Selasa, 18 Februari 2014

Setelah Jokowi Tengsengat Bus Berkarat

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak mau kecolongan dua kali. Kasus armada baru Transjakarta berkarat menjadi pengalaman tersendiri bagi mantan Wali Kota Surakarta itu. Jokowi telah memerintahkan Inspektorat Pengawasan Daerah mengusut tuntas kasus tersebut.
Agar kasus serupa tak terulang tahun 2014 ini, Jokowi berencana membentuk Project Management Office. Tugas lembaga ini adalah untuk mengawasi dan proyek-proyek besar pemerintah provinsi. Apalagi tahun ini pemerintah DKI tengah menggarap proyek-proyek besar.

Jokowi Resmi Ajukan Anas ke DPRD

Anas Effendi segera menjabat Walikota Jakarta Barat . Surat Keputusan (SK) Gubernur Jokowi terkait menempatkan dia menjadi walikota sudah masuk ke DPRD DKI .
Sumber Pos Kota membeberkan surat rekomendasi dari Jokowi untuk meminta persetujuan Anas menjadi Walikota Jakarta Barat sudah masuk ke dewan, Selasa (18/2/2014).

Dari Jokowi untuk Risma

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tidak mengetahui masalah yang membelit rekan separtainya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Saat dimintai komentar soal rencana mundurnya Risma, Jokowi malah bertanya balik.
"Siapa bilang? Saya nggak dengar," katanya di Balai Kota, Selasa (18/2/2014).
Menurut Jokowi, dia tidak pernah diajak diskusi oleh Risma terkait persoalan di Surabaya dan tidak mau ikut campur. "Nggak (diajak ngobrol). Nggak ngerti masalahnya. Saya nggak mau ikut campur."
Ditanya soal pembicaraan masalah Risma di tingkat partai, Jokowi mengelak. "Tanya sama partai."

PDIP Dorong Pejabat Gagal Harus Diganti

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta memuji tindakan tegas Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dan Wagub Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas tindakan mengganti sejumlah pimpinan eselon II (dinas dan walikota). Kebijakan itu sejalan dengan harapan fraksi berlambang banteng itu. Fraksi PDI perjuangan juga menginginkan gubernur tidak terlalu berbaik hati pada pejabat yang tidak mampu bekerja. "Kami mendukung penuh langkah tegas gubernur, mengganti pejabat yang tidak mampu menjalankan tugas," ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta H E Syahrial kepada INDOPOS, Selasa (18/2/2014).

Kata Suhu Yo, Jokowi Hanya Cawapres

Pemilahan Umum (Pemilu) 2014 sudah di depan mata. Partai politik peserta pemilu sudah melakukan manufer untuk mencari simpati dari masyarakat. Mereka mengusung jago-jagonya untuk duduk di kursi legislatif hingga calon presiden. Hiruk pikuk menjelang nuansa pesta demokrasi tersebut, banyak yang berpendapat akan bisa terjadi gesekan saat kampanye, oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Namun tidak halnya dengan penerawangan Suhu Yo.

Dibilang Ngebet Duet Sama Jokowi, JK: Kata Siapa itu, Enggak Lah

Jusuf Kalla dikabarkan sangat ingin berduet dengan Joko Widodo (Jokowi) dalam persaingan presiden di Pemilu 2014. Namun, mantan Wakil Presiden RI itu menyangkal kabar tersebut.
"Siapa yang bilang, yang nulis kan yang bilang. Enggak lah gak ada kata ngebet," ujar JK ketika ditanya wartawan setelah acara Konvensi Pendidikan PGRI di Gedung Bentara Budaya Jakarta di Jalan Palmerah, Jakarta Selatan, Selasa (19/2/2014).
Saat ditanya apakah ia mau jika disandingkan dengan Jokowi, Ketua PMI itu tidak menjawab dengan pasti.

