KPK Belum Tentukan Nasib Gitar Jokowi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menentukan nasib dari gitar yang diterima Gubernur DKI Joko Widodo. Meskipun telah ditetapkan sebagai barang gratifikasi, tapi belum ditentukan apakah gitar itu akan dilelang atau tidak.
"Belum ditentukan akan dilelang atau jadi milik museum. Proses di KPK belum selesai," ujar juru bicara KPK Johan Budi di gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (11/6/2013).
Menurut Johan, KPK masih harus merampungkan proses pemberkasan sebelum diajukan ke Kementerian Keuangan. Kemenkeu yang nanti akan menetukan apakah akan dilelang atau tidak.
"Nanti Kementerian Keuangan yang memutuskan. Kita hanya mengusulkan saja," tambah Johan.
Beberapa waktu yang lalu Gubernur DKI Joko Widodo mendapatkