khalid dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kukuh Hadisantoso di Pasar Tanah Abang, Jumat (16/8/2013) pekan lalu.

Bagaimana perbandingan Jokowi dengan pemimpin terdahulu, apakah langkah blusukannya berdampak pada pada psikologis pedagang saat akan ditertibkan?
Sangat berpengaruh. Rakyat itu kalau didatangi pemimpinnya jadi senang, yang tadinya pengen marah jadi tidak marah. Sehingga bisa dikatakan pak Jokowi itu sudah mengurangi beban saya sebagai Kasatpol PP. Ibaratnya 50 persen sudah diambil alih pak Jokowi. Masyarakat jadi tenang dan jadi senang. Jadinya tidak sulit. Memang pemimpin harusnya begitu.

Kalau dampaknya bagi para anggota Satpol PP?
Pak Jokowi juga pengaruh pada psikologis para anggota Satpol PP. Dengan sering datang blusukan dia melihat apakah misalnya di Tanah Abang ada Satpol PP atau tidak. Jadi mau tak mau kita tetap siap siaga. Dia kan suka keliling juga, berapa kali dia datang ke sini (Tanah Abang) malam-malam.

Bagaimana Anda melihat Satpol PP sekarang?
Satpol PP berbeda dengan yang kemarin. Memang selepas peristiwa Tanjung Priok (saat bentrok antara masyarakat dan Satpol PP dan menewaskan 3 anggota Satpol PP), pasukannya drop. Betul-betul drop. Tapi alhamdullilah sejak saya dipercaya Pak Gubernur untuk jadi Kepala Satpol PP, saya bangkitkan semangat moral mereka, dengan cara saya terjun langsung kepada bawahan, bergaul dan berbicara dengan mereka.

Pernah ditegur Jokowi karena terlalu kasar menghadapi pedagang?
Jelas Pak Jokowi sudah menginstruksikan pada kami. Setiap anggota Satpol PP berlakukah yang manusiawi, persuasif, tidak perlu pakai pentungan dan tidak perlu pakai tameng.

  
Jadi sama sekali tak ada alat senjata itu lagi?
Artinya tergantung situasi dan kondisi yang harus dihadapi. Kalau orang yang kita hadapi itu bawa parang, celurit, golok, panah, apa iya pasukan saya suruh turun dengan tangan kosong, ya sama dengan bunuh diri dong. Tameng dan pentungan itu hanya untuk membela diri, itu pun sangat-sangat jarang dikeluarin.

Jokowi sempat menegor waktu di Pasar Minggu dan Anda mengaku bahwa personelnya memang malas-malas, bagaimana kondisinya waktu itu?
Begini, memang kondisi pasukan itu harus sering dilihat dan ditegur. Sebuah teguran itu adalah cambuk buat kami.

Bagaimana gaya Jokowi saat menegur?
Ya ada faktor aksen daerah, Pak Jokowi itu orang Jawa, totokromonya tinggi. Misalnya, tujuan dia sama-sama dengan pak Wagub (Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama), tapi beda cara sesuai dengan aksennya masing-masing.

Berapa total jumlah Satpol PP di seluruh DKI Jakarta?
Ada 8000-an orang, masing-masing wilayah ada berjumlah 900-1000-an dengan persentasi 10 persen wanita dan 90 persen pria. Personel perempuan juga turun ke lapangan, seperti saat operasi penertiban pegawai seks komersial.

Bagaimana cara mengatur pembagian kerja anggota?
Kami bagi-bagi, misalnya waktu puasa itu, saya membentuk tim miras, ada tim PSK, ada tim PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial), ada tim hiburan malam, ada tim kaki lima. Mereka bergantian berjaga selama 24 jam dengan sistem shift 12 jam.

Jumlah Satpol PP yang ada sekarang apakah sudah ideal untuk menangani persoalan di Jakarta?
Memang agar bisa memadai untuk semua kebutuhan Jakarta, kami harus ada caranya. Misalnya untuk penertiban Tanah Abang, kalau pasukan kurang, saya minta dari Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Atau saat Ulang Tahun Jakarta, enggak mungkin bisa ditangani oleh Jakarta Pusat saja, jumlah anggotanya paling hanya 900-an orang dan itu perlu ribuan.

Berapa orang lagi yang dibutuhkan Satpol PP?
Kebutuhan itu 1 dibanding 800. Dengan jumlah penduduk DKI yang mencapai 11 juta di siang hari, jadi ya kurangnya sekitar 3000-an lah.

Apakah Tanah Abang akan terus dijaga Satpol PP setiap hari?
Ya, sampai seterusnya, sampai tidak ada pedagang kaki lima lagi. Ini kan sudah dibuat pos terpadu. Setidaknya sampai masyarakat sudah mengerti dan mematuhi.

Mengapa Satpol PP kurang disenangi di masyarakat?
Begini persoalannya, Satpol PP itu kan bersenggolan dengan masyarakat dari yang melarat hingga konglomerat. Tapi yang hanya dilihat dan disoroti masyarakat itu hanya saat Satpol PP menggusur pedagang kaki lima. Padahal dalam tupoksinya Satpol PP itu, urusan kaki lima itu hanya sebagian kecil.

Tugas lainnya adalah sebagian besar yang tidak ditampung oleh pihak kepolisian itu semua di Satpol PP. Saat ada kebakaran, Satpol PP yang duluan ada di situ membantu, sebelum pasukan pemadam datang. Setelah kebakaran, yang membuang puing dan mengangkut segala macam itu satpol PP. Kalau ada bantuan-bantuan lain, itu Satpol PP.

Bagaimana cara Satpol PP hadapi pedagang yang ‘bandel’?
Pada dasarnya, kami pertama kan sosialisasi dulu sebanyak dua kali tiga kali, kami ketemu langsung. Ya kalau tidak ada respon, ya akan kami tindak, barangnya kami angkut. Dibawa ke Unit Pelaksana Teknis Satpol PP. Kami punya gudang. Kalau memang dia salah dan tidak bisa membuktikan di pengadilan tindak pidana ringan ya akan jadi barang sitaan.

Pernah ada ancaman, dari pedagang, preman atau mungkin dari kepolisian?
Ya dari luar dan dari dalam pasti ada. Dari dalam pemerintahan ini ada yang iri dan pengen jadi Satpol PP, dari luar ya pasti adalah, saya enggak usah menyebut siapa orangnya.

Bentuk ancamannya bagaimana?
Ada macam-macamlah, ada teror dan banyak fitnah, tapi itu sih enggak kita hiraukan, kami serahkan semua pada Tuhan. Seperti tempo hari, terjadi pungutan-pungutan, wah Satpol PP dibilang memungut. Bisa membuktikan Satpol PP mungut? Sampeyan tahu sendiri yang mungut siapa. Ternyata Satpol PP tidak seperti yang dibayangkan.

Sumber :
detik.com

Jokowi Berencana Razia Miras

Tewasnya 10 orang gara-gara menenggak miras oplosan di Kemayoran, Jakarta Pusat, menjadi perhatian Gubernur DKI, Joko Widodo (Jokowi). Jokowi berencana melakukan razia di beberapa lokasi di Jakarta yang berpotensi bersinggungan dengan miras.
"Satpol akan turun, nanti itu aparat kepolisian lah ya," ujar Jokowi di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (21/8/2013).
Jokowi masih belum bersedia memberikan informasi lokasi-lokasi mana saja yang akan menjadi fokus razia ini.
"Ya nanti, kalau dikasih tahu gimana," lanjutnya.
10 orang tewas akibat mengonsumsi miras oplosan yang dijual di sebuah toko yang terletak di Jalan Remaja III, Cempaka Baru, Kemayoran Jakarta Pusat.
Sang pemilik toko, Rendy, telah diamankan oleh fihak yang berwajib.

