Ketakutan, Pecundang Jokowi Tak Berani Ambil Keputusan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan Kamis (15/1/2015) malam akan mengumumkan keputusan terkait ‘nasib’ Calon Kapolri Tunggal, Komjen "Koruptor" BG  yang sudah disahkan oleh DPR. Akan tetapi, Jokowi tidak jadi mengumumkan hal tersebut karena dirinya masih harus melakukan pertemuaan dengan berbagai pihak untuk membuat keputusan.
Sampai pukul 23:00 WIB, kondisi di istana Negara sudah sepi. Biro Pers istana pun menyebut konfrensi pers terkait putusan Budi Gunawan tak jadi dilakukan.

Lantik "Koruptor", Jokowi Lemahkan KPK dan Menghina Polri

Pegiat antikorupsi dari Indonesia Budget Center, Roy Salam, mengatakan pengangkatan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI berpotensi memunculkan gesekan antara institusi Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Kalau memang tetap dilantik, akan ada gesekan antara kedua lembaga itu ke depannya," kata Roy saat dihubungi Tempo, Kamis, 15 Januari 2015.

Mahasiswa RI di Australia Minta Jokowi Lawan Oligarki yang Bajak Pemerintahan Bersih

Mahasiswa Indonesia di Australia meminta Presiden Jokowi bersikap tegas dalam urusan pemilihan Calon Kapolri. Jokowi harus konsisten dengan janji kampanye mendukung pemberantasan korupsi.
"Presiden harus berani melawan kepentingan oligarki yang berupaya membajak agenda pemerintahan yang bersih," jelas Koalisi Mahasiswa Indonesia di Australia, J Danang Widyoko, Kamis (15/1/2015).

Jokowi dan KPK Sudah Bertemu di Istana, Bahas Komjen Budi

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Kamis petang, 15 Januari 2015. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan pertemuan tersebut untuk membicarakan kasus "Koruptor" BG.

Malam Ini Jokowi Lantik "Koruptor"

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan Presiden Joko Widodo akan mengumumkan opsi yang akan diambil atas Komisaris Jenderal Budi Gunawan Kamis malam ini, 15 Januari 2015. Menurut dia, pengumuman tersebut diberikan setelah Jokowi menyelesaikan beberapa pertemuan terkait status hukum Budi Gunawan.

Jokowi Sudah Batal Wudhu Sebagai Imam Pemerintahan

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, ikut mengkritik sikap Presiden Joko Widodo lantaran tidak tegas memutuskan nasib calon Kapolri, Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan. Padahal Budi terbelit kasus dugaan suap dan gratifikasi.
Menurut dia, bila Presiden Jokowi tetap melantik Komjen Budi maka kepemimpinannya sudah tidak bisa diterima dan mencederai kepercayaan masyarakat.

Menanti Jokowi Bertobat

DPR telah menyetujui Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Kini semua pihak menunggu sikap negarawan Presiden Joko Widodo yang selama ini berkomitmen antikorupsi, peraih Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) 2010.
Jokowi memang selama ini punya komitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi. Jokowi bahkan melibatkan KPK untuk ikut menyeleksi calon menteri yang bakal membantunya lima tahun ke depan.

#ShameOnYouJokowi Trending Topic Dunia

Calon Kapolri tunggal yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Komisi III DPR RI ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus rekening gendut oleh KPK.

KPK Merasa Ditipu Oleh Jokowi dan Cuma Dimanfaatkan Saat Kampanye

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap komitmen memerangi rasuah yang sudah disepakati sebelum menjadi RI-1. Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja berharap kasus dugaan suap dan gratifikasi membelit calon Kapolri, Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan jangan sampai membuat Presiden Jokowi menjadi tidak bisa menentukan sikap dan tetap memaksakan diri melantik jagoannya itu.

Jokowi Dinilai Harus Buktikan Diri Bukan Begundal Partai

Usai DPR RI menerima Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri, bola panas kini ada di tangan Presiden Joko Widodo. Jika Presiden masih berkenan Budi jadi Kapolri, maka dia tinggal melantiknya. Namun Presiden juga berhak untuk tak melantik Budi menggantikan Jenderal Sutarman.
Menurut pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Andar Nubowo, ini adalah ajang pembuktian Jokowi apakah Presiden rakyat atau hanya begundal partai. Jika memang Jokowi tetap melantik Budi, Andar menilai bahwa Jokowi lebih mementingkan kepentingan elite partai yang mendukungnya.

Relawan Salam 2 Jari Temui Jokowi di Istana Bahas Budi "Koruptor" Gunawan

Salah seorang relawan Konser Salam 2 Jari, Fadjroel Rachman menemui Presiden Jokowi setelah bertemu pimpinan KPK. Kedatangan dia kali ini ingin membicarakan penolakan para relawan terhadap Komjen Budi Gunawan yang menjadi calon tunggal Kapolri.
"Kami mendukung Pak Jokowi, kami mendukung KPK. Tapi kami tidak mendukung Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri. Ini tak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi," ujar Fadjroel di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2015).

Agar Tak Sesat, Samad Sarankan Jokowi Belajar ke SBY

Hingga hari ini, permintaan KPK untuk bertemu Presiden Jokowi guna membahas agar Komjen Budi Gunawan tidak dilantik sebagai Kapolri karena sudah berstatus sebagai tersangkam belum terlaksana. Kemungkinan Budi Gunawan akan mulus jadi Kapolri pun semakin menguat.
Komitmen pemberantasan korupsi Presiden Jokowi pun dipertanyakan. Ketua KPK, Abraham Samad menyarankan agar Jokowi belajar dari pendahulunya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Lantik "Koruptor" BG, KPK Sebut Jokowi Khianati Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Walaupun, Kepala Lemdikpol itu berstatus sebagai tersangka atas kasus gratifikasi.
Jika Presiden Joko Widodo tetap melantik Budi Gunawan sebagai kapolri menggantikan Jenderal Polisi Sutarman, Komisi Pemberantasan Korupsi menilai mantan Gubernur DKI itu mengkhianati rakyat.

Benny: Jokowi Berani Lantik Budi, Pintu Pemakzulan Terbuka

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Benny K. Harman, menyatakan pelantikan tersangka kasus rekening gendut Komjen Pol Budi Gunawan oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kapolri dapat menjadi pintu basuk bagi upaya pemakzukan terhadap Jokowi.
“Kalau Presiden lantik Budi Gunawan, itu jadi pintu masuk impeachment terhadap Presiden," kata Benny usai rapat paripurna DPR yang menetapkan Budi Gunawan sebagai Kapolri, Kamis (15/1/2015).

Surya Paloh Ingin "Koruptor" Segera Dilantik

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh telah bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Paloh mengatakan kedatangannya ini diundang oleh Presiden Jokowi untuk makan siang bersama.
"Tadi makan siang bersama Pak Presiden," ungkap Paloh, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/1/2015).

JFlow: Kalau Sampai BG Dilantik, Kami Turun ke Jalan!

Setelah Komisi III DPR RI menyetujui Budi Gunawan (BG) menjadi Kapolri, para seniman dan relawan yang ikut mendukung Jokowi saat kampanye Pilpres, angkat suara. JFlow, salah satunya.
Melalui surat terbuka, para seniman dan relawan yang melahirkan konser "Salam Dua Jari" mengimbau Jokowi untuk meralat keputusannya mencalonkan Budi Gunawan.

"Koruptor" Disahkan DPR, Para "Broker" Temui Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Jaksa Agung HM Prasetyo ke Kompleks Istana Kepresidenan. Belum diketahui apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Selain Prasetyo, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh juga terlihat di istana.
"Melaporkan apa yang perlu dilaporkan," kata Prasetyo singkat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/1/2015).

