Jumat, 19 Juli 2013

218 Anak di Jaktim Alami Kekerasan Seksual, Jokowi Diminta Bertindak

Menurut data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Sebanyak 535 anak di Jabodetabek mengalami kekerasan seksual, dengan 218 di antaranya merupakan korban di Jakarta Timur, sepanjang 2013 ini.
Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait, pun meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan beberapa hal supaya Jakarta menjadi lebih baik untuk anak-anak. Menurutnya, ada setidaknya tiga daerah yang dinilai Kompas PA paling berbahaya untuk anak-anak, dalam hal kekerasan seksual, yaitu Kramat Jati, Ciracas, dan Cakung.
Arist menjelaskan, Pemprov DKI bisa membuat posko pengaduan dan kelompok kerja perlindungan anak di tingkat RT dan RW di semua wilayah DKI, yang notabene bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga potensi terjadinya kekerasan seksual bisa dikurangi dan kasus bisa segera ditanggulangi. Selain itu, Arist juga meminta Pemprov DKI meninjau kembali kebijakan penangkapan anak jalanan.
"Perlu dibentuk perisiapan membangun kelompok kerja perlindungan anak atau posko pengaduan kekerasan terhadap anak di tingkat RT dan RW," kata Aris, kepada Kompas.com, Jumat (19/7/2013).
"Wajib hukumnya ada tempat pengaduan dan kelompok kerja perlindungan anak. Sehingga kasus kekerasan terhadap anak dapat langsung diadukan di situ. Karena, tingkat RT dan RW ini merupakan pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat dan anak," ujar Arist.
"Jadi harus ada peraturan daerah untuk perlindungan anak. Misalnya, kalau ada ditemukan anak jalan, malah harus dibina bukan ditangkap atau dikriminalkan," ujar Arist.
Selain itu, Arist menilai Pemprov DKI Jakarta juga harus menyediakan taman dan ruang terbuka hijau sehingga anak-anak dapat memanfaatkannya untuk mengembangkan kreativitas mereka. 

 
Sumber :
kompas.com

Jokowi Akan Bangun Echo Park di Pulomas

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera menormalisasi Waduk Ria Rio, Pulomas, Jakarta Timur. Waduk Ria Rio akan dikembalikan fungsinya sebagai tempat penampungan air. Kemudian, area bantaran waduk akan dimanfaatkan untuk taman dan hutan kota.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, menuturkan rencana normalisasi Waduk Ria Rio itu akan dimulai Oktober 2013 mendatang. Kata dia, di bantaran waduk tersebut akan dibangun taman kota semacam echo park seperti di Ancol.
"Nanti dilihat saja, Oktober langsung dimulai, pasti dimulai," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (19/72013).
Jokowi menuturkan, hingga kini masalah pertanahan di sana belum juga selesai. Tanah di sekitar waduk itu masih ada yang milik PT Pulomas. Meski demikian, pembangunan fisik akan tetap dilanjutkan, sebab PT Pulomas sendiri statusnya masih merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). "Itu kan juga tanah kita. Itu (Pulomas) BUMD kita," katanya
Sementara itu, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta Widyo Wiyono Budi menyebu tanah di Waduk Ria Rio itu terdiri dari beberapa pemilik. Ada yang dimiliki BUMD, swasta dan masyarakat
"Di situ luas totalnya ada 25 hektare, yang danau 6,8 hektare. Tapi kalau idealnya untuk waduk itu dibuat 9 hektare. Kalau danau punya aset Dinas PU. Lalu di sisi timur dan utara lahan milik masyarakat sekitar 4 hektar. Tapi itu di luar dari yang 25 hektar," ujar Widyo.


Sumber :
viva.co.id

Jokowi Temui Prabowo dan Hatta, Puan: Yang Menentukan Koalisi PDIP Bukan Jokowi

Joko Widodo mengaku telah bertemu dengan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Apakah itu artinya membuka peluang bagi PDIP berkoalisi dengan Partai Gerindra dan PAN dalam Pilpres 2014 mendatang?
"Koalisi partai kan yang menentukan Bu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri -red), bukan Pak Jokowi," jawab Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani di Gedung DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/7/2013).
Putri bungsu Megawati Soekarnoputeri ini yakin Jokowi mengikuti mekanisme internal partainya. Ini lantaran Gubernur DKI Jakarta tersebut merupakan kader PDIP yang loyal.
"Pak Jokowi menyatakan dirinya sebagai kader PDIP maka tunduk kepada aturan internal partai," tandasnya.
Puan menegaskan PDIP tak akan terburu-buru menentukan mitra koalisinya, termasuk kemungkinan akan kembali berkoalisi dengan Gerindra. Bahkan dalam ramadan ini pun, PDIP masih belum melakukan safari politik ke partai-partai lain guna membahas koalisi untuk 2014.
"Ini Bulan Ramadan kami sekeluarga masih berkabung (karena meninggalnya Taufiq Kiemas -red)," pungkasnya.


Sumber :
detik.com

Jokowi Tak Tanggung Pedagang Pasar Murah Rugi

Untuk menekan kebutuhan harga bahan pokok yang terus melambung, Pemprov DKI Jakarta menggelar pasar murah selama bulan Ramadan. Namun demikian, Gubernur DKI Joko Widodo ( Jokowi ) menegaskan pihaknya tidak akan menanggung pedagang yang turut serta jika mengalami kerugian.
"Ndak, ndak (ditanggung)," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Jumat (19/7/2013).
Jokowi menjelaskan, sistem pasar murah diharapkan dapat meringankan sebagian besar warga Ibu Kota.
"Masyarakat penjual yang pedagang kecil bisa kulakan (jualan) di situ dengan harga yang murah, sehingga bisa menekan harga," jelas Jokowi .
Diketahui sebelumnya, sejumlah pasar murah akan dibuat Jokowi dan Ahok selama bulan Ramadan ini. Pada 18 sampai 20 Juli ini dibuat pasar kuliner dengan acara Monas Expo.
"Monas Expo diadakan Dinas KUMKMP. Kita bikin gratis sewanya," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Kamis (11/7/2013).
Acara yang digelar selama tiga hari ini dilangsungkan di kawasan IRTI Monas. Ahok menegaskan, acara ini berbeda dengan kegiatan Monas Fair yang dilakukan swasta.


Sumber :
merdeka.com

Puan Maharani: Jangan Paksa PDIP Capreskan Jokowi!

Pernyataan peneliti LIPI bahwa PDIP bodoh jika tak mencapreskan Joko Widodo (Jokowi), mendapat tanggapan keras dari Ketua FPDIP Puan Maharani. Semua pihak diingatkan tidak memaksa partainya mengusung Jokowi sebagai bakal capres hanya karena hasil survey menunjukkan tingginya popularitas icon baru PDIP itu.
"Kami mempunyai mekanisme sendiri. Jangan kami dipaksa mencalonkan seseorang yang mungkin dianggap cukup hasil surveinya," tegas Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (19/7/2013).
Urusan pencapresan adalah perkara keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Berbagai survei yang bermuculan belakangan ini dia nilai tidak bisa memastikan realitas elektabilitas seorang bakal capres pada 2014 kelak.
"Karena dinamika politik selalu berkembang setiap waktu. Kita nggak tahu 2014 bagaimana. Menuju 2014 waktunya masih banyak. Dinamika itu terus beganti," kata Puan.
PDIP baru akan memastikan pasangan capres dan cawapresnya setelah Pemilu Legislatif 2014. PDIP tak akan ikut-ikutan mendeklarasikan capresnya cepat-cepat seperti yang dilakukan partai lain.
"Kalau partai lain punya capres dan cawapres, sah-sah saja. Tapi bukan berarti PDIP harus ikut-ikutan. Kita konsolidasi dan tunggu hasil Pemilu 2014, setelah itu akan ada keputusan," pungkasnya.


Sumber :
detik.com

Puan Maharani: Sah Saja Jokowi Temui Prabowo dan Hatta Rajasa

Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani tak permasalahkan pertemuan antara Joko Widodo (Jokowi) dengan Hatta Rajasa dan Prabowo Subijanto. Sebab memang sudah seharusnya Jokowi menjalin komunikasi dengan para tokoh politik. "Pak Jokowi sah-sah saja mau bertemu Pak Hatta, Pak Prabowo, Jusuf Kalla atau yang lainnya. Beliau selaku Gubernur DKI Jakarta ya memang harus rajin silaturami," kata Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (19/7/2013). Ini disampaikannya usai mengikuti peringatan 40 hari meninggalnya Taufiq Kiemas. Acara yang berlangsung di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, ini dihadiri oleh Presiden SBY. Namun tak dihadiri oleh Megawati Soekarnoputri, istri mendiang Taufiq Kiemas. Puan yakin, Jokowi selaku kader PDIP akan tahu diri untuk berbicara soal Pilpres 2014. Karena, keputusan siapa kader PDIP yang akan diusung sebagai bakal capres hanya ditentukan oleh ibundanya, Ketua Umum Megawati. "Kalau pembicaraan politik, politik yang mana? Apakah politik memperbaiki Jakarta atau yang lain? Saya nggak tahu. Pas ketemu Pak Jokowi, dia nggak pernah bicara apa-apa," ungkap Puan.

Sumber :
detik.com

Jokowi Habiskan 22 Miliar Rupiah Untuk Blusukan!

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), sangat terkenal dengan metode blusukannya. Jokowi, sapaan akrabnya, kerap diberitakan keluar masuk perkampungan di Jakarta.
Namun, berapa sebenarnya biaya yang harus ditanggung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk blusukan Jokowi dan Wakilnya Basuki T. Purnama (Ahok)?
"Anggaran blusukan Jokowi rata-rata Rp 22 miliar per tahun. Itu dari anggaran penunjang operasional APBD 2013," ujar Direktur Invenstigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, saat Diskusi Publik dengan tema 'Memberantas Korupsi di Daerah, Tantangan dan Hambatan' di Warung Bumbu Desa, Jakarta, Jumat (19/7/2013).
Jika dikonversi dalam bulanan, Jokowi-Basuki menghabiskan anggaran Rp 2,2 miliar dan Rp 74 juta perhari atau Rp 37 juta setiap orang.
"Satu hari Jokowi-Ahok habiskan Rp 34 juta. Enak kan?" kata Uchok.
Uchok pun menilai pemerintahan Jokowi-Basuki tidak fokus dalam pemberantasan korupsi. Jokowi gemar blusukan, menghabiskan anggaran, namun hasilnya belum terlihat.
"Jokowi kelihatannya bukan untuk memberantas korupsi. Dia fokus pada diri sendiri. Blusukan kemana-mana. Hanya nampang. Harusnya pemberantasan korupsi," sindir Uchok.
Berdasarkan data FITRA yang bersumber dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2012 (periode 2008-2012) terbitan Badan Pemeriksa Keuangan, Provinsi DKI Jakarta menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 191.122.690 dengan 967 kasus. Wanprestasi DKI tersebut menduduki peringkat ke empat provinsi terkorup di Indonesia.


Sumber :
tribunnews.com

Jokowi Ketemuan Dengan Prabowo, Gerindra: Memang Sering

Pertemuan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto diamini Partai Gerindra sebagai sebuah kewajaran. Bahkan diungkapkan, keduanya sering bertemu.
"Pak Jokowi sama Pak Prabowo kan sering ketemu," kata Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat di Gedung DPR, Jumat (19/7/2013).
Martin menyatakan hal tersebut ketika mengikuti acara mengenang 40 hari meninggalnya Taufiq Kiemas di Gedung Nusantara IV. Menurutnya, hal ini lumrah lantaran Prabowo lah yang mengorbitkan Jokowi.
"Yang meyakinkan Bu Megawati agar mendukung Pak Jokowi sebagai Gubernur DKI kan Pak Prabowo," ujarnya.
Namun bukan berarti pertemuan ini menasbihkan Jokowi akan mendampingi Prabowo untuk maju jadi capres 2014. Gerindra masih konsentrasi menghadapi Pemilu Legislatif.
"Masih lama. Pileg juga belum.
Tanya Pak Prabowo dan Pak Jokowi saja (untuk kepastiannya)," pungkasnya.


Sumber :
detik.com

Jokowi: Saya akan Datang ke Tanah Abang!

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membenarkan bahwa Blok G disiapkan untuk merelokasi pedagang kaki lima (PKL) Pasar Tanah Abang.
"Nanti akan tiba waktunya saya datang ke sana.  Akan saya kumpulin nanti," kata Jokowi, saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jumat (19/7/2013).
Jokowi juga membenarkan bahwa Blok G masih gelap, dan lantai 3 dan 4 masih kosong. Tentang akses, ia menambahkan bahwa semuanya memang harus diperbarui.
"Ada tangganya ke sana, mesti dibuat dan diperbaiki, sehingga pedagang di sana didatangi pembeli," tuturnya.
Jokowi menuturkan, bila perbaikan fasilitas tak dilakukan, maka meski para pedagang dipaksa masuk, mereka tetap akan keluar lagi.


Sumber :
tribunnews.com

Gerindra: Kemungkinan Duet Prabowo-Jokowi Terbuka

Pengakuan Jokowi soal pertemuan dengan Prabowo Subianto menimbulkan spekulasi akan terjadinya duet maut Prabowo-Jokowi di Pilpres 2014. Akankah duet itu benar-benar terwujud?
"Ya kemungkinan itu terbuka," kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani saat berbincang, Jumat (19/7/2013).
Muzani mengatakan saat ini Gerindra sebenarnya belum memikirkan soal pasangan duet Prabowo. Sebab, fokus Gerindra adalah untuk meraup sebanyak mungkin suara di pileg. Namun, pemikiran terkait persiapan pencapresan Prabowo juga terus dibahas.
"Untuk tingkat kepastiannya kita semua masih menunggu hasil pileg," ujar anggota Komisi I DPR ini.
Jokowi sebelumnya mengaku telah bertemu dengan Prabowo Subianto. Namun Jokowi tak mau mengungkap isi pertemuan itu.
Gerindra juga mengonfirmasi adanya pertemuan Prabowo dan Jokowi. Bahkan keduanya disebut kerap makan malam bersama.


Sumber :
detik.com

Gerindra: Jokowi Sering Dinner Bareng Prabowo, Curhat Soal Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku telah bertemu dengan Prabowo dalam waktu dekat ini. Gerindra mengonfirmasi pertemuan itu dan menyebut keduanya beberapa kali makan malam bersama.
"Komunikasi Pak Prabowo dan Jokowi lancar, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam arti, beberapa kali makan malam bareng," kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani saat berbincang dengan detikcom, Jumat (19/7/2013).
Muzani menuturkan, makan malam terakhir Prabowo dan Jokowi terjadi pada bulan Juni lalu. Saat itu Jokowi curhat mengenai berbagai permasalahan di Jakarta kepada Prabowo, belum ada pembahasan soal pilpres.
"Terakhir sekitar satu bulanan yang lalu, saya lupa tepatnya. Yang dibahas enteng-enteng aja. Misalnya cerita suka duka pengelolaan DKI dan lain-lain," tuturnya.
Pria yang juga anggota Komisi I DPR ini mengatakan komunikasi Prabowo dan Jokowi memang baik. Komunikasi keduanya terus dijalin dan tak pernah terputus semenjak pencalonan Jokowi sebagai Gubernur DKI.
"Komunikasi keduanya memang baik, secara langsung dan tidak langsung baik," tuturnya.


Sumber :
detik.com

Jokowi Mengaku Berelasi Baik dengan Hatta Rajasa

 Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku berelasi baik dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Rajasa. Menurutnya, hal itu wajar dan tak berkaitan dengan politik.
"Ketemu ya ketemu. Tapi ketemuan biasa saja," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta pada Jumat (19/7/2013) sore.
Ketika ditanya soal kemungkinan berduet dengan Hatta dalam pemilihan presiden (pilpres) 2014, Jokowi mengatakan, "Enggak mikir, enggak mikir ke situ."
Sebelumnya diberitakan, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mulai berpikir untuk mendukung duet Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada pilpres 2014.
Amien mendapatkan saran dari rekan-rekannya, supaya Jokowi maju sebagai calon presiden, sementara Hatta sebagai calon wakil presiden.
"Jokowi dengan Pak Hatta. Pertimbangannya apa? Jokowi-Hatta Rajasa, itu kan mirip-mirip dengan Bung Karno dengan Hatta," ujar Amien menirukan saran dari rekan-rekannya itu, Rabu (17/7/2013).

Sumber :
kompas.com

Duet Jokowi-Hatta? Waketum PAN: Semua Serba Mungkin

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui pernah bertemu dengan Ketum PAN Hatta Rajasa. Keduanya bertemu di kediaman Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Waketum PAN Dradjad Prabowo yang tahu pertemuan tersebut berlangsung beberapa waktu lalu menuturkan belum ada deal duet Jokowi-Hatta di pertemuan tersebut. Namun dalam politik semua kemungkinan bisa terjadi.
"Semua masih serba mungkin," kata Dradjad kepada detikcom, Jumat (19/7/2013).
Komunikasi PDIP dan Hatta, menurut Dradjad cukup baik. Siapa capres yang akan diputuskan PDIP tentu sangat tergantung keputusan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
PAN sendiri sejauh ini masih pada rencana mencapreskan Hatta. Peluang duet Hatta-Jokowi maupun Jokowi-Hatta masih terbuka. PAN menunggu hasil pemilu legislatif.
"Kita tunggu hasil Pileg baru jodoh-jodohan," tandasnya.
Jokowi sebelumnya mengaku telah bertemu dengan Menko Perekonomian tersebut. Jokowi tak mau menjelaskan isi pertemuan tersebut.


Sumber :
detik.com

Jokowi Ingin Tonton Metallica dari Kelas Festival

Grup Metallica akan segera bermain di Jakarta 25 Agustus mendatang. Di konser kedua ini, Metallica dibawa oleh Blackrock Entertainment. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pun segera pasang kuda-kuda. 
Presiden Direktur Blackrock Entertainment Khrisna Radhitya menjelaskan, Jokowi menanyakan berbagai detil terkait konser Metallica kali ini. "Beliau bertanya soal tiket, harga, sampai soal pintu masuk," kata Khrisna.
Jokowi pun berpesan pada Khrisna untuk bisa menonton di kelas festival. Bukan di bangku VIP. Jokowi, lanjut dia, justru ingin nonton di bagian terdepan panggung.
Tiket konser Metallica dijual dengan harga mulai dari Rp 400 ribu di kelas Purple, Rp 680 ribu untuk kelas Festival, hingga Rp 1,5 juta untuk kelas VIP.


Sumber :
republika.co.id

PAN: Jokowi dan Hatta Bertemu di Rumah Mega, Belum Bahas Duet Pilpres

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku pernah bertemu Ketum PAN Hatta Rajasa. Waketum PAN Dradjad Wibowo buka suara soal lokasi pertemuan itu.
"Waktu ke rumah Ibu Mega bareng-bareng, sudah agak lama," kata Dradjad kepada detikcom, Jumat (19/7/2013).
Dalam pertemuan itu, menurut Dradjad, hanya silaturahim biasa. Tidak ada pembicaraan soal duet Jokowi-Hatta maupun sebaliknya.
"Kalau duet belum dibahas," katanya.
Meskipun sempat ada selebaran Jokowi-Hatta di daerah, menurut Dradjad, itu baru sekedar wacana saja. Karena belum ada keputusan khusus terkait hal ini.
"Tapi semuanya serba mungkin, tinggal hasil Pileg seperti apa nanti kita akan jodo-jodoan," tandasnya.
Jokowi sebelumnya mengaku telah bertemu dengan Menko Perekonomian tersebut. Jokowi tak mau menjelaskan isi pertemuan tersebut.


Sumber :
detik.com

Jokowi Belum Diajak Bicara Mega Soal Pilpres 2014

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) semakin memuncaki tangga survei capres. Namun Jokowi sampai saat ini belum diajak bicara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait Pilpres 2014.
"Lha nggak mikir kok ngebahas toh?" kata Jokowi sembari tertawa, saat ditanya apakah dirinya sudah diajak bicara dengan Mega soal Pilpres. Hal ini disampaikan Jokowi kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta, Jumat (19/7/2013).
Namun Jokowi belakangan sering diajak bicara Mega. Tentu bicara banyak hal, karena sampai saat ini Jokowi masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Tengah.
"Ngomong sering. Kan ketemu sama Bu Mega ya ngomong," candanya.
Lalu apa pesan Mega untuk Jokowi? Kabarnya Jokowi diminta fokus mengurus Jakarta sembari melihat angin politik, namun Jokowi memilih menutupinya.
"Nggak mikir. Nggak mikir," kilahnya.
Apa Jokowi sempat menolak diusung menjadi capres PDIP? "Nggak mikir," jawab Jokowi setelah sempat diam sejenak.
Lalu apakah Jokowi pernah minta restu Mega soal Pilpres? kali ini Jokowi hanya diam sembari tersenyum.


Sumber :
detik.com

Pansus DPRD Tak Hambat Program Rusun dari Jokowi

Anggota DPRD DKI Komisi D, Sanusi, memastikan bahwa panitia khusus yang memantau anggaran tahun jamak bukan untuk menghambat program pembangunan rumah susun sewa sederhana oleh Pemerintah Provinsi Jakarta.
"Tenang, Pansus Multiyears ini justru mendukung kelancaran program yang dilaksanakan eksekutif. Pembahasannya simpel dan cepat," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (19/7/2013).
Sanusi mengatakan, seluruh permintaan Pemprov DKI terkait program yang menggunakan anggaran multiyears atau tahun jamak harus melalui pansus oleh Komisi D DPRD DKI terlebih dulu. "Program yang membutuhkan lebih dari satu tahun anggaran harus melalui pansus. Harus ada rekomendasi DPRD DKI. Rekomendasi dewan itu dalam bentuk pansus, itu komitmen bersama," ujarnya.
Sanusi menjelaskan, Pansus Multiyears berbeda dari pansus lain. Dalam mekanisme pembentukan pansus yang tertuang dalam peraturan di Kementerian Dalam Negeri, pansus itu bukan terdiri dari perwakilan fraksi di DPRD, melainkan diserahkan ke komisi terkait.
Sanusi mengatakan, pansus yang dibentuk pada 10 Juli 2013 itu telah menghasilkan keputusan. Menurutnya, hasil pansus itu membuktikan bahwa pembentukan pansus itu tidak menghambat program eksekutif.
"Kita menyetujui (anggaran multiyears rusunawa), kok. Hasilnya akan disampaikan Senin besok," kata Sanusi.
Tahun ini Pemprov DKI menganggarkan pembangunan empat rusun dengan menggunakan dana APBD 2013. Rusun itu terletak di Jatinegara Kaum, Pulogebang, dan Cipinang Besar Selatan di Jakarta Timur, serta rusun Tambora di Jakarta Barat. 


Sumber :
kompas.com

Jokowi Akui Sudah Bertemu Prabowo dan Hatta, Bahas Pilpres?

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang memuncaki survei capres dan cawapres mengaku sudah menggelar pertemuan dengan dua capres yakni Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Membahas kemungkinan duet di Pilpres?
"Ya ketemu, ya ketemu biasa toh," kata Jokowi saat ditanya rumor pertemuannya dengan Hatta Rajasa beberapa waktu lalu, kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (19/7/2013).
Jokowi juga tak menampik sudah bertemu khusus dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Rumor belakangan beredar Prabowo meminang Jokowi menjadi cawapresnya.
"Ya ketemu," kata Jokowi sembari tersenyum.
Lalu apakah pertemuan tersebut soal Pilpres 2014? Jokowi membantah dengan halus.
"Nggak mikir. Saya nggak mikir (Pilpres)," tandasnya.


Sumber :
detik.com

Pembangunan Waduk Ria Rio, Jokowi: Oktober Pasti Dimulai!

Kepala Dinas Pertamanan DKI, Widiyo Dwiyono Budi mengatakan jika pembangunan waduk Ria Rio baru bisa dilaksanakan pada tahun 2014. Namun, Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) membantah hal tersebut.
"Oktober dimulai aja. Dimulai kok. Pasti dimulai," kata Gubernur DKI, Joko Widodo saat ditemui wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (19/7/2013).
Jokowi mengatakan jika pembangunan fisik Waduk Ria Rio di Pulomas, Jakarta Timur tetap akan dilaksanakan bulan Oktober ini. Tidak akan terganggu dengan adanya aturan Perpres 71 tahun 2012 terkait prosedur pembebasan sejumlah lahan swasta dan warga disekitar waduk tersebut.
"Itu kan soal pertanahannya. Pembangunan fisiknya mulai oktober. Itu kan jg tanah kita. Itu BUMD kita," tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pertamanan DKI, Widiyo Dwiyono Budi mengatakan jika pembangun waduk diatas lahan seluas 25ha tersebut mengalami kendala dengan aturan Perpres 71 Tahun 2012 yang mengharuskan prosedur pembebasan lahan melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Menurut Widiyo, pembangunan proyek bernilai Rp 320 miliar tersebut baru bisa dilaksanakan ditahun 2014.
"Fisiknya mungkin sekitar 2014 sesuai dengan perjanjian dengan Pulomas," kata Widiyo di Balaikota, Kamis (18/7)
"Ada aturan baru yang mewajibkan format baru dalam di panitia pembebasan tanah di BPN. Itu sesuai perpres 71/2012, harus melalui mekanisme itu dulu," terang Widiyo.


Sumber :
detik.com

Jokowi Soal Rumor PNS Bekingi PKL Tanah Abang: Siapa, Sebut Saja!

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meminta pihak yang menuding adanya kabar beking di lingkungan Pemprov DKI, terkait PKL Tanah Abang, untuk menyebut nama. Jokowi tidak mau kabar tersebut hanya sekedar rumor belaka.
"Siapa (PNS dan Satpol PP-nya) sebutin saja!" tegas Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (19/7/2013).
Bahkan Jokowi meminta nama para PNS tanpa memandang kedudukan dan jabatannya. "Sebutin saja, yang di kecamatan siapa!" tantangnya.
Jika betul ada beking di pihak Pemprov DKI Jakarta, Jokowi tidak akan segan-segan memberi tindakan tegas.
"Ya gampanglah (sanksinya), kan aturannya jelas," tutup Jokowi.