Sumber :
detik.com

Jokowi: Kita Sudah Siapin Lahan, Pengembang Siap Enggak?

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengklaim telah menyediakan sejumlah lahan bagi pengembang properti yang berkewajiban membangun rumah susun. Ia meminta pengembang siap memenuhi kewajiban itu.
"Kita sudah nyiapin lahannya, tinggal mereka siap enggak membangun?" ujar Jokowi ke wartawan di Balaikota Jakarta, Rabu (21/2013) sore.
Jokowi mengatakan, lahan yang telah direncanakan untuk rusun itu terletak di Muara Baru dan Marunda di Jakarta Utara serta Daan Mogot, Jakarta Barat. Kini ia menunggu pengembang properti yang ingin memenuhi kewajiban membangun rusun. Namun, Jokowi mengaku tak hafal pengembang mana saja yang belum memenuhi kewajiban dalam membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial bagi masyarakat di Jakarta itu.
"Pokoknya terus kita minta. Kalau sudah siap bangun, bangun, bangun, tinggal teken," kata Jokowi.
Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981, setiap pengembang properti wajib membangun fasos-fasum sebesar 40 persen dari luas lahan yang dibangun oleh pengembang tersebut. Kewajiban itu dikuatkan dengan Surat Keputusan Gubernur DKI Nomor 540 Tahun 1990, yang menyebutkan bahwa penguasaan lahan di atas 5.000 meter persegi dikenakan kewajiban 20 persen dari total lahannya untuk dipakai membangun rumah susun.
Pada Juni lalu Dinas Tata Ruang DKI mencatat ada sejumlah pengembang besar yang belum memenuhi kewajibannya, antara lain Agung Sedayu Group terkait lokasi di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara; Agung Podomoro Group dan Summarecon Agung. Namun, para pengembang itu membantah keabsahan data tersebut. Ada yang mengatakan sudah menyelesaikan kewajibannya melalui pembangunan fasos dan fasum, malah ada juga yang mengaku tidak mengerti bahwa fihaknya berutang kepada Pemprov DKI.

Sumber :
kompas.com

Jika Diberi Gitar Langsung dari Trujillo, Jokowi akan Terima

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) tak kapok menerima gitar bass dari personel Metallica, Robert Trujillo. Jika nanti saat band tersebut datang ke Jakarta dan memberi kenang-kenangan lagi untuknya, dia akan menerimanya.
"Ya terima dong," ujar Jokowi di kawasan Pasar Baru, Jakarta pusat, Rabu (21/8/2013).
Jokowi mengatakan jika tidak masalah jika bass itu diberikan langsung oleh personel Metallica. Gitar bass kemarin disita karena diberikan oleh promotor.
"Katanya sih begitu ya," katanya.
Jokowi juga mengatakan jika nanti Trujillo menanyakan gitar bass pemberiannya, dia akan mengatakan apa adanya. "Ya di KPK," kata Jokowi sambil tertawa.
Rencananya, Jokowi akan nonton di kelas festival.
"Katanya harganya Rp 680 ribu. Maunya berdiri lah. Ya nggak loncat-loncat, tapi jingkrak-jingkrak, saya nanti maunya agak depanlah. Tapi bukan di depan sendirian loh," tutur Jokowi.

Sumber :
detik.com

Jokowi Kantongi 6 Tiket Konser Metallica

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), memastikan ikut nonton konser Metallica akhir pekan ini. Jokowi bahkan sudah punya enam lembar tiket untuk menyaksikan aksi panggung drup musik cadas tersebut.
"Saya sudah pegang enam tiket," pamer Jokowi kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (21/8/2013).
Wah banyak banget belinya, mau nonton bareng siapa saja? Istri juga? "Nggak, istri nggak diajak," jawab Jokowi.
Penggemar musik metal itu tahu benar sempat terjadi kerusuhan dalam konser pertama Metallica di Jakarta pada 20 tahun silam. Namun untuk yang kali ini, Jokowi yakin konser yang bertempat di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, itu akan berlangsung tertib dan lancar.
"Sekarang kan tiketnya dibedakan, ada yang di atas Rp 500 ribu. Jadi ada penyaringan, penontonnya santun-santun," kata Jokowi.

Sumber :
detik.com

Soal Rekening Gendut Pejabat DKI, Jokowi Pasrahkan ke KPK

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan masalah dugaan adanya rekening gendut pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada aparat hukum. Ia mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut kasus dugaan korupsi oleh pejabat-pejabat tersebut.
"Kalau itu rekeningnya gendut benar, ya gimana," ujarnya di Balaikota Jakarta, Rabu (21/8/2013).
Ia mengatakan, jika benar ada pegawainya yang tersangkut kasus korupsi, ia tak segan-segan menyerahkannya langsung kepada pihak KPK. "Kalau itu wilayah hukum, ya sudah," katanya.
Pada Senin (19/8/2013), petugas KPK mendatangi Balaikota, Jakarta. Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, kedatangan KPK itu untuk meminta izin menganalisis laporan peristiwa di Pemprov DKI, mulai dari tahun 2007 hingga kini.
Baru-baru ini juga, Kejaksaan Agung menyatakan akan menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal rekening gendut empat pejabat Pemprov DKI yang berkuasa sejak kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Andhi Nirwanto mengatakan, informasi yang diberikan PPATK bersifat rahasia. Ia tak dapat membeberkan siapa keempat pejabat di jajaran Pemprov DKI yang memiliki rekening di atas batas kewajaran itu.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Batal Bangun Parkir Basement di Blok G Tanah Abang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membatalkan rencana pembuatan area parkir bawah tanah (basement) di Gedung Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.
"Basement tidak memungkinkan wong gedungnya sudah jadi, mau dikerok lagi apa?" ungkap Jokowi kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta, Rabu (21/8/2013)
Sebagai gantinya, sambung Jokowi, Rumah Potong Hewan (RPH) yang terletak di halaman belakang Blok G dan telah dirobohkan rencananya akan dibuat parkiran. Namun, Jokowi mengaku belum mengetahui berapa kapasistas kendaraan yang bisa terparkir di sana.
"Parkiran sudah ada di RPH ada di bawah juga sudah ada," tegasnya.
Sementara saat disinggung, masih banyaknya fasilitas kios yang rusak, seperti rolling door di beberapa kios, Jokowi berjanji akan segera menyelesaikannya.
"Rolling doornya ganti semua. Minggu ini rampung. Sabtu sudah rampung semuanya," tandasnya.

Sumber :
okezone.com

ICW: Mau Sampai Kapan Jokowi Blusukan?

Koordinator Badan Pekerja Indonesian Corruption Watch (ICW), Danang Widoyoko, menilai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belum mampu melaksanakan reformasi birokrasi secara maksimal. Akibatnya, yang terjadi saat ini para brirokrat masih bergantung pada keberadaan pemimpin baru.
"Contohnya, mau sampai kapan Jokowi blusukan. Berapa persen dari luas Jakarta yang sudah dijangkau oleh Jokowi. Jika ada sistem birokrasi yang dilembagakan dengan baik, tentu blusukan tidak perlu seintensif saat ini," jelas Danang di Balai Kota, Jakarta, Rabu (21/8/2013).
Menurutnya, fungsi evaluasi seharusnya bisa dilakukan oleh inspektorat, fungsi monitoring atau kontroling seharusnya bisa dilakukan oleh kepala dinas. "Blusukan adalah ekspresi ketidakpercayaan Jokowi terhadap birokrasi," kata Danang.
Danang menambahkan bila Jokowi-Ahok gagal membangun birokrasi mereka setelah masa jabatan selesai, Jakarta akan kembali seperti semula. "Oleh karena itu, sesungguhnya tantangan terbesar Jokowi dan Ahok adalah memunculkan birokrasi baru sebagai realisasi dari tagline mereka, Jakarta Baru," pungkasnya.

