Jumat, 23 Januari 2015

Penulisan Blog Dihentikan

Sehubungan dengan ketidaktegasan Jokowi dalam menyelesaikan kemelut antara KPK dan Polri yang bisa mengakibatkan pelemahan KPK, maka terhitung tanggal 24 Januari 2015 pukul 00.00 WIB bersamaan dengan penarikan dukungan oleh para relawan, maka penulisan blog ini juga dihentikan.

Erry Riyana Sarankan Jokowi Belajar dari SBY

Presiden Jokowi meminta melanjutkan kasus hukum bagi KPK dan Polri dan agar keduanya tidak bergesekan, dinilai tidak tegas. Presiden Jokowi semestinya belajar dari presiden pendahulunya.
"Presiden Jokowi, saya imbau dengan segala hormat, menindak tegas! Mari belajar pada Presiden lalu yang selalu mengatakan tidak mau intervensi. Saya setuju tidak intervensi hukum pada proses pengadilan. Namun bila ada yang menyalahi proses hukum, itu kewajiban seorang presiden untuk intervensi," tegas mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas.

Tanggapan Jokowi Sungguh Mengecewakan!


Presiden Jokowi menyampaikan sikap terkait penangkapan Bambang Widjojanto. Jokowi hanya berkomentar normatif agar baik KPK maupun Polri harus menjalankan hukum sesuai aturan.

Massa Anti Korupsi Salahkan Jokowi

Massa yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Kota Malang (KOMAK), menggelar aksi unjuk rasa atas penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Mabes Polri. Puluhan massa yang terdiri dari mahasiswa, perwakilan masyarakat dan Malang Corruption Watch (MCW) mengutuk segala bentuk penggembosan agenda pemberantasan korupsi.

Mungkinkah Presiden Jokowi Bisa Tegas Selamatkan KPK?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil langkah memanggil petinggi Polri, KPK, dan Kejagung untuk mengurai polemik Polri vs KPK yang semakin panas pasca penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Semua pihak menunggu ketegasan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia.
Ratusan aktivis pro KPK yang menggelar aksi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (23/1/2015) menyerukan agar Jokowi mengambil sikap pro pemberantasan korupsi.

Mungkinkah Presiden Jokowi Bisa Tegas Selamatkan KPK?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil langkah memanggil petinggi Polri, KPK, dan Kejagung untuk mengurai polemik Polri vs KPK yang semakin panas pasca penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Semua pihak menunggu ketegasan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia.
Ratusan aktivis pro KPK yang menggelar aksi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (23/1/2015) menyerukan agar Jokowi mengambil sikap pro pemberantasan korupsi.

Yenny Wahid: Jokowi Harus Tunjukkan Pro Pemberantasan Korupsi!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak mengambil langkah tegas menyelamatkan KPK. Jokowi harus menunjukkan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Save KPK!
"Kami imbau kepada presiden untuk memperlihatkan kepada seluruh Indonesia, bahwa beliau adalah presiden kita semua, berkomitmen dalam pemberantasan korupsi," kata Yenny dalam orasinya di hadapan ratusan aktivis pro KPK di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat (23/1/2015).

Bak Tak Berdosa, Jokowi Masih Bisa Tersenyum

Sikap tegas Presiden Jokowi dalam menengahi perseteruan Polri vs KPK ditunggu seluruh rakyat Indonesia. Namun seperti biasa, sebagai Jawaban awal Jokowi adalah senyuman.
Jawaban senyum Jokowi yang pertama dilempar saat dia dan Wapres Jusuf Kalla pergi ke Masjid dari Istana Bogor, Jumat (23/1/2015). Mereka berdua duduk di dalam golf car‎.
Tidak ada Jawaban yang keluar dari Jokowi saat hendak dicegat oleh awak media.

Pimpinan KPK Tiba di Istana Bogor, Langsung Bertemu Jokowi dan Petinggi Polri

Para pimpinan KPK tiba di Istana Bogor. Mereka langsung bertemu Presiden Joko Widodo dan petinggi Polri yang sudah berada di dalam kompleks Istana.
Abraham Samad, Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja tiba sekitar pukul 14.50 WIB, di Istana Bogor, Jabar, Jumat (23/1/2015). Mereka dikawal dua mobil Paspampres.
Tak ada komentar dari ketiganya. Dengan kecepatan tinggi, mobil-mobil itu langsung ke arena pertemuan yang letaknya di sebuah bangunan yang biasanya jadi tempat istirahat presiden.
Wartawan tidak diperkenankan mendekat. Lokasi bangunan berada di pojok kompleks istana.

Jika Harus Memlilih, Relawan Jokowi Lebih Berpihak pada KPK

Dukungan dari masyarakat dan aktivis-antikorupsi terus mengalir pasca-penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, Jumat (23/1/2015). Mereka pun menggelar aksi simpatik di depan Gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
Aksi ini berlangsung sejak sekitar pukul 13.00 WB atau selepas salat Jumat. Meski begitu mereka sudah datang berbondong-bondong ke Gedung KPK sejak sekitar pukul 11.00 WIB.

ICW Pertanyakan Dimana Tanggung Jawab Jokowi?

Koordinator Indonesia Corruption Watch ( ICW) Ade Irawan, mendesak Presiden Joko Widodo jangan cuma berpangku tangan terkait penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto, oleh Bareskrim Polri. Sebab menurut dia, justru Jokowi yang menggulirkan masalah ini.

Relawan Jokowi Kecewa pada PDIP, Aktivis Minta Jokowi Kawal KPK

Penangkapan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto oleh Markas Besar Kepolisian Jumat, 23 Januari 2015, dikecam aktivis anti korupsi di tanah air, termasuk barisan relawan pendukung Joko Widodo saat kampanye pemilu presiden lalu.
Relawan Jokowi dari Arsitek Komunitas (Arkom) Yogyakarta menilai, penangkapan Bambang Widjojanto diyakini sebagai upaya kriminalisasi KPK yang dilakukan secara massif baik oleh Mabes Polri dengan dukungan partai politik terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Jokowi Jangan Cuma Lempar Bola Lalu Berpangku Tangan

Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mesti mengawal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan kerja lembaga ini dalam menegakkan hukum berjalan baik.
"Kami mau Jokowi setelah melempar bola tidak berpangku tangan, ikut mengawal, memastikan agar KPK bisa bekerja dengan baik dalam proses penegakan hukum," kata Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Ade Irawan di gedung KPK Jakarta, Jumat (23/1/2015).

Ada Yang Harus Jokowi Ketahui

Penangkapan terhadap Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, oleh Bareskrim Polri, mengagetkan banyak pihak termasuk internal lembaga antirasuah itu. Setelah menemui pimpinan Polri dan bertemu Bambang, KPK akan menemui Presiden Joko Widodo.
"Jam 2, kami hanya minta waktu," kata Wakil Pimpinan KPK, Adnan Pandu Praja, di Mabes Polri, Jumat (23/1/2015).

Saran Yusril untuk Kasus Cicak vs Buaya 2

Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan turun tangan mengatasi kisruh yang terjadi menyusul penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh polisi. Pemimpin bangsa ini diharapkan dapat menunjukkan kewibawaannya agar rakyat tenang.
Saran itu disampaikan pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, menyikapi kisruh antar lembaga penegak hukum di negeri ini.

Presiden dan DPR Diminta Segera Hentikan 'Perang' Polri Vs KPK

Direktur Sigma atau Pemerhati Politik dan Ketatanegaraan, Said Salahudin, menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR tidak boleh diam atas kasus penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto (BW) oleh Mabes Polri. Sebab kasus ini, menurut Said, sulit untuk disebut sebagai kasus hukum murni.
"Ini sudah bisa disebut sebagai 'perang' dua institusi penegak hukum. Jadi saya mendesak kepada Presiden dan DPR untuk segera mengambil sikap atas penangkapan BW tersebut. Dalam perspektif politik, saya yakin betul penangkapan BW ini memiliki korelasi yang kuat dengan penetapan status tersangka terhadap Kapolri terpilih Budi Gunawan oleh KPK sebelumnya," ungkap Said kepada Tribunnews.com, Jumat (23/1/2015).

DPD Minta Si Jokowi Unjuk Gigi

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman angkat bicara terkait ditangkapnya Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Mabes Polri.
"Mabes Polri harus menjelaskan kepada publik mengenai kebenaran isu ini," kata Irman di komplek DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (23/1/2015).