Jokowi Pengin Busway Bisa Bebas Subsidi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menginginkan Transjakarta bebas subsidi. Karena itu, Pemprov DKI berencana mengubah Badan Layanan Umum Transjakarta menjadi Badan Usaha Milik Daerah.
"Agar profesional, pelayanan lebih baik, subsidi bisa turun," kata Jokowi, Selasa (18/2/2014) di Balai Kota. "Kalau dikelola dengan semestinya enggak usah pake subsidi-subsidian tapi harganya tetap murah."
Menurut Jokowi, kini bentuk organisasi BUMD sedang disusun. Setelah jadi, organisasi ini akan membuat rencana bisnis.

Kiat Jokowi Agar Bus Tingkat Wisata Tak Kecolongan Seperti TransJ

5 Bus tingkat wisata sedang dicek uji kelaikannya oleh Ditjen Hubungan Darat Kementerian Perhubungan. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak mau kecolongan lagi seperti bus TransJ yang bermasalah.
"Sekarang barang-barang masuk harus lewat pengujian. Jangan sampai kecolongan," ujar Jokowi di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2014).
Menurut Jokowi, bus tingkat wisata akan tetap beroperasi bulan ini. Dia meminta masyarakat bersabar.

Jokowi Telah Kantongi Nama Direksi Transjakarta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah mengantongi nama-nama direksi dan komisaris untuk PT Transjakarta. Dia menyebut, sejumlah nama terpilih ada yang berasal dari PT Kereta Api Indonesia (KAI), Citilink, dan Perhutani.
"Sudah ada, tinggal saya tandatangani. Nanti kalau sudah, baru saya umumkan," ujar dia di Balai Kota, Selasa (18/2).
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi telah melakukan serangkaian seleksi untuk menentukan siapa saja yang dianggap layak menduduki kursi direksi dan komisaris PT Transjakarta.

Yas Yes Ya Yo

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) belum menandatangani perjanjian kerjasama (PKS) dengan PT Jakarta Monorail sejak groundbreaking proyek monorel pada Oktober 2013 lalu. Jokowi mengatakan, tidak semudah itu bekerja sama dengan pemprov.
"Kita nggak orang gampangan. Yas, yes, yas, yes, ya, yo, ya, yo! Nggak seperti itu," ujar Jokowi di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2014).

Jokowi Nggak Bakalan Mau Jadi Cawapres, Mending di DKI Sama Aku

Isu yang berembus di PDIP menyebutkan bahwa Joko Widodo (Jokowi) akan dicalonkan sebagai wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang sehari-hari bekerja bersama Jokowi dengan tegas mengatakan bahwa Jokowi tak akan sudi bila hanya dijadikan cawapres.
"Kata siapa (Jokowi Cawapres)? Itu cuma untuk mengalihkan perhatian saja," kata Ahok ini di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakpus, Selasa (18/2/2014).

Deddy Mizwar: Jokowi Mau Jadi Presiden Amerika Juga Boleh

Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar mendukung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi untuk menjadi calon Presiden (Capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 mendatang.

Tinjau Rumah Hydroponik di Marunda

Rumah hydroponik yang berada di Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, ditinjau Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), Selasa (18/2/2014). Peninjau ini dilakukan untuk memastikan sejauh mana pembangunan rumah hydroponik yang nantinya akan dijadikan percontohan konsep pertanian tanpa menggunakan tanah di  tengah kota DKI Jakarta.
Tahap awal rumah hydroponik yang berukuran 4 x 16 meter, baru ditanamin sayur-sayuran dengan media air yang ditampung dalam pipa. Pembangunannya diperkirakan akan rampung pada Sabtu (22/2/2014) mendatang.

Tinjau Waduk Marunda

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), kembali meninjau Waduk Marunda di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Kedatangan orang nomor satu di Jakarta ini, hanya untuk memastikan bertambahnya alat pengeruk (eskavator) di waduk tersebut.
"Saya mau ngecek alat sudah tambah atau belum. Ternyata sudah, ini ada tiga lagi yang baru didatangkan tapi belum dipakai", ujar Jokowi di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (18/2/2014).