Sumber :
detik.com

Jokowi Larang PNS DKI Terima Parsel Lebaran

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melarang seluruh pegawai negri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menerima bingkisan atau parsel hari raya Idul Fitri. Hal itu untuk menghindari bentuk gratifikasi.
"Sudah jelas itu, kita larang," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (19/7/2013).
Jokowi mengatakan, instruksi tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU itu disebutkan bahwa PNS dilarang menerima pemberian dalam arti luas, bisa berupa uang tunai, komisi, tiket perjalanan, termasuk parsel. Dalam UU tersebut, PNS yang menerima pemberian harus mengirimkannya pada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Barang pemberian yang tidak dilaporkan ke KPK diindikasikan sebagai gratifikasi.
"Dikhawatirkan, nanti menjadi polemik. Aturannya memang tidak boleh, ya tidak boleh," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, pelaporan gratifikasi ke KPK dilakukan dengan mengisi formulir yang dilengkapi data nama dan alamat lengkap penerima, tempat dan waktu penerimaan gratifikasi, serta jenis dan nilainya. Namun, ia menyarankan agar PNS menolak pemberian parsel.


Sumber :
kompas.com

Jokowi: Operasi Pendatang Tak Ada Gunanya, Belum Ketemu Jurusnya

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui belum menemui cara agar pendatang tidak masuk ke Jakarta usai Lebaran. Yang jelas Pemprov DKI tak lagi menggelar Operasi Yustisi karena tidak menyelesaikan masalah.
"Nggak ada manfaatnya," kata Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2013).
Jokowi memastikan jika saat ini tidak ada lagi Operasi Yustisi di Jakarta. Sebab operasi itu tidak ada manfaatnya.
"Sudah keluar uang banyak nggak ada hasilnya," kata Jokowi.
Jakarta diibaratkannya seperti gula yang punya banyak daya tarik bagi semut, para pendatang.
"Ini kan tidak mudah. Ini masalah kemiskinan berpengaruh. Di sini kan ada gulanya. Dipagari kan nggak mungkin. Belum ketemu jurusnya," lanjut Jokowi.
"Yang sudah di sini nggak bawa saudaranya ke Jakarta. Menyiapkan itu saja. Dioperasi apanya. Kalau datangnya sebulan setelah Lebaran ya sama saja," tutup Jokowi.


Sumber :
detik.com

Idul Fitri, Jokowi Open House 2 Hari di Rumah Dinasnya

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk pertama kalinya akan merayakan Idul Fitri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun ini. Rencananya, Jokowi akan merayakan hari raya bersama warga Jakarta.
"Bikin 2 hari. Hari pertama dan kedua," tutur Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2013), saat ditanya soal open house Idul Fitri nanti.
Usai salat Id, Jokowi akan langsung mempersilakan warga Jakarta untuk bersilaturrahmi dengannya. Warga DKI Jakarta yang hendak bertemu Jokowi dan keluarganya bisa datang rumah dinas Gubernur DKI di Jl Taman Suropati, Jakarta Pusat.
"Rumah dinas," jawab Jokowi soal lokasi open house-nya.
Rumah dinas Gubernur DKI terletak tidak jauh dari Taman Suropati yang berada di daerah Menteng. Warga yang datang bisa mengenali rumah tersebut dari arsitekturnya yang kuno serta halamannya yang luas.

Sumber :
detik.com

Jadi Capres Paling Top, Jokowi Milih Ngurus Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kembali memuncaki survei capres paling potensial versi Pusat Data Bersatu (PDB). Namun Jokowi sendiri belum berpikir akan nyapres di 2014.
"Saya nggak mikir. Tidak mikir, tidak mikir," kata Jokowi kepada wartawan di Balaikota, Jakarta, Jumat (19/7/2013).
Jokowi mengaku ingin fokus mengurus Jakarta. Banyak persoalan yang harus diselesaikan.
"Saya ngurusin Waduk Pluit, ngurus rusun, ngurus kampung deret, KJP, KJS, sudah saya di situ," katanya.
Namun Jokowi tahu dia memuncaki survei capres. "Sudah tahu," katanya saat ditanya soal tingginya elektabilitasnya.
Lalu bagaimana jika Ketum PDIP Megawati Soenarnoputri menunjuknya maju di Pilpres 2014? Ditanya mengerucut pun Jokowi kembali mengelak, menegaskan ingin fokus mengurus Jakarta.
"Saya masih kerja untuk Pluit, untuk rusun, untuk KJS, hehehe," tutup Jokowi sambil tertawa.


Sumber :
detik.com

Pak Jokowi, Taman-taman di Kompleks DKI Joglo Kotor dan Tidak Terawat

Kawasan Kompleks DKI Joglo, Kembangan, Jakarta Barat memiliki setidaknya empat taman untuk penghijauan dan bermain. Sayangnya, dari empat taman tersebut, tidak satupun yang terlihat terurus.
Sekitar pukul 11.10 WIB, Jumat (19/7/2013), kondisi taman pertama yang berada di depan Sekolah Dasar 03 Joglo. Taman yang seharusnya bisa menjadi tempat bermain anak-anak sekolah itu terlihat sangat jorok dan tidak laik. Di sekelilingnya juga terdapat orang-orang berjualan.
Selain itu, arena bermain anak seperti perosotan yang terbuat dari semen pun dipenuhi oleh coret-coretan, terlihat kumuh.
Taman kedua yang hanya berjarak sekitar 700 m dari taman sekolah ini keadaannya hampir sama. Taman yang letaknya pas di depan Mesjid Assalam ini dijadikan tempat peristirahatan para tukang ojek kompleks. Selain itu terlihat juga beberapa orang mendirikan lapak kaki lima.
Sedangkan Taman ketiga dan keempat yang letaknya berada di Blok E dan H terlihat lebih baik. Namun, tetap banyak sampah-sampah berserakan.
Padahal Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) selalu mengampanyekan ruang terbuka hijau. Tapi keadaan di lapangan, banyak taman-taman di wilayah Jakarta masih banyak yang tidak terurus.

Sumber :
detik.com

"Jokowi, Jangan Perkosa Monas"

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo menilai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak harus selalu menggelar acara di kawasan Monumen Nasional. Sebaiknya, gubernur menyebar acara itu ke wilayah kota.
"Jangan perkosa Monas, harus diatur, misalnya acara yang besar-besar saja di Monas. Tapi yang kecil-kecil misalnya di tempat lain," ujar Agus saat dihubungi, Jumat (19/7/2013).
Agus mengatakan, kawasan Monas memiliki kapasitas yang terbatas dalam menyelenggarakan suatu acara. Ia khawatir, jika Monas terlalu diforsir untuk tempat acara, malah bisa merusak fasilitas di sana Jika demikian, tentu merugikan Pemprov karena harus mengeluarkan dana lagi untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan tersebut.
"Kalau digunakan bisa rusak, tamannya, padahal sebagai ruang terbuka hijau di pusat kota kan penting," ujarnya.
Pemkot Harus Siap Agus mengakui, Monas memang merupakan lokasi yang sangat strategis dalam menggelar suatu acara. Selain memiliki ruang terbuka yang luas, letak Monas pun berada di pusat kota sekaligus memiliki akses yang mudah dari penjuru Jakarta. Sementara di kota lain, kata Agus, tak ada lokasi yang memiliki kondisi sama seperti di area Monas.
"Coba mana, Setu Babakan? Akses ke sananya gimana? Museum Fatahillah? Kalau Sabtu atau Minggu sih, oke, tapi hari kerja? Mana lagi, Kanal Banjir Timur? Dekat perumahan, susah," ujarnya.
Oleh sebab itu, jika acara disebar ke kota lain di DKI, tinggal bagaimana setiap Pemerintah Kota mampu mnyediakan ruang serta unsur-unsurnya dengan baik, sebaik penyelenggaraan di Monas. "Pemkot harus siap akan hal-hal itu. Banyak lah pertimbangannya. Misalnya bukan di daerah perumahan, keamanannya, panitianya," tutur Agus.
Saat dikonfirmasi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membenarkan hal tersebut. Tapi menurutnya, acara-acara yang selama ini diselenggarakan di Monas hanyalah percontohan saja. Acara di kota lainnya pun, kata Jokowi, sudah dipikirkan.


