Rabu, 10 Juli 2013

Jokowi Kembali Tarawih di Pasar Rumput

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan tarawih di Masjid At Taqwa, Pasar Rumput, Manggarai. Seperti biasanya, ratusan warga Jakarta langsung mengerebuti Jokowi. Sebagian menarik-narik baju koko yang dikenakan Jokowi.
"Pak Jokowi, Pak Jokowi, salaman pak," kata warga, Rabu (10/7/2013).
Jokowi menyapa warga. Namun, karena sudah mengambil air wudhu, dia menolak permintaan ibu-ibu untuk bersalaman.
"Maaf ya Ibu-ibu, saya sudah ambil wudhu," kata Jokowi.
Walau kecewa, akhirnya ibu-ibu itu pun bersalaman dengan Iriana, istri Jokowi yang sejak kemarin ikut blusukan dan tarawih.


Sumber :
merdeka.com

Seharian Blusukan Saat Puasa, Jokowi Tak Kelaparan

Aktivitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di hari pertama puasa masih seperti biasa. Jokowi tetap blusukan di beberapa tempat.
Siang hari, Jokowi melakukan sidak di Kecamatan Kemayoran. Ia tiba di kantor kecamatan sekitar pukul 12.00 WIB siang. Di sana Jokowi mengecek pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Kemayoran.
Setelah dari kantor kecamatan, Jokowi langsung menuju lokasi kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat. Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 14.00 WIB. Kedatangan Jokowi untuk memberikan bantuan kepada warga.
Dari lokasi kebakaran, Jokowi langsung meluncur ke Waduk Pluit, Jakarta Utara. Jokowi tiba sekitar pukul 15.00 WIB. Di tempat itu, Jokowi kembali memantau perkembangan normalisasi waduk.
Meski puasa, Jokowi mengaku tidak capek dan lapar meski sejak siang blusukan. "Enggak (lapar), biasa saja. Memang biasanya kalau makan baru jam 15.00 WIB atau 16.00 WIB sore," kata Jokowi, Rabu (10/7/2013).
Jokowi menegaskan, ia tidak betah berada di Balai Kota. "Kalau di kantor enggak ada kerjaan ngapain lagi. Tanda tangan satu jam cukup," ujarnya.
Ia berjanji, selama bulan puasa akan tetap blusukan. "Kurang lebih sama ngabuburit blusukan. Sama saja pagi-pagi ngecek kantor-kantor pelayanan, sama saja," katanya.


Sumber :
merdeka.com

JK Bicara Peluang Pencapresan Jokowi Lewat PDIP

Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) angkat bicara soal peluang pencapresan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Menurut JK, Jokowi hanya bisa nyapres atas restu Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Ya, kalau Jokowi tentu sangat tergantung sama partainya. Apakah PDIP akan mencalonkan atau tidak," kata JK saat ditanya prospek politik Jokowi di Kantor PMI DKI Jakarta di Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2013).
Dia berharap Jokowi menyelesaikan tugas di DKI Jakarta. Ada janji kampanye yang harus direalisasikan Jokowi sebelum melangkah ke Pilpres.
"Kedua, yang sangat penting Jokowi harus konsisten membangun Jakarta supaya prestasinya bisa diketahui orang. Selama ini kan masih tahap-tahap program, belum pada tahap realisasi yang banyak," kata JK.
Lalu apakah menurut JK, Jokowi belum saatnya nyapres? Ditanya soal ini eks Ketum Golkar ini menjawab diplomatis.
"Bukan belum pantas, tapi harus lebih memperlihatkan kemampuannya," kata JK sembari tersenyum.


Sumber :
detik.com

Jokowi Klaim Berhasil Tuntaskan Relokasi Warga Waduk Pluit

Sejumlah masalah dihadapi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) saat akan merelokasi warga Waduk Pluit untuk dipindah ke rusun. Tapi bagi pria yang akrab disapa Jokowi itu bukan hambatan karena kini semua warga sudah mau dipindah ke tempat rumah susun yang telah ditentukan.
"Membaik. Sebanyak 68 Kepala Keluarga ke Marunda semua. Sudah tertampung. Kalau pusat ingin bantu kita senang hati misalnya untuk yang masuk ke sini (rusun)," kata Jokowi di Waduk Pluit, Jakarta, Rabu (10/7/2013).
Hari ini, tujuan utama Jokowi kembali mendatangi Waduk Pluit untuk melihat progres dan pembangunan waduk tersebut. Hasilnya sangat memuaskan.
"Biar komunikasi dengan warga tersambung terus. Tadi saya ke sini mau lihat itu (sembari menunjuk lahan yang akan ditanami pepohonan). Mau lihat itu," jelas Jokowi.
Sementara itu, koordinator lapangan Jakarta Propertindo bagian landscape, Lukman Sambas menjanjikan pembangunan di sektor pertamanan dalam waktu dekat akan rampung. Nantinya, lahan di kawasan tersebut akan ditanami berbagai jenis tanaman seperti pohon trembesi, buah buni, daun salam, anggur laut, bakau.
"Kita ingin selesai dua minggu ini. Sudah banyak sumbangan pepohonan dari masyarakat. Sekarang yang kita tampung sudah ada kurang lebih 200 pohon," kata Lukman.


Sumber :
merdeka.com

Jokowi Siap Kebut Pembangunan Rusun Muara Baru

Pembangunan Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) Muara Baru akan segera dilaksanakan. Pekan depan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) di lokasi yang tak jauh dari Waduk Pluit tersebut.
"Senin nanti ada peletakan batu pertama untuk Rusun Muara Baru," ujar Jokowi saat mengunjungi kawasan Waduk Pluit, Jakarta Utara, Rabu (10/7/2013).
Nantinya, di rusun Muara Baru itu akan dibangun sebanyak 960 unit rusun yang terdiri dari 8 blok. Pembangunan rusun tersebut merupakan kewajiban pihak pengembang (property) sebagai tanggung jawab sosial perusahaan kepada warga.
"Nanti saya kebut pengembang-pengembang biar warga bisa segera dipindahkan," katanya.
Dengan adanya pembangunan ini, berarti warga Waduk Pluit yang direlokasi bisa memilih 3 alternatif tempat, yaitu rusun Muara Baru, Marunda dan Daan Mogot.
"Jadi sekarang ada Rusun Daan Mogot, Muara Baru, dan Marunda," katanya.
Hingga kini relokasi warga yang tinggal di bantaran Waduk Pluit sisi Barat sudah hampir selesai. Dari 268 KK, hanya tersisa 68 yang juga sudah siap untuk dipindahkan.
"Tapi ya itu, selesai rusunnya dibangun dan diperbaiki. Karena rusun di Marunda masih banyak yang harus diperbaiki," katanya.


Sumber :
detik.com

Jokowi Blusukan ke Waduk Pluit

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dengan peuh semangat bekerja di awal puasa Ramadan. Kali ini Jokowi blusukan ke Waduk Pluit, Jakarta Utara.
Jokowi tiba di lokasi, Rabu (10/7/2013) sekitar pukul 14.30 WIB. Jokowi sebelumnya meninjau lokasi bekas kebakaran di Jl Kemayoran Tengah I RT 15 RW 7, Kemayoran Jakpus.
Di sekitar Waduk Pluit, tidak ada warga yang berkerumun. Sejumlah pekerja dari Jakarta Propertindo; Ketua Tim Pasca Banjir Waduk Pluit Haryanto; Camat Penjaringan Rusdiyanto dan beberapa petugas Satpol PP mendampingi Jokowi.
Jokowi serius melihat proses pengerukan Waduk Pluit sambil berbincang-bincang dengan pelaksana proyek di pinggir waduk.
"Saya mau lihat itu yang nguruk tanah. Mau nyoba 100 meter, 200 meter, biar semua orang tahu. Saya seneng ngasih contoh dulu," kata Jokowi di kawasan Waduk Pluit, Jakarta Utara, Rabu (10/7/2013).
Selain itu, Jokowi ingin agar komunikasi antara Pemprov DKI dengan warga di sana bisa berjalan dengan baik, terutama menyangkut proses relokasi warga.
Menurut Jokowi, saat ini ada puluhan KK baru lagi yang siap untuk dipindahkan ke Rusun Marunda, Jakarta Utara.
"60 KK sudah masuk Marunda, siap pindah, karena rusunnya juga mau dperbaiki banyak," kata Jokowi.
Setelah 30 menit, Jokowi yang mengenakan baju dinas warna cokelat dibalut jaket warna hitam itu pun pergi meninggalkan lokasi.


Sumber :
detik.com

Jokowi: Mau Twitter Kek, Facebook Kek... 2014 Masih Lama!

Gubernur DKI Jakarta joko Widodo (Jokowi) mengomentari munculnya akun @Joko_Widodo2014 di jejaring sosial Twitter. Tak diketahui siapa yang ada di balik akun tersebut. Akun tersebut memakai nama "#Capres2014". Apa kata Jokowi?
"Ndak, ndak tahu. Yang kayak begitu banyak sekali memang," kata Jokowi pada wartawan, Rabu (10/7/2013), di Jakarta.
Jokowi juga mengatakan tak berkeberatan meski akun tersebut mencantumkan angka 2014 yang identik dengan pemilu.
"Biasa saja kok. 2014 masih lama," ujar Jokowi.
Lalu ketika ditanyakan apakah Jokowi akan mencari tahu siapa yang membuat akun tersebut, Jokowi hanya menjawab dengan santai.
"Yang diusut itu apanya? Dunia maya memang bebas seperti ini, mau akun Twitter, kek. Facebook, kek, ndak ada masalah. Banyak sekali, coba buka, search saja," papar Jokowi.
Sebelumnya diberitakan, ada sebuah akun Twitter @Joko_widodo2014 yang mulai aktif di Twitland sejak 6 Juli 2013. Pengikut alias follower-nya belum banyak. Hingga Rabu (10/7/2013) pukul 14.30 WIB, baru ada 92 pengikut. Sementara itu, jumlah tweet-nya sudah lebih dari 1.700.
Akun itu menamakan dirinya #Capres2014. Dalam bio-nya tertulis, "Berpisahlah Gub dan Wagub Jakarta demi INDONESIA, Jokowi Nasional Ahok Jakarta. Hadang capres2 penuh kasus, busuk dan tidak becus! #JOKOWI2014".
Tweet akun itu hanya berisi retweet dari pengguna Twitter yang mem-posting berita, informasi, atau celotehan terkait Jokowi. Bisa jadi, ini dikendalikan secara otomatis.


Jokowi capres
Wacana bahwa Jokowi merupakan salah satu kandidat potensial sebagai calon RI-1 mulai menguat setelah survei sejumlah lembaga menempatkannya sebagai tokoh dengan elektabilitas tertinggi. Sejumlah nama yang sudah lebih dulu menyatakan diri siap maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2014, seperti Aburizal Bakrie, Prabowo Subianto, dan Wiranto, berada di bawah Jokowi.
Namun, dalam beberapa kesempatan, Jokowi menyatakan tak ingin maju sebagai capres. Ia ingin menuntaskan tugas dan janjinya sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga 2017. Jokowi saat ini berpasangan dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Sejumlah partai juga menyatakan ketertarikannya memasangkan Jokowi dengan "jagoannya". Partai Golkar sempat mencetuskan alternatif memasangkan Aburizal dengan Jokowi sebagai capresnya. Partai Persatuan Pembangunan melontarkan pasangan Jokowi-Suryadharma Ali. Partai Demokrat juga tak ketinggalan. Pintu terbuka bagi Jokowi jika ingin mengikuti konvensi capres Partai Demokrat yang rencananya digelar pada Agustus mendatang.
Jadi, nyapres-kah Jokowi? Dalam politik, apa saja bisa terjadi. Mungkin, terserah Jokowi.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Sumbang Rp 20 Juta Untuk Korban Kebakaran Kemayoran

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi bekas kebakaran di Jl Kemayoran Tengah I, Jakarta Pusat. Lokasi yang merupakan pemukiman padat penduduk itu, dilanda kebakaran pada 22 Juni lalu.
Saat meninjau lokasi, pria yang akrab disapa Jokowi itu ditemani Ketua RT 4/ RW 7, Kemayoran Tengah, Armin. Kepada Armin, Jokowi juga menitipkan uang Rp 20 juta untuk membantu pengungsi.
"Logistik sudah langsung disampaikan nanti dibagi-bagi. Untuk uangnya ini saya nitip ya," kata Jokowi di lokasi, Rabu (10/7/2013).
Selain uang, Jokowi juga membagikan tas dan buku sekolah untuk anak-anak. Tak lupa beberapa karung beras juga dibagikan Jokowi.
"Ini langsung bagi-bagi aja jangan disimpan, kalau kurang kasih tahu saya," pesan Jokowi pada Amrin.
Dalam kesempatan yang sama, Amrin menjelaskan kebakaran lalu membuat 90 rumah rata dengan tanah. Akibatnya, sebanyak 200 kepala keluarga mengungsi ke tenda-tenda yang didirikan di dekat puing-puing bekas kebakaran.
Hanya 10 menit Jokowi berada di sana. Setelah itu Jokowi langsung meninggalkan lokasi, dan belum diketahui akan ke mana lagi. Meski sedang berpuasa, tak terlihat lelah di wajah Jokowi.


Sumber :
merdeka.com

Puasa Pertama, Jokowi Blusukan ke Lokasi Kebakaran di Kemayoran

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) tidak berhenti blusukan mesti sedang puasa untuk pertama kali pada Ramadan ini. Kali ini, Jokowi meninjau lokasi kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat.
Jokowi tiba di Jl Kemayoran Tengah I RT 15 RW 7, Kemayoran Jakpus, sekitar pukul 14.00, Rabu (10/7/2013). Kedatangan Jokowi yang tiba-tiba ini langsung disambut warga. "Ada Pak Jokowi. Ada Pak Jokowi," teriak warga.
Jokowi jalan menyusuri gang sempit. Dia langsung ke lokasi bekas kebakaran di Kemayoran pada Juni 2013 lalu. Setelah melihat-lihat lokasi bekas kebakaran, Jokowi memberikan bantuan buku tulis dan seragam SD ke anak-anak.
"Ini dibagikan ke anak-anak," kata Jokowi yang mengenakan baju dinas coklat dan jaket hitam itu.
Jokowi ke Kemayoran sekitar 15 menit. Setelah itu, dia pergi blusukan ke tempat lainnya.


Sumber :
detik.com

Jokowi Datang, Camat Kemayoran Rapat di Luar

Di awal puasa Ramadan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menggelar inspeksi mendadak ke kantor Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Sang Camat tengah rapat dengan Pak Lurah di luar.
Jokowi yang mengenakan seragam dinas warna coklat dan jaket warna hitam tiba di kantor Kecamatan Kemayoran, Jalan Serdang Raya, Rabu (10/7/2013) sekitar pukul 13.15 WIB.
Saat tiba, suasana kantor kecamatan sepi. Jokowi melihat-lihat kondisi pelayanan di lantai 1.
Sekretaris Kecamatan, Munjir Munaji, yang turun dari lantai 2 memperkenalkan diri.
"Camatnya mana?" tanya Jokowi.
"Pak Camat sedang di luar, sedang rapat dengan lurah-lurah, Pak," jawab Munjir.
"Oh begitu," ujar Jokowi.
Jokowi lalu naik ke lantai 2 dan masuk ke ruang pelayanan masyarakat. Di ruangan itu, ada 8 pegawai kecamatan tengah bekerja di mejanya. Pegawai terkejut dengan kehadiran Jokowi.
Ada seorang warga mengurus sertifikasi tanah.
"Kenapa?" kata Jokowi.
"Sedang urus sertifikasi tanah, Pak," kata seorang pegawai.
"Ya sudah lanjut," kata Jokowi.
Jokowi membuka-buka berkas pelayanan di meja pegawai.
Jokowi lalu turun lagi ke lantai 1, dan menuju ruang unit pelayanan terpadu. Tidak ada aktivitas di ruangan itu. Jokowi hanya memantau dari balik jendela kaca.
"Tadi Pak Camat ada rapat di luar. Ya nggak apa-apalah masa camat di dalam terus," kata Jokowi.
Camat Kemayoran, Iyan Sophian Hady, tiba-tiba muncul saat Jokowi hendak meninggalkan kantor kecamatan. Mereka bersalaman.


Sumber :
detik.com

Jokowi Belum Tahu Subsidi Daging

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), mengaku belum mengetahui perihal imbauan untuk memberikan subsidi senilai Rp 20.000,- untuk daging.
"Saya belum tahu," katanya di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (10/7/2013).
Dia menyebutkan, belum mendapat informasi perihal imbauan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian, Suswono, pada Kamis pekan lalu (4/7/2013).
Jokowi menilai, jika surat himbauan tersebut sudah di tangannya, maka ia akan memperhitungkan sumber dana untuk subsidi tersebut.
"Nanti bisa dari anggaran atau tidak. Kalau memang cukup, ya pakai anggaran," katanya.
Dia menyebutkan, jika memang anggaran mencukupi bahkan lebih, maka tidak hanya daging saja yang akan diberi subsidi karena bahan pokok lainnya, seperti telur pun akan ikut diberi subsidi.
"Kalau bisa ya telur juga, daging ayam juga disubsidi," demikian Jokowi.
Sebelumnya, Suswono menyebutkan, untuk menekan harga daging yang sudah mencapai Rp95.000, maka Pemprov DKI Jakarta akan memberikan subsidi senilai Rp 20.000,-
Dengan subsidi tersebut, ia menilai, diharapkan harga daging menjadi turun sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat.



Sumber :
antaranews.com

Jokowi Sebut Sidak Hari Pertama Puasa Tidak Mengecewakan

Pemprov DKI menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kelurahan dan kecamatan di hari pertama puasa, Rabu (10/7/2013). Menurut Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) hasil sidak tidak terlalu mengecewakan.
"Tadi banyak yang masuk, biasanya juga ada yang terlambat juga," jelas Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (10/7/2013).
Selepas hari ini, Jokowi pun enggan melakukan sidak secara berkala. Dia justru menginginkan agar PNS Pemprov DKI sadar diri.
"Kayak anak kecil saja. Mereka kan bukan anak TK. Mereka ngerti apa yang harus dilakukan," tegasnya singkat.
Seperti diberitakan, selama bulan Ramadan, jam kerja pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dikurangi 1,5 jam. Pengurangan jam tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pegawai muslim beribadah di bulan suci tersebut.
"Jadi di hari biasa PNS kerja efektifnya selama tujuh jam. Kebijakan ini sudah diterapkan sejak tahun-tahun sebelumnya," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI I Made Karmayoga di Balaikota Jakarta, Selasa (2/7/2013).
Peraturan telah tertuang dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Selama ini, PNS masuk kerja pukul 07.30 WIB dan pulang pukul 16.00 WIB, maka selama bulan puasa, untuk hari Senin-Kamis PNS masuk kerja pukul 08.00 dan pulang pukul 15.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00-12.30 WIB. Sedangkan, jam kerja di hari Jumat, mulai pukul 08.00 hingga pukul 15.30 WIB dengan waktu istirahat pukul 11.30-12.30 WIB.

Sumber :
merdeka.com

Indonesia Mengharapkan Jokowi Sekarang

Judul di atas terkesan bombastis dan mungkin seperti mendewakan Jokowi. Seolah-olah Jokowi adalah juru selamat. Tapi saya memang mendukung Jokowi untuk menjadi Presiden RI berikutnya, bukan karena warga asal Solo ini akan bisa menyelesaikan seluruh masalah Indonesia ke depan. Tetapi Jokowi akan membawa fell good factor bagi masyarakat Indonesia, seperti yang sudah mulai dirasakan masyarakat Jakarta sekarang dan sudah betul-betul dirasakan warga Solo selama tujuh tahun sebelumnya.
Saya tidak mengenal dekat Jokowi, tidak juga mendukung dia ketika menjadi Gubernur Jakarta, dan hanya pernah samar-samar mendengar prestasinya di Solo. Namun, menyimak pemberitaan dalam setahun terakhir mengenai apa yang dilakukannya di Jakarta dan melihat konteks politik Indonesia saat ini, saya kok diyakinkan bahwa Jokowi dibutuhkan Indonesia untuk memimpin di tahun 2014.
Inilah beberapa alasan mengapa Jokowi, dalam pandangan dari jauh saya, calon terbaik di antara para calon yang dimiliki Indonesia saat ini:

Media Darling
Kata "media darling" entah mengapa menjadi kata yang berkonotasi negatif yang digunakan oleh beberapa pihak untuk mencoba mengurangi kepopuleran Jokowi. Menurut saya, populernya Jokowi di kalangan media bukan sebab, tetapi akibat.  Jadi bukan disebabkan karena Jokowi begitu populernya (entah karena ganteng, suka memberi hadiah, dan lainnya) di kalangan wartawan, maka dia kemudian mendapatkan pemberitaan. Namun, karena begitu banyaknya hal yang dilakukan dan dihasilkan oleh Jokowi sehingga media tidak bosan-bosan memberikan ruang pemberitaan baginya.
Ada yang beranggapan bahwa menjadi media darling itu bisa "direkayasa" dan bisa menurun sejalan dengan waktu. Penurunan bisa terjadi, tetapi rekayasa dalam pandangan saya melihat situasi industri media di Indonesia saat ini dan juga pesatnya media sosial sekarang, tidak mungkin dilakukan dengan mudah. Jadi menjadi media darling harus dianggap sebagai hal yang positif, sebagai pencapaian, bukan hadiah.
Lihat saja bagaimana "serangan balik" yang diterima oleh anggota DPRD DKI ketika mereka berusaha mengajukan interpelasi terhadap Jokowi. Media maupun masyarakat luas memiliki "kuasa" lebih besar sekarang ini untuk bisa mengkaji mana yang masuk akal, mengada-ada atau yang negatif.
Media darling tidak mudah diciptakan begitu saja. Ini bisa dilihat dengan mudah dari para pejabat lain, baik yang disebut menguasai media maupun mereka yang menjadi pusat pemberitaan.
Mengapa, misalnya, pemberitaan mengenai Partai Demokrat, Aburizal Bakrie, Golkar, Presiden SBY, Wiranto, Prabowo tidak selalu positif? Mengapa mereka tidak menjadi media darling? Karena apa yang mereka lakukan mendapat filter lagi di media, yang tidak akan memberitakan sesuatu yang buruk, dan di balik menjadi baik begitu saja.

Para Kandidat Lain
Sebagian opini sekarang yang tidak mendukung pencalonan Jokowi menjadi presiden 2014, menghendaki agar dia berkonsentrasi dulu dalam menyelesaikan masalah Jakarta. Alasan yang bisa diterima dan dalam situasi yang normal, menurut saya, seharusnya itulah yang terjadi. Dengan demikian, jenjang karier Jokowi tampak teratur mulai dari Wali Kota Solo (2005), Gubernur DKI (2012), dan mungkin presiden RI (2019).
Namun, situasi tidak selalu mengikuti kurva normal. Menurut pandangan saya, justru Indonesia membutuhkan Jokowi sekarang karena para kandidat lain tidak ada yang lebih baik, bila tidak dikatakan lebih buruk. Rata-rata para kandidat yang sudah disebutkan sekarang, seperti Wiranto, Prabowo, Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, Megawati Sukarnoputri masing-masing memiliki kelemahan dari masa lalu.
Kalau di antara Wiranto, Prabowo, dan Aburizal Bakrie terpilih, salah satu di antara mereka akan "disibukkan" untuk menjawab pertanyaan dari masa lalu yang belum tuntas. Jusuf Kalla tidak lagi memiliki tunggangan politik memadai. Adapun Megawati walau memiliki kuasa untuk menjadi "king maker" di PDI-P, tidak lagi berpotensi menjadi raja itu sendiri.Ada berbagai nama lain disebutkan Mahfoed MD, Gita Wiryawan, Pramono Edhie, Hatta Rajasa, Farhat Abbas, Rhoma Irama, Soerya Paloh, Jumhur Hidayat, Sri Mulyani, berapa banyakkah yang percaya mereka memiliki peluang untuk menjadi RI-1 berikutnya? Peluang mereka paling-paling adalah menjadi R1-2.

Prestasi Jokowi selama menjadi Gubernur DKI
Sebagian kalangan mencoba menggunakan alasan bahwa Jokowi belum berbuat banyak sebagai Gubernur DKI Jaya dalam setahun terakhir dan karenanya tidak layak menjadi RI-1.
Pertanyaan yang sama dengan mudah dialamatkan kepada para calon lain, apa yang mereka perbuat selama setahun terakhir yang bisa diingat dengan jelas oleh rakyat? Apa yang diperbuat oleh Prabowo, Wiranto, Aburizal Bakrie, Megawati, Jusuf Kalla dalam setahun terakhir yang bisa Anda ingat? Anda pasti kesusahan untuk memberikan satu contoh nyata.
Jokowi justru memiliki platform yang bagus untuk menempatkan namanya dalam benak publik dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI. Walau kecil, tetapi berbagai upaya yang dilakukannya untuk mengurangi banjir (pembersihan waduk, penyelesaian pemukiman kumuh), meningkatkan kesehatan penduduk (KJS), memperbaiki transportasi (pembangunan monorel dan MRT), memberikan penghiburan (berbagai acara kesenian di Monas), mulai menampakkan hasil.
Ini tentu belum cukup dan barangkali belum memadai untuk menyelesaikan masalah Jakarta. Namun, Jokowi membawa hal lebih besar tampaknya, yaitu harapan.
Banyak warga Jakarta sebenarnya dalam keadaan "egois" sekarang karena mereka mengharapkan Jokowi menyelesaikan masalah di Ibu Kota dulu sebelum melanjutkan tugas lebih besar. Harapan yang wajar.
Namun, dalam pandangan saya, bila Jokowi menjadi presiden, dia masih bisa tetap memperhatikan masalah Jakarta dengan memasukkannya dalam kebijakan untuk seluruh Indonesia. Masalah di Jakarta sebenarnya bukan masalah unik kota ini sendiri, sebagian besar adalah masalah yang terjadi juga di kota-kota lain di Indonesia.  

Jokowi Bukan Juru Selamat
Bila Jokowi menjadi RI-1 berikutnya, akankah dia mampu menyelesaikan masalah Indonesia? Tidak ada jaminan untuk itu. Namun secara pribadi, menurut saya, saat ini, Indonesia tidak dalam keadaan terpuruk, artinya Indonesia tidaklah perlu diselamatkan.
Indonesia hanya memerlukan pemimpin baru dengan ide-ide baru untuk membawa negeri ini melakukan akselerasi lebih cepat lagi ke tingkat dunia. Indonesia dalam delapan tahun terakhir di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidaklah buruk. Di kalangan kelas menengah, mungkin banyak yang tidak puas dengan kinerja SBY. Namun, kalau kita kaji lebih mendalam, ini bukan disebabkan karena keadaan menuju ke arah yang negatif.
Dalam berbagai takaran internasional, Indonesia kalau tidak dikatakan sangat oke, ya paling tidak stabil. Yang menjadi masalah, menurut saya, bahwa rakyat banyak (baca: kelas menengah) mengharapkan lebih dari sekadar oke yang dulunya harapan besar itu mereka taruh pada sosok SBY.
Ketika SBY kemudian tidak banyak mengambil keputusan strategis (seperti sebuah tulisan yang mengatakan dalam 10 tahun, SBY hanya membuat 2 keputusan penting, sementara Gus Dur ketika menjadi presiden membuat 10 keputusan penting dalam 2 tahun), muncul istilah "negara autopilot", negara yang berjalan sendiri.
Mungkin banyak negara lain iri bahwa dengan keadaan autopilot saja pertumbuhan ekonomi masih di atas 5 persen per tahun. Yang terjadi dengan pemerintahan SBY adalah ketidakmampuan jajaran pemerintahan mengelola harapan dengan baik (managing expectation).
Harapan besar yang disuarakan oleh publik dibiarkan membumbung tinggi. Ketika kemudian harapan itu tidak terwujud, maka kekecewaan yang muncul lebih besar. Dalam hal ini, Jokowi kembali membawa harapan baru tersebut. Namun, dengan gayanya yang sederhana, yang selalu merendah, Jokowi menurut saya paling tidak membawa harapan bahwa dalam lima tahun ke depan, Indonesia akan mengalami "hal yang berbeda" dengan masa-masa sebelumnya. Sudah ada yang menyamakan dengan keadaan Amerika Serikat sebelum Barack Obama terpilih.
Mungkin juga kita melihat ke negeri lain seperti Venezuela dan Iran ketika mereka mendapatkan Hugo Chavez dan Mahmud Ahmadinejad. Ketiga tokoh ini membawa suka cita baru di kalangan rakyat mereka.

Apa yang akan dilakukan oleh Jokowi sekarang?
Berbagai jajak pendapat sekarang ini menempatkan Jokowi di urutan teratas atau di bagian atas calon presiden yang dikehendaki oleh rakyat Indonesia sekarang ini. Pemilihan umum masih setahun lagi dan setahun adalah waktu yang lama dalam kehidupan politik. Banyak hal bisa terjadi.
Kalau saya adalah tim sukses Jokowi, maka saya akan menyarankan agar dia menunggu sampai saat-saat terakhir sebelum memutuskan untuk mencalonkan diri atau tidak. Media berulangkali mengungkapkan bahwa keputusan akhir pencalonan dari PDI-P ada di tangan Megawati Sukarnoputri. Namun, bila popularitas Jokowi sampai tahun depan terus menjulang dan faktor Jokowi diusung di pemilu dan mungkin membawa hasil bagus, maka Megawati tidak akan memiliki pilihan lain.
Jadi strategi terbaik sekarang adalah menunggu sambil bekerja. Jokowi memiliki platform sebagai Gubernur DKI untuk menunjukkan kinerjanya, hal yang tidak dimiliki oleh sebagian besar calon lain.



Sumber :
kompas.com

3 Jurus Parkir Jokowi

Polemik perparkiran nan semrawut di Ibukota segera terurai. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) punya usulan nan cemerlang mulai dari tarif hingga lahan parkir di Monas.
Terbaru, Jokowi telah memasukkan usulan menaikkan tarif parkir patgulipat ke DPRD DKI Jakarta. Selain meningkatkan pendapatan daerah, kebijakan ini untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi dan pengembalian fungsi badan jalan. Jokowi juga ingin kesejahteraan juru parkir ditingkatkan. Sang juru parkir rencananya digaji hingga Rp 4 juta. Tidak hanya itu, Jokowi menawarkan usulan parkir bawah tanah di Monas sebagai solusi untuk melenyapkan parkir liar yang menjamur.

Berikut 3 jurus Parkir Jokowi: :
  1. 10 Juli 2013, Usulkan Kenaikkan Tarip Parkir Patgulipat. Jokowi mengusulkan kenaikan empat kali lipat tarif parkir di badan jalan (on street). Usulan tersebut kini sudah diserahkannya kepada DPRD DKI Jakarta untuk disahkan. Usulan kenaikan tarif parkir tersebut bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Namun juga membatasi penggunaan kendaraan pribadi dan pengembalian fungsi badan jalan."Dengan tarif yang mahal, orang akan berpikir dua sampai tiga kali untuk membawa kendaraan ke tengah kota. Sehingga fungsi dan kapasitas badan jalan bisa dikembalikan untuk lalu lintas kendaraan," ujar Kepala UPT Perparkiran DKI Jakarta, Enrico Vermi, Rabu (10/7/2013) 
  2. 3 Juli 2013, Menggaji Juru Parkir s/d 4 Juta. Pemprov DKI Jakarta berencana menggaji para juru parkir di jalanan dengan kisaran Rp 3 sampai 4 juta per bulan. Langkah itu dilakukan oleh Jokowi untuk menaikkan kesejahteraan para juru parkir. "Kita ingin menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sosial ekonomi. Yah mestinya ada sebuah tindakan konkret," kata Jokowi di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (3/7/2013).
  3. 2 Mei 2013, Menyediakan Lahan Parkir Di Bawah Monas. Parkir liar yang menghiasi sepanjang kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, bakal 'dilenyapkan'. Jokowi menawarkan solusi parkir bawah tanah di Lapangan IRTI, Monas. Parkir liar menjadi salah satu topik bahasan saat Jokowi menerima kunjungan Gubernur Lemhannas Budi Susilo Supandji. Budi mengeluhkan maraknya parkir liar di sekitar kantor Lemhannas dan Balaikota itu. "Solusinya, tahun depan kita akan mulai bangun parkir dalam tanah. Ini di depan kita, di lapangan IRTI (Monas). Jadi nanti semuanya akan di dalam, nggak ada lagi yang di atas tanah," kata Jokowi di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (2/5/2013).


Sumber :
detik.com

Jokowi Bersedia Jadi Ketua Dewan Pembina Asal Bamus Betawi Rukun

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) diminta menjadi Ketua Dewan Pembina Badan Musyawarah (Bamus) Betawi. Jokowi mau menerima tawaran tersebut asal internal Bamus Betawi tidak terpecah.
"Jadi apapun saya bersedia. Jadi pelindung, dewan penasihat, saya terima semua," ujar Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2013).
Jokowi berharap, organisasi yang memayungi berbagai ormas di Jakarta ini dapat berjalan dengan rukun. "Bamus Betawi rukun dulu, baru saya mau ngomong," katanya.
Pengurus Bamus Betawi periode 2013-2018 meminta agar Jokowi bersedia menjadi Ketua Dewan Pembina. Kedepannya, Bamus akan bekerjasama dengan Jokowi untuk menyelesaikan program-program yang telah dirancang.
"Kita meminta beliau sebagai Ketua Dewan Pembina Bamus. Pada dasarnya dia bersedia. Beliau kelihatan happy begitu," ujar Ketua Bamus Betawi Zainuddin MH.


Sumber :
detik.com

Jokowi Usulkan Tarif Parkir Baru Yang Fantastik

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan kenaikan tarif parkir di badan jalan yang besarnya sangat fantastik. Usulan tersebut kini sudah diserahkannya kepada DPRD DKI Jakarta untuk disahkan.
Usulan kenaikan tarif parkir tersebut bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Namun juga membatasi penggunaan kendaraan pribadi dan pengembalian fungsi badan jalan.
"Dengan tarif yang mahal, orang akan berpikir dua sampai tiga kali untuk membawa kendaraan ke tengah kota. Sehingga fungsi dan kapasitas badan jalan bisa dikembalikan untuk lalu lintas kendaraan," ujar Kepala UPT Perparkiran DKI Jakarta, Enrico Vermi, melalui telepon, Rabu (10/7/2013).
Penyesuaian tarif parkir atas zonasi dibagi menjadi Kawasan Pengendalian Parkir (KPP), Jalan golongan A, dan Golongan B. Untuk mobil jenis sedan, minibus, jip, pikap dan sejenisnya yang parkir di area kawasan pengendalian parkir (KPP) dikenakan tarif antara Rp 6.000,- sampai Rp 8.000,- per jam.
Untuk KPP, tarif parkir mobil sebesar Rp 6.000,- hingga Rp 8.000,- per jam, kemudian untuk bus, truk, dan sejenisnya sebesar Rp 9.000,- hingga Rp 12.000,- perjam, untuk sepeda motor Rp 2.000,- hingga Rp 4.000,- per jam, dan sepeda Rp 1.000,- sekali parkir.
Kemudian untuk parkir di Jalan Golongan A untuk mobil sebesar Rp 4.000,- hingga Rp 6.000,- per jam, untuk bus dan truk Rp 6.000,- hingga Rp 9.000,- per jam, dan sepeda motor Rp 2.000,- hingga Rp 3.000,- per jam. Sedangkan untuk parkir di Jalan Golongan B, tarif bagi mobil sebesar RP 2.000,- hingga Rp 4.000,- per jam, bus dan truk Rp 4.000,- hingga Rp 6.000,- per jam, sepeda motor Rp 2.000,- per jam.
Sedangkan tarif parkir di tempat parkir lingkungan, pelataran dan gedung parkir milik Pemprov DKI, diusulkan tarif untuk mobil Rp 4.000,- hingga Rp 5.000,- untuk satu jam pertama, dan Rp 2.000,- hingga Rp 4.000,- setiap jam berikutnya. Bus dan Truk Rp 6.000,- hingga Rp 7.000,- untuk jam pertama dan Rp 3.000,- untuk setiap jam berikutnya. Sedangkan sepeda motor Rp 1.000,- hingga Rp 2.000,- per jam.
Sedangkan tarif penitipan kendaraan atau park and ride milik pemerintah diusulkan mobil dan bus Rp 5.000,- per hari, sepeda motor Rp 2.000,- per hari, dan sepeda Rp 1.000,- per hari. Tarif parkir valet diusulkan sebesar Rp 20.000,-


Sumber :
detik.com

Bamus Betawi Minta Jokowi Jadi Ketua Dewan Pembina

Pengurus Badan Musyawarah (Bamus) Betawi periode 2013-2018 hari ini menemui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Balaikota DKI. Maksud pertemuan itu adalah meminta agar Jokowi bersedia menjadi Ketua Dewan Pembina Bamus Betawi.
"Kita meminta beliau sebagai Ketua Dewan Pembina Bamus. Beliau kelihatan happy," ujar Ketua Bamus Betawi Zainuddin MH di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2013)
Kedepannya, Bamus akan bekerjasama dengan Jokowi untuk menyelesaikan program-program yang telah dirancang.
Sementara itu, terkait dengan antisipasi adanya tindakan sepihak dari ormas-ormas untuk melakukan sweeping selama bulan Ramadan, Zainuddin berharap itu tidak akan terjadi. Bamus Betawi meminta pengertian ormas-ormas di Jakarta untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama Ramadan.
"Dalam waktu dekat akan diadakan pertemuan. Kita minta Jakarta diamankan dengan baik. Kalau mau sweeping yang sopan yang katanye punya Betawi. Kita minta orang di luar Betawi untuk ikut mengamankan Jakarta. Jaga ketertiban," katanya.


Sumber :
detik.com

Jokowi Tetap Butuh Pemerintah Pusat Atasi Problem Jakarta

Problem masalah di Jakarta dinilai begitu kompleks. Kerja sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat mengatasi problem tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat dan memuluskan program-program dari Pemprov DKI Jakarta.
Pengamat perkotaan Yayat Supriatna menilai, tanpa adanya upaya kerja sama, program dari Pemprov DKI akan berjalan lambat. Saat ini, lanjutnya, adanya kerja sama seperti pembangunan rumah susun antara Kementerian Perumahan dan Pemprov DKI menjadi upaya penting memuluskan beberapa program dari Pemprov DKI.
"Ini hal yang bagus dan positif. Artinya ini menjadi program percepatan mengatasi problem yang sangat tinggi di Jakarta," kata Yayat, saat dihubungi pada Rabu (10/7/2013).
Menurutnya, pembangunan rumah susun bagi warga Jakarta menjadi hal utama karena berkaitan dengan banyak program dari Pemprov DKI Jakarta. Kendala akan ditemui tanpa adanya percepatan seperti kerja sama dengan pemerintah pusat.
"Jadi kalau ada program penanggulangan banjir, untuk relokasi warga di bantaran sungai, tetapi tidak didukung dengan penyediaan rusun, ya percuma," ujar Yayat.
Yayat mengatakan, program lain yang berkaitan dengan hal itu yakni kerja sama antara Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan juga Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan dapat membantu Pemprov DKI mengatasi masalah transportasinya. Pembangunan rumah susun tanpa didukung transportasi yang dibenahi secara baik juga akan menjadi masalah baru.
"Kita tidak ingin mengulang kasus di Rusun Marunda. Warganya yang kerja di Muara Angke harus mengeluarkan (biaya) transpor lagi dengan harga tinggi. Jadi, kalau bangun rumah susun, tidak didukung transportasi, maka orang (yang direlokasi) juga enggan mau pindah," ujar Yayat.
Adapun kerja sama dengan PLN, menurutnya, untuk melengkapi fasilitas listrik atau pemasangan instalasi listrik agar lebih mudah. Selain itu, Pemprov DKI juga bisa mendapatkan tarif khusus untuk pemasangan instalasi listrik di rusun dengan kerja sama tersebut.
"Jangan sampai rumah susunya ada, tapi listriknya tidak ada karena belum ada instalasinya," ujarnya.
Yayat juga memandang perlunya penyediaan rusun bagi nelayan di wilayah utara Jakarta, atau pembangunan rusun bagi warga yang masih tinggal di kampung-kampung dan permukiman kumuh. Pemprov DKI Jakarta juga hendaknya membangun rusun di wilayah strategis yang sudah didukung dengan transportasi memadai.
"Apalagi, kalau bisa, di sepanjang MRT itu dibangun rumah susun atau di sepanjang jalur kereta api. Dengan begitu, kalau bisa, orang turun dari MRT bisa jalan ke rumah susunnya. Percuma kalau harus keluar biaya lagi," ujarnya.
Sementara itu, kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian PU adalah pembangunan sodetan dari Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT) dan Kanal Banjir Barat (KBB). Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan kementerian pusat dan sudah disetujui Wakil Presiden RI Boediono pada rapat koordinasi tentang penanganan banjir pada era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada tahun 2010 silam.
Badan Anggaran DPR dan Menteri Keuangan telah menyetujui anggaran penanggulangan bencana sepanjang 2013 sebesar Rp 1,64 triliun. Sebanyak Rp 645 miliar akan digunakan untuk pembangunan sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur untuk mengurangi beban kapasitas di sungai tersebut. Sodetan sepanjang 2,15 kilometer tersebut direncanakan berbentuk gorong-gorong bawah tanah. Ada dua alternatif ukuran, yaitu empat pipa yang masih-masing berdiameter 2,5 meter dan dipasang berjejer atau dua pipa 4 meter dipasang berjejer. 


Sumber :
kompas.com

Jokowi: Orang Kerja Harus Diawasi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pentingnya melaksanakan manajemen kontrol terhadap seluruh jajarannya. Hal itu dikatakan Jokowi terkait rentannya PNS membolos atau terlambat di hari pertama puasa.
"Yang namanya manajemen pengawasan, kontrol itu harus dilakukan. Kalau tidak, orang kerja tidak merasa diawasi," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (10/7/2013) siang. Jokowi memaklumi jika ada PNS membolos atau terlambat pada hari pertama puasa. Ia tidak terlalu khawatir dengan hal tersebut karena pada hari-hari biasa pun ada juga PNS yang terlambat.
Jokowi mengatakan, ia telah memberikan instruksi kepada semua pimpinan di setiap institusi agar mengawasi bawahannya masing-masing. Pengawasan dilakukan pada pegawai yang terlambat atau membolos di hari pertama bulan suci Ramadhan ini. "Sudah semua, sampai ke kelurahan dan kecamatan," ujarnya.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mencatat, dari total PNS Provinsi DKI sebanyak 73.645 orang, ada satu orang yang tidak masuk tanpa keterangan, 24 orang sakit, 6 orang izin, 61 orang cuti, dan 36.880 orang libur. Sayangnya, BKD tak merekapitulasi jumlah PNS yang masuk terlambat.
Pantauan di Balaikota, setidaknya ada tiga orang PNS yang baru datang sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka dengan berbaju khas PNS berwarna coklat serta menenteng tas tampak berlari memasuki kantornya.


Sumber :
kompas.com