Sumber :
okezone.com

PDIP: Rustri, Belajarlah dari Jokowi!

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Maruarar Sirait  (Ara) meminta semua kadernya belajar soal loyalitas kepada Joko Widodo (Jokowi). Meskipun dirayu sana-sini jadi capres maupun cawapres, Jokowi tak pernah tergoda tergoda.
"Jadi saya rasa belajarlah dari Jokowi. Seorang kader yang sangat populer, elektabilitasnya sangat tinggi, begitu banyak ditawari partai-partai tapi menunjukkan loyalitas," kata Ara, Rabu (21/8/2013).
Hal ini disampaikannya menanggapi pernyataan komite konvensi capres PD yang menyebut Rustriningsih akan ikut konvensi. Hal tersebut memang membuat panas internal PDIP, konon Rustri bahkan sudah bersiap mundur dari PDIP.
Meskipun demikian Maruarar memahami tak semua kader punya loyalitas yang sama. Namun PDIP terus melakukan kaderisasi dan regenerasi untuk memastikan loyalitas kader yang tak mudah luntur.
"Sehingga pragmatisme politik juga bisa dihindari," katanya.
Menurut Maruarar, penting bagi kader untuk loyal kepada partainya. Karena di dalam politik juga ada etika yang perlu dijaga.
"Karena politik itu juga perjuangan ideologi. Bagaimana seseorang jadi orang bermartabat di depan publik kalau tidak loyal kepada partainya," tegasnya.

Sumber :
detik.com

Jokowi Ingin Sistem Keamanan Jakarta Seperti di Film Olympus Has Fallen

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) menganngap sistem pertahanan yang ada di ibukota masih kurang, Jokowi berharap Jakarta suatu saat bisa menjelma menjadi kota seperti yang ada di film Olympus Has Fallen.
"Itu lho kayak di Olympus Has Fallen. Ada terowongan yang kita tahu kalau ada apa-apa harus ke mana," ujar Jokowi di kawasan Pasar Baru, Rabu (21/8/2013).
Jokowi menjelaskan Jakarta sebagai ibukota negara harus memiliki skenario yang detail terkait pertahanan. Dia juga mengaku kaget dengan belum adanya sistem pertahanan yang mumpuni di ibukota ini.
"Saya juga kaget itu. Kalau ada apa-apa lari ke mana, sembunyikan alat-alat perang di mana. Pertanyaan bagusnya memang kenapa baru sekarang," ujar Jokowi sambil mengangkat bahu.
Jokowi sempat membandingkan Jakarta dengan Keraton Solo.
"Keraton Solo ada kok terowongan, muat perahu, jadi kalau raja diserbu, lari ke mana juga sudah tahu. Bayangin, itu 300 tahun lalu," lanjutnya.
Film Olympus Has Fallen mengkisahkan tentang Gedung Putih, di Washington DC yang diserang oleh sekelompok teroris yang awalnya menyamar sebagai tamu kenegaraan. Mendapat serangan itu, sistem keamanan Gedung Putih bereaksi dengan peralatan tempur yang canggih.
Meski, pada akhirnya di film tersebut, sistem keamanan bisa dilumpuhkan juga. Namun Gedung Putih selamat lantaran adanya satu agen mantan anggota 'Pasmapres' yang melumpuhkan musuh secara bergerilya.

Sumber :
detik.com

PDIP Acungi Jempol Jokowi yang Tolak Ikut Konvensi Capres

Meski jadi capres paling potensial, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak tergoda ikut konvensi capres PD. PDIP berbangga punya kader setia seperti Jokowi ini.
"Mas Jokowi teladan yang baik karena dia dua kali jadi wali kota dan jadi gubernur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sekarang dia ditawari capres dia menyatakan tegas dia kader PDIP," kata Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait (Ara), Rabu (21/8/2013).
Bahkan saat ditawari ikut konvensi capres PD, Jokowi pun bergeming. Maruarar melihat loyalitas Jokowi tak perlu diragukan lagi.
"Jadi walaupun elektabilitas dia paling tinggi, tapi dia menunjukkan sebagai kader yang loyal," puji Ara.
Ara mengatakan bahwa PDIP terus melakukan kaderisasi. Tidak seperti partai tetangga, kaderisasi PDIP dilakukan dengan membibitkan tokoh nasional dari internal partai sendiri.
"Kita juga membangun regenerasi dan kaderisasi, contoh yang dilakukan PDIP melahirkan Ganjar Pranowo, Jokowi, Rano Karno, dan lainnya," pamernya.

Sumber :
detik.com

Cuma Jokowi Yang Bisa Tertibkan Tanah Abang, Yang Lain Lewat

Kesemrawutan yang terjadi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, disebabkan karena banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang menggelar dagangannya di bahu jalan, membuat kawasan tersebut menjadi biang kemacetan. Penertiban PKL yang berjualan di pinggir-pinggir jalan dengan solusi direlokasi diakui aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan juga pedagang sebagai terobosan positif dari kepemimpinan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Apalagi, penertiban terhadap PKL yang berjualan tidak pada tempat yang semestinya itu dilakukan tidak dengan cara-cara kekerasan. Selain dengan cara persuasif, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga langsung memberi solusi. “Dia doang Gubernur (Jokowi) yang bisa rombak Tanah Abang. Dulu Sutiyoso dan Foke enggak bisa," kata Opick, 40 tahun, salah seorang pedagang di Tanah Abang saat ditemui detikcom, Jumat pekan lalu.
Opick mengaku ketika aparat Satpol PP belum lama ini melakukan penertiban PKL tidak diwarnai bentrokan sama sekali. "Enggak ada main kasar. Dia (petugas) bilangnya bagus dan kata-katanya juga bagus, bahkan kita malah dibantu mengangkat barang,” ungkap Opick yang berdagang sepatu ini.
Dia membandingkan dengan era gubernur-gubernur DKI sebelumnya dalam penanganan persoalan PKL Tanah Abang. "Pada zaman Sutiyoso malah ada pedagang dan Satpol PP berperang, bahkan pedagang sampai bakar mobil Trantib karena mereka arogan, dan masyarakat enggak suka,” tegas Opick yang sudah berjualan di Tanah Abang selama belasan tahun ini.
Pendekatan Satpol PP yang lebih persuasif itu menurut beberapa anggota Satpol PP memang karena ada perintah dari pimpinan. Menurut salah seorang petugas Satpol PP yang biasa bertugas di Tanah Abang Endang Martoni, 49 tahun, dulu mereka bersikap keras juga karena sistem kerja yang ditanamkan saat itu menuntut mereka harus keras.
“Dahulu perintahnya lain sama sekarang, dulu setiap kita melingkar (operasi) ada pedagang langsung digaruk, diangkat. Sekarang perintahnya harus menghimbau dulu,” kata Endang saat ditemui sedang berjaga di Tanah Abang, Jumat pekan lalu. Pria yang sudah bergabung di Satpol PP sejak zaman Sutiyoso pada 2000 lalu itu mengaku tugasnya pun sekarang jadi terasa lebih ringan karena hampir tak ada perlawanan dari pedagang.
Endang melanjutkan, ia dan puluhan petugas Satpol PP lain dari Kecamatan Tanah Abang ditugaskan untuk berjaga setidaknya hingga dua bulan ke depan, hingga selesai renovasi Blok G dan para pedagang mulai betah berdagang di sana.