Sumber :
kompas.com

"Tawon" Cari Perhatian Jokowi

Niat Kuncoro Nyoto untuk terus mengembangkan mobil buatannya, yaitu Tawon, tetap tinggi. Bahkan, demi hal itu, dia pun berniat menemui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta dukungan.
Hal itulah yang dilakukannya saat membuka stan Tawon Mobil Industri dalam penyelenggaraan UMKM Expo dan Pekan Koperasi 2013 di Lapangan IRTI Monas, Jakarta. Dengan memamerkan satu unit mobil Tawon berwarna biru, dia berharap DKI 1 dapat melihat mobilnya itu.
"Saya dan Jokowi sudah saling kenal kok, bahkan dari sejak Jokowi di Solo. Dia mulai ngurus Esemka, saya juga mulai dengan Tawon," katanya saat ditemui di hari pertama penyelenggaraan UMKM Expo, Kamis (18/7/2013).
Selain menyampaikan keinginan untuk menemui Jokowi, Kuncoro juga sempat menyampaikan keluhannya pada pemerintah. Menurutnya, pemerintah tidak pernah ada niat untuk memajukan industri mobil nasional buatan anak negeri.
Dia menyinggung soal pemberian insentif terhadap pabrikan-pabrikan besar asal Jepang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPNBM) jika membuat mobil dibawah 1.000 cc dan di bawah harga Rp 100 juta.
"Seharusnya, hanya produsen lokal yang diberi, di China juga begitu. Niat saya ke sini juga mau mastiin, ini mau dilanjutkan atau tidak, kalau tidak biar dimatiin (ditutup industrinya) sekalian," tegasnya.
Semasa pemerintahan Gubernur DKI yang sebelumnya, yaitu Fauzi Bowo, Tawon sempat ditawarkan Kuncoro untuk menggantikan bajaj dan angkot yang ada saat ini. Namun, saat itu, Foke tidak pernah menggubris niatnya. Untuk itu, dia berharap di era Jokowi, niatnya dapat diakomodasi.
Kuncoro menjelaskan, Tawon merupakan mobil ramah lingkungan dan berharga murah (low cost green car). Mobil dengan kapasitas 650 cc ini dapat menggunakan gas maupun bahan bakar konvensional. Harga jualnya ialah Rp 53,9 juta.
"Sudah terjual sekitar tiga ratusan unit di Jabodetabek dan Banten," ungkapnya.
Sebelum menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi sempat populer dengan mobil Esemka. Saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo, Jokowi menggunakan mobil karya pelajar SMK Solo itu untuk kendaraan dinasnya.
Tawon Mobil Industri berada di bawah PT Super Gasindo Jaya. Kantor perusahaan mobil ini terletak di Jatinegara, Jakarta Timur, sedangkan pabriknya terdapat di Rangkasbitung, Lebak, Banten. Sejauh ini, Tawon sudah tersedia dua varian, yaitu untuk jenis minibus dan pikap. Untuk pikap, harga jualnya sebesar Rp 39,9 juta.


Sumber :
kompas.com

Ganjar: Jokowi Disukai Ibu-Ibu Karena Sifat Kebapakan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ternyata lebih disukai ibu dan perempuan untuk menjadi calon presiden di 2014. PDI Perjuangan menganggap hal itu wajar.
"Ya enggak apa-apa, istrinya juga suka," kata Gubernur Jawa Tengah terpilih asal PDIP Ganjar Pranowo di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/7/2013) malam.
Menurut Ganjar, ibu-ibu berpotensi untuk menyerap dan menyalurkan suara. Mereka juga memiliki komunitas-komunitas tersendiri yang banyak di masyarakat.
"Lebih tekun. Makanya banyak di antara kelompok itu solid dan mudah pengaruhi orang," kata Ganjar.
Ia melihat kaum ibu tersebut tertarik kepada Jokowi bukanlah melihat penampilan atau soal fisik yang lain.
"Jokowi punya kesan kebapakan melayani semua orang komunikasi gampang. Apalagi program KJS (Kartu Jakarta Sehat) disenangi ibu-ibu, Pengobatan dirasakan ibu-ibu karena kalau sakit biayanya mahal," tuturnya.
Sebelumnya, temuan  Indonesia Research Centre (IRC) melalui survei terbarunya terhadap pemilik telepon di 11 kota besar pada 8-11 Juli 2013 memperoleh hal yang menarik pada sosok Jokowi.
Temuan IRC menunjukkan Gubernur DKI Jakarta ini mampu menyerap konstituen yang lebih luas. Terbukti Jokowi mendapatkan  dukungan dengan persentase yang relatif signifikan, yakni antara 17% hingga 37%, dari konstituen partai politik (parpol) lain di luar PDIP.
Namun gejala yang lebih menarik ialah jika pemilih kandidat presiden dilihat berdasarkan jenis kelamin. Sebagian besar pemilih Prabowo (66.1 persen) dan Wiranto (58.8 persen) adalah kaum laki-laki.
Sebaliknya  mayoritas yang memilih Jokowi, adalah kaum perempuan dengan persentase kurang lebih sama. Selain Jokowi nama-nama yang banyak dipilih kaum perempuan ialah Dahlan Iskan, Megawati, Yusuf Kalla dan Aburizal Bakrie.


Sumber :
tribunnews.com

Solo 2 Tahun, Jakarta ?

Pelayanan prima kepada masyarakat merupakan sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Alasan itulah yang menggerakkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyidak sejumlah kantor pemerintah kota, kelurahan, serta kecamatan di DKI.
Berdasarkan blusukan-nya ke kantor-kantor itu, setidaknya, Jokowi menyorot tiga poin yang masih perlu pembenahan, yakni fasilitas memadai di tiap kantor pelayanan, kecepatan proses administrasi, dan perbaikan sumber daya manusia petugas yang berhadapan langsung dengan warga.
Seperti sidak yang dilakukan Jokowi pada Kamis (18/7/2013) kemarin di Kelurahan Pondok Bambu, Kelurahan Cipinang Cempedak, dan Kecamatan Jatinegara. Jokowi mengakui ketiga kantor itu telah memiliki fasilitas ruang pelayanan yang sesuai dengan keinginannya, yakni ruangan luas, tidak tersekat-sekat atau terbuka, serta nyaman.
Layaknya masyarakat biasa yang hendak mengurus perizinan, seperti itulah gaya kedatangannya. Datang, kemudian duduk di ruang tunggu sambil menunggu petugas loket di unit pelayanan umum. "Ini fasilitasnya sudah bagus. Tapi, yang masih tersekat-sekat, tidak terbuka, itu yang enggak benar. Yang bekerja itu harus bisa dilihat oleh pemohonnya," ujar Jokowi di Kelurahan Pondok Bambu.
Tinggal, lanjut Jokowi, di setiap kantor pelayanan itu, diadakan mesin pemberi informasi. Di mesin dengan layar sentuh itulah, masyarakat dapat mengetahui jenis pelayanan apa saja di kantor itu, bagaimana prosesnya, berapa lama selesainya. Dengan demikian, Jokowi berharap jika proses yang terjadi tak sesuai dengan informasi di sana, dia dapat menegur wali kota, lurah, atau camat.

Lama karena SDM kurang?
Poin kedua yang menjadi sorotan ialah kecepatan proses administrasi. Tak tanggung-tanggung, politisi PDI Perjuangan itu ingin pembuatan Kartu Keluarga (KK) selesai dalam tiga hari dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) selesai dalam satu jam.
Lurah Pondok Bambu Budhy Novian yang diminta hal tersebut oleh Jokowi pun tak berpikir lama. Ia langsung menyanggupinya. "Baik, Pak. KK tiga hari, KTP satu jam, Pak," ujar pria yang baru terpilih jadi lurah melalui uji lelang jabatan tersebut.
Jokowi kemudian bertanya, mengapa dirinya masih mendapat laporan masyarakat mengurus KK dan KTP membutuhkan waktu satu hingga dua minggu. "Katanya karena kadang-kadang yang dilayani banyak, tidak hanya satu dua orang. Tapi, itu bukan alasan karena input data saja," ujarnya.
Melihat situasi demikian, Jokowi pun menangkap perlunya pembenahan sumber daya manusia. Tidak hanya cepat dan tanggap, Jokowi ingin menciptakan pelayanan yang ramah, penuh senyum, layaknya jika masyarakat masuk ke kantor bank.
"Mestinya di front harus ada training, bagaimana melayani masyarakat, bagaimana mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat pagi, standar seperti itu harus ada," lanjut eks Wali Kota Solo itu.
Dari sidaknya ke sejumlah kantor pelayanan warga, Jokowi tak satu pun disambut dengan ramah, baik petugas loket, lurah, camat, hingga wali kota tampaknya masih tergagap-gagap melayani. Kebanyakan mereka melayani permintaan Jokowi dengan muka tegang, tapi entah apa kesalahannya.
Sebagai langkah awal, Jokowi memberikan waktu tiga bulan ke depan kepada wali kota, kelurahan, dan kecamatan untuk memperbaiki dua poin yang pertama. Sementara, untuk SDM, Jokowi mengakui dirinya membutuhkan waktu cukup lama. Namun, Jokowi optimistis mampu menciptakan pelayanan masyarakat yang prima.
Sebelum merapat ke Jakarta, Jokowi mengaku membutuhkan waktu dua tahun memperbaiki pelayanan di Solo. Lalu, bagaimana dengan Jakarta? "Secepatnya," tegasnya.


Sumber :
kompas.com

Duetkan Hatta-Jokowi, Amien Rais Terlalu Memaksakan

Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais telah mendapat beberapa masukan dari dosen-dosen Universitas Gajah Mada (UGM), bahwa Hatta Rajasa sebaiknya diduetkan dengan Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.
Menurut Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, Jokowi akan selalu menang jika diduetkan oleh siapapun untuk maju ke dalam pertarungan Pilpres 2014.
"Jokowi diduetkan oleh siapapun akan menang," ujar Siti, Jumat (19/7/2013).
Dikatakannya, apa yang dilakukan PAN melalui Amien Rais merupakan sebuah pemaksaan. Alasannya, elektabilitas Hatta hingga kini masih rendah.
"PAN melalui politisi seniornya tampaknya ingin sekali mengusung Capres dari kadernya, meskipun diketahui elektabilitasnya sangat rendah," jelasnya.
Sebelumnya, Amien mendapatkan masukan dari para dosen untuk menduetkan Hatta dengan Jokowi. Karena keduanya layak pasangan bapak proklamator Indonesia, Bung Karno dan Bung Hatta.
Amien Rais bisa berbicara soal mimpi dosen-dosen UGM ini karena di kampus ini ia menjadi salah satu guru besarnya. Namun, ia mengelak untuk membicarakan sikapnya soal wacana memasangkan Jokowi dengan Hatta di pemilihan mendatang.


Sumber :
okezone.com

Teguran Untuk Lurah Cipinang

Lurah Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Ali Mansyur mengaku ditegur Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) karena memasang gambar Jokowi pada spanduk di kantor kelurahan tersebut.
”Kebetulan saya pasang banner di halaman parkir. Kebetulan ada foto beliau di banner itu. Saya menyosialisasikan program kelurahan tentang kehijauan lingkungan hidup. Beliau bilang, ’Enggak usah ada gambar saya, gambar Pak Lurah saja',” ujar Ali.
Teguran itu disampaikan Jokowi saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kelurahan Cipinang Cempedak, Kamis (18/7/2013). Dalam sidak itu, menurut Ali, Jokowi fokus pada ruang dan kualitas pelayanan publik, misalnya pembuatan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.
Sebelumnya, ketika berkunjung ke Kelurahan Cipinang Cempedak, Jokowi mengatakan, "Enggak pernah saya pasang muka saya di spanduk, enggak mau. Manfaatnya apa?"


Sumber :
kompas.com

Jokowi: Pengambilalihan Palyja Terkendala Harga

Pemerintah Provinsi  DKI Jakarta berencana membeli saham milik Palyja yang dikuasai oleh Suez dan Astratel supaya pengelolaan air bersih di Jakarta tidak dikuasai oleh perusahaan asing. Apalagi, Suez berencana menjual sahamnya ke Manila Water yang notabene perusahaan dari Filipina.
Menurut Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), sampai saat ini proses pembelian saham tersebut masih dalam proses negosiasi dan belum mencapai kata sepakat. Tetapi kata dia, pengambilalihan saham itu sedikit lagi mencapai kata sepakat, hanya terkendala masalah harga.
"Ini masih proses negosiasi, tapi disetujui harganya berapa yang belum," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2013).
Jokowi menuturkan, pengambilalihan saham Palyja ini tujuannya agar Pemprov DKI bisa lebih leluasa mengelola air bersih untuk masyarakat Jakarta. Maka dari itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin membeli seluruh saham PT Palyja tersebut. Kata dia, untuk memenuhi kebutuhan air itu , orientasinya bukan kepada keuntungan.
"Keduanya (Suez dan Astratel) akan kita ambil alih semuanya nanti. Tunggu, tunggulah," kata Jokowi.


Sumber :
viva.co.id

Mengapa Jokowi Emoh Tambah Eskavator untuk Sungai?

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak berencana menambah jumlah alat berat yang akan digunakan untuk mengeruk sampah di sungai. Ucapan itu dia lontarkan saat meninjau Pintu Air Manggarai yang saat ini dipenuhi sampah.
Alasannya, kata Jokowi, "Itu sama saja mendidik warga untuk buang sampah sembarangan," kata Jokowi di Manggarai, Kamis (18/7/2013).
Jokowi mengaku melihat sendiri tumpukan sampah di Manggarai yang terdiri dari berbagai sampah seperti plastik, kayu, kursi, kasur, hingga rongsokan kulkas.  "Coba itu sampahnya siapa? Ya sampahnya dari orang yang protes-protes itu," ujar Jokowi.
Karena itu, Jokowi mengaku tak akan menambah peralatan berat untuk mengeruk sampah. Pemerintah lebih memilih menanamkan gaya hidup bersih kepada masyarakat. "Jangan buang sampah, kasur, sofa, apalagi kulkas ke sungai." sambung Jokowi.
Rencananya, kampanye hidup bersih itu akan dimulai setelah Idul Fitri 1434 Hijriah yang jatuh pada awal Agustus. Jokowi mengakui, penumpukan sampah di Pintu Air Manggarai saat ini disebabkan oleh berhentinya pekerjaan operator pengangkut sampah selama enam hari.
Musababnya, para pekerja tidak mendapat gaji. "Jadi yang menggaji itu sebenarnya operator, tetapi ternyata saat ini mereka masih dalam proses lelang operator," kata Jokowi.
Selama operator baru belum ditentukan, kata Jokowi, pemerintah akan menalangi dulu gaji para pekerja kebersihan itu. "Sudah saya suruh talangi dulu, kan kasihan masak tidak digaji," ujarnya.


Sumber :
tempo.co

Soekarwo vs Jokowi

Wakil Gubernur Jawa Timur yang juga calon wagub incumben menilai, keberhasilan Gubernur Jatim Soekarwo (Pakde Karwo) tidak bisa dibanding-bandingkan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Karena ada beberapa perbedaaan yang tidak bisa dijadikan penilaian keberhasilannya.
"Saya tidak pernah mengatakan Pakde Karwo lebih bagus dari Jokowi. Keduanya tidak bisa dibanding-bandingkan," ujar Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Kamis (18/7/2013).
Gus Ipul ini menerangkan, tolak ukur penilian kedua gubernur ini tidak bisa disamakan. Seperti Jokowi menjadi gubernur di daerah ibu kota. Sedangkan Pakde Karwo memimpin Jawa Timur.
Kemudian juga mengenai jumlah penduduk dan teritori atau luar wilayah. Penduduk Jawa Timur jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan Jakarta. Selain itu, wilayah Jatim lebih luas dibandingkan dengan Jakarta yang mudah lebih terjangkau, termasuk di sisi pemberitaan.
"Kalau pemberitaan di Jakarta efeknya bisa me-nasional, karena berada di ibu kota Indonesia. Kalau di Jawa Timur, tidak semua efek nasional beritanya," tuturnya.
"Teritori Jakarta bisa dijangkau dengan kunjungan langsung. Kalau di sini (Jatim) tidak bisa dengan televisi dan koran tok (saja). Jadi dua orang ini tidak bisa dibanding-bandingkan," tegasnya.
Gus Ipul yang akan maju bersama calon gubernur Soekarwo di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2013 menambahkan, lama jabatan kedua gubernur tersebut juga tidak bisa menjadi patokan penilaian.
"Kalau Pakde sudah 4 tahun. Sedangkan Jokowi kan beberapa bulan. Kan nggak bisa dinilai dan tidak bisa dibandingkan. Kan tidak adil kalau dibanding-bandingkan," ujarnya.
Ia menambahkan, Pakde dinilai berhasil memimpin Jawa Timur, meskipun hasilnya tidak semua diberitakan di media massa, koran maupun elektronik.
"Cerita (berita) tentang Pak Gubernur (Pakde Karwo) tidak sesering Pak Jokowi. Tapi alhamdulillah, belum ada alasan yang bisa menggantikan Pakde. Itu menurut teman-teman," jelasnya.

Tanggapan Jokowi
 ” ha..ha…..lha yang lainnya nopo sudah teruji to Mbak? ” kata Jokowi lagi-lagi diikuti tawa.
” Lha kulo niki samben dino malah diteri survei lho Mbak, padahal kulo mboten pesen lan mboten bayari (saya itu tiap hari dianterin survei padahal tidak pesan dan tidak bayari)”


Sumber :
- detik.com
- kompasiana.com

Jokowi Didesak Percepat Realisasi Monorel

Gerakan Pemuda (GP) Anshor DKI Jakarta mendesak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mempercepat pembangunan monorel. Pasalnya kemacetan di Jakarta sudah semakin parah.
"Mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta agar bahu-membahu bersama semua pihak demi terciptanya monorel sebagai solusi dalam menjawab tantangan kemacetan di Jakarta," ujar Pimpinan Wilayah GP Ansor DKI Jakarta, Abdul Azis, dalam rilisnya, Kamis (18/7/2013).
Kemacetan merupakan masalah utama yang harus diprioritaskan. Ancaman grid lock (macet total-red) bukan tidak mungkin bisa saja terjadi.
Ia meyakini sebagai tranportasi publik, monorel dapat mengatasi problem kemacetan di DKI Jakarta. Meski begitu ia merasa ada pihak–pihak yang menciptakan hambatan-hambatan dan menganggu proses pembangunan sistem transportasi ini.
"Pembentukan Pansus Monorel, yang tidak memiliki dasar pemikiran yang jelas dan diduga kuat untuk sekadar 'akal-akalan' mengambil keuntungan pribadi atau kelompok semata," imbuhnya.
Abdul mengatakan pihaknya mendukung penuh percepatan program pembangunan monorel oleh mantan wali kota Solo tersebut.
"Untuk kepentingan penyediaan layanan transportasi kepada publik dan sebagai salah satu solusi dalam mengatasi kemacetan di Jakarta yang sudah sangat mengkhawatirkan," tegasnya.


Sumber :
detik.com