Relawan Jokowi Gelar Aksi Tutup Mata di KPK

Sekitar lima puluhan relawan pendukung Joko Widodo dan para aktivis antikorupsi menggelar aksi di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis, 15 Januari 2015. Puluhan relawan yang berkumpul sekitar pukul 11.00 itu menggelar aksi tutup mata menggunakan selembar kain hitam bertuliskan "Kapolri".
Relawan yang dikomandoi artis Olga Lydia tersebut juga meneriakkan yel-yel seperti,

Surat Terbuka untuk Yang Sedang "Sesat" Presiden Jokowi

Polemik pencalonan Komjen (Pol) Budi "Koruptor" Gunawan sebagai Kepala Polisi Republik Indonesia oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), berlanjut.
Kali ini, sejumlah seniman pendukung Jokowi pada masa kampanye Pilpres 2014, ikut mengeluarkan pernyataan sikap. Mereka mengirim sebuah surat terbuka untuk presiden Jokowi.

Saatnya Relawan Bersatu Kawal Negara, Bukan Kawal Jokowi Yang Sedang Sesat

Situasi pelik yang dihadapi Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat ini menjelaskan pada kita bahwa beginilah “kondisi lapangan” negeri kita saat ini, “becek dan berlumpur” kepentingan elite tua bergelimangan “dosa masa lalu”. Ini harus bisa kita “bersihkan” dan “basuh” kembali hingga bersih, sebagai bentuk kepedulian akan nasib bangsa ini ke depan.

Untuk Tutupi Bau Busuk Pengangkatan "Koruptor", Jokowi Akan Turunkan Harga BBM

Untuk menaikan citranya setelah skandal pengangkatan "koruptor" sebagai pejabat di negeri ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendinginkan dengan isu penurunan harga BBM. Menurut rencana Presiden Jokowi akan kembali menurunkan harga bahan bakar minyak bersubsidi jenis Premium dan solar. Saat ini harga Premium Rp 7.600 per liter. Pemerintah berencana menurunkannya menjadi Rp 6.400-6.500 per liter.

Pendukung Sesat Pengangkatan "Koruptor" Berang pada KPK, Relawan Jokowi Gelisah

NasDem bersama partai pendukung Jokowi-JK yang tergabung di Koalisi Indonesia Hebat tetap mendukung Komjen "Koruptor" Budi Gunawan untuk dilantik menjadi Kapolri, meski statusnya tersangka KPK. Ketum NasDem Surya Paloh mengingatkan agar KPK tak didewakan.
"Lembaga peradilan yang akan memutuskan, tidak boleh terhenti pada stempel tersangka saja. Untuk apa ada peradilan kalau berhenti di status itu saja? Yang penting kita tidak sinis tapi juga tidak mendewakan," kata Ketum NasDem Surya Paloh di Hotel Borobudur, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2015).

Bukti Tak Terbantahkan Plintal-plintut Jokowi Sang Penggagas "Revolusi Mental"

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan baru akan mengambil sikap mengenai nasib Komisaris Jenderal Budi "Koruptor" Gunawan setelah sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada hari ini, Kamis (15/1/2015).
"Ada proses hukum di sini setelah penetapan tersangka oleh KPK. Tapi ada proses politik di DPR," kata Jokowi dalam konferensi pers, Rabu (14/1/2015) malam.

Samad Jamin "Koruptor" BG Pasti Ditahan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menegaskan bahwa penyidikan perkara dengan tersangka calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan dipercepat.
“Bahwa kita konsentrasi terhadap kasus ini untuk diselesaikan secepat mungkin, supaya tidak menimbulkan pro kontra dan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, itu yang jadi konsentrasi kita,” kata Abraham Samad saat menerima relawan Salam 2 Jari di gedung KPK Jakarta, Kamis (15/1/2015) mengutip Antara.