Kepala Satpol PP DKI, Kukuh Hadisantoso, mengakui dalam pemerintahan Jokowi pihaknya tidak hanya menertibkan tapi memberi solusi. "Bukan sekadar menggusur tapi menata. PKL dikasih tempat yang bagus, tempatnya di cat agar menarik, mereka tak lagi kehujanan dan kepanasan," Kata Kukuh, Jumat pekan lalu.
"Kalau bicara yang beli siapa, pembeli itu nanti pasti akan mencari, kita pancing ke sana. Nanti lama-lama akan ke sana. Ini kan proses," ujar Kukuh melanjutkan.

Pengamat perkotaan Yayat Supriyatna mengatakan dari segi struktur, Jakarta sudah mempunyai banyak aturan, pedoman, dan arahan untuk mengatur masyarakat. Sayangnya, selama ini Perda Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum itu sulit ditegakkan karena tak didukung aktor yang kuat yang bisa menggerakkan seluruh unsur pemerintahan dan kelompok aktor lain.
"Di sinilah peran aktif Jokowi sebagai aktor yang mampu menggerakkan supaya kebijakan atau Perda itu dijalankan. Selama ini banyak aparat di bawah tidak tahu harus berbuat bagaimana karena dia berhadapan dengan struktur dan aktor yang lebih besar," ujar Yayat, selasa (20/8/2013).

Wakil Ketua DPRD DKI, Triwisaksana, mengakui peralihan Satpol PP yang kini lebih komunikatif dan tak lagi menggunakan cara kekerasan untuk penertiban seperti pada masa lalu adalah sebuah perubahan yang besar. “Pastinya ini ada pengaruh dari kepemimpinan Pak Jokowi. Monitoring yang melekat, turun ke lapangan, dan ketegasan dalam eksekusi,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, Selasa (20/8/2013).

Sumber :
detik.com

Rhoma Irama Siap Saingi Jokowi yang Fenomenal

Rhoma Irama mengakui sosok Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sangat fenomenal di kancah perpolitikan nasional. Namun perbedaan itu tidak membuat pedangdut berjuluk Satria Bergitar urungkan niat jadi bakal kontestan Pilpres 2014.
"Beliau (Jokowi) salah satu putra terbaik bangsa, harus diakui. Dia cukup fenomenal," kata Rhoma.
"(Tapi) saya siap bersaing," lanjut Rhoma saat ditemui di Malang, Rabu (21/8/2013).
Kehadiran Rhoma di Malang untuk menjadi salah satu magnet bagi kampanye Khofifah Indar Parawansa dalam Pilgub Jatim.
Rhoma kembali menegaskan, dirinya sudah resmi ditunjuk oleh PKB untuk maju sebagi capres. Deklarasi pencapresan Rhoma dijanjikan akan digelar sesaat sebelum pemilu legislatif.
"Bahwa ada faksionalisasi dan pro kontra itu ada," tandasnya.

Sumber :
detik.com

Jokowi Ambil Alih 50 Persen Tugas Satpol PP

Gaya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang gemar turun langsung ke masyarakat ternyata berpengaruh besar pada psikologis warga saat melakukan penertiban. Bagi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Kukuh Hadisantoso, blusukan Jokowi itu sangat membantu tugas Satpol PP di lapangan.
"Sangat berpengaruh. Rakyat itu kalau didatangi pemimpinnya jadi senang, yang tadinya ingin marah jadi tidak marah," kata Kukuh yang ditemui detikcom, Jumat pekan lalu. "Itulah kelebihannya Pak Jokowi," ucapnya meneruskan.
Bahkan Kukuh menyebut Jokowi sudah mengurangi bebannya saat melakukan penertiban pedagang kaki lima atau permukiman liar. "Ibaratnya 50 persen sudah diambil alih Pak Jokowi," ujar Kukuh. Masyarakat, kata dia, juga menjadi tenang dan senang sehingga jadinya tidak sulit. "Memang pemimpin harusnya begitu."
Pun dengan para anggota Satpol PP sendiri. Jokowi juga membawa pengaruh besar terhadap psikologis mereka. Kukuh menuturkan dengan sering datang blusukan Jokowi melihat apakah misalnya di Tanah Abang ada Satpol PP atau tidak. Jadi mau tak mau aparat Satpol PP tetap siap siaga. "Dia kan suka keliling juga, berapa kali datang ke Tanah Abang malam-malam," kata Kukuh.
Dengan begitu, otomatis Kukuh juga harus mengimbangi cara Jokowi blusukan dalam memimpin Jakarta. Salah satunya, ia selalu berusaha hadir lebih dulu sebelum Jokowi tiba di tempat yang bermasalah. “Saya juga sampai di rumah selalu jam setengah 2 pagi, keluar dari rumah setengah 6 dan setengah 7 sudah ada di kantor. Bisa di cek,” kata dia.

Selain harus sering terjun ke lapangan, Kukuh yang baru empat bulan menjabat Kepala Satpol PP juga punya pekerjaan rumah yang besar besar untuk membenahi image satuannya yang terlanjur dicap negatif oleh masyarakat.
“Tadinya Satpol PP itu sudah di titik nadir, sudah tidak bersemangat. Gara-gara masalah di Tanjung Priok itu mereka betul-betul drop," jelasnya. Untuk membangkitkan semangat pasukannya, Kukuh pun mengaku berinisiatif memberi contoh langsung dengan selalu turun di garda depan saat melakukan penertiban. "Saya juga tak membatasi diri bergaul dengan pasukan," kata bekas Kepala Biro Umum Pemprov DKI ini.
Pengamat perkotaan Yayat Supriyatna menilai gaya kepemimpinan dan komunikasi Jokowi dan juga Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang lebih terbuka sangat menguntungkan bagi Satpol PP. Adanya dukungan yang kuat dari Jokowi dan Ahok juga memberikan dampak yang besar. Satpol PP sebagai ujung tombak penegakan peraturan daerah akan mengikuti instruksi dari atasan.
Dia mencontohkan, penggusuran PKL diikuti dengan solusi berupa relokasi. Pihak-pihak yang menghalangi penegakan peraturan daerah seperti preman-preman di Tanah Abang juga diamankan oleh pimpinan dengan menggerakkan kepolisian. Saat yang bersamaan, pimpinan juga secara komunikatif dan tegas mendekati dan menyadarkan para PKL. “Jadi di belakang Satpol PP ada Wagub yang keras dan gubernur yang mau komunikasi,” Yayay menjelaskan.
Wakil Ketua DPRD DKI, Triwiksaksana, pun memberikan penilaian senada. Peralihan Satpol PP pada era Jokowi-Ahok yang kini lebih komunikatif dan tak lagi menggunakan cara kekerasan untuk penertiban adalah sebuah perubahan yang besar. “Pastinya ini ada pengaruh dari kepemimpinan Pak Jokowi. Monitoring yang melekat, turun ke lapangan dan ketegasan dalam eksekusi,” kata dia kepada detikcom, kemarin.

Sumber :
detik.com

Jokowi Siapkan 4 Rusun untuk Tampung Warga Waduk Ria Rio

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) merasa yakin warga di sekitar waduk Ria Rio bersedia direlokasi. Empat rumah susun telah yang akan menampung mereka sedang disiapkan.
"Kita berbicara dengan warga sudah tiga kali. Kalau sudah ada kira-kira titik temu baru saya sampaikan," ujar Jokowi di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2013).
Jokowi menjelaskan tak ada kendala karena rusunnya telah siap. Beberapa rusun yang disiapkan untuk warga waduk Ria Rio yakni di Cipesel, Binus Elok, Komarudin, dan Marunda.
"Tinggal pilih," lanjutnya.
Rencananya pada awal September 2013 mendatang, Jokowi akan meletakkan batu pertama untuk merevitalisasi waduk tersebut.
Waduk Ria Rio yang akan disulap seperti Marina Bay di Singapura juga akan dijadikan tempat terbuka publik dan opera house. Akan terdapat hotel berbintang serta gedung konser berkapasitas sepuluh ribu orang.

Sumber :
- detik.com
- tribunnews.com

Sejak Jokowi Umumkan KJP, Makin Banyak Orang "Ngaku" Miskin

Permohonan surat keterangan tidak mampu (SKTM) langsung meningkat sejak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengadakan program Kartu Jakarta Pintar (KJP).
"Permohonan SKTM paling tinggi Februari lalu, habis Pak Jokowi bilang ada KJP, banyak yang ngaku-ngaku miskin," kata Kasi Pelayanan Umum Kelurahan Kebon Bawang Nurhayati di Jakarta, Rabu (21/8/2013).
Pada Februari 2013, jumlah pemohon SKTM di Kelurahan Kebon Bawang tercatat sebanyak 3.728 orang. Padahal, bulan sebelumnya, yakni pada Januari 2013, jumlah pemohon hanya 66 orang.
Nurhayati menduga saat itu hampir seluruh warga tak mau kehilangan kesempatan mengantongi SKTM meskipun dalam realisasinya tidak seluruh warga bisa menggunakannya.
Menurut Nurhayati, verifikasi dilakukan di masing-masing sekolah untuk menentukan apakah pemegang SKTM benar-benar orang yang membutuhkan KJP atau bantuan operasional pendidikan (BOP) atau bantuan siswa miskin (BSM). Meski tak bisa merinci pasti angkanya, Nurhayati yakin banyak pula yang drop (tidak terpakai).
Jelang Lebaran lalu, jumlah pemohon melonjak dibanding bulan sebelumnya. Pada Juni 2013, jumlah pemohon hanya 66 orang. "Juli 2013 jumlah pemohon 982, kan mau tahun ajaran baru," lanjut Nurhayati.
KJP merupakan program Jokowi untuk membantu memenuhi kebutuhan siswa secara personal, misalnya kebutuhan transportasi, buku, sepatu, baju, dan bahkan tambahan gizi.
KJP diberikan setiap bulan, besarnya Rp 240.000 untuk SMA/SMK, Rp 210.000 untuk SMP, dan Rp 180.000 untuk SD. Pemprov DKI Jakarta menganggarkan dana Rp 804,63 miliar untuk KJP tahun ini.

Sumber :
kompas.com

Jokowi: Basement di Monas Juga Bagian Strategi Pertahanan

Menurut Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), fungsi basement yang akan dibangun di bawah Monas nantinya tidak hanya untuk kawasan parkir dan pertokoan saja, tetapi juga merupakan bagian dari strategi pertahanan Ibukota.
"Contoh yang gampang-gampang saja. Tahun depan mau buat basement di Monas hampir 160 hektar. Fungsi pertahanan, strategi pertahanan ada di situ, tidak hanya parkir, jualan souvenir tapi ada strategi pertahanan," kata Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2013).
Hal ini disampaikan Jokowi usai menerima Wakil Menteri Kementerian Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, di kantornya. Jokowi menjelaskan, hal-hal yang dibutuhkan terkait dengan strategi pertahanan akan diakomodasi dalam Detail Engineering Design (DED).
"Contohnya yang di Kemayoran bisa untuk pendaratan pesawat, tapi karena ada flyovernya itu nanti pindah jadi underpass sehingga nanti untuk pendaratan bisa dipakai saat darurat," lanjut Jokowi.
Jokowi menjelaskan dukungan pemprov DKI ini akan dikerjakan mulai 2014. Dia mencontohkan Tol Jagorawi yang dulunya bisa menjadi tempat pendaratan pesawat, namun saat ini tidak bisa lagi karena ada jembatan penyeberangan di lokasi tersebut.
"Sekarang nggak bisa karena ada jembatan penyeberangan hilang diganti underpass. Ini penting jangan sampai plan 1 nggak bisa, pakai plan 2 masih bisa. Negara mesti punya seperti itu," kata Jokowi.
Di dalam hal lainnya, Jokowi memberi contoh, nantinya siapapun termasuk swasta yang ingin membangun gedung di lokasi yang nantinya akan berhubungan dengan pertahanan keamanan, akan diatur oleh Pemprov DKI.
"Saat mereka minta IMB. Tidak saya beri IMB kalau tidak begini. Banyak sekali. Dan ini saya kira memang untuk kepentingan negara," lanjutnya.

Sumber :
detik.com

Wamenhan Temui Jokowi Bahas Akses Tank Amfibi di Pantai Mutiara

Wakil Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin dan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo membahas sinkronisasi penataan kota dengan strategi pertahanan. Salah satunya adalah pengadaan akses untuk tank amfibi di Pantai Mutiara, Jakarta Utara.
"Sudah kami berikan informasi ke Pak Gubernur, di Pantai Mutiara agar bisa bagi tank amfibi ada akses masuk," ujar Sjafrie di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (21/8/2013).
"Landing tank tidak banyak, kelebarannya 50 meter," imbuhnya.
Menurut mantan Pangdam Jaya ini, pembangunan infrastruktur Jakarta perlu diselaraskan dengan rencana penguatan alutsista. Sebab sabagai Ibukota RI, bagaimana pun juga Jakarta mendapat prioritas dalam segi pertahanan dan keamanan.
"Jalur protokol yang bisa menahan beban 62 ton. September-Oktober nanti kita akan menerima ratusan tank berat, akan masuk di Jakarta dan disebarkan di satuan operasional," paparnya.
Beberapa alat militer yang akan diterima di antaranya roket jarak jauh untuk amankan ibukota, sejumlah pesawat tempur, puluhan tank amfibi.
Kebutuhan ini akan difasilitasi Pemprov DKI dalam program-program kerja tahun depan. Sjafrie mengatakan bahwa DKI tidak hanya harus nyaman, tapi aman dan strategis.
Sjafrie menyampaikan, hal ini baru dibahas saat ini karena Kemenhan saat ini telah memiliki kemampuan strategi dan juga materi.
"Dulu saat krisis, kita hanya punya kemampuan strategis, tapi uang nggak punya. Sekarang kita sudah punya semua," tuturnya.

Sumber :
- detik.com
- kompas.com

Jokowi Dicoret dari Daftar Usulan Peserta Konvensi Demokrat

Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dicoret dalam daftar usulan peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat setelah menyiratkan penolakan di media. Demikian disampaikan anggota Komite Konvensi Partai Demokrat, Rully Charis, saat dihubungi Rabu (21/8/2013).
"Pak Jokowi tentu tidak perlu lagi ditanya karena sudah menjawab tegas di media tidak akan ikut. Sisanya (calon lain), kami beri waktu hingga besok malam," ujar Rully.
Sebelumnya, nama Jokowi masuk dalam usulan nama yang diajukan komite konvensi. Jokowi dianggap sosok yang tepat karena memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi dan termasuk berprestasi. Namun, Jokowi menolak permintaan komite konvensi itu.
Usai menghadiri acara pidato kenegaraan pada 16 Agustus lalu, Jokowi mengaku belum menerima undangan konvensi Demokrat. Ia pun memastikan dirinya tidak akan loncat ke partai lain.
"Saya itu kader PDI Perjuangan. Titik. Itu jawaban saya," imbuh Jokowi.
Sebelumnya, Komite Konvensi sudah menerima 11 nama dari Majelis Tinggi Partai Demokrat. Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, membeberkan sembilan nama di antaranya, yakni Marzuki Alie, Irman Gusman, Gita Wirjawan, Mahfud MD, Dahlan Iskan, Endriartono Sutarto, Djoko Santoso, Chairul Tanjung, dan Pramono Edhie Wibowo.
Selain itu, komite juga sudah memilih 15 nama tambahan yang diundang ikut dalam konvensi. Beberapa di antaranya ialah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih, dan Ketua Umum ICMI Marwah Daud Ibrahim.
Dari nama-nama itu, akhirnya terjaring 20 orang yang menyatakan kesediaannya kepada komite konvensi. Seluruh kandidat ini akan ditelusuri jejak rekamnya pada rapat pleno komite konvensi Partai Demokrat yang akan dilakukan Rabu malam ini. Peserta konvensi akan ditetapkan pada tanggal 31 Agustus dan kemudian diumumkan secara resmi pada 15 September 2013.

Sumber :
kompas.com

Satu Lagi Prestasi Jokowi: Satpol PP Lebih Manusiawi

Ada perubahan besar yang dirasakan di tubuh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta. Pasukan penjaga ketentraman dan ketertiban ibu kota ini biasanya jadi "musuh" masyarakat kecil karena identik dengan sikap arogan dan kasar dengan modal pentungan dan tameng.
Tindakan kasar aparat Satpol PP itu biasanya begitu kentara ketika melakukan penertiban pedagang kaki lima. Dalam urusan gusur-menggusur, petugas Satpol PP tak segan-segan mengobrak-abrik lapak PKL disertai dengan bentakan dan pukulan pentungan.
Tapi itu dulu. Kini di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, yang belum genap satu tahun, Satpol PP sudah banyak jauh beda. Perubahan yang mendasar di internal Satpol PP itu diakui Kepala Satpol PP DKI Kukuh Hadisantoso bersumber dari sosok sang gubernur yang akrab disapa Jokowi.
Kukuh menekankan Jokowi sudah sangat jelas menginstruksikan kepada Satpol PP agar dalam menjalankan tugas tidak lagi bertindak kasar. "Yang kita hadapi ini kan saudara-saudara kita, bukan musuh atau lawan kita," kata Kukuh mengingat pesan Jokowi saat ditemui detikcom Jumat pekan lalu. "Mereka juga bekerja untuk makan dan untuk hidup."
Oleh karena itu, kata Kukuh kembali mengingat pesan Jokowi, setiap aparat Satpol PP agar berlaku yang manusiawi, persuasif, tidak perlu pakai pentungan dan tameng. "Itu sudah saya jalankan semua. Kalau kalian lihat, pernah enggak Satpol PP pakai pentungan sekarang," tuturnya. Kukuh menegaskan, tameng dan pentungan hanya untuk membela diri jika terjadi ancaman yang membahayakan.

Pendekatan Satpol PP yang lebih persuasif, menurut anggotanya, memang karena ada perintah dari pimpinan. Salah seorang anggota Satpol PP, Endang Martoni, 49 tahun, mengaku dulu mereka bersikap keras karena sistem kerja yang ditanamkan saat itu menuntut mereka untuk harus keras.
“Dahulu perintahnya lain sama sekarang, dulu setiap kita melingkar (operasi) ada pedagang langsung digaruk, diangkat. Sekarang perintahnya harus mengimbau dulu,” kata Endang saat ditemui detikcom ketika tengah berjaga di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat sore pekan lalu.
Pria yang telah bergabung di Satpol PP sejak zaman Sutiyoso pada tahun 2000 itu mengaku tugasnya pun kini jadi terasa lebih ringan karena hampir tak ada perlawanan dari pedagang. “Biasanya (dulu) cara menertibkannya kasar, setiap pedagang juga jadi emosi karena dulu penyampaian kita juga salah," ujar Endang mengakui.
Di Pasar Minggu, Sulaiman, 36 tahun, pun mengakui banyak perbedaan saat melakukan penertiban dalam kesatuannya. Pria yang sudah 12 tahun jadi anggota Satpol PP ini mengaku dulu mereka arogan dan kasar karena faktor lingkungan.
“Kebawa-bawa sama senior yang dulu gayanya juga begitu. Pentungan kita bawa untuk geser-geser barang dagangan, dulu kalau sudah dibilang sekali dua kali tidak mau geser ya barangnya kita angkat,” kata dia, Jumat siang pekan lalu.
Namun, sejak era kepemimpinan Jokowi, ada satu perubahan di tubuh Satpol PP. “Pak Jokowi bilang enggak usah main cara kasar, ya sekarang ini sudah tidak kasar lagi,” kata ayah dua anak itu. “Bapak kan pedagang, dan kita petugas tapi ini trotoar dan jalan raya untuk sarana apa,” begitu cara dia berkomunikasi dengan pedagang saat menertibkan PKL Pasar Minggu, pada Lebaran lalu.

Sumber :
detik.com

Jokowi Tepati Janji Dulu ke Warga Jakarta, Baru Maju Capres

Oktober nanti, Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) genap setahun memimpin Jakarta. Warga Jakarta yang merasa puas dengan kinerja keduanya berharap Jokowi menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta, tidak tergoda maju menjadi capres 2014.
"Jokowi bagus, 80 persen saya puas dengan Jokowi (sebagai Gubernur), saya juga setuju sekali kalau dia maju jadi presiden," ujar Bari (47), warga Senayan, saat ditemui Kompas, Selasa, (20/8/2013).
Hal itu juga diungkapkan Sigim (51), warga Senayan. Ia  mengaku senang dengan kepemimpinan Jokowi. "Jokowi orang langka menyampingkan kebutuhan pribadinya, pemimpin yang sangat ideal," ujar Sigim.
Sigim menginginkan Jokowi menghabiskan satu periodenya terlebih dahulu sebagai Gubernur DKI Jakarta, "Jokowi harus benahi Jakarta terlebih dahulu, baru bisa maju jadi presiden," tambah dia.
Bukan hanya Sigim, sebagian Warga Rusun Marunda juga menginginkan agar Jokowi fokus membereskan masalah Jakarta lebih dulu. Selain itu, mereka ingin Jokowi memenuhi janji-janjinya yang pernah diucapkan saat kampanye.
"Kalau nanti dia (Jokowi) jadi presiden, nanti pikirannya kepecah ke daerah-daerah juga. Kita sih maunya Jokowi jadi gubernur dua periode," kata Tiona, salah satu warga Klaster B Rusun Marunda.

Sumber :
kompas.com

Kisah-kisah Lucu Jokowi

Sederhana serta tampil apa adanya adalah kesan yang muncul dari orang nomor satu di DKI Jakarta, Joko Widodo. Karakter itu juga yang membawa sang Gubernur kepada cerita-cerita menggelitik selama dirinya jadi pemimpin, baik di Surakarta maupun Jakarta.

