Rabu, 13 Maret 2013

Jokowi : investor China dan Jerman tertarik proyek "deep tunnel"

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sejumlah investor tertarik untuk bergabung dalam proyek pembangunan terowongan multifungsi (deep tunnel) di Ibu Kota.

"Sudah ada beberapa investor yang ingin terlibat dalam proyek pembangunan deep tunnel, di antaranya investor asal Jerman dan China, kemudian masih ada lagi yang lainnya," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut Jokowi, investor dari Jerman telah memberikan paparan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Dalam pemaparan tersebut, lanjut dia, pihak Jerman turut mengajak sejumlah teknisi ahli.

"Mereka (investor Jerman) sudah memberikan paparan, bahkan sekaligus membawa teknisi ahli langsung dari Jerman, yaitu tenaga pengebor nomor satu di dunia," ujar Jokowi.

Jokowi menilai pemaparan yang disampaikan oleh investor Jerman cukup bagus. Dia mengaku optimistis proyek pembangunan terowongan multifungsi tersebut mampu menarik minat lebih banyak investor.

"Setelah Jerman, saya yakin proyek ini akan menarik lebih banyak lagi investor, baik lokal maupun asing," ungkap Jokowi.

Terowongan multifungsi tersebut adalah sepanjang 22 kilometer  yang akan berada di bawah jalan M.T. Haryono hingga Pluit. Terowongan itu memiliki diameter 16 meter dan dibangun di bawah tanah dengan kedalaman 40--60 meter.

Terowongan multifungsi juga memiliki berbagai fungsi, di antaranya sebagai saluran air raksasa pada saat banjir serta sebagai sarana transportasi karena akan dibangun jalan yang dapat dilalui kendaraan di dalam terowongan tersebut.

Biaya yang diperlukan untuk membangun terowongan raksasa tersebut diperkirakan mencapai Rp16 triliun.



Sumber :
antaranews.com

Pegawai Honorer Menangis Adukan Nasib ke Jokowi

Puluhan pegawai honorer dari Tata Usaha (TU) dan penjaga sekolah negeri mendatangi gedung Balaikota DKI. Mereka ingin bertemu Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) agar menjadikan mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Marshati, salah seorang pegawai TU honorer SMP Negeri 122 Jakarta, menangis saat saat bertemu Jokowi. Dia menangis sambil menyerahkan dokumen untuk menjadi perhatian Jokowi.

"Tolong bantuannya Pak. Tolong. Saya berharap sekali Bapak bisa perjuangkan nasib kami. Sekarang ada tujuh ribu orang TU dan keamanan masih menjadi pekerja honorer. Ini sejak 1994 tidak ada pengangkatan PNS Pak," ujar Marshati sambil menangis di Balaikota DKI, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2013).

Marshati yang mengenakan baju warna cokelat dan jilbab warna cokelat, bertemu Jokowi saat Jokowi keluar dari gedung Balaikota menuju gedung DPRD DKI untuk mengikuti rapat paripurna.

Marshati juga meminta, agar upah pekerja honorer juga dinaikkan. Minimal sesuai dengan UMP 2013.

"Saya ingin naik seperti UMP pak, soalnya saat ini kami hanya menerima Rp 1 juta," katanya.

"Kami ingin ada pengangkatan pak menjadi PNS, karena sudah lama tidak ada pengangkatan," imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Jokowi yang tampak mengenakan setelan jas warna hitam dan dasi cokelat langsung menanyakan surat keluhan yang ingin disampaikan.

"Ya, ya. Ntar dicek. Ini mana surat-suratnya?" pinta Jokowi.


Sumber :
news.detik.com

Jokowi Segera Cek Reklame di Latuharhary

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo nampak kaget saat mendapat informasi bahwa tanggul kanal banjir barat di Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, belum terbebas dari tiang-tiang papan reklame. Ia berjanji akan segera mengecek lokasi tersebut dalam waktu dekat.
"Enggak tahu. Saya sudah perintahkan, (reklame) yang di kiri dan kanan semuanya dihilangkan," kata Jokowi seusai menengok lokasi bekas kebakaran di Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2013).
Pada pertengahan Januari 2013, hujan berintensitas tinggi membuat sebagian dinding tanggul kanal di dekat jalan tersebut jebol. Jokowi memerintahkan Asisten Gubernur Bidang Pembangunan Wiryatmoko untuk membongkar seluruh reklame yang berdiri di sisi tanggul tersebut karena tiang-tiang itu berpotensi merusak infrastruktur kanal. Saat itu ada empat reklame berukuran besar dan salah satunya telah dibongkar karena pondasi yang tergerus air dan dinilai membahayakan. Kini masih ada tiga papan reklame berukuran besar di dekat lokasi jebolnya tanggul tersebut.
Ketika dikonfirmasi, Jokowi mengaku belum mengetahui jika instruksinya untuk membongkar semua tiang papan reklame itu belum dilaksanakan. Untuk itu, ia akan melakukan evaluasi dan pengecekan ulang di lapangan. "Oh ya? Baru satu (yang dibongkar). Ya sudah, nanti saya cek ke lapangan," ujarnya.


Sumber :
megapolitan.kompas.com

Cegah Kebakaran, Jokowi akan Temui PLN Minta Penataan Listrik Warga

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ingin pihak PLN turun memantau satu per satu listrik di pemukiman padat. Ia juga segera duduk bersama dengan PLN membahas penataan listrik untuk mencegah kebakaran.

