Jokowi: Setelah Pilpres Elite Politik Belum Akur

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengatakan saat ini rakyat sudah berdamai setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi soal sengketa pemilu presiden. Mantan Wali Kota Surakarta itu pun mengatakan interaksi sosial di masyarakat sudah beranjak "dingin" lagi.
"Buktinya, saat saya pergi ke pasar, bantaran kali, kampung-kampung, masyarakatnya sudah akur lagi," kata Jokowi saat menjadi pembicara dalam acara diskusi di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (18/9/2014).

"ROADMAD PEREKONOMIAN JOKOWI-JK" Metro TV

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mempersoalkan anggaran rapat dan perjalanan dinas kementerian dan lembaga pemerintah yang yang mencapai Rp 37 triliun lebih dalam rancangan anggaran tahun depan. Sekitar Rp 18 triliun di antaranya dianggarkan untuk rapat.

Jokowi: Gunakan Uang untuk Kegiatan Produktif

Sulitnya mengurus perizinan usaha dinilai menghambat pertumbuham jumlah pengusaha. Dengan demikian, presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan membenahi birokrasi yang menyulitkan para pengusaha.
"Masalah kita itu kan soal perizinan. Penyakit itu," tegas Jokowi dalam acara launching roadmap perekonomian Apindo di Hotel Four Season, Jl HR Rasuna Said, Jakpus, Kamis (18/9/2014)
Jokowi yang dahulu memilki latar belakang pengusaha mengakui masih banyak birokrasi soal perizinan yang masih perlu dibenahi. Sistem satu pintu merupakan gagasam Jokowi yang bakal diterapkan pasa pemerintahannya kelak.

Jokowi-JK Temui Pengusaha Indonesia Bahas Roadmap Perekonomian

Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla menghadiri pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Pertemuan ini berisi pemaparan mengenai roadmap perekonomian Apindo.
JK yang mengenakan baju batik warna kuning hadir terlebih dahulu di lokasi pertemuan, yaitu Hotel Four Season, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (18/9/2014). Menyusul kemudian Jokowi hadir sekitar pukul 19.30 WIB.
Jokowi yang mengenakan kemeja putih lengan panjang ini langsung masuk ke ruang pertemuan. Ia disambut Ketua Apindo, Sofjan Wanandi.

Jaksa Agung Sambut Baik Sikap Jokowi Siap Diperiksa

Jaksa Agung Basrief  menyambut baik sikap Gubernur DKI Jokowi yang bersedia diperiksa, jika diundang oleh tim penyidik terkait penanganan kasus proyek penggadaan dan peremajaan Bus TransJakarta, 2013.
Namun demikian, Basrief belum dapat memberikan kepastian tentang jadwal pemanggilan terhadap Jokowi, yang juga Presiden Terpilih 2014 – 2019 dalam kasus proyek Bus TransJakarta yang memakan anggaran sebesar Rp1,5 triliun.

ICW Baru Sadar Bahwa Tak Satupun Capres dari Pilpres 2014 Yang Transparan

Indonesia Corruption Watch (ICW) membeberkan hasil dari penelusuran (tracking) dana kampanye Pilpres 2014 yang dilakukan sejak Agustus hingga September. Hasilnya, masih terdapat sejumlah penyumbang yang tidak mencantumkan identitas lengkap, NPWP, dan surat pernyataan penyumbang.

LSI: PD Dukung Pilkada Langsung, Langkah Awal Lepas dari KMP

Langkah Partai Demokrat (PD) mendukung Pilkada langsung dinilai bukan dalam rangka mencari nama apalagi jatah menteri di kabinet Jokowi-JK. Menurut Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA, itu hanya merupakan langkah awal lepas dari ikatan Koalisi Merah Putih.

Pertamina Berharap Banyak pada Jokowi

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN) 2015 telah disepakati bahwa besaran kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar 46 juta kiloliter (kl).
Jumlah tersebut masih membuat PT Pertamina (Persero) selaku distributor BBM subsidi bingung mencari Cara agar kuota tidak jebol dan tidak rugi.

Postur Kabinet Tunjukkan Dominasi JK

Lemahnya tampilan politik presiden terpilih Jokowi makin kentara. Dalam penyusunan postur kabinet  yang berisikan 34 menteri dengan 16 orang parpol, itu bukti dominannya JK. Dengan kabinet gemuk,  Jokowi sendiri sudah mengingkari janjinya.
“Masyarakat sudah menilai Jokowi tidak konsisten, plintat-plintut. Kini soal kabinet ramping, koalisi tanpa syarat dan rangkap jabatan di parpol, sudah kehilangan relevansinya, persepsi masyarakat sudah turun,” kata pengamat politik dari UGM Hanta Yudha AR dalam diskusi di DPR, Kamis (18/9/2014).

Rumor: Koalisi Merah Putih Tetap Oposisi Tapi dapat 2 Menteri

Pemerintahan Jokowi-JK menyiapkan 16 pos kementerian untuk kalangan profesional parpol. Kabarnya sudah ada pembagian kursi untuk masing-masing parpol. Berapa kursi untuk PDIP?
"PDIP sangat legowo dengan teman-teman dengan hanya mendapatkan 5 kursi," bisik orang dekat JK yang enggan disebutkan namanya, Kamis (18/9/2014).

KPK Mulai Terjun Seleksi Menteri Jokowi Setelah Tersisa 80 Calon

Presiden Terpilih Joko Widodo berkomitmen melibatkan KPK dan PPATK untuk menyeleksi calon menteri di kabinetnya nanti. Kedua institusi itu akan dilibatkan oleh Jokowi setelah jumlah calon menteri mengerucut menjadi sekitar 70-80 orang.
‎"Masalah KPK, integritas itu masih nanti pada saat jumlahnya lebih kecil. Kalau jadi diangkat 18 menteri, 70 sampai 80 baru seleksi integritasnya dimulai," kata Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto di Kantor Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakpus, Kamis (18/9/2014).

Jokowi: Saya Sudah Ingatkan agar Hati-hati

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan dirinya telah mengingatkan anak buahnya di jajaran Pemprov DKI Jakarta agar berhati-hati saat mengerjakan suatu program atau pengadaan agar tidak bermasalah di kemudian hari.
"Oleh karena itu bolak-balik di setiap rapat saya mengingatkan, hati-hati," ujar Joko Widodo atau sapaan akrabnya Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Kamis (18/9/2014).

Jokowi Belum Bahas Syarat Menteri Harus Lepas Jabatan Parpol

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan postur kabinet menggunakan 34 kementerian, 18 pos kementerian akan diisi sosok berlatar belakang profesional dan 16 kementerian untuk partai politik.
Untuk 16 kementerian yang akan diisi parpol, Jokowi mengaku belum bertemu dengan para petinggi partai pendukungnya, membahas kesepakatan bahwa menteri harus melepas jabatan di struktural partai.

JK: Ganti Nama Kementerian Mahal, Bisa Ratusan Miliar

Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) menegaskan tidak ada perubahan nama di Kementerian Agama menjadi Kementerian Wakaf, Haji dan Zakat. Menurut dia, bila kementerian tersebut berubah nama, perlu biaya yang besar karena harus mengganti keperluan untuk surat-menyurat, papan nama, hingga logo kementerian.

Jokowi Tegaskan Pembayaran Bus Transjakarta Belum Lunas

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pembayaran biaya pengadaan bus Transjakarta tahun 2013 yang nilainya Rp1,5 trilun belum lunas.
"Yang paling penting, bus yang ada kan tidak kita terima. Jangan ada yang ngomong sekian triliun. Itu yang dibayar kira-kira baru Rp500-Rp600 milyaran," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (18/9/2014).

Jokowi Persilakan Kejagung "Obrak-abrik" Kantor Dinas PU

Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta, Jalan Taman Jatibaru, Jakarta Pusat, terkait dugaan korupsi perbaikan dan pemeliharaan jaringan atau saringan sampah tahun anggaran 2012 dan 2013.
Terkait hal itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa jajarannya memberikan ruang seluas-luasnya bagi Kejagung untuk mengumpulkan bukti-bukti.

Jokowi: Pusat Perizinan Terpadu Nasional di BKPM

Menjelang akhir masa jabatan, kabinet Indonesia Bersatu jilid II mengakui hingga saat ini masih ada dualisme dalam kepengurusan izin dan investasi. Pemerintah sepakat, perizinan akan jadi satu atap antara daerah dan pusat.
Soal pembenahan dalam proses perizinan yang selama ini tumpang tindih dan berbelit, Presiden terpilih Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi bakal mendudukkan perizinan dalam satu badan khusus.

Citibank Ingatkan Jokowi Agar Tak Salah Pilih Menteri

Presiden terpilih Jokowi diminta untuk memperhatikan perkembangan pasar modal. Paling tidak ada lima hal yang harus jadi perhatian. Diantaranya manufacture Indonesia rate, penyusunan dan perencanaan APBN, kebijakan kenaikan harga BBM dan tidak melakukan akuisisi lahan untuk infrastruktur, stock selection serta defisit transaksi berjalan.

Jokowi Siap Diperiksa dalam Kasus Korupsi TransJakarta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyatakan siap diperiksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk membantu aparat mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta tahun anggaran 2013.
Menanggapi keputusan Kejagung menahan mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono, Jokowi mengatakan ia pun siap diperiksa jika keterangannya dibutuhkan. "Itu wilayah hukum, tapi nanti kalau memang ada undangan ya kita datang," ujarnya di Balai Kota, Kamis (18/9/2014).

Jokowi "Cuma" Minta Saran CEO CitiGroup

Presiden terpilih Joko Widodo menerima kunjungan CEO Citigroup Inc, Michael L Corbat di Balai Kota, Jakarta, Kamis (18/9/2014). Sosok yang akrab disapa Jokowi tersebut mengatakan, kedatangan pimpinan tertinggi bank asal Amerika Serikat tersebut adalah untuk memberi selamat kepadanya karena sudah terpilih menjadi Presiden RI ke 7.
"Mengucapkan selamat," singkat Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Kamis (18/9/2014).