Berikut sejumlah kisah lucu serta menggelitik soal keseharian Jokowi dalam pemerintahan yang berhasil dihimpun Kompas

 
Dikira ajudan
Awal mula terjun ke dunia politik, yakni menjadi Wali Kota Surakarta, Jokowi wajib dikawal oleh ajudan. Namun, Jokowi kerap kalah pamor dari ajudannya yang berwajah ganteng serta badan tinggi tegap. Tamu yang belum mengenal Jokowi kala itu malah kerap menyalami ajudannya.
"Dikira yang wali kota itu ajudan saya, dia yang disalami. Awal-awal saya tahan, tapi tiga bulan, saya langsung minta ganti ajudan saja," ujarnya.
Ogah dikira ajudan untuk kesekian kalinya oleh para tamu, Jokowi pun menyeleksi ajudan hanya berdasar pada tingkat kecerdasannya, bukan dari fisik. Alhasil, dari delapan ajudan yang menjadi nominasi, ia memilih Pradista atau yang akrab disapa Dista untuk menjadi ajudan.
"Dia doang yang paling pintar, maka saya pilih dia," ujar Jokowi sambil menunjuk sang ajudan yang berperawakan kurus, berambut cepak, berkulit hitam, dan memiliki senyum lebar itu.

Kecoh petugas Dishub
Suatu waktu pada awal menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi blusukan ke Jakarta Barat. Dua pengawal bermotor dari Dinas Perhubungan pun melakukan pengawalan kendaraan dinasnya. Namun, pengawalan tersebut dianggap Jokowi terlalu berlebihan karena berjalan zigzag.
"Sudah bunyi nguing nguing, jalannya gini-gini (zigzag). Saya paling enggak suka itu dikawal dengan cara seperti itu. Ganggu orang," ujarnya.
Jokowi pun memiliki ide menjahili sang pengawal, yakni dengan menyuruh sopirnya untuk belok ke kiri. "Jadi, motornya lurus terus saya belok kiri. Dia nengok spion, lah Gubernur saya mana," ujarnya.

Bronx atau "mbronx"?
Berasal dari Jawa Tengah membuat aksen Jokowi pada beberapa kata tertentu menjadi terdengar unik, termasuk saat wartawan mewawancarai Jokowi soal Pemprov DKI memperbolehkan seni grafiti sebagai salah satu penghias di Ibu Kota.
"Kita lihat saja the 'Mbronx', bagus kan? Artinya kalau tertata, gambarnya bagus, itu jadi indah, bukan urek-urekan kayak sekarang," ujarnya santai.
Wartawan menerka-nerka, apa maksud Jokowi dengan kata the "Mbronx". Setelah ditelisik, rupanya Jokowi menambahkan huruf M pada kata sebuah kawasan di New York, Amerika Serikat, yang terkenal dengan seni grafiti jalanannya, yakni Bronx. Tanpa membenarkan kosakatanya, Jokowi yang tak sadar ditertawakan wartawan terus saja nyerocos soal pendapatnya soal grafiti di DKI.

Disalami preman Tanah Abang
Rencana penataan kawasan Pasar Tanah Abang menuai kekhawatiran dari orang dekat Jokowi. Banyak yang mewanti-wanti kawasan itu sulit "ditaklukkan" lantaran keberadaan preman yang menguasai lahan dan menarik uang pedagang.
"Ada ini, ini, ini, ini, wah, banyak sekali, batin saya. Kalau cuma ini kan sedikit, tapi enggak, ada ini, ini, ini, buanyak. Dan itu di-back up sama ini, ini, ini, ini, saya hanya diam saja," ujar Jokowi.
Akibat situasi tersebut, rencana blusukan-nya ke kawasan perdagangan grosir terbesar se-Asia Tenggara itu pun beberapa kali gagal. Padahal, Jokowi mengaku kakinya "gatal" untuk blusukan ke kawasan tersebut serta menemui pedagang.
Untuk mengantisipasi keselamatannya, Polda Metro Jaya meminta Jokowi untuk sementara waktu tidak blusukan ke sana dahulu hingga suasana pedagang dan preman bisa terkendali. "Saya bilang, kalau begini terus, kapan saya ke sananya. Akhirnya, hari itu saya paksakan. Masuk ke dalam, Bismillah, enggak ada apa-apa, malah nyalamin. PKL nyalamin saya, preman nyalamin saya. Saya tahu preman karena tatonya," ujarnya.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Tak Bisa Tergesa-gesa Jadikan DKI Pusat Jasa dan Perdagangan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berencana menjadikan Jakarta sebagai pusat industri jasa dan perdagangan. Namun, hal tersebut dinilai tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, saat ini belum ada perusahaan di luar Jakarta yang bisa menampung. Pemerintah pun belum bisa menjamin pekerjaan mantan buruh yang terkena PHK.
"Service industry itu paling baik (untuk perkotaan seperti Jakarta), tapi kan itu enggak mungkin (diserap semua). Berapa lapangan pekerjaan di service industry yang bisa disediakan Jakarta?" lanjut dia.
Terlebih lagi, menurut Sofjan, lapangan pekerjaan di bidang konstruksi di mana masa kerjanya hanya selama proyek pembangunan, tidak seumur hidup. Oleh karena itu, ia khawatir pemda yang terkesan terburu-buru "mengusir" industri manufaktur justru memunculkan masalah baru, pengangguran.
"Jadi TKI? Kita enggak bisa apa-apa karena tenaga kerja kita unskilled, kecuali pekerjaan-pekerjaan itu bisa Jokowi sediakan, seperti pertamanan Jakarta, ngurusin macem-macem, atau jadi (pedagang) kaki lima," kata Sofjan.

Sumber :
kompas.com

Berharap "Pilot Project" Jokowi Berefek Domino

Pelaksanaan program-program penertiban kawasan Tanah Abang maupun penataan Waduk Pluit oleh Pemprov DKI dipandang sebagai sebuah proyek percontohan. Diharapkan, pilot project tersebut bisa berefek domino.
"Itu hanya sebatas pilot project. Jadi, kalau penataan PKL mengacu kepada Tanah Abang, sedangkan normalisasi mengacu kepada Waduk Pluit," kata pengamat perkotaan, Nirwono Joga, kepada Kompas, di Jakarta, Rabu (21/8/2013).
Ia mengharapkan, pilot project dapat menjadi efek domino untuk dapat dilakukan hal serupa ke tempat lainnya. Keberhasilan penataan kawasan Tanah Abang maupun penataan Waduk Pluit itu pun, kata dia, masih belum mampu untuk dapat menyelesaikan persoalan banjir dan macet di Ibu Kota. Kendati demikian, akademisi Universitas Trisakti itu memandang langkah Jokowi untuk dapat menggerakkan staf bawahannya bekerja dan selalu mengawasi lokasi merupakan titik awal yang bagus menuju arah penyelesaian dua permasalahan Jakarta. Tak hanya Tanah Abang dan Waduk Pluit yang menjadi pekerjaan rumah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk diselesaikan.
Masih ada Waduk Ria Rio, 40 waduk dan 14 situ lain di Jakarta yang perlu untuk dibenahi.
Sementara untuk penataan PKL dan arus lalu lintas, Pasar Minggu, Pasar Jatinegara, Pasar Gembrong, Pasar Asemka, Pasar Cipete, Pasar Mayestik, dan lainnya juga perlu ditata.
"Menurut saya, Jokowi dapat menata itu secara bertahap dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama," kata Nirwono.
Satu hal yang perlu dilakukan Jokowi saat ini adalah bagaimana mempertahankan apa yang sudah dilaksanakan. Namun, untuk menjalankannya, Jokowi pun tak dapat bekerja sendiri. Ia memerlukan kepala dinas, camat, lurah, dan wali kota untuk dapat konsisten menegakkan peraturan yang sudah ditata. Pasalnya, upaya-upaya Jokowi untuk menata kawasan Tanah Abang dan Waduk Pluit, kata dia, baru penyelesaian di permukaan, belum menyelesaikan di dalam.
"Sebagai titik awal sudah baik dan semua selaras dengan perda yang sudah ada. Sekarang tinggal bagaimana komitmen melaksanakan perda yang sudah ditegakkan itu," ujar Nirwono.