Groundbreaking Monorel yang Disetujui Jokowi Tanpa Dokumen Lengkap

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mempertanyakan keseriusan PT Jakarta Monorail yang sedang membangun proyek transportasi Monorel.
Sebab, empat bulan pasca groundbreaking, PT Jakarta Monorail belum juga melengkapi dokumen yang diminta Pemerintah Provinsi. Sehingga, Jokowi pun hingga kini belum bisa menandatangani kontrak kerjasama."Kita ini inginnya masalah administrasi dan di lapangan dikerjakan bareng. Tapi kalau administrasinya tidak komplit ya maaf," ujar mantan Wali Kota Solo tersebut, Selasa (18/2/2014).

Jokowi Tak Tegas Pada Dugaan Penggelapan Pajak di Pasar Jaya

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) harus mengambil langkah tegas terhadap para pejabatnya yang diduga terkait kasus hukum. Salah satunya adalah Direkrut Utama (Dirut) PD Pasar Jaya, Jangga Lubis yang dilaporkan pengelola parkir lima pasar Walman Aruan karena diduga menggelapkan pajak parkir periode 2006-2010.
“Gubernur harus tegas karena akan merusak kredibiltas Pak Jokowi dan Pak Ahok selaku pemimpin Jakarta,” ungkap pengamat perkotaan Azas Tigor Nainggolan, Selasa (18/2/2014).

Menhub: Proyek Monorel Jokowi Tak Boleh Mangkrak

Menteri Perhubungan EE Mangindaan mewajibkan proyek monorel di DKI Jakarta jalan terus. Dia heran melihat pembangunan sarana transportasi massal ini tak berjalan mulus sejak peletakan batu pertama Oktober tahun lalu.
"Akan kita bicarakan dengan Pemprov DKI," kata Mangindaan selepas rapat di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (18/2/2014).

Blunder Jika PDIP Salah Sikapi Pendukung Jokowi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) harus hati-hati menyikapi gerakan arus bawah yang menginginkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon presiden.
Jika PDIP salah menyikapi gerakan itu bisa menjadi bumerang bagi internal. Jokowi sudah menjadi tokoh yang memiliki respon positif dari publik. "Pendukung PDIP sudah pasti mendukung Jokowi, tapi pendukung Jokowi belum tentu memilih PDIP," ujar pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sujito, Selasa (18/2/2014).

Jokowi Jangan Mau Jadi Cawapres Mega

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengisyaratkan menolak skenario Mega-Jokowi di 2014. Kalangan PDIP Pro Jokowi medukung sikap tegas Jokowi itu.
"Ya memang seharusnya. Ya jangan mau (jadi cawapres Mega) dong," kata Koordinator Nasional PDIP Pro Jokowi, Budi Arie Setiadi, kepada wartawan, Selasa (18/12/2014).
Menurut Budi, rakyat Indonesia tak menginginkan Mega sebagai capres, tapi Jokowi sebagai capresnya.

Jokowi Naikkan PBB dan Parkir Tanpa Sosialisasi

Pengamat Perkotaan, Yayat Supriyatna, menyesali kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan tarif restribusi parkir yang mencapai 100-300 persen di DKI Jakarta, tanpa sosialisasi bagi masyarakat. Seharusnya menurut Yayat di era keterbukaan informasi publik yang sudah dipayungi oleh UU KIP, pemerintah provinsi DKI Jakarta yang dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) bisa menerapkan hal itu.
“Masyarakat DKI Jakarta tidak tahu apa-apa tentang kenaikan PBB dan juga retribusi parkir.

Aspirasi Dorong Jokowi Sebagai Capres Harusnya Disampaikan ke Megawati

Sejumlah massa yang menamakan dirinya Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) mendatangi kediaman Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo baru-baru ini dan meminta agar bersedia menjadi calon presiden (capres) di pemilu 2014. Namun, karena Jokowi adalah kader PDI Perjuangan, seharusnya aspirasi tersebut disampaikan kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, yang diberi mandat menentukan capres yang akan diusung partai itu.
Seperti diungkap Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P), Eva Kusuma Sundari, fenomena kelompok pendukung Jokowi seperti KIB adalah bukan hal baru. PDI-P juga sudah paham maraknya dukungan sipil kepada kader-kader partai seperti Jokowi, Tri Rismahrini, maupun Megawati sendiri.