Dukung Pilkada Langsung, Demokrat Bantah Merapat ke Jokowi

Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan membantah sikap partainya yang mendukung pemilihan kepala daerah langsung dalam pembahasan RUU Pilkada di DPR, merupakan sinyal akan merapat ke kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Ini bukan indikasi, tapi merupakan kebijakan sejak awal partai Demokrat sebagi penyeimbang," kata Syarif saat menggelar konferensi pers di DPP Demokrat, Jakarta, Kamis (18/9/2014).

CEO Citigroup Rahasiakan Isi Pembicaraan dengan Jokowi

Presiden terpilih, Joko Widodo menerima kunjungan CEO Citigroup Inc, Michael L Corbat, di Balaikota, Jakarta, Kamis (18/9/2014).
Kunjungan tersebut merupakan rangkaian roadshow bos Citigroup ke negara-negara Asia, di antaranya adalah Shanghai, Beijing, Taiwan dan Jakarta.
Michael L Corbat tiba di Balaikota sekitar pukul 10.30 WIB mengenakan batik coklat. Kedatangan Michael didampingi oleh CCO Citibank Indonesia, Tigor Siahaan, dan salah satu petinggi Citi Group ASEAN.

Teka-teki Pengisi Posisi Kepala Staf Kepresidenan Jokowi

Unit kerja baru di lingkungan Istana Kepresidenan akan dibentuk oleh Presiden terpilih Joko Widodo, yaitu Kepala Staf Kepresidenan. Jokowi masih merahasiakan nama yang akan mengisi posisi tersebut, dan hanya memberi satu bocoran bahwa dia adalah orang dekat Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Kepala Staf Kepresidenan ini akan memegang tugas yang cukup penting. Dia akan menjadi penasehat presiden yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, implementasi program dan intelejen.

Demokrat Ucapkan Selamat Kepada Jokowi-JK

Ketua Harian Partai Demokrat (PD) Syarief Hasan mengucapkan selamat kepada presiden dan wakil presiden terpilih 2014-2019 Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Dirinya juga mengapresiasi kinerja Komisi Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi. "Kami PD memberikan apresiasi atas kinerja KPU, MK, dan tentunya ucapkan selamat atas presiden terpilih Jokowi-JK," kata Syarief saat membuka konferensi pers di kantor DPP Demokrat, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2014).

Bos CitiGroup Temui Jokowi. Ada Apa?

CEO Citigroup Inc Michael L Corbat, berencana bertemu Presiden terpilih, Joko Widodo di Balai Kota Jakarta, Kamis (18/9/2014).

Jokowi Tak Masalah Jika Menterinya Banyak yang Berasal dari Parpol

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tak mempermasalahkan jika kabinet kerjanya dipertanyakan dengan adanya sejumlah calon menteri yang berasal dari partai politik. Menurutnya yang paling penting adalah kapasitas calon menteri yang dipilihnya.
“Yang penting kan orang yang mendudukinya. Yang penting siapa yang ada di situ. Bukan soal jumlah, ya,” kata Jokowi di kompleks Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (18/9/2014).

Gerindra: Jokowi Selalu Kibulin Rakyat

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat menuding presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) telah membohongi rakyat Indonesia.
Kebohongan beruntun yang dilakukan oleh Jokowi ini menyangkut wacana pembentukan kabinet ramping dan koalisi tanpa syarat
"Kita selalu dikibulin sama Jokowi, dia satu bulan belakang kan terus gembar-gembor kabinet ramping, yang katanya untuk  hemat anggaran dan digunakan  uangnya untuk kebutuhan energi, tapi sama saja (gak ada kabinet ramping), dikibulin kita," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/9/2014).

Ahok Tantang Udar Buktikan Keterlibatan Jokowi di Korupsi TransJakarta

Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, menuding Joko Widodo ikut bertanggung jawab atas dugaan korupsi pengadaan bus TransJakarta. Dia ingin Gubernur DKI Jakarta itu ikut diperiksa terkait kasus bus berkarat ini.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menantang Pristono untuk membuktikan pernyataannya itu di pengadilan.

Jokowi Soal 16 Menteri Parpol: Yang Penting Orangnya, Bukan Jumlahnya

Porsi kursi menteri yang dialokasikan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk partai politik dinilai terlalu besar. Jokowi akan memberikan 16 kursi menteri untuk diisi calon dari kalangan partai politik.
Kritik pedas pun mengalir karena dianggap tak sesuai dengan janjinya ketika kampanye yang menyatakan akan membentuk kabinet kerja dan membangun koalisi tanpa bagi-bagi kekuasaan.

Jokowi Antar SBY ke Halim Menuju Ketiga Negara

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pagi ini bertolak ke Portugal, AS, Jepang. Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) juga terlihat ikut mengantar rombongan SBY di Halim Perdanakusumah, Jakarta.
Pantauan di lokasi, Kamis (18/9/2014), SBY bertolak dari Bandara Halim Perdana Kusumah tidak menggunakan pesawat keprisidenan. SBY dan rombongan menggunakan pesawat carteran Garuda Indonesia pukul 08.00 WIB.