Sumber :
kompas.com

Cara Jokowi Menata Kota Akan Diajarkan di Singapura

Ilmuwan dari Singapore University of Technology and Design, Profesor Chan Heng Chee, penasaran dengan cara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menata sebuah kota. Atas dasar itu, ia mengikuti Jokowi blusukan ke Pasar Tanah Abang dan Waduk Pluit, Selasa (20/8/2013).
"Saya berkeliling kota untuk melihat bagaimana pemimpin kota menata kotanya. Bagaimana pendekatan Jokowi di Solo dan Jakarta dapat mengubah kedua kota itu," kata Chan di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Selasa siang.
"Terutama dalam perilaku sehari-hari warga dan tata organisasi. Padahal, setahu saya, untuk menata itu sangat sulit," kata wanita tersebut.
Chan mengatakan, dirinya memilih Jokowi di Solo dan Jakarta sebagai obyek penelitian karena menganggap aspek-aspek yang mendukung hasil penelitiannya lengkap. Ada pemimpin kota yang memiliki banyak rencana soal menata sebuah kota dan tentunya ada masalah tata kota yang terjadi.
Menurut Chan, hasil penelitian berupa pola-pola pendekatan yang dilakukan Jokowi dalam menata kota akan diujicobakan kepada mahasiswa di tempatnya mengajar. Bahkan, akan ada rencana kerja sama antara universitas tersebut dan Jokowi secara langsung.
"Saya akan kembali lagi ke Singapura untuk mempelajarinya. Saya berharap kami bisa kerja sama," ujarnya.
Hari ini Chan bersama Duta Besar Singapura untuk Indonesia Anil Kumar Nayar mengikuti Jokowi blusukan ke Pasar Tanah Abang dan Waduk Pluit. Ada pula jurnalis dari New York Times yang meliput kegiatan Jokowi di Waduk Pluit. Jokowi tak keberatan aktivitasnya diikuti oleh tamu-tamu mancanegara tersebut.

Sumber :
tribunnews.com

Jokowi Akan Gentayangan di Kota Tanggerang

Selama dua malam berturut-turut, Joko Widodo (Jokowi) rencananya akan melakukan blusukan ke sejumlah tempat di Kota Tangerang, Banten. Namun, blusukannya kali ini bukan sebagai Gubernur DKI Jakarta, melainkan kader PDI Perjuangan yang membantu teman separtainya yang maju sebagai calon Wali Kota Kota Tangerang. Jokowi akan "gentayangan" malam hari dalam rangka kampanye untuk pasangan TB Dedi Suwandi Gumelar dan Suratno Abu Bakar atau yang lebih sering dikenal dengan duet Miing-Ratno. Rencananya, blusukan malam hari itu akan dilakukan pada Rabu (21/8/2013) dan Kamis (22/8/2013) malam. "Kita memang rencananya akan melakukan kampanye blusukan di enam tempat di Kota Tangerang setiap malamnya mulai jam 19.00 WIB. Itu permintaan langsung dari beliau (Jokowi)," ungkap Miing saat dihubungi Kompas, Selasa (20/8/2013). Pemilihan waktu kampanye blusukan pada malam hari bukan tanpa alasan. Menurut Miing, di waktu malam, Jokowi boleh melakukan kegiatan di luar tugasnya sebagai DKI 1. Dalam masa kampanye terbuka Pilkada Tangerang 2013, Miing-Ratno mendapat jadwal Jumat (16/8/2013) dan Rabu (21/8/2013), keduanya jatuh pada hari kerja alias hari di mana Jokowi tidak mungkin menjadi jurkam pada siang hari. "Alasan kita kampanye blusukan malam hari bareng beliau juga karena di siang hari kan jadwal kampanye calon lain. Tapi kalau malam harinya tidak apa-apa," jelas Miing saat ditanyakan mengenai kampanye pada Kamis (22/8/2013) malam yang notabene merupakan tanggal jatah jadwal kampanye untuk pasangan calon yang lain. Pada nanti malam, kata Miing, enam tempat yang rencananya akan dikunjungi Jokowi bersama tim kampanye Miing-Ratno yaitu di Jati Uwung, Cibodas, Gandasari, Pasar Malabar, Pasar Lama dan Gerendeng. Di tempat-tempat tersebut, mereka akan hadir menyapa masyarakat serta tak lupa, mensosialisasikan visi dan misi Miing-Ratno jika nantinya terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang masa bhakti 2013-2018. Sebelum kedatangan Jokowi, sepanjang Rabu pagi hingga sore harinya, Miing-Ratno akan berkampanye di berbagai tempat seperti di Karawaci, Kebon Nanas dan Stasiun Tangerang pada pagi hari. Kemudian memasuki siang hari, akan berkumpul di Lapangan Ahmad Yani, dan saat sore hari, menyaksikan parade perahu di Sungai Cisadane. "Selain itu, kita juga menyebar 13 mobil di 13 kecamatan yang masing-masing mobil, akan memutar pidato Miing-Ratno yang sudah direkam untuk diperdengarkan ke masyarakat," kata Miing. Sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi beberapa kali hadir menjadi jurkam calon-calon kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan, partai tempat Jokowi bernaung. Jokowi pernah menjadi jurkam pasangan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki pada Pilkada Jawa Barat, Effendi Simbolon-Jumiran Abdi pada Pilkada Sumatera Utara, Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan di Pilkada Bali, Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko di Pilkada Jawa Tengah dan terakhir, mendukung pasangan Bambang DH-Said Abdullah dalam pelaksanaan masa kampanye terbuka Pilkada Jawa Timur.

Sumber :
tribunnews.com

Mimpi Jokowi di Ria Rio

Waduk Ria Rio Jakarta yang saat ini kondisinya penuh dengan tanaman enceng gondok, mulai dibenahi. Nantinya lokasi tersebut akan dijadikan sebagai hutan kota, pengendali banjir dengan luas tampungan 9 hektare dan ruang interaksi warga.
Di lokasi waduk Ria Rio Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), merencanakan akan membangun gedung serbaguna yang bisa dipakai sebagai tempat konser berdaya tampung 10.000 pengunjung. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Budi Karya, Rabu (21/8/2013).

"Pak Gubernur punya ide bikin gedung konser untuk 10.000 pengunjung, tapi sifatnya serbaguna," ujar Budi. PT Jakpro ditunjuk sebagai pihak yang dipercaya menangani proyek revitalisasi waduk Ria Rio
Nantinya, lanjut Budi, gedung serbaguna tersebut harus memiliki kualitas pencahayaan yang bagus, kualitas untuk gedung pertunjukan yang bagus agar menarik minat warga.
"Jadi tidak hanya untuk koser, tapi untuk kegiatan kemasyarakatan yang lain juga bisa," lanjut Budi.
Menurut rencana, gedung konser akan dibangun dibagian selatan waduk Ria Rio dan ditargetkan awal tahun 2015 gedung tersebut sudah bisa dimanfaatkan oleh warga DKI Jakarta. [/Pro]