Jokowi Didesak Panggil Wakapolri dan Kabareskrim Jelaskan Soal Bambang Widjojanto

Partai Demokrat mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera memanggil Wakapolri Komjen Badrodin Haiti dan Kabareskrim Irjen Budi Waseso, untuk menjelaskan kabar penangkapan terhadap Bambang Widjojanto.
"Perlu dijelaskan kenapa penangkapan itu dilakukan pada saat KPK sedang memproses sangkaan hukum kepada Kapolri Budi Gunawan. Presiden tidak boleh menjadi faktor penyebab krisis politik dengan diam dan berpangku tangan lebih lama," kata Ketua Departemen HAM DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik dalam keterangan yang diterima, Jumat (23/1/2015).

Bambang Widjojanto Ditangkap, #WhereAreYouJokowi Jadi Tending Topic

Kabar penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri dengan cepat menjadi topik hangat di media sosial. Sejumlah kata kunci yang berhubungan dengan penangkapan tersebut dengan cepat menjadi trending topic di Twitter.

Jokowi Harus Turun Tangan

Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana langsung menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi saat mendengar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Denny pun meminta Presiden Joko Widodo segera turun tangan untuk menyelesaikan kasus ini.
"Presiden Jokowi harus segera turun tangan sebagai kepala negara agar semua lebih kondusif dan aman. Demi penegakan hukum," ujar Denny di gedung KPK, Jumat, 23 Januari 2015.

Giliran Para Bupati Indonesia Tengah dan Timur Curhat ke Jokowi

Acara dialog dan konsolidasi seluruh Bupati se-Indonesia kepada Presiden Joko Widodo kembali digelar pada hari ke-2. Kali ini, giliran para Bupati Indonesia di Wilayah Tengah dan Timur yang melakukan dialog dengan Presiden Jokowi.
"Hari ini para bupati Bangka Belitung sebagian Sumatera, Bali, NTB, NTT, Kalimantan. Mohon bapak (Presiden) mau menampung mendengar keluhan para bupati.

Jokowi Minta Kepala Daerah Dukung Pemerintahan Pusat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kepala daerah mendukung kebijakan pemerintah pusat agar dapat melaksanakan pembangunan yang selaras dengan rencana besar pembangunan nasional.
Saat mengumpulkan bupati di Istana Bogor, Presiden Joko Widodo mengatakan konsolidasi sangat diperlukan dalam menjalankan pemerintahan di negara sebesar Indonesia.

Presiden Jokowi Kembali Kumpulkan Bupati

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengadakan pertemuan dengan para bupati se-Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat. Pertemuan ini untuk dalam rangka rapat koordinasi (rakor) yang membahas persoalan mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, perizinan hingga infrastruktur.
Sebelumnya, pada hari kemarin, Jokowi sudah melakukan pertemuan dengan bupati se-Sumatera.

Kamis, 22 Januari 2015

Olga "Si Koki Masak" Jokowi

Sejak musim kampanye presiden, artis Olga Lidya jadi lebih ‘melek’ soal politik. Ia terus mengamati berbagai kebijakan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang amat dikaguminya, di antaranya pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Olga mengkritisi keputusan Jokowi dan menolak pencalonan Budi Gunawan tersangka kasus korupsi sebagai pemimpin institusi tertinggi kepolisian di Tanah Air.

ICW: Jangan Sampai Muncul Pertanyaan "Jokowi ada di mana?"

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk mengambil sikap tegas dan menyadari perannya kini sudah bukan lagi sebagai petugas partai, melainkan kepala negara dan kepala pemerintahan.
Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho, yang meminta Presiden untuk secara proaktif mengambil langkah tegas guna mencegah upaya-upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jokowi, Telepon dan Bisik-bisik dengan Tjahjo Kumolo di Istana Bogor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum juga memberikan komentar terkait pengakuan blak-blakan Plt Sekjen PDIP Hasto Kristyanto soal manuver Ketua KPK Abraham Samad. Termasuk Tjahjo Kumolo yang sempat menjadi Sekjen PDIP.
Namun yang cukup menarik disimak adalah kejadian di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/1/2015).

Serang KPK, PDIP Coreng Muka Jokowi, Tak Punya Bukti Akan Dibui

Tudingan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terhadap Ketua KPK Abraham Samad tak disertai bukti yang kuat. Serangan Hasto itu tidak hanya dibaca sebagai serangan terhadap Abraham Samad, tapi terhadap KPK. Manuver politik ini dipandang tidak perlu dan malah mencoreng wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi).