Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan secepatnya membuat payung hukum
untuk proyek terowongan multiguna atau multipurpose deep tunnel. Dia
menargetkan payung hukum itu kelar bulan ini. "Biro Hukum akan
menyiapkan kajian hukum. Ya soal payung hukumnya deep tunnel," kata
Jokowi di Balai Kota Jakarta, Rabu 2 Januari 2013.
Dia mengatakan
proyek deep tunnel ini akan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Jakarta dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus langsung memasukkan itu ke
RDTR. Kami memang belum masukkan itu," katanya.
Sebetulnya,
Jokowi diberi waktu enam bulan untuk merampungkan RPJMD. Pada Januari
ini, dia mengusahakan RPJMD, dengan proyek deep tunnel masuk di
dalamnya, sudah dapat diterima DPRD DKI Jakarta.
Payung hukum
deep tunnel akan dikebut dalam waktu dua minggu ke depan. Ini supaya
proyek segera dapat dikerjakan. Di samping itu, proyek lainnya seperti
pengerukan kali dan normalisasi sungai tetap dilakukan agar antisipasi
banjir di Jakarta dapat segera ditangani.
"Tapi harus ada
terobosan yang lain. Jangan dipikir baru terowongan multiguba langsung
semuanya pindah ke sana. Tidak seperti itu. Yang linier tetap, yang
terobosan juga jalan," jelas Jokowi.
Menurut dia, proyek deep
tunnel Rp 16,4 triliun itu sudah ada yang berminat untuk berinvestasi.
Namun nantinya tender akan dibuka untuk siapa pun yang berminat
mengerjakan proyek tersebut. "1, 2, 3 sudah. Tapi yang penting mesti
dibuka tho yo, dibuka silakan siapa yang masuk," ujarnya.
Apakah
investor yang berminat dari dalam atau luar negeri? Kata Jokowi, "Kalau
ada tingkat RT. Kalau nggak ada tingkat RW. Kalau nggak ada lagi tingkat
kota. Nggak ada lagi tingkat nasional. Nggak ada lagi ya tingkat ...he
he he."
Nantinya, proyek ini juga akan mengajak kerja sama
pemerintah pusat dalam hal teknis. Termasuk di dalamnya Kementerian
Pekerjaan Umum dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Sumber :
www.tempo.co
Rabu, 02 Januari 2013
Jokowi akan Revitaliasi Kota Tua Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yakin bahwa dengan
merevitalisasi warisan sejarah Museum Fatahillah atau dikenal Kota Tua,
maka akan banyak pengunjung yang berdatangan.
Jokowi malah mengatakan tidak bisa berjualan bagi yang menganggap Kota Tua tidak menarik meski direvitalisasi lantaran banyak kawasan kumuh di sekitarnya.
"Nggak menarik gimana, sangat menarik. Hanya yang jual saja yang nggak bisa, sebentar lagi coba akan saya datangi kalau sudah kawasan itu terkelola dengan baik. Itu modal yang luar biasa," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (2/1/2013).
Jokowi mencontohkan, beberapa warisan sejarah maupun budaya di negara lain justru mendapat apresiasi yang bagus dari masyarakatnya, bahkan bagi turis asing yang ingin menyaksikan warisan yang telah 'didandani' dengan rapi tersebut.
"Di China dan di Rusia mau masuk ke kota itu antri, berbondong-bondong bayarnya," tutur Jokowi.
Berkaca dari negara lain yang memelihara warisan sejarah dan budayanya, Jokowi berencana akan melakukan revitalisasi dengan membangun kreatif publik space di lingkungan Museum Fatahillah.
Ia pun mengaku sudah mengecek lokasi Museum dan melihat potensi yang besar yang dapat diubah menjadi lokasi rekreasi edukatif masyarakat.
"Minggu kemarin, sudah tanya-tanya bangunan yang atapnya sudah runtuh, itu juga akan saya surati pemiliknya agar tahun ini segera di restorasi di konstruksi. Kalau memang nggak mau, diberikan ke kami, kami juga siap untuk jadi pemilik," ucap Jokowi.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
Jokowi malah mengatakan tidak bisa berjualan bagi yang menganggap Kota Tua tidak menarik meski direvitalisasi lantaran banyak kawasan kumuh di sekitarnya.
"Nggak menarik gimana, sangat menarik. Hanya yang jual saja yang nggak bisa, sebentar lagi coba akan saya datangi kalau sudah kawasan itu terkelola dengan baik. Itu modal yang luar biasa," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (2/1/2013).
Jokowi mencontohkan, beberapa warisan sejarah maupun budaya di negara lain justru mendapat apresiasi yang bagus dari masyarakatnya, bahkan bagi turis asing yang ingin menyaksikan warisan yang telah 'didandani' dengan rapi tersebut.
"Di China dan di Rusia mau masuk ke kota itu antri, berbondong-bondong bayarnya," tutur Jokowi.
Berkaca dari negara lain yang memelihara warisan sejarah dan budayanya, Jokowi berencana akan melakukan revitalisasi dengan membangun kreatif publik space di lingkungan Museum Fatahillah.
Ia pun mengaku sudah mengecek lokasi Museum dan melihat potensi yang besar yang dapat diubah menjadi lokasi rekreasi edukatif masyarakat.
"Minggu kemarin, sudah tanya-tanya bangunan yang atapnya sudah runtuh, itu juga akan saya surati pemiliknya agar tahun ini segera di restorasi di konstruksi. Kalau memang nggak mau, diberikan ke kami, kami juga siap untuk jadi pemilik," ucap Jokowi.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
Anggaran Pendidikan DKI Banyak Dikorup, Apa Kata Jokowi?
Berdasarkan hasil penelitian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) menunjukkan Provinsi DKI Jakarta rawan akan korupsi.
Anggaran pendidikan di Ibu Kota adalah paling banyak dikorupsi dibandingkan dengan wilayah lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku belum mendapatkan laporan sehingga ia belum dapat berkomentar.
"Saya enggak mengerti. Saya belum mengerti. Aslinya memang belum mengerti kalau saya ngomong belum mengerti ya belum tahu. Mungkin sudah dilaporkan hanya belum sampai ke meja saya. Kalau nanti saya jawab, ternyata malah terbersih bagaimana hehehe," kata Jokowi seraya tertawa, di Balaikota Jakarta, Rabu (2/1/2013).
Sementara itu menurutnya, seluruh sistem yang ada mulai dari Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) hingga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mulai diperbaiki.
Jokowi percaya kalau memang ada laporan dari PPATK, berarti laporan tersebut valid dan dapat dipercaya.
"Kalau ada data seperti itu, apalagi kalo benar yang berbicara itu PPATK ya berarti itu sangat valid," ujar Jokowi.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada kajian Semester II tahun 2012, PPATK menyebutkan terdapat tiga provinsi dengan indikasi transaksi mencurigakan terkait bidang pendidikan terbesar di Indonesia.
Ketiga provinsi itu adalah DKI Jakarta (58,6 persen), Sumatera Utara (10,7 persen), dan Riau (7,9 persen). Selain itu, analisis PPATK juga menunjukkan DKI Jakarta sebagai provinsi yang diduga melakukan penyalahgunaan anggaran di bidang pendidikan dengan jumlah 33,3 persen.
Sumber dana yang disalahgunakan, khususnya dalam bidang pendidikan, paling banyak bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 37 persen. Setelah itu, APBD bidang pendidikan (non-BOS/DAK) 19 persen serta dana yang bersumber dari hibah dan BOS yakni 16 persen dan 15 persen.
Adapun modus yang dilakukan mayoritas adalah dengan menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri sebesar 27 persen, menggelapkan uang (11 persen), tidak menyelesaikan proyek (10 persen), proyek fiktif (9 persen), dan pengadaan tanpa tender (7 persen).
Faktor yang menjadi penyebab utama penyalahgunaan APBN/APBD di bidang pendidikan berdasarkan analisis PPATK adalah kewenangan yang besar, kurangnya pengawasan atas mekanisme penggunaan dana, dan kurangnya transparansi.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Anggaran pendidikan di Ibu Kota adalah paling banyak dikorupsi dibandingkan dengan wilayah lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku belum mendapatkan laporan sehingga ia belum dapat berkomentar.
"Saya enggak mengerti. Saya belum mengerti. Aslinya memang belum mengerti kalau saya ngomong belum mengerti ya belum tahu. Mungkin sudah dilaporkan hanya belum sampai ke meja saya. Kalau nanti saya jawab, ternyata malah terbersih bagaimana hehehe," kata Jokowi seraya tertawa, di Balaikota Jakarta, Rabu (2/1/2013).
Sementara itu menurutnya, seluruh sistem yang ada mulai dari Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) hingga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mulai diperbaiki.
Jokowi percaya kalau memang ada laporan dari PPATK, berarti laporan tersebut valid dan dapat dipercaya.
"Kalau ada data seperti itu, apalagi kalo benar yang berbicara itu PPATK ya berarti itu sangat valid," ujar Jokowi.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada kajian Semester II tahun 2012, PPATK menyebutkan terdapat tiga provinsi dengan indikasi transaksi mencurigakan terkait bidang pendidikan terbesar di Indonesia.
Ketiga provinsi itu adalah DKI Jakarta (58,6 persen), Sumatera Utara (10,7 persen), dan Riau (7,9 persen). Selain itu, analisis PPATK juga menunjukkan DKI Jakarta sebagai provinsi yang diduga melakukan penyalahgunaan anggaran di bidang pendidikan dengan jumlah 33,3 persen.
Sumber dana yang disalahgunakan, khususnya dalam bidang pendidikan, paling banyak bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 37 persen. Setelah itu, APBD bidang pendidikan (non-BOS/DAK) 19 persen serta dana yang bersumber dari hibah dan BOS yakni 16 persen dan 15 persen.
Adapun modus yang dilakukan mayoritas adalah dengan menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri sebesar 27 persen, menggelapkan uang (11 persen), tidak menyelesaikan proyek (10 persen), proyek fiktif (9 persen), dan pengadaan tanpa tender (7 persen).
Faktor yang menjadi penyebab utama penyalahgunaan APBN/APBD di bidang pendidikan berdasarkan analisis PPATK adalah kewenangan yang besar, kurangnya pengawasan atas mekanisme penggunaan dana, dan kurangnya transparansi.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Dahlan Iskan Puji Ide Jokowi Bangun Deep Tunnel
Menteri BUMN Dahlan Iskan mengungkapkan gagasan Gubernur DKI Joko Widodo
alias Jokowi untuk membangun gorong-gorong raksasa guna menanggulangi
banjir merupakan ide cemerlang.
“Kalau itu benar-benar terlaksana yang lain-lain tidak terlalu relevan, gorong-gorong raksasa yang tiga lapis itu sudah hebat dan harus dipelajari oleh pak Jokowi agar benar-benar terlaksana,” ujar Dahlan di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (2/1/2013).
Dalam kaitan ini, Dahlan menyakini bila ide Jokowi terlaksana, maka persoalan banjir di Jakarta bisa diatasi. “Sepertinya hanya gorong-gorong raksasa yang bisa menuntaskan masalah banjir di Jakarta,” tambahnya.
Usai banjir besar yang merendam Jakarta beberapa waktu lalu, Jokowi menyempatkan diri melakukan inspeksi ke gorong-gorong di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Kesimpulannya, gorong-gorong sudah tidak mampu menampung debit air di kala hujan. Karena itu, Jokowi lantas berencana membangun deep tunnel alias terowongan raksasa berkedalaman 16 meter di bawah tanah.
"Deep tunnel atau smart tunnel. Ya terowongan atau waduk air bawah tanah. Terowongan 16 meter. Ya terobosannya ya itu deep tunnel, enggak ada yang lain. Nanti kalau ada yang lain, ya dilakukan. Tapi yang sesuai cetak biru tetap dikerjakan," ujar Jokowi usai melihat langsung gorong-gorong di depan Hotel Indonesia, Rabu (26/12/2012).
Kendati, untuk pelaksanaan pembangunan waduk bawah tanah ini Jokowi mengaku masih belum dapat memutuskan lantaran masih harus berkoordinasi dengan pihak terkait. Jokowi berencana memasang deep tunnel ini di sepanjang Cawang, Jakarta Timur hingga Pluit, Jakarta Utara.
"Awal-awal Januari saya putuskan, nanti dari MT Haryono sampai Pluit. Lurus, enggak belok-belok lah. Artinya ada blue print yang dikerjakan, tapi ini berkejar-kejaran dengan pemukiman, dengan gedung-gedung yang sudah telanjur kayak gini. Ya kalau kita hanya terus bertumpu pada cetak biru tidak ada terobosan, ya berpuluh-puluh tahun kita kebanjiran," jelasnya.
Mengenai anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan deep tunnel, Jokowi mengaku akan menggunakan dana yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun juga tidak menutup kemungkinan adanya campur tangan investor untuk pembangunan tersebut. Pasalnya dana yang dibutuhkan sangat besar yakni sekira Rp16 triliun.
"Ya APBD. Kalo enggak, investor mau ya investor. (Anggaran) Gede banget itu. Nanti lah. Kurang lebih mungkin Rp16 triliunan," kata Jokowi.
Sumber :
jakarta.okezone.com
“Kalau itu benar-benar terlaksana yang lain-lain tidak terlalu relevan, gorong-gorong raksasa yang tiga lapis itu sudah hebat dan harus dipelajari oleh pak Jokowi agar benar-benar terlaksana,” ujar Dahlan di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (2/1/2013).
Dalam kaitan ini, Dahlan menyakini bila ide Jokowi terlaksana, maka persoalan banjir di Jakarta bisa diatasi. “Sepertinya hanya gorong-gorong raksasa yang bisa menuntaskan masalah banjir di Jakarta,” tambahnya.
Usai banjir besar yang merendam Jakarta beberapa waktu lalu, Jokowi menyempatkan diri melakukan inspeksi ke gorong-gorong di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Kesimpulannya, gorong-gorong sudah tidak mampu menampung debit air di kala hujan. Karena itu, Jokowi lantas berencana membangun deep tunnel alias terowongan raksasa berkedalaman 16 meter di bawah tanah.
"Deep tunnel atau smart tunnel. Ya terowongan atau waduk air bawah tanah. Terowongan 16 meter. Ya terobosannya ya itu deep tunnel, enggak ada yang lain. Nanti kalau ada yang lain, ya dilakukan. Tapi yang sesuai cetak biru tetap dikerjakan," ujar Jokowi usai melihat langsung gorong-gorong di depan Hotel Indonesia, Rabu (26/12/2012).
Kendati, untuk pelaksanaan pembangunan waduk bawah tanah ini Jokowi mengaku masih belum dapat memutuskan lantaran masih harus berkoordinasi dengan pihak terkait. Jokowi berencana memasang deep tunnel ini di sepanjang Cawang, Jakarta Timur hingga Pluit, Jakarta Utara.
"Awal-awal Januari saya putuskan, nanti dari MT Haryono sampai Pluit. Lurus, enggak belok-belok lah. Artinya ada blue print yang dikerjakan, tapi ini berkejar-kejaran dengan pemukiman, dengan gedung-gedung yang sudah telanjur kayak gini. Ya kalau kita hanya terus bertumpu pada cetak biru tidak ada terobosan, ya berpuluh-puluh tahun kita kebanjiran," jelasnya.
Mengenai anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan deep tunnel, Jokowi mengaku akan menggunakan dana yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun juga tidak menutup kemungkinan adanya campur tangan investor untuk pembangunan tersebut. Pasalnya dana yang dibutuhkan sangat besar yakni sekira Rp16 triliun.
"Ya APBD. Kalo enggak, investor mau ya investor. (Anggaran) Gede banget itu. Nanti lah. Kurang lebih mungkin Rp16 triliunan," kata Jokowi.
Sumber :
jakarta.okezone.com
Jokowi Tumbuhkan Budaya Kebetawian Melalui Baju Betawi
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ikut memamerkan baju khas Betawinya
yang akan rutin dikenakan tiap hari Rabu. Pria yang akrab disapa Jokowi
itu mengenakan baju koko berwarna putih dengan sarung berwarna biru muda
yang dipadu cokelat muda yang dikalungkan di lehernya. Dengan
menerapkan peraturan tersebut, Jokowi mengatakan, di dalam sebuah kota
memang harus memiliki identitas dan karakter budaya.
"Sudah saya sampaikan, karakter dan identitas ini sudah sering saya sampaikan di mana-mana bahwa kota itu harus punya identitas dan punya karakter. Ya inilah kepribadian dalam kebudayaan," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Rabu (2/1/2013).
Untuk baju yang dipakainya, Jokowi mengaku tidak memesan dan membeli khusus bajunya tersebut. Selain itu ia juga mengaku nyaman dengan menggunakan baju khas Betawi tersebut. "Sarungnya saya sudah punya, kemeja sudah punya, celana sudah punya, peci juga sudah punya. Sudah punya semuanya. Enak banget, hangat," ujarnya.
Jokowi pun mengatakan akan memulai dari tubuh Pemprov DKI untuk dapat menumbuhkan tradisi budaya kebetawian, khususnya di DKI Jakarta. "Kalau yang menghargai bukan kita siapa lagi, siapa yang suruh pakai kalau bukan kita. Yang menghargai budaya kita harus kita mulai dari kita sendiri. Kalau tidak kita akan lupa nanti yang muda-muda lupa semuanya," katanya.
Jokowi memberikan waktu selama satu bulan bagi seluruh PNS DKI yang masih belum memiliki baju khas Betawi. Seperti diketahui, untuk baju Betawi bagi PNS laki-laki dengan menggunakan baju koko dengan sarung di leher atau sadariah dan bagi PNS perempuan dengan menggunakan kebaya encim.
Peraturan mengenai baju khas Betawi telah tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No 209/2010 yang diterbitkan sejak 28 Desember 2012. Dalam Pergub itu dinyatakan bahwa per 2 Januari 2013 PNS di DKI Jakarta wajib mengenakan pakaian khas daerah di setiap hari Rabu.
"Saya beri waktu satu bulan kok. Enggak ada sanksi, pasti ikut peraturannya semua kok he he he," kata Jokowi.
Setelah menerapkan peraturan menggunakan baju Betawi di hari Rabu, tahun ini, Jokowi juga akan memaksa dengan menumbuhkan karakter-karakter bangunan di Jakarta. Untuk awal, Jokowi akan menumbuhkan karakter kebetawian di sekolah, pasar, kantor lurah, dan kantor camat.
"Entah dari plangnya atau hanya aksen tiangnya dan tampak mukanya. Sekarang sudah langsung saya perintahkan," kata Jokowi.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
"Sudah saya sampaikan, karakter dan identitas ini sudah sering saya sampaikan di mana-mana bahwa kota itu harus punya identitas dan punya karakter. Ya inilah kepribadian dalam kebudayaan," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Rabu (2/1/2013).
Untuk baju yang dipakainya, Jokowi mengaku tidak memesan dan membeli khusus bajunya tersebut. Selain itu ia juga mengaku nyaman dengan menggunakan baju khas Betawi tersebut. "Sarungnya saya sudah punya, kemeja sudah punya, celana sudah punya, peci juga sudah punya. Sudah punya semuanya. Enak banget, hangat," ujarnya.
Jokowi pun mengatakan akan memulai dari tubuh Pemprov DKI untuk dapat menumbuhkan tradisi budaya kebetawian, khususnya di DKI Jakarta. "Kalau yang menghargai bukan kita siapa lagi, siapa yang suruh pakai kalau bukan kita. Yang menghargai budaya kita harus kita mulai dari kita sendiri. Kalau tidak kita akan lupa nanti yang muda-muda lupa semuanya," katanya.
Jokowi memberikan waktu selama satu bulan bagi seluruh PNS DKI yang masih belum memiliki baju khas Betawi. Seperti diketahui, untuk baju Betawi bagi PNS laki-laki dengan menggunakan baju koko dengan sarung di leher atau sadariah dan bagi PNS perempuan dengan menggunakan kebaya encim.
Peraturan mengenai baju khas Betawi telah tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No 209/2010 yang diterbitkan sejak 28 Desember 2012. Dalam Pergub itu dinyatakan bahwa per 2 Januari 2013 PNS di DKI Jakarta wajib mengenakan pakaian khas daerah di setiap hari Rabu.
"Saya beri waktu satu bulan kok. Enggak ada sanksi, pasti ikut peraturannya semua kok he he he," kata Jokowi.
Setelah menerapkan peraturan menggunakan baju Betawi di hari Rabu, tahun ini, Jokowi juga akan memaksa dengan menumbuhkan karakter-karakter bangunan di Jakarta. Untuk awal, Jokowi akan menumbuhkan karakter kebetawian di sekolah, pasar, kantor lurah, dan kantor camat.
"Entah dari plangnya atau hanya aksen tiangnya dan tampak mukanya. Sekarang sudah langsung saya perintahkan," kata Jokowi.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi: Dari Dulu Taman Rusak Tiap Tahun Baru
Gelaran pesta malam pergantian tahun ala Gubernur DKI Jakarta Joko
Widodo bertajuk ‘Jakarta Night Festival (JNF) ternyata berimbas pada
rusaknya sejumlah taman yang berada di jalur TransJakarta dekat Sarinah.
Terkait hal itu, Jokowi berseloroh bahwa tiap tahun baru, taman-taman di Jakarta juga selalu mengalami kerusakan. "Dulu juga rusak semua waktu tahun baru. Ya nanti tanamannya diganti," ujar pria yang akrab disapa Jokowi itu dengan tawa khasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (2/1/2013).
Jokowi mengaku, masih banyak perbaikan yang harus dilakukan dalam gelaran JNF kemarin. "Yang pertama itu manajemen penonton, ruang karnavalnya harus bisa bermanuverlah, kemarin kan mentok sama penonton semua," katanya.
Selain itu, sambungnya, manajemen penataannya juga harus diatur. "Zona untuk pedagang, penonton itu harus diatur. Fasilitas, tempat sampah MCK, ini harus diperbaiki. Jadi selain rekrasi, warga juga untuk edukasi," jelasnya.
Jokowi menegaskan, akan lebih mematangkan persiapan dan terus melakukan perbaikan pada tiap tahunnya. "Ini perlu persiapan kemarin hanya seminggu. Tiap tahun kita perbaikilah," kata Jokowi.
Yang terpenting dalam acara JNF, sambung Jokowi, adalah rasa memiliki dari rakyat atas suatu pesta yang digelar oleh pemerintah provinsi.
"Panggungnya, mungkin pelibatannya per wilayah, supaya masyarakat punya rasa memiliki. Yang jelas, ada ruang hiburan untuk rakyat karena selama ini kan cuma foya-foya saja," pungkasnya.
Sumber :
jakarta.okezone.com
Terkait hal itu, Jokowi berseloroh bahwa tiap tahun baru, taman-taman di Jakarta juga selalu mengalami kerusakan. "Dulu juga rusak semua waktu tahun baru. Ya nanti tanamannya diganti," ujar pria yang akrab disapa Jokowi itu dengan tawa khasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (2/1/2013).
Jokowi mengaku, masih banyak perbaikan yang harus dilakukan dalam gelaran JNF kemarin. "Yang pertama itu manajemen penonton, ruang karnavalnya harus bisa bermanuverlah, kemarin kan mentok sama penonton semua," katanya.
Selain itu, sambungnya, manajemen penataannya juga harus diatur. "Zona untuk pedagang, penonton itu harus diatur. Fasilitas, tempat sampah MCK, ini harus diperbaiki. Jadi selain rekrasi, warga juga untuk edukasi," jelasnya.
Jokowi menegaskan, akan lebih mematangkan persiapan dan terus melakukan perbaikan pada tiap tahunnya. "Ini perlu persiapan kemarin hanya seminggu. Tiap tahun kita perbaikilah," kata Jokowi.
Yang terpenting dalam acara JNF, sambung Jokowi, adalah rasa memiliki dari rakyat atas suatu pesta yang digelar oleh pemerintah provinsi.
"Panggungnya, mungkin pelibatannya per wilayah, supaya masyarakat punya rasa memiliki. Yang jelas, ada ruang hiburan untuk rakyat karena selama ini kan cuma foya-foya saja," pungkasnya.
Sumber :
jakarta.okezone.com
Jokowi: Bangun Deep Tunnel Harus Keroyokan
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku sudah mempersiapkan aturan main yang jelas untuk merealisasikan program pembangunan deep tunnel alias terowongan multi fungsi sepanjang jalur Cawang, Jakarta Timur, hingga Pluit, Jakarta Utara.
"Kita sudah bahas, biro hukum urusin payung hukumnya, Bappeda masukin ke RDTR (Rencana Dasar Tata Ruang), masuk juga ke RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), harus dimasukkan itu, dari dulu belum lho itu. Apapun, pokoknya bangun terowongan multi fungsi ini di keroyoklah," ungkapnya.
Meski demikian, orang nomor satu di Jakarta ini mengaku akan tetap menjalankan program-program yang ada dalam cetak biru Pemprov DKI untuk mengatasi banjir di Jakarta.
"Normalisasi sungai tetap dilakukan, tapi harus ada terobosan lain. Jangan hanya terowongan multifungsi lalu begini-begitu yang lain tidak dijalanin. Tetap dilakukan yang linier, dan terobosan juga tetap jalan," tegasnya.
Mengenai pendanaan proyek tersebut, Jokowi mengaku akan melakukan tender terbuka bagi investor yang berminat untuk mendanai proyek yang diperkirakan menghabiskan dana Rp16 triliun ini.
"Kalau saya sudah hitung-hitungan berapa titik banjir yang akan terkurangi dengan adanya terowongan multi fungsi ini, saya akan sampaikan pada investor tentang berapa titik banjir yang dapat di kurangin, baru buka tender," tukas Jokowi.
Sumber :
jakarta.okezone.com
"Kita sudah bahas, biro hukum urusin payung hukumnya, Bappeda masukin ke RDTR (Rencana Dasar Tata Ruang), masuk juga ke RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), harus dimasukkan itu, dari dulu belum lho itu. Apapun, pokoknya bangun terowongan multi fungsi ini di keroyoklah," ungkapnya.
Meski demikian, orang nomor satu di Jakarta ini mengaku akan tetap menjalankan program-program yang ada dalam cetak biru Pemprov DKI untuk mengatasi banjir di Jakarta.
"Normalisasi sungai tetap dilakukan, tapi harus ada terobosan lain. Jangan hanya terowongan multifungsi lalu begini-begitu yang lain tidak dijalanin. Tetap dilakukan yang linier, dan terobosan juga tetap jalan," tegasnya.
Mengenai pendanaan proyek tersebut, Jokowi mengaku akan melakukan tender terbuka bagi investor yang berminat untuk mendanai proyek yang diperkirakan menghabiskan dana Rp16 triliun ini.
"Kalau saya sudah hitung-hitungan berapa titik banjir yang akan terkurangi dengan adanya terowongan multi fungsi ini, saya akan sampaikan pada investor tentang berapa titik banjir yang dapat di kurangin, baru buka tender," tukas Jokowi.
Sumber :
jakarta.okezone.com
Jokowi Ditegur Mendagri
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melayangkan teguran tehadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi.
Hal itu terkait dengan keterlambatan penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD 2013.
Selain Jokowi, kata Juru Bicara Kemendagri Reydonnyzar Moenek, teguran di dalam Surat Nomor 903 yang ditandatangani Mendagri Gamawan Fauzi juga diberikan kepada Ketua DPRD Ferial Sofyan.
Teguran itu, kata dia, dijatuhkan sebagai konsekuensi pelanggaran Peraturan Pemerintah 58/2005. Harusnya aturan itu diusulkan maksimal 30 November 2012 atau sebulan sebelum tahun anggaran berjalan.
Hanya saja, menurut Reydonnyzar, teguran itu hanya bersifat mengingatkan. "Ini agar pembangunan masyarakat dan infrastruktur bisa berjalan sebagaimana mestinya," katanya, Rabu (2/1).
Reydonnyzar melanjutkan, Gubernur DKI dan DPRD DKI harus mempercepat pembahasan RAPBD 2013 dengan membuat Peraturan Gubernur tentang APBD 2013. "Segera dibahas antara eksekutif dan legeslatif agar jangan sampai berlarut-larut demi kebaikan bersama," imbaunya.
Selain DKI Jakarta, kata Reydonnyzar, teguran juga diberikan kepada Gubernur Nagroe Aceh Darussalam Zaini Abdullah. "Alasannya sama, yakni keterlambatan pembahasan RAPBD agar tidak menggangu jalannya pemerintahan."
Sumber :
republika.co.id
Hal itu terkait dengan keterlambatan penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD 2013.
Selain Jokowi, kata Juru Bicara Kemendagri Reydonnyzar Moenek, teguran di dalam Surat Nomor 903 yang ditandatangani Mendagri Gamawan Fauzi juga diberikan kepada Ketua DPRD Ferial Sofyan.
Teguran itu, kata dia, dijatuhkan sebagai konsekuensi pelanggaran Peraturan Pemerintah 58/2005. Harusnya aturan itu diusulkan maksimal 30 November 2012 atau sebulan sebelum tahun anggaran berjalan.
Hanya saja, menurut Reydonnyzar, teguran itu hanya bersifat mengingatkan. "Ini agar pembangunan masyarakat dan infrastruktur bisa berjalan sebagaimana mestinya," katanya, Rabu (2/1).
Reydonnyzar melanjutkan, Gubernur DKI dan DPRD DKI harus mempercepat pembahasan RAPBD 2013 dengan membuat Peraturan Gubernur tentang APBD 2013. "Segera dibahas antara eksekutif dan legeslatif agar jangan sampai berlarut-larut demi kebaikan bersama," imbaunya.
Selain DKI Jakarta, kata Reydonnyzar, teguran juga diberikan kepada Gubernur Nagroe Aceh Darussalam Zaini Abdullah. "Alasannya sama, yakni keterlambatan pembahasan RAPBD agar tidak menggangu jalannya pemerintahan."
Sumber :
republika.co.id
Jokowi akui Jakarta Night Festival banyak kurangnya
Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo mengakui pelaksanaan pergantian malam tahun baru
melalui gelaran Jakarta Night Festival (JNF) masih banyak kekurangan,
antara lain dalam hal manajemen penonton.
"Manajemen penonton harus diperbaiki agar yang karnaval bisa melakukan atraksinya," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Rabu.
Jokowi menyoroti penonton yang membludak sehingga barisan peserta karnaval tidak bisa maksimal beratraksi, terutama saat mencapai Bundaran Hotel Indonesia. Kemudian, taman-taman sepanjang jalur M.H Thamrin hingga Sudirman yang rusak karena diinjak-injak pengunjung.
"Ya itu nanti tanamannya diganti," katanya.
Namun yang lebih penting lagi menurut Jokowi adalah mengubah budaya masyarakat DKI Jakarta untuk tidak merusak taman dan membuang sampah sembarangan dalam sebuah gelaran.
"Itulah yang namanya pembangunan sebuah budaya, ini perlu waktu," katanya.
Jokowi juga menyoroti deretan pedagang kaki lima selama JNF yang akan ditertibkan dengan memberikan dua hingga tiga jalur khusus pedagang.
"Biar jangan tumplek blek (tumpah ruah di satu titik)," kata Jokowi.
Dia juga mengakui minimnya toilet umum dan tong sampah selama perayaan sehingga nantinya perayaan serupa tahun-tahun mendatang lebih ditertibkan sehingga agenda tahunan itu tak hanya menjadi tempat rekreasi tapi juga tempat edukasi.
Jokowi berkilah persiapan singkat hanya tiga minggu, adalah salah satu penyebab kurang lancarnya gelaran tersebut.
Dia berjanji mempersiapkan lebih matang lagi dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat pada perayaan-perayaan serupa di masa mendatang.
Sumber :
antaranews.com
"Manajemen penonton harus diperbaiki agar yang karnaval bisa melakukan atraksinya," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Rabu.
Jokowi menyoroti penonton yang membludak sehingga barisan peserta karnaval tidak bisa maksimal beratraksi, terutama saat mencapai Bundaran Hotel Indonesia. Kemudian, taman-taman sepanjang jalur M.H Thamrin hingga Sudirman yang rusak karena diinjak-injak pengunjung.
"Ya itu nanti tanamannya diganti," katanya.
Namun yang lebih penting lagi menurut Jokowi adalah mengubah budaya masyarakat DKI Jakarta untuk tidak merusak taman dan membuang sampah sembarangan dalam sebuah gelaran.
"Itulah yang namanya pembangunan sebuah budaya, ini perlu waktu," katanya.
Jokowi juga menyoroti deretan pedagang kaki lima selama JNF yang akan ditertibkan dengan memberikan dua hingga tiga jalur khusus pedagang.
"Biar jangan tumplek blek (tumpah ruah di satu titik)," kata Jokowi.
Dia juga mengakui minimnya toilet umum dan tong sampah selama perayaan sehingga nantinya perayaan serupa tahun-tahun mendatang lebih ditertibkan sehingga agenda tahunan itu tak hanya menjadi tempat rekreasi tapi juga tempat edukasi.
Jokowi berkilah persiapan singkat hanya tiga minggu, adalah salah satu penyebab kurang lancarnya gelaran tersebut.
Dia berjanji mempersiapkan lebih matang lagi dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat pada perayaan-perayaan serupa di masa mendatang.
Sumber :
antaranews.com
Dinas PU Pernah Tolak Ide Terowongan Raksasa Jokowi
Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, mengungkapkan rencana pembangunan smart tunnel
di Jakarta bukan barang baru. Sebab, kata dia, wacana itu telah
dikeluarkan Pemerintahan DKI Jakarta pada era Gubernur Sutiyoso.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun saluran berdiameter 16 meter ini mulai dari kawasan MT Haryono menuju Pluit. Proyek diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar Rp16 triliun untuk proses konstruksinya.
Sumber :
metro.news.viva.co.id
"Pada saat itu,
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama konsultannya dari Belanda datang
ke Kementerian PU untuk membahas wacana pembangunannya," kata Djoko
dalam siaran persnya, Rabu 2 Januari 2013.
Menurut dia, pengkajian sempat dilakukan lima tahun lalu. Survei dilakukan hingga mengunjungi Kuala Lumpur untuk melihat secara langsung bangunan yang akan digunakan untuk mengatasi banjir Jakarta.
Walaupun pernah diajukan, namun Djoko mengaku tetap mendukung rencana Gubernur Jakarta, Joko Widodo itu. Ia meminta realisasi bangunan tersebut harus disertai kajian komprehensif aspek ekonomis, teknis dan sosial.
Setelah berkunjung ke smart tunnel Malaysia, Dinas PU telah menarik kesimpulan proyek tersebut tidak layak secara ekonomis dan teknis. Tapi Djoko mengaku keputusannya tersebut bukan tidak bisa berubah.
Jika dilakukan pendalaman saat ini mungkin saja kesimpulan bisa berubah. Namun dengan catatan penelitian harus didukung kajian para ahli.
Smart tunnel
merupakan saluran sangat besar berfungsi sebagai penampung air pada
musim hujan. Sedangkan pada saat kemarau dapat digunakan sebagai jalan
tol sehingga dapat mengurangi kepadatan arus lalu lintas di Ibu Kota.
Terowongan raksasa ini juga digunakan sebagai saluran sarana utilitas
seperti listrik, internet, telepon dan limbah.Menurut dia, pengkajian sempat dilakukan lima tahun lalu. Survei dilakukan hingga mengunjungi Kuala Lumpur untuk melihat secara langsung bangunan yang akan digunakan untuk mengatasi banjir Jakarta.
Walaupun pernah diajukan, namun Djoko mengaku tetap mendukung rencana Gubernur Jakarta, Joko Widodo itu. Ia meminta realisasi bangunan tersebut harus disertai kajian komprehensif aspek ekonomis, teknis dan sosial.
Setelah berkunjung ke smart tunnel Malaysia, Dinas PU telah menarik kesimpulan proyek tersebut tidak layak secara ekonomis dan teknis. Tapi Djoko mengaku keputusannya tersebut bukan tidak bisa berubah.
Jika dilakukan pendalaman saat ini mungkin saja kesimpulan bisa berubah. Namun dengan catatan penelitian harus didukung kajian para ahli.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun saluran berdiameter 16 meter ini mulai dari kawasan MT Haryono menuju Pluit. Proyek diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar Rp16 triliun untuk proses konstruksinya.
Sumber :
metro.news.viva.co.id
Jokowi, Tokoh yang Paling Banyak Diberitakan Tahun 2012
Sejak dicalonkan menjadi gubernur DKI Jakarta untuk maju dalam Pemilihan Gubernur 2012, nama Joko Widodo alias Jokowi ramai diberitakan media massa di Tanah Air. Hampir semua media, termasuk Kompas.com, mengerahkan tim khusus untuk menempel Jokowi dan kandidat lain. Sosok Jokowi rupanya lebih banyak menarik pembaca dibanding tokoh lainnya.
Ke mana pun Jokowi pergi, apa pun yang dia lakukan, selalu menjadi berita menarik. Hal ini tak lepas dari pribadinya yang unik, sederhana, dekat dengan masyarakat, bahkan sampai-sampai banyak yang menyebutnya sedikit "ndeso". Penampilan dan gaya bicaranya yang sekilas terkesan lugu namun cerdas itu dianggap bisa membawa perubahan bagi Jakarta yang dirundung berbagai masalah.
Dibanding wartawan yang menempel kandidat lain dalam Pilgub DKI, tim yang menempel Jokowi selalu menemukan kejutan-kejutan unik di lapangan yang menarik diberitakan. Mulai dari kebiasaannya turun ke lapangan alias blusukan, pilihannya terhadap baju kotak-kotak yang mencerminkan keberagaman Jakarta saat kampanye, hingga kegemarannya terhadap musik cadas menjadi bahan tulisan yang diserbu pembaca.
Hingga terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, pemberitaan tentang Jokowi tak juga surut. Reporter-reporter Kompas.com di lapangan menyebutkan, Jokowi selalu membuat berita karena spontanitasnya. Dalam satu kesempatan meninjau bangunan runtuh misalnya, Jokowi tiba-tiba memanjat tangga bambu di lokasi melihat kondisi dari atas. Di kesempatan lain, Jokowi masuk ke gorong-gorong di Jalan Thamrin, atau naik rakit di Kali Ciliwung. Belum lagi berbagai cerita Jokowi makan di warung tegal, membeli baju dan sepatu di pinggir jalan, dan sebagainya.
"Jokowi mau melakukan apa yang tidak dilakukan orang lain. Dia mau mendapat informasi pertama tentang kondisi di lapangan. Itu yang membuatnya unik," ujar editor Megapolitan Kompas.com, Hertanto Soebijoto.
Tak heran bila kemudian Jokowi menjadi tokoh yang paling banyak diberitakan di Kompas.com. Tercatat ada 5.761 artikel tentang Jokowi di Kompas.com selama tahun 2012. Angka ini melebihi pemberitaan tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berjumlah 3.377 artikel.
Di bawah kedua tokoh itu, sosok lain yang banyak diberitakan adalah Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dengan 942 artikel, Dahlan Iskan dengan 936 artikel, dan Wakil Gubernur DKI Ahok alias Basuki Tjahaja Purnama dengan 893 artikel. Anas banyak diberitakan atas kasus Hambalang, sedangkan Dahlan soal tudingan pemerasan anggota DPR terhadap BUMN.
Di bidang olahraga, tokoh yang banyak menjadi berita adalah bintang Barcelona Lionel Messi dengan 888 artikel, menyusul berbagai rekor yang diraihnya, dan bintang Real Madrid Cristiano Ronaldo dengan 810 artikel.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Ke mana pun Jokowi pergi, apa pun yang dia lakukan, selalu menjadi berita menarik. Hal ini tak lepas dari pribadinya yang unik, sederhana, dekat dengan masyarakat, bahkan sampai-sampai banyak yang menyebutnya sedikit "ndeso". Penampilan dan gaya bicaranya yang sekilas terkesan lugu namun cerdas itu dianggap bisa membawa perubahan bagi Jakarta yang dirundung berbagai masalah.
Dibanding wartawan yang menempel kandidat lain dalam Pilgub DKI, tim yang menempel Jokowi selalu menemukan kejutan-kejutan unik di lapangan yang menarik diberitakan. Mulai dari kebiasaannya turun ke lapangan alias blusukan, pilihannya terhadap baju kotak-kotak yang mencerminkan keberagaman Jakarta saat kampanye, hingga kegemarannya terhadap musik cadas menjadi bahan tulisan yang diserbu pembaca.
Hingga terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, pemberitaan tentang Jokowi tak juga surut. Reporter-reporter Kompas.com di lapangan menyebutkan, Jokowi selalu membuat berita karena spontanitasnya. Dalam satu kesempatan meninjau bangunan runtuh misalnya, Jokowi tiba-tiba memanjat tangga bambu di lokasi melihat kondisi dari atas. Di kesempatan lain, Jokowi masuk ke gorong-gorong di Jalan Thamrin, atau naik rakit di Kali Ciliwung. Belum lagi berbagai cerita Jokowi makan di warung tegal, membeli baju dan sepatu di pinggir jalan, dan sebagainya.
"Jokowi mau melakukan apa yang tidak dilakukan orang lain. Dia mau mendapat informasi pertama tentang kondisi di lapangan. Itu yang membuatnya unik," ujar editor Megapolitan Kompas.com, Hertanto Soebijoto.
Tak heran bila kemudian Jokowi menjadi tokoh yang paling banyak diberitakan di Kompas.com. Tercatat ada 5.761 artikel tentang Jokowi di Kompas.com selama tahun 2012. Angka ini melebihi pemberitaan tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berjumlah 3.377 artikel.
Di bawah kedua tokoh itu, sosok lain yang banyak diberitakan adalah Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dengan 942 artikel, Dahlan Iskan dengan 936 artikel, dan Wakil Gubernur DKI Ahok alias Basuki Tjahaja Purnama dengan 893 artikel. Anas banyak diberitakan atas kasus Hambalang, sedangkan Dahlan soal tudingan pemerasan anggota DPR terhadap BUMN.
Di bidang olahraga, tokoh yang banyak menjadi berita adalah bintang Barcelona Lionel Messi dengan 888 artikel, menyusul berbagai rekor yang diraihnya, dan bintang Real Madrid Cristiano Ronaldo dengan 810 artikel.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
David Tobing Gugat Jokowi Soal Kenaikan Tarif Parkir
Pengacara publik David Tobing resmi menggugat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). David selaku pimpinan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) menggugat Jokowi karena dinilai menaikkan tarif parkir tidak sesuai prosedur.
Alhasil, kenaikan tarif parkir lewat Pergub No 120/2012 tentang tarif parkir tersebut dinilai tak memiliki landasan hukum.
"Pergub tersebut melanggar Perda no 5/1999 tentang perpakiran dan itu mengakibatkan kerugian konsumen," ujar David Tobing selaku penggugat kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Jalan Gadjah Mada, Jakarta, Selasa (2/1/2013).
Pendaftaran gugatan ini didaftarkan oleh David di PN Jakpus pagi buta, sekitar pukul 08.00 WIB. Hal ini supaya dia memperoleh nomor cantik yaitu No 1/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. Nomor pendaftaran ini berarti gugatan pertama yang didaftarkan di pengadilan itu di tahun 2013.
David meminta agar Jokowi mencabut Pergub tersebut. Adapun tujuan gugatan tersebut supaya Pemrprov DKI Jakarta tidak menyalahi prosedur dalam membuat peraturan terutama yang menyangkut kepentingan publik dan konsumen.
"Kita juga tidak ingin pak Jokowi mengulangi kesalahan gubernur sebelumnya yang suka salah prosedur," tuturnya.
Selain itu, gugatan ini dilakukan karena Pergub tentang Tarif Parkir buatan Fauzi Bowo tersebut tidak melalui restu DPRD. Oleh karena itu, selain Pemprov DKI, David juga menggugat DPRD DKI Jakarta karena menyetujui Pergub No 120/2012 tersebut.
Usai libur tahun baru, anak buah Jokowi tak ada yang bolos
Hari ini, Rabu (2/1), para PNS dan pegawai kantoran kembali bekerja usai
libur panjang menyambut pergantian tahun 2013. Untuk PNS di lingkungan
Pemprov DKI Jakarta, tercatat ada 38.862 pegawai yang masuk kerja.
"Hari ini berdasarkan data yang ada, tidak terekam yang alpa," kata Kepala Bidang Pengawasan Pegawai Pemprov DKI Jakarta, Slamet, di Balai Kota Jakarta, Rabu (2/1).
Angka itu menurutnya sebuah prestasi yang baik. Sekadar diketahui, total PNS DKI Jakarta seluruhnya mencapai 75.643 orang yang bekerja di 3.808 unit satuan kerja perangkat daerah.
Sisanya, sebanyak 38.862 PNS memang mendapatkan jatah libur karena saat libur kemarin kebagian shift kerja. Jadwal libur itu berlaku untuk pekerja di rumah sakit, guru, Dinas Pemadam Kebakaran.
"Nampaknya sudah mulai baik. Yang libur adalah sebagian besar guru yang posisinya libur ditambah beberapa pegawai dinas malam seperti di rumah sakit, dinkes" jelasnya.
Data terkumpul berdasarkan hasil input secara online pada pukul 08.55 WIB. Selain mereka yang memang mendapatkan jadwal libur, tercatat sekitar 119 PNS mengajukan izin.
"Sakit 24, cuti 78, izin 17 orang," jelasnya.
Slamet mengatakan, tingkat kehadiran tahun ini memang menunjukkan kemajuan yang dibanding tahun lalu. Dia mengatakan disiplin PNS sudah mulai membaik.
Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai menyebutkan, apabila terlambat atau cepat pulang setengah jam dari waktu kerja yang ditentukan maka dianggap 1 hari tidak masuk kerja dan tunjangan kinerja daerah (TKD) nya akan dipotong.
Sumber :
merdeka.com
"Hari ini berdasarkan data yang ada, tidak terekam yang alpa," kata Kepala Bidang Pengawasan Pegawai Pemprov DKI Jakarta, Slamet, di Balai Kota Jakarta, Rabu (2/1).
Angka itu menurutnya sebuah prestasi yang baik. Sekadar diketahui, total PNS DKI Jakarta seluruhnya mencapai 75.643 orang yang bekerja di 3.808 unit satuan kerja perangkat daerah.
Sisanya, sebanyak 38.862 PNS memang mendapatkan jatah libur karena saat libur kemarin kebagian shift kerja. Jadwal libur itu berlaku untuk pekerja di rumah sakit, guru, Dinas Pemadam Kebakaran.
"Nampaknya sudah mulai baik. Yang libur adalah sebagian besar guru yang posisinya libur ditambah beberapa pegawai dinas malam seperti di rumah sakit, dinkes" jelasnya.
Data terkumpul berdasarkan hasil input secara online pada pukul 08.55 WIB. Selain mereka yang memang mendapatkan jadwal libur, tercatat sekitar 119 PNS mengajukan izin.
"Sakit 24, cuti 78, izin 17 orang," jelasnya.
Slamet mengatakan, tingkat kehadiran tahun ini memang menunjukkan kemajuan yang dibanding tahun lalu. Dia mengatakan disiplin PNS sudah mulai membaik.
Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai menyebutkan, apabila terlambat atau cepat pulang setengah jam dari waktu kerja yang ditentukan maka dianggap 1 hari tidak masuk kerja dan tunjangan kinerja daerah (TKD) nya akan dipotong.
Sumber :
merdeka.com
Jokowi Beri Toleransi PNS yang Belum Pakai Baju Betawi
Sejumlah PNS Pemprov DKI masih ada yang belum memakai baju Betawi sesuai
aturan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Namun, Jokowi memberi
toleransi bagi anak buahnya.
"Ini artinya, Pak Gubernur arif betul dalam arti kalau belum siap, biar mempersiapkan diri," kata
Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Pemprov DKI Jakarta, Sylviana Murni, saat dimintai komentar masih ada pegawai yang belum memakai baju Betawi.
Hal ini disampaikan Sylviana di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (2/1/2013).
Sylviana mengatakan batas waktu toleransi tidak lama.
"Tetapi tidak lama-lama. Kita juga punya peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai. Tidak langsung represif, ada preemtif dan ada preventifnya dan ini kita serahkan kepada masing-masing SKPD. Kalau hari ini belum pakai, kita mengerti artinya ada toleransi," papar mantan walikota Jakarta Pusat ini.
Dijelaskan dia, Gubernur DKI Jakarta mensyaratkan kepada semua pegawai untuk memakai baju Betawi setiap hari Rabu.
Aturan tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 209 tahun 2010 yang diterbitkan sejak tanggal 28 Desember 2012.
"Di dalam pergub itu dinyatakan bahwa per 2 Januari 2012, PNS DKI Jakarta menggunakan pakaian-pakaian. Ada 5 pakaian sebenarnya Senin sampai Jumat. Pak Gubernur sudah menerapkan bahwa untuk Rabu menggunakan pakaian khas Betawi. Nah ini sudah berkoordinasi dengan dengan Bamus Betawi," papar pejabat eselon II ini.
Menurut Sylviana, pegawai perempuan bisa menggunakan kebaya Kerancang. Busana ini modelnya pun disesuaikan dengan kondisi.
"Ada yang untuk busana jilbab, bisa dipadupadankan kain dan celana untuk naik motor dan di lapangan," ujar Sylviana.
"Kalau yang lelaki pakai Sadariah yang dilengkai kain pelekat atau yang suka dipakai sarungan dan peci. Alhamdulillah respons baik," lanjut dia.
Warna busana pastel seperti putih, broken white, biru muda, hijau muda.
"Pokoknya warna mudalah. Ini ada panduannya termasuk kainnya juga nama kainnya pucuk rebung atau dikenal dengan nama tumpal," kata dia.
Selain itu, pegawai menggunakan batik Nusantara setiap Kamis dan Jumat. Senin, pegawai memakai baju Linmas warna hijau, Selasa berseragam warna cokelat khaki.
Sumber :
news.detik.com
"Ini artinya, Pak Gubernur arif betul dalam arti kalau belum siap, biar mempersiapkan diri," kata
Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Pemprov DKI Jakarta, Sylviana Murni, saat dimintai komentar masih ada pegawai yang belum memakai baju Betawi.
Hal ini disampaikan Sylviana di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (2/1/2013).
Sylviana mengatakan batas waktu toleransi tidak lama.
"Tetapi tidak lama-lama. Kita juga punya peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai. Tidak langsung represif, ada preemtif dan ada preventifnya dan ini kita serahkan kepada masing-masing SKPD. Kalau hari ini belum pakai, kita mengerti artinya ada toleransi," papar mantan walikota Jakarta Pusat ini.
Dijelaskan dia, Gubernur DKI Jakarta mensyaratkan kepada semua pegawai untuk memakai baju Betawi setiap hari Rabu.
Aturan tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 209 tahun 2010 yang diterbitkan sejak tanggal 28 Desember 2012.
"Di dalam pergub itu dinyatakan bahwa per 2 Januari 2012, PNS DKI Jakarta menggunakan pakaian-pakaian. Ada 5 pakaian sebenarnya Senin sampai Jumat. Pak Gubernur sudah menerapkan bahwa untuk Rabu menggunakan pakaian khas Betawi. Nah ini sudah berkoordinasi dengan dengan Bamus Betawi," papar pejabat eselon II ini.
Menurut Sylviana, pegawai perempuan bisa menggunakan kebaya Kerancang. Busana ini modelnya pun disesuaikan dengan kondisi.
"Ada yang untuk busana jilbab, bisa dipadupadankan kain dan celana untuk naik motor dan di lapangan," ujar Sylviana.
"Kalau yang lelaki pakai Sadariah yang dilengkai kain pelekat atau yang suka dipakai sarungan dan peci. Alhamdulillah respons baik," lanjut dia.
Warna busana pastel seperti putih, broken white, biru muda, hijau muda.
"Pokoknya warna mudalah. Ini ada panduannya termasuk kainnya juga nama kainnya pucuk rebung atau dikenal dengan nama tumpal," kata dia.
Selain itu, pegawai menggunakan batik Nusantara setiap Kamis dan Jumat. Senin, pegawai memakai baju Linmas warna hijau, Selasa berseragam warna cokelat khaki.
Sumber :
news.detik.com
Hari Ini Serba Betawi di Kantor Jokowi
Ada yang berbeda pada hari pertama masuk kerja di tahun 2013 di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebagian pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memakai pakaian adat Betawi sesuai yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Assisten Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Mara Olowan Siregar, mengatakan tidak merasa repot jika harus menggunakan pakaian Betawi, "Sederhana, adem, tenang, kan, sudah biasa juga pakai baju kayak gini," ujarnya di Balai Kota, Rabu, 2 Januari 2013.
Ia menambahkan, tidak ada persiapan khusus, "Pakai yang sudah ada aja," kata dia. Mara mengatakan, kebijakan Jokowi mengharuskan memakai baju Betawi sangat positif. Ia berharap masyarakat ikut mendukung.
Mara memerkirakan belum ada sanksi yang diberikan kepada PNS yang belum memakai baju Betawi. Menurut dia, karena kebijakannya masih baru, jadi wajar jika ada yang belum tahu. "Nanti semua akan menyesuaikan diri dengan senang hati. Mayoritas pegawai terbiasa dengan ini," katanya. Ia berharap identitas sebagai pemerintah daerah akan makin luas dan pelayanan terhadap masyarakat juga semakin baik.
Staf Biro Umum, Ida, mengatakan tidak masalah menggunakan pakaian ala Betawi. Hanya saja, ia mengaku sedikit repot jika harus menggunakan baju Betawi saat berangkat dengan angkutan umum. "Tadi saya naik angkot agak ribet," ujarnya.
Ida menggunakan kebaya encim berwarna merah muda lengkap dengan kerudung, "Saya pakai yang ada saja, kan, tanggal 22 Juni juga suka pakai," katanya.
Menurut pantauan Tempo, belum semua PNS menggunakan pakaian Betawi. Masih ada beberapa orang yang belum menaati kebijakan ini. Seperti Staf Biro Umum, Taslim Memo, yang mengaku belum mengetahui keharusan memakai pakaian Betawi karena baru masuk setelah 4 hari cuti.
"Saya enggak tahu ada teguran atau enggak, tadi mau pakai saya ragu-ragu," ujar Taslim.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mewajibkan pegawai negeri sipil Jakarta untuk menggunakan pakaian ala Betawi setiap minggunya. "Ini akan dimulai pada Januari 2013," kata Jokowi usai bertemu dengan Badan Musyawarah Betawi di Balai Kota Jakarta, Kamis, 27 Desember 2012.
Jokowi mengatakan, pakaian ala Betawi akan dipakai oleh seluruh pegawai negeri pada Rabu tiap pekan. "Tidak terkecuali gubernurnya," ujar dia.
Untuk pemakaian baju Betawi, menurut Jokowi, akan ada panduannya. Seperti apa warna baju yang akan dipakai, lalu dipakai untuk kapan saja selain setiap Rabu, dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan biaya untuk pengadaan baju Betawi? Kata Jokowi, "Seragam beli sendiri-sendiri."
Menurut Ketua Bamus Betawi, Nachrowi Ramli, Rabu dipilih sebagai waktu penggunaan pakaian ala Betawi karena hanya pada hari itu yang masih bisa menggunakan pakaian lain. "Hari lain sudah ada seragam lainnya," ujar Nachrowi.
Kewajiban penggunaan pakaian ala Betawi kepada para pegawai ini, menurut Nachrowi, sebagai bentuk kepedulian Gubernur terhadap Betawi. Bamus Betawi pun menyambut gembira pertemuan dengan Jokowi hari ini.
Sumber :
www.twmpo.co
Assisten Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Mara Olowan Siregar, mengatakan tidak merasa repot jika harus menggunakan pakaian Betawi, "Sederhana, adem, tenang, kan, sudah biasa juga pakai baju kayak gini," ujarnya di Balai Kota, Rabu, 2 Januari 2013.
Ia menambahkan, tidak ada persiapan khusus, "Pakai yang sudah ada aja," kata dia. Mara mengatakan, kebijakan Jokowi mengharuskan memakai baju Betawi sangat positif. Ia berharap masyarakat ikut mendukung.
Mara memerkirakan belum ada sanksi yang diberikan kepada PNS yang belum memakai baju Betawi. Menurut dia, karena kebijakannya masih baru, jadi wajar jika ada yang belum tahu. "Nanti semua akan menyesuaikan diri dengan senang hati. Mayoritas pegawai terbiasa dengan ini," katanya. Ia berharap identitas sebagai pemerintah daerah akan makin luas dan pelayanan terhadap masyarakat juga semakin baik.
Staf Biro Umum, Ida, mengatakan tidak masalah menggunakan pakaian ala Betawi. Hanya saja, ia mengaku sedikit repot jika harus menggunakan baju Betawi saat berangkat dengan angkutan umum. "Tadi saya naik angkot agak ribet," ujarnya.
Ida menggunakan kebaya encim berwarna merah muda lengkap dengan kerudung, "Saya pakai yang ada saja, kan, tanggal 22 Juni juga suka pakai," katanya.
Menurut pantauan Tempo, belum semua PNS menggunakan pakaian Betawi. Masih ada beberapa orang yang belum menaati kebijakan ini. Seperti Staf Biro Umum, Taslim Memo, yang mengaku belum mengetahui keharusan memakai pakaian Betawi karena baru masuk setelah 4 hari cuti.
"Saya enggak tahu ada teguran atau enggak, tadi mau pakai saya ragu-ragu," ujar Taslim.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mewajibkan pegawai negeri sipil Jakarta untuk menggunakan pakaian ala Betawi setiap minggunya. "Ini akan dimulai pada Januari 2013," kata Jokowi usai bertemu dengan Badan Musyawarah Betawi di Balai Kota Jakarta, Kamis, 27 Desember 2012.
Jokowi mengatakan, pakaian ala Betawi akan dipakai oleh seluruh pegawai negeri pada Rabu tiap pekan. "Tidak terkecuali gubernurnya," ujar dia.
Untuk pemakaian baju Betawi, menurut Jokowi, akan ada panduannya. Seperti apa warna baju yang akan dipakai, lalu dipakai untuk kapan saja selain setiap Rabu, dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan biaya untuk pengadaan baju Betawi? Kata Jokowi, "Seragam beli sendiri-sendiri."
Menurut Ketua Bamus Betawi, Nachrowi Ramli, Rabu dipilih sebagai waktu penggunaan pakaian ala Betawi karena hanya pada hari itu yang masih bisa menggunakan pakaian lain. "Hari lain sudah ada seragam lainnya," ujar Nachrowi.
Kewajiban penggunaan pakaian ala Betawi kepada para pegawai ini, menurut Nachrowi, sebagai bentuk kepedulian Gubernur terhadap Betawi. Bamus Betawi pun menyambut gembira pertemuan dengan Jokowi hari ini.
Sumber :
www.twmpo.co
Jokowi: Tahun Depan JFN Akan Diadakan Kembali
Gemerlap warna-warni kembang api pun menghiasi langit kota Jakarta yang
berkabut usai hujan, disertai dengan laser berwarna hijau bertuliskan
Happy New Year 2013, yang terlukis di patung Selamat Datang serta
bangunan Hotel Indonesia dan Hotel Grand Hyatt.
Usai melakukan prosesi tersebut, gubernur yang akrab disapa Jokowi itu mengaku bahwa pihaknya menginginkan supaya masyarakat bisa bahagia dengan adanya hiburan gratis itu. Terlebih antusiasme masyarakat pun sangat tinggi dengan jumlah yang sangat membludak itu.
"Saya jalan sekian kilo saja sulit sekali, kita harap ini sesuatu yang dimulai, jika masyarakat menghendaki," ujarnya.
Jokowi juga mengaku jika pihaknya merespon sangat baik dari segi pengunjung acara yang juga membebaskan kendaraan untuk tidak melewati sepanjang Jalan Sudirman dan Jalan M.H. Thamrin itu. Kendati demikian, ia pun mengatakan ada beberapa hal yang harus diperbaiki.
"Seperti manajemen panggung, lighting, dan lain-lainnya. Kalau masyarakat menghendaki akan digelar lagi," tambahnya.
"Nanti dikoreksi, dievaluasi dan diperbaiki. Kita lihat potensinya, venue, kekuatan karakter, dan lainnya. Memang harus lebih baik, jika dilaksanakan lagi," katanya.
Menyoal apa tanggapannya dengan turunnya hujan, Jokowi enggan berkomentar banyak. "Kan saya sudah bilang dari awal bawa payung," singkatnya.
Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, sempat terjadi desak-desakan warga yang penasaran melihat kembang api. Dorong-dorongan tak terelakan. Akibatnya, anak kecil dan kaum perempuan terjatuh hingga pingsan.
Namun, kesigapan petugas di lapangan segera mengatasi. Pengunjung yang pingsan langsung di bawa ke Pos Pengamanan Utama di Bundaran HI.
Sumber :
www.kemendagri.go.id
Usai melakukan prosesi tersebut, gubernur yang akrab disapa Jokowi itu mengaku bahwa pihaknya menginginkan supaya masyarakat bisa bahagia dengan adanya hiburan gratis itu. Terlebih antusiasme masyarakat pun sangat tinggi dengan jumlah yang sangat membludak itu.
"Saya jalan sekian kilo saja sulit sekali, kita harap ini sesuatu yang dimulai, jika masyarakat menghendaki," ujarnya.
Jokowi juga mengaku jika pihaknya merespon sangat baik dari segi pengunjung acara yang juga membebaskan kendaraan untuk tidak melewati sepanjang Jalan Sudirman dan Jalan M.H. Thamrin itu. Kendati demikian, ia pun mengatakan ada beberapa hal yang harus diperbaiki.
"Seperti manajemen panggung, lighting, dan lain-lainnya. Kalau masyarakat menghendaki akan digelar lagi," tambahnya.
"Nanti dikoreksi, dievaluasi dan diperbaiki. Kita lihat potensinya, venue, kekuatan karakter, dan lainnya. Memang harus lebih baik, jika dilaksanakan lagi," katanya.
Menyoal apa tanggapannya dengan turunnya hujan, Jokowi enggan berkomentar banyak. "Kan saya sudah bilang dari awal bawa payung," singkatnya.
Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, sempat terjadi desak-desakan warga yang penasaran melihat kembang api. Dorong-dorongan tak terelakan. Akibatnya, anak kecil dan kaum perempuan terjatuh hingga pingsan.
Namun, kesigapan petugas di lapangan segera mengatasi. Pengunjung yang pingsan langsung di bawa ke Pos Pengamanan Utama di Bundaran HI.
Sumber :
www.kemendagri.go.id
Jokowi Harus Evaluasi Kepala Dinas yang Tak Optimal Bekerja
Gubernur DKI Jakarta harus mengevaluasi kepala dinas di lingkungan
Pemprov. Jokowi harus berani melakukan pergantian bila kepala dinas
tidak bekerja optimal sesuai program kerja yang direncanakan.
"Yang paling penting Pak Jokowi mencari orang-orang yang bisa diandalkan seperti kepala dinas. Jangan sampai apa yang diwacanakan untuk programnya tidak dikerjakan karena bawahan kesulitan menangkap ide gubernur," kata pengamat tata kota Yayat Supriatna saat dihubungi, Rabu (2/1/2013).
Menurut Yayat, kesolidan di internal Pemprov sangat penting untuk menunjang realisasi program kerja. "Konsolidasi internal jadi ujung tombak dari program-program gubernur," ujarnya.
Jokowi, sambung dia, harus membiasakan pejabat Pemprov untuk bekerja keras demi masyarakat. Para birokrat tersebut juga harus cepat menangkap ide-ide Jokowi dan pendampingnya, Basuki Tjahja Purnama.
"Jokowi harus evaluasi per bulannya, mana program yang sudah dikerjakan, mana yang belum," ujarnya.
Tapi, partisipasi masyarakat juga diperlukan untuk mendukung program kerja Jokowi. "Jangan gubernurnya dibiarkan bekerja sendiri. Masyarakat harus ikut serta," kata Yayat.
Di tahun 2013, Jokowi diminta fokus menjalankan rancangan program di tahun 2013. Yayat berharap mantan Wali Kota Solo itu tak lagi mengumbar ide dadakan yang sulit direalisasikan.
"Jokowi harus fokus pada program yang sudah diusulkan anggarannya dalam APBD 2013. Jangan lagi muncul ide-ide dadakan yang cost anggarannya tidak ada. Tanpa anggaran, program dari idenya tidak akan berjalan," tutur dia.
Sumber :
news.detik.com
"Yang paling penting Pak Jokowi mencari orang-orang yang bisa diandalkan seperti kepala dinas. Jangan sampai apa yang diwacanakan untuk programnya tidak dikerjakan karena bawahan kesulitan menangkap ide gubernur," kata pengamat tata kota Yayat Supriatna saat dihubungi, Rabu (2/1/2013).
Menurut Yayat, kesolidan di internal Pemprov sangat penting untuk menunjang realisasi program kerja. "Konsolidasi internal jadi ujung tombak dari program-program gubernur," ujarnya.
Jokowi, sambung dia, harus membiasakan pejabat Pemprov untuk bekerja keras demi masyarakat. Para birokrat tersebut juga harus cepat menangkap ide-ide Jokowi dan pendampingnya, Basuki Tjahja Purnama.
"Jokowi harus evaluasi per bulannya, mana program yang sudah dikerjakan, mana yang belum," ujarnya.
Tapi, partisipasi masyarakat juga diperlukan untuk mendukung program kerja Jokowi. "Jangan gubernurnya dibiarkan bekerja sendiri. Masyarakat harus ikut serta," kata Yayat.
Di tahun 2013, Jokowi diminta fokus menjalankan rancangan program di tahun 2013. Yayat berharap mantan Wali Kota Solo itu tak lagi mengumbar ide dadakan yang sulit direalisasikan.
"Jokowi harus fokus pada program yang sudah diusulkan anggarannya dalam APBD 2013. Jangan lagi muncul ide-ide dadakan yang cost anggarannya tidak ada. Tanpa anggaran, program dari idenya tidak akan berjalan," tutur dia.
Sumber :
news.detik.com
Langganan:
Postingan (Atom)