"Memang ini problemnya selalu dari listrik sehingga memang saya mau ketemu PLN supaya ada penataan listrik. Jaringan yang utama di pemukiman padat itu ada kontroling. Selalu saya datang problemnya selalu sama," kata Jokowi saat blusukan mengunjungi lokasi kebakaran di lokasi, Jl Salemba Bluntas Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2013).

Bertemunya kapan, Pak? "Nanti diatur," ujar Jokowi.

Menurut dia, pertemuan tersebut akan membahas kontroling sistem perkabelan, dan sistem penggunaan listrik.

"Misalnya harus ada sosialisasi, misalnya satu stop kontak jangan diini untuk sepuluh (colokan). Kalau imbauan udah bolak baliklah. Yang penting action lapangannya dari PLN. Dari PLN nanti biar turun ke bawah beri pemahaman ke masyarakat," papar Jokowi.

Selain itu, kata Sarjana Kehutanan UGM ini, motor pemadam kebakaran akan dikonsentrasikan di pemukiman padat.

"Masih dalam proses sudah percepat untuk lelang. Tetapi paling ndak, dalam bulan-bulan ini, kami akan taruh yang kami punya, yang motor (pawang geni) terus. Semua masih dievaluasi. Yang penting ada di tempat-tempat padat penduduk," kata Jokowi.


Sumber :
news.detik.com

Ini Tanggapan Jokowi soal Tertidurnya Anas Effendi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengeluarkan isyarat akan mengambil tindakan terhadap sikap Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Anas Effendi yang tertidur dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/3/2013).
Hal itu dilontarkan Jokowi seusai meninjau lokasi dan pengungsi korban kebakaran di Salemba, Jakarta Pusat, pada sore hari. "Fotonya mana? Berikan saya. Ah, kayak enggak tahu saja," kata Jokowi ketika ditanya tentang tindakan yang akan diambil atas kejadian tersebut.
Dalam banyak kesempatan, Jokowi selalu tegas menindak bawahannya yang tak disiplin atau memiliki kompetensi rendah. Ia tak segan-segan membuat kejutan dengan mencopot atau memutasi bawahannya yang bertindak seperti itu. Hal itu pernah ia tunjukkan ketika mencopot Kepala Unit Pelaksana Teknis Rusun Marunda dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
Anas Effendi tampak tertidur saat Jokowi menyampaikan pidato dalam rapat paripurna DPRD DKI, Rabu siang. Dari pantauan Kompas.com, Anas tertidur cukup pulas dalam kondisi duduk di deretan kursi paling belakang. Duduk di sisi kirinya adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) I Made Karmayoga yang tampak risih dan terganggu karena Anas beberapa kali kehilangan keseimbangan dan menjatuhkan posisi kepalanya ke sisi kiri serta kanan.
Sedemikian pulasnya, Anas tak sadar bila kondisinya itu mengundang perhatian beberapa peserta rapat. Belasan wartawan yang tengah meliput jalannya rapat dan berada tak jauh dari posisi saat Anas tertidur pun menangkap situasi tersebut.
Anas tertidur hampir sepanjang Jokowi menyampaikan pidatonya dalam rapat tersebut. Anas segera terbangun dari tidurnya setelah rapat paripurna dinyatakan selesai dan ditutup oleh Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan.
Rapat paripurna di DPRD DKI itu mengagendakan penyampaian jawaban eksekutif kepada legislatif tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017.


Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi "Blusukan Lagi", Tinjau Waduk Kolam Pancing

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali blusukan meninjau lokasi waduk di Kampung Bangau, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (13/3/2013). Jokowi tampak asyik meninjau waduk yang tengah dalam proses pelebaran tersebut.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada 21 Februari 2013 lalu Jokowi mengunjungi lokasi ini dan menyatakan kebingungannya karena lebar waduk hanya sebesar kolam pemancingan. Saat itu, dia melontarkan rencananya untuk memperlebar waduk dan mengecek proses pengerjaannya secara berkala.
Waduk itu adalah proyek yang dijalankan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta yang dimulai sekitar 2011 lalu. Waduk tersebut dibangun di atas lahan yang sebelumnya adalah tanah lapang. Luas waduk tak begitu besar, diameternya hanya sekitar 15-20 meter. Pembangunan waduk merupakan alternatif untuk menyiasati luapan Sungai Krukut yang lokasinya saling bersebelahan. Baik antara waduk dengan sungai, maupun dengan permukiman warga.
Lebar Sungai Krukut di wilayah itu awalnya mencapai 8 meter dengan kedalaman mencapai 10 meter. Namun, kondisi sungai saat ini menyusut hanya tersisa lebar sekitar 3 meter dan kedalamannya juga ikut berkurang. Penyempitan Sungai Krukut dipicu oleh pembangunan kompleks latihan Marinir yang dilakukan pada awal 2011 lalu. Lebih dari setengah lebar sungai ikut diuruk, berikut sebuah jembatan yang biasa digunakan warga untuk beraktivitas juga ikut dibongkar.
Hari ini, Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 15.50 WIB. Setibanya di lokasi, mantan Wali Kota Surakarta ini langsung berkeliling ke area waduk yang luasnya tengah diperlebar. Nampak juga di lokasi, sebuah alat berat tengah melakukan pengerukan.
Dari pantauan Kompas.com di lokasi, lebar waduk saat ini hampir mencapai 3-4 kali lipat dari lebar waduk semula. Proses pelebaran masih terus dilakukan di bawah pengawasan Jokowi. Sampai berita ini diturunkan, Jokowi masih berada di lokasi dan melanjutkan kegiatannya dengan membagikan aneka bantuan untuk warga setempat.


Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Yakin Jawabannya Diterima DPRD

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yakin bahwa pidatonya di depan anggota DPRD dalam rapat paripurna mampu menjawab pertanyaan umum fraksi-fraksi. Jika ada yang tidak jelas, dia juga siap menjelaskan kembali.
"Yakin bisa (diterima). Kalau ada yang belum baik, diperbaiki. Kalau belum jelas dijelasin. Tidak akan mengganggu (program), ini untuk kebaikan bersama," kata Jokowi seusai rapat paripurna Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2013-2017 di Gedung DPRD DKI, Rabu (13/3/2013).
Dalam pidatonya, mantan Wali Kota Surakarta ini menegaskan bahwa evaluasi pelaksanaan program RPJMD harus dilakukan sedikitnya satu kali dalam lima tahun. Menurut Jokowi, hal itu sesuai dengan Pasal 228 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54/2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8/2008 yang menyatakan evaluasi terhadap hasil RPJMD dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam lima tahun dengan menggunakan evaluasi hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Jokowi menjelaskan, hal itu dimaksudkan untuk menjembatani kemungkinan dilakukannya perubahan Perda RPJMD sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 8/2008, yang menyatakan bahwa rencana pembangunan daerah dapat diubah salah satunya dalam hal terjadi perubahan yang mendasar.
"Adapun yang dimaksud dengan perubahan mendasar adalah suatu pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan, terjadi bencana alam, atau perubahan kebijakan nasional," ujar Jokowi, sekaligus menjawab pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan tentang evaluasi pelaksanaan program RPJMD.


Sumber :
megapolitan.kompas.com

Ini Target Jokowi Jakarta 5 Tahun Mendatang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) punya target pembangunan Ibukota 5 tahun mendatang. Ia fokus memperbaiki 3 masalah di Ibukota.

Jokowi memaparkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017 dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2013).

Ia mengatakan penyusunan dokumen Raperda RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017 telah mengacu pada pedoman penyusunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut, maka dalam RPJMD telah memuat gambaran kualitatif untuk lima tahun yang akan datang beserta target kuantitatifnya yaitu target dampak, hasil maupun berfungsinya program pembangunan yang akan dicapai berdasarkan urusan pemerintahan.

"Namun demikian, apabila Dewan yang terhormat merasa masih perlu adanya beberapa penyempurnaan atas RPJMD dimaksud maka Eksekutif akan memperbaikinya sepanjang telah disepakati bersama," kata Jokowi.

Adapun beberapa gambaran kualitatif DKI Jakarta untuk lima tahun yang akan datang, antara lain:

1. Masalah kemacetan sudah tertangani dengan beroperasinya: MRT Lebak Bulus–Bundaran HI, Light Rapid Transit, 15 koridor busway, serta berfungsinya sistem pembatasan kendaraan pribadi, penataan trayek angkutan umum dan peremajaan armada bus.

2. Masalah Banjir, rob, dan genangan sudah berkurang dengan berfungsinya: 12 situ/waduk dan 17 embung, sumur resapan di 21 lokasi, 44 unit polder, dan selesainya normalisasi dan pengerukan 63.220 meter sungai dan saluran. Sementara proyek Jakarta Coastal Defense Strategy (JCDS) dan Terowongan multifungsi bawah tanah sudah dalam proses pembangunan.

3. Masalah kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota sudah semakin baik dengan berfungsinya 2.443 unit Rusunawa yang terpadu dengan fasilitas pasar, kesehatan dan olahraga, meningkatnya ruang publik dengan bertambahnya luas RTH menjadi 11 persen serta tertatanya 100 lokasi kampung dan lingkungan kumuh.

Mengenai integrasi antar program-program di dalam RPJMD dan implemetasinya dengan Perda Tata Ruang, Jokowi menjelaskan dalam RPJMD tidak terlihat integrasinya karena dasar pengelompokkannya adalah berdasarkan Urusan Pemerintahan.

Program-program dalam RPJMD pada dasarnya sudah mempedomani Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW 2030, maka dalam implementasinya program-program tersebut dijamin akan saling terintegrasi. Hal ini sejalan dengan misi pertama dalam RPJMD, yaitu mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Jokowi yakin program-programnya diterima oleh DPRD DKI Jakarta. "Yakin bisa. Kalau ada yang belum baik, diperbaiki. Kalau yang belum jelas, dijelasin," ujar Jokowi.

Ketika ditanya mengenai RPJMD belum terlihat jelas arahnya 5 tahun ke depan, RPJMD adalah dokumen formal yang harus disiapkan sehingga bergeraknya sudah ada payung hukumnya.

"Kita ini paling kedodoran dan kocar-kacir di pelaksanaannya. Itu kan dokumen adminisratif yang harus kita penuhi. Kalau mau buat yang bagus ya bisa aja. Kalau tidak dilaksanakan untuk apa?" kata Jokowi.


Sumber :
news.detik.com

Jokowi Jenguk Korban Kebakaran Salemba

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau lokasi kebakaran di Salemba, Jakarta Pusat. Ia bertolak dari Balai Kota sekitar pukul 14.00 WIB dengan menggunakan seragam blusukannya, kemeja putih, celana hitam dan sepatu kets.