Swastanisasi Pengangkutan Sampah Sangat Merugikan Keuangan DKI

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, menganggap swastanisasi pengangkutan sampah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat merugikan. Sebab, biaya pengangkutan dihitung per kubik dalam sekali angkut dan menyedot anggaran yang sangat besar.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengatakan bahwa swastanisasi pengangkutan sampah itu mekanisme yang turun temurun sejak berpuluh-puluh tahun. Sehingga itu sulit diubah. Apalagi, lanjutnya, pengajuan 200 truk sampah tidak masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta 2014.

Satu-satunya Peluang Jokowi Nyapres Lewat PDIP

Dukungan masyarakat untuk mencapreskan Jokowi semakin tak terbendung. Politisi PDIP Eva Kusuma Sundari menyatakan bahwa partainya telah paham akan adanya dukungan eksternal itu. Namun Eva menilai peluang pencapresan Jokowi hanyalah lewat PDIP.
"PDIP sudah paham maraknya dukungan sipil kepada kader-kader PDIP seperti Jokowi, Risma dan Bu Mega sendiri baik disekspresikan secara fisik maupun disuarakan dan dikampanyekan di socmed (social media, media sosial, -red)," tutur Eva kepada wartawan, Selasa (18/2/2014).

Jokowi Tetap Kerja Sama dengan Swasta mengelola Sampah

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengisyaratkan bahwa pihaknya akan tetap melakukan kerja sama dengan pihak swasta terkait pengelolaan sampah.
"Lalu kelolanya pakai apa kalau enggak jadi (pengadaan truk sampah). Suruh pegang pakai tangan buangin ke sana?" kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (18/2/2014).
Hal tersebut dikatakan Jokowi lantaran pihaknya gagal mendapatkan truk sampah sebanyak 200 unit.

Jokowi Dinilai Terlalu Banyak Dipuji, Marzuki Alie: Yang Berhak Dipuji Hanya Allah

Ketua DPR RI Marzuki Alie mengkritik pendukung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Apalagi jika para pendukung tersebut memberikan pujian setinggi langit, dan mengesankan Jokowi menjadi sosok yang antikritik.
Menurut Marzuki, segala pujian seharusnya hanya untuk Allah atau Tuhan Yang Maha Esa (YME).
“Saya lihat ulah para pendukung Jokowi yang memuji-muji Jokowi dan mencaci maki Jokowi itu tidak baik untuk Jokowi sendiri. Pujian itu hanya untuk Allah atau Tuhan YME. Manusia tidak sempurna dan makanya tidak bisa bebas dari kritik. Pujian justru hanya akan membuat manusia itu lupa dan ini tidak baik,” kata Marzuki di Jakarta, Selasa (18/2/2014).

Monorel Tidak Layak Dibangun, Jokowi Terburu-buru

Pengamat transportasi, Darmaningtyas, menilai Pemerintah Provinsi DKI dan PT Jakarta Monorail (JM) tak layak membangun monorel.
Dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki PT JM, Darmaningtyas yakin kalau proyek itu akan kembali mangkrak.
Menurut dia, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk kembali menjalankan proyek monorel. Sebab, apabila PT JM merugi, Pemprov DKI-lah yang akan menanggung.

Ayam Jantan Berkokok

Seminggu terakhir ini saya kurang sehat. Namun, erupsi Gunung Kelud, setelah sebelumnya Sinabung, tanah longsor, serta banjir yang melanda hampir seluruh pelosok Tanah Air, mendorong penulis membuka beberapa data lain, seperti target produksi minyak bumi tahun 2014 dan realisasi pajak tahun lalu.
Dari sedikit data tersebut, secara simplistis bisa disimpulkan, beban hidup bangsa tahun ini akan lebih berat daripada tahun lalu.