Di lokasi pengungsian, Jokowi duduk di tengah para pengungsi yang kemudian berkeluh kesah langsung kepada Gubernur mereka. "Bagaimana Pak, apa bangunan kami diganti rugi?" ujar salah satu ibu. "Ya nanti saya cek dulu ya Bu," kata Jokowi.

Kemudian Jokowi membagikan bantuan yang dibawa dalam dua truk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Bantuan itu terdiri dari pakaian dan perlengkapan sekolah.

Kepala Seksi Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Pusat, Syarifuddin mengatakan ada seorang warga Kelurahan Paseban, Senen, Jakarta Pusat, yang tewas tersengat listrik ketika mencoba memadamkan kebakaran. "Satu orang korban tewas akibat tersetrum, satu luka-luka (bakar)," katanya.

Korban tewas itu dilaporkan bernama, Didi, 45 tahun. Sementara satu korban luka-luka lainnya belum diketahui identitasnya. "Korban meninggal di rumah sakit (Carolus)," ujarnya. Sebelumnya, korban sempat mendapat perawatan di lokasi usai kena setrum, sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit.

Didi adalah warga Kelurahan Paseban, Senen, Jakarta Pusat. Siang tadi, terjadi kebakaran hebat di wilayah tersebut. Sekitar 30 rumah dilaporkan hangus dilalap api. Sementara itu aparat masih menghitung jumlah kerugian yang terjadi akibat musibah tersebut.

Api diduga bermula dari sebuah warung Internet di belakang RS Carolus. "Sementara diduga karena korsleting listrik," ujar Syarifuddin.


Sumber :
www.kompas.co

Jokowi Yakin Banyak Peluang untuk Melibatkan Swasta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyampaikan prediksinya tentang adanya peluang besar untuk menggaet pihak swasta terkait realisasi program Jakarta Coastal Development (JCD).
Hal itu dia sampaikan di depan anggota legislatif, dalam rapat paripurna menjawab pandangan umum fraksi-fraksi tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2013-2017, di Gedung DPRD DKI, Rabu (13/3/2013).
Melalui pidatonya, Jokowi menjelaskan bahwa dalam masterplan JCD, selain akan dikaji aspek teknisnya, juga akan ditinjau sudut pandang pembiayaannya. Program JCD akan mengintegrasikan rencana reklamasi pantai utara, rencana pembangunan jaringan jalan tol, rencana angkutan umum massal berbasis rel, reservoir air baku, dan juga rencana pengembangan pelabuhan.
"Sehingga banyak peluang untuk dikembangkan dengan melibatkan partisipasi swasta melalui program public private partnership," kata Jokowi.
Pidato Jokowi itu juga sekaligus menanggapi pertanyaan dari Fraksi Partai Amanat Nasional - Partai Kebangkitan Bangsa tentang Jakarta Coastal Development (JCD) pada rapat paripurna 7 Maret 2013 lalu. Penyusunan masterplan JCD, kata Jokowi, akan merekomendasikan model bisnis yang sesuai untuk dikembangkan melalui program public private partnership, khususnya bagi proyek yang secara finansial layak dikerjasamakan dengan swasta.
Jokowi juga yakin, pembangunan JCD dapat meningkatkan dan memastikan ketersediaan air baku. Selain tentunya melalui penambahan suplai air bersih dari Jatiluhur, pembatasan ekstraksi air tanah dalam melalui pembuatan peraturan mengenai pajak air bawah tanah, meningkatkan kinerja manajemen penyelenggaraan air minum, serta peningkatan ruang terbuka biru.


Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Anggap RPJMD Sudah Jelas dan Terintegrasi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku siap menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2013-2017. Hal itu dia ungkapkan untuk menjawab pertanyaan, pendapat, serta usul legislatif, dalam rapat paripurna bersama DPRD DKI, di Gedung DPRD, Rabu (13/3/2013).
"Apabila dewan (legislatif) merasa masih perlu adanya beberapa penyempurnaan atas RPJMD dimaksud maka eksekutif akan memperbaikinya sepanjang telah disepakati bersama," kata Jokowi dalam pidatonya.
Pada 7 Maret 2013 lalu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai RPJMD belum menggambarkan DKI Jakarta lima tahun ke depan secara kualitatif. Selain itu, kedua fraksi tersebut juga menganggap belum ada jaminan terjadinya integrasi antarprogram dalam sebuah konsep pembangunan dan pemecahan masalah di Jakarta.
Menjawab itu, Jokowi mengatakan bahwa penyusunan Raperda RPJMD telah mengacu pada pedoman penyusunan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Raperda).
"Berdasarkan peraturan tersebut, maka RPJMD telah memuat gambaran kualitatif untuk lima tahun yang akan datang beserta target kuantitatifnya. Yaitu target (dampak, hasil maupun berfungsinya) program pembangunan yang akan dicapai berdasarkan urusan pemerintahan," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, mantan Wali Kota Surakarta itu juga menyampaikan beberapa gambaran kualitatif DKI Jakarta untuk lima tahun yang akan datang. Antara lain, masalah kemacetan sudah tertangani dengan  beroperasinya mass rapid transit (MRT) Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia,  light rapid transit, 15 koridor busway, serta berfungsinya sistem pembatasan kendaraan pribadi, penataan trayek angkutan umum dan peremajaan bus.
Mengenai banjir, Jokowi mengatakan bahwa masalah banjir, rob, dan genangan sudah berkurang dengan berfungsinya 12 situ-waduk, dan 17 embung, sumur resapan di 21 lokasi, 44 unit polder, dan selesainya normalisasi serta pengerukan 63.220 meter sungai dan saluran air.
"Sementara untuk proyek Jakarta Coastal Defense Strategy (JCDS) dan terowongan multifungsi bawah tanah sudah dalam proses (untuk) pembangunan," ujarnya.
Lalu mengenai masalah kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota diyakini Jokowi akan semakin baik dengan berfungsinya 2.443 unit rumas susun sederhana sewa yang terpadu dengan fasilitas pasar, kesehatan dan olahraga.
Tak hanya itu, jumlah ruang terbuka hijau (RTH) untuk publik juga diperluas menjadi 11 persen serta tertatanya 100 lokasi kampung dan lingkungan kumuh.  Selanjutnya mengenai integrasi antarprogram di dalam RPJMD dan implemetasinya dengan Perda Tata Ruang, Jokowi menjelaskan bahwa dalam RPJMD memang tidak terlihat integrasinya karena dasar pengelompokkannya adalah berdasarkan urusan pemerintahan.
Namun demikian, program-program dalam RPJMD pada dasarnya sudah berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030, maka dalam implementasinya program-program tersebut dijamin akan saling terintegrasi.
"Hal ini sejalan dengan misi pertama dalam RPJMD, yaitu mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan RTRW," kata Jokowi.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi: 119 Baru Dua Hari Sudah Auw..Auw

Layanan call center 119 masih banyak bolong-bolong. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terus memperbaiki dan mengevaluasi sistem untuk mengetahui informasi tentang ketersediaan kamar di rumah sakit ini.

"Kita memang dimulai dari masalah rumah sakit. Nanti akan dilarikan ke kebakaran, dilarikan ke yang berkaitan dengan kriminalitas. Kita ini melihat keberhasilan 911 dan ini kita jadikan 119 karena kita ingin semua tersistem. Tapi baru 2 hari saja auw..auw..auw. Ya jelas dong pasti ada (untuk dihubungkan ke kebakaran), untuk yang setahun saja belum tentu bagus," kata Jokowi.

Hal ini disampaikan Jokowi sebelum menghadiri rapat paripurna DPRD DKI Jakarta di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2013).

Menurut dia, sistem tersebut akan diperbaiki semuanya. Kendala yang dihadapi juga beragam.

"Jadi sistem (119) berjalan harus diperbaiki terus kok. Di lapangan kita lihat biasa ada yang bolong-bolong 1, 2. Yang penting diperbaiki. Bahwa sistem dimulai itu harus, jangan nunggu-nunggu sempurna baru dimulai, kapan akan jalan ! Saya terbiasa sistem sudah siap mulai, lapangan diikuti ada proses mungkin kurang dikit ya diperbaiki. Di negara manapun sebuah sistem itu mesti dikoreksi, dievaluasi," papar Jokowi.


Sumber :
news.detik.com

"Deep Tunnel" Jokowi Dilirik Investor Jerman

Proyek deep tunnel Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mulai dilirik investor swasta. Salah satu investor asal Jerman berjanji akan memboyong seorang ahli bor terbaik di dunia untuk terlibat dalam pengerjaan proyek ini.
Jokowi mengaku baru saja menerima paparan dari calon investor asal Jerman tersebut. Sekilas ia menilai bahwa hasil paparan cukup memuaskan, meski begitu keputusan baru ditetapkan selanjutnya.
"Ya, itu deep tunnel ada investor yang lain lagi. Dari paparan mesti bagus dong, namanya juga paparan," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (13/3/2013).
Mantan Wali Kota Surakarta ini menyebutkan, saat ini sedikitnya sudah ada tiga investor swasta dan asing yang menyatakan berminat untuk terlibat dalam pembangunan deep tunnel. Meski di sisi lain ia menolak menyebutkan rinci calon-calon investor yang dimaksud.
"Sudah tiga (investor), ini lain lagi. Yang (investor Jerman) ini langsung membawa orang tekniknya. Yang paling jagoan ngebor di dunia, paling nomor satu," ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa Jakarta membutuhkan terowongan raksasa di dalam tanah atau disebut dengan deep tunnel. Terowongan ini dibutuhkan untuk mengatasi persoalan banjir yang berimbas pada kemacetan parah.
Kebutuhan ini dinilai mendesak sebab banjir dan macet semakin mengganggu aktivitas warga. Menurut Jokowi, deep tunnel nantinya bisa berfungsi untuk beragam kepentingan. Selain sebagai saluran air raksasa pada saat banjir, di saat yang lain juga bisa sebagai sarana transportasi.
Deep tunnel yang dimaksud mirip dengan smart tunnel yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Rencananya, deep tunnel akan membentang dari MT Haryono sampai Pluit. Diperkirakan proyek tersebut membutuhkan biaya mencapai Rp 16 triliun itu.


Sumber :
megapolitan.kompas.com

Wujudkan Deep Tunnel, Jokowi Cari Jagoan Ngebor

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) lagi mencari jagoan ngebor. Jagoan ngebor ini tentunya bukan Inul si Ratu Ngebor, tapi jagoan ngebor di dunia yang akan menggarap proyek Multi Purpose Deep Tunnel atau terowongan 'raksasa' di Jakarta.

Jokowi mengatakan proyek deep tunnel sudah sedikit digarap. Ia masih menyeleksi investor-investor yang berminat mengerjakan proyek yang diprediksi memakan dana Rp 16 triliun ini.

"Ya... ya itu baru deep tunnel, baru setengah main saya tinggal dulu. Ada investor yang lain lagi. Dari paparan mesti bagus dong, namanya juga paparan," kata Jokowi sebelum menghadiri rapat paripurna DPRD DKI Jakarta di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2013).

Menurut dia, sudah ada 3 investor yang berminat. "Sudah 3. Ini lain lagi. Ini langsung membawa orang tekniknya. Yang paling jagoan ngebor di dunia. Paling nomor 1," ujar Jokowi.

Dari mana, Pak? "Dari Jerman," jawab Jokowi.

Namun Jokowi enggan menyebut lagi negara-negara asal investor yang mendaftar. "Nggak usah sebutkan. Dari China ada 1," kata Jokowi yang terbalut stelan jas warna hitam ini.


Sumber :
news.detik.com

Ahok: Jokowi Akan Selesaikan Urusan Makam Mbah Priok

Hingga kini kontruksi proyek tol akses Tanjung Priok seksi E-2A rute Koja-Simpang Jampea terkendala komplek pemakaman Mbah Priok, Jakarta Utara. Persoalan dengan ahli waris tak kunjung selesai. Namun, soal ini Wagub DKI Basuki T Purnama optimistis Gubernur Jokowi bisa menyelesaikannya.

"Itu urusan Pak Gubernur itu. Itu pakai dana APBN," jelas Ahok di balai kota DKI Jakarta, Rabu (13/3/2013).

Ahok yakin dengan kemampuan yang dimiliki, Jokowi bisa segera menuntaskan persoalan itu. Selama ini pembangunan tol itu hanya terhambat urusan Makam Mbah Priok.

"Aku nggak tahu lah. Pak Gubernur punya caranya. Pak Gubernur lebih pintar lah kalau soal itu," tutur Ahok.

Beberapa tahun lalu, penggusuran dilakukan Satpol PP di Makam Mbah Priok. Tetapi upaya penggusuran berubah menjadi kericuhan yang menyebabkan korban tewas.


Sumber :
news.detik.com

Feeder Busway yang Diresmikan Jokowi Didemo Ratusan Sopir Angkot di Bogor

Sepekan setelah diresmikan Gubernur DKI Jokowi, Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) jurusan Bogor (Bubulak)-Jakarta (Rawamangun) dimasalahkan sopir angkutan kota Bogor. Mereka menolak keberadaan angkutan itu.

Sekitar 100 sopir angkot trayek 03 jurusan Bubulak-Baranangsiang menggeruduk kantor Dinas Lalu Lintas Angkutan (DLLAJ) Kota Bogor, Rabu (13/3/2013). Mereka menilai keberadaan APTB mengakibatkan pendapatan menurun drastis. Pasalnya, untuk ke Jakarta, penumpang bisa naik APTB melalui Terminal Bubulak.

"Kami paling kena dampaknya," kata salah satu sopir angkot, Hamdani.

Sebelum ada APTB, penumpang tujuan Jakarta harus menggunakan angkot ke Terminal Baranangsiang. Dari sana, mereka melanjutkan perjalanan dengan bus ke Jakarta. Namun dengan adanya APTB, penumpang bisa langsung naik dari Terminal Bubulak.

Dalam aksinya, para sopir berorasi sambil membentangkan spanduk dan karton bertuliskan penolakan terhadap keberadaan APTB.

"Sebetulnya organda mendukung tujuan dari dioperasikannya APTB, tapi kenyataan di lapangan banyak anggota (sopir-pengusaha angkot) yang menjerit. Mau tidak mau, kita harus fasilitasi untuk menemukan solusinya," kata Ketua DPC Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bogor M. Ischak AR.

APTB dengan rute Bogor-Rawamangun diresmikan Jokowi, Rabu (6/3/2013) lalu. Dengan angkutan itu, penumpang bisa turun di halte busway dan pindah naik busway tanpa dipungut biaya lagi. Moda angkutan serupa juga dioperasikan di Bekasi dan Tangerang. Dari Bekasi ada dua rute, Bogor satu rute.


Sumber :
news.detik.com

Jokowi Siap Evaluasi KJS Pekan Depan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ngebut membenahi kendala Kartu Jakarta Sehat (KJS). Selain menambah fasilitas, ia akan melakukan evaluasi 'kartu sakti' andalannya itu.

"Mungkin minggu depan akan kita adakan evaluasi dan uji publik semuanya," kata Jokowi yang terbalut setelan jas hitam, dasi coklat lengkap dengan peci warna hitam itu.

Hal ini disampaikan Jokowi sebelum menghadiri rapat paripurna DPRD DKI Jakarta di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2013).

Jokowi mengatakan evaluasi KJS bakal melibatkan segenap kalangan mulai dari masyarakat, Dewan Kesehatan, hingga LSM.

"Semuanya karena kita ingin evaluasi. Tapi seharusnya evaluasi 6 bulan. Tapi ini biar aja nggak apa-apa kita evaluasi lagi," ujar dia.

Menurut Jokowi, sistem KJS sudah tidak ada masalah. "Yang masalah itu kekurangannya seperti ruang rumah sakit, ICU, tenaga medis, para medis. Itu yang harus segera ditambah, dibenahi, bukan sistemnya. Apa pengen KJS nggak usah ajalah. Nggak usah ada KJS yang sakit biar di rumah aja," papar sarjana Kehutanan UGM ini.


Sumber :
news.detik.com

Jokowi Pidato, Anas Effendi Malah Tidur

Masih ingat dengan Anas Effendi, mantan Wali Kota Jakarta Selatan yang kini menjadi Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dia terlihat tertidur saat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyampaikan pidato di Rapat Paripurna DPRD DKI.
Dari pantauan Kompas.com, Anas tertidur cukup pulas dalam kondisi duduk di kursi jajaran paling belakang. Duduk di sisi kirinya adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) I Made Karmayoga yang tampak risih dan terganggu karena Anas beberapa kali kehilangan keseimbangan dan menjatuhkan posisi kepalanya ke sisi kiri serta kanan.
Saking pulasnya, Anas tak sadar bila kondisinya itu mengundang perhatian beberapa peserta rapat. Tak terkecuali belasan wartawan yang tengah meliput jalannya rapat dan berada tak jauh dari posisi Anas tertidur.
Anas tertidur hampir sepanjang Jokowi menyampaikan pidatonya, Rabu (13/3/2013). Anas segera terbangun dari tidurnya setelah rapat paripurna dinyatakan selesai dan ditutup oleh Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan.
Sementara Rapat Paripurna di DPRD DKI itu beragendakan penyampaian jawaban eksekutif pada legislatif tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017.


Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Larang Pungli di Pantai Marunda

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melarang adanya aktivitas pungutan liar (pungli) yang terjadi di Pantai Marunda, Jakarta Utara. Dia berjanji akan menindak tegas dengan menerjunkan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menghentikan aktivitas ilegal tersebut.
"Langsung saya perintahkan untuk cek di lapangan. (Pungli) enggak boleh dong, kalau dibiarkan nanti bisa merambat ke mana-mana, nanti di tempat lain pasti ada lagi," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Rabu (13/3/2013).
Pungli di pantai Marunda, tepatnya di pintu masuk Kanal Banjir Timur (KBT), dilakukan oleh sekelompok pemuda. Warga yang mengunjungi pantai tersebut, khususnya yang berkendara, dipungut biaya masuk sebesar Rp 3.000 dan ditukar dengan sebuah karcis yang bertuliskan, Karcis masuk Pantai Indah Marunda, Marunda Kepu RT 08 RW 07, Cilincing, Jakarta Utara. Motor/mobil (berlaku untuk 1 kali masuk) Rp 3.000.
Dalam karcis yang terbuat dari kertas berukuran 8 x 10 sentimeter itu tertera cap stempel Karang Taruna Kampung Marunda, RT 08/07 Jakarta Utara. Jokowi sebenarnya telah menginstruksikan personel Satpol PP untuk menjaga kawasan KBT selama 24 jam. Selain untuk mencegah tindak kejahatan, keberadaan Satpol PP juga untuk menertibkan kawasan tersebut termasuk dari oknum kelompok tertentu yang melakukan pungli.
"Oh berarti di ujung (KBT) ya? Tunggu Satpol PP, di KBT ada 24 jam (berjaga) penuh," ujar Jokowi.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Jawab Pertanyaan DPRD DKI Soal Program Unggulan Pemprov

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar rapat paripurna bersama Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Rapat membahas tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Pantauan detikcom, Rabu (13/3/2013) di ruang rapat gedung DPRD DKI, Jokowi tampak mengenakan setelas jas warna hitam, dasi coklat dan mengenakan peci. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD DKI, Ferriyal Sofyan.

Dikatakan Ferriyal, rapat tersebut mendengarkan jawaban dari Jokowi terkait pertanyaan fraksi-fraksi DPRD DKI terkait RPJMD DKI 2013-2017.

"Rapat mengenai penyampaian jawaban Gubernur DKI Jakarta atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang RPJMD Provinsi DKI tahun 2013-2017 dan raperda pengelolaan sampah," jelas Ferriyal.

Saat rapat dibuka pukul 11.10 WIB, masih ada beberapa bangku anggota Dewan peserta rapat yang masih kosong.

Sumber :
news.detik.com

PT Jakarta Monorail Penuhi Panggilan Jokowi

Direktur Utama PT Jakarta Monorail, Sukmawati Syukur, membenarkan pihaknya telah memenuhi panggilan yang dialamatkan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk melaporkan update terbaru seputar pembangunan monorel tersebut. Selain itu, dia juga mengaku telah menyerahkan dokumen yang dibutuhkan untuk kemudian dilihat dan diperiksa kembali oleh Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.
"Betul kami sudah datang sesuai keinginan Pak Jokowi. Namun kami bertemu dengan Kepala Bappeda Sarwo Handayani dan Asisten Perekonomian Hasan Basri Saleh," kata Sukmawati, ketika dihubungi wartawan, di Jakarta, Rabu (13/3/2013).
Sukmawati juga memastikan persentase dokumen yang sudah diserahkan kepada Pemprov DKI telah mencapai 90 persen. Dokumen tersebut sudah meliputi persiapan pembangunan dan profil dari calon investor yang akan digandeng dalam proyek ini. Sementara satu profil lainnya, yakni sengketa ganti rugi tiang, masih dalam proses negosiasi.
Sukmawati menyambut baik rencana Gubernur DKI Joko Widodo yang akan langsung turun tangan dalam melakukan mediasi sengketa antara PT JM dengan PT Adhi Karya. Dengan hadirnya gubernur untuk menengahi permasalah sengketa ganti rugi, dia mengharapkan, dapat memberikan kejelasan terhadap nasib pembangunan monorel.
"Sisanya nanti pada saat launching. Dan itu yang menentukan Pak Gubernur," ujarnya.
Sukmawati menargetkan pengerjaan monorel akan mulai dilaksanakan pada April 2013, dengan asumsi bahwa batas terakhir penyerahan berkas sampai dengan tanggal 18 Maret 2013 mendatang. Kemudian akan dilanjutkan dengan kegiatan di lapangan hingga infrastruktur, seperti kereta, dengan jangka waktu target penyelesaian 1,5 hingga 2 tahun mendatang.
Terkait dokumen yang hampir lengkap itu telah terpenuhi, maka GubernurJokowi dapat memastikan proses pembangunan monorel akan dibangun mulai tahun ini. Mengenai jalurnya, PT JM akan menggunakan konsep yang telah dikaji sejak lima tahun lalu. Rute yang diajukan yakni Green Line dengan jalur Semanggi-Casablanca-Kuningan-Sudirman-Karet-Semanggi, serta Blue Line pada rute Kampung Melayu-Casablanca-Karet-Tanahabang-Roxi-Mall Taman Anggrek.



Sumber :
megapolitan.kompas.com

Dinilai Lamban Tangani Banjir, Jokowi Jelaskan di DPRD

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, menghadiri Rapat Paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Rabu 13 Maret 2013. Berdasarkan jadwal, rapat dimulai pukul 10.00 WIB.

Dalam rapat tersebut, Jokowi akan memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD tentang raperda Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017 serta raperda tentang pengelolaan sampah.

Pada rapat paripurna sebelumnya, tanggal 7 Maret 2013 lalu, ada empat fraksi DPRD DKI Jakarta yang mengkritik tentang arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017 yang dirancang Pemprov DKI.

Fraksi PAN-PKB, minta penjelasan pada Jokowi atas alokasi anggaran untuk penanganan dan pengendalian banjir. Mereka menilai dalam RPJMD alokasi anggaran untuk pos tersebut semakin tingggi dari tahun ke tahun tetapi tidak sebading dengan manfaatnya

"Hal itu menunjukkan pemprov DKI selama ini cenderung malas mencari solusi, cenderunga jarang mencoba membuat langkah dan terobosan baru," kata ketua Fraksi PAN-PKB, Hidayat AR Yasin.

Sementara itu Fraksi Gerindra dan Fraksi Persatuan Pembangunan (PPP) mengkritik hal yang senada. Kedua fraksi tersebut menilai RPJMD DKI Jakarta 2013-2017 belum menggambarkan arah pembangunan dan bagaimana kondisi Jakarta lima tahun ke depan. Terutama masalah penanganan banjir dan kemacetan.

Terkait kritikan tersebut, Jokowi mengaku penanganan banjir belum bisa berjalan secara maksimal, sebab katadia, APBD baru cair 26 Februari lalu.

"Kerja saja belum. Nanti dilihat lah bagaimana, APBD belum keluar saja sudah keruk waduk Pluit. Sudah dibersihkan dilihat lah apalagi ada APBD," kata Jokowi saat itu.

Menurutnya, selama ini banyak pihak menilai dari segi struktur saja. Tetapi non struktruk tidak penah diperhatikan. Jokowi mengatakan bahwa penanganan banjir dari segi non struktur tersebut dampaknya lebih besar.

"Orang dilihatnya itu terus (struktur). Non struktur itu hati-hati lebih besar dampaknya. Non struktur itu misalnya sumur resapan itu nonstruktur. Itu akan pengaruh nanti," kata Jokowi.


Sumber :
metro.news.viva.co.id

Jokowi Geram, Pantai Gratis Marunda Ditarik Bayaran

Gubernur DKI Joko Widodo atau Jokowi geram begitu mendengar kabar Pantai Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, ditarik bayaran. Pasalnya, Jokowi sudah memutuskan warga yang masuk area pantai itu gratis.

"Itu nggak boleh dong, masak masuk pantai gratis disuruh bayar," kata Jokowi di Balaikota DKI, Jakarta Rabu (13/3/2013).

Jokowi mendapat kabar ada pungutan liar yang dilakukan sekelompok pemuda kepada pengunjung Pantai Marunda. Tarif yang dikutip sekelompok pemuda di pintu masuk pantai itu sebesar Rp3.000.

Untuk mencegah hal itu kembali terjadi, Jokowi akan langsung memerintahkan Satpol PP menjaga kawasan pantai itu agar tidak ada lagi pungutan liar. "Nanti dicek sama Satpol. Langsung saya perintah untuk dicek. Di KBT kan ada sudah 24 jam penuh, berarti ini di ujung. Akan dijaga juga," geram mantan Walikota Solo ini.

Menurutnya, bila pungutan liar itu dibiarkan, maka dikhawatirkan akan menjalar ke tempat-tempat lain. Maka itu, satu tindakan tegas harus segera dilakukan, tanpa ditunda-tunda.

"Kalau itu dibiarin bisa ke mana-mana nanti. Harus ditindak tegas sebelum merembet ke mana-mana. Nanti kalau dibiarin tempat lain pasti ada lagi," ujar Jokowi.


Sumber :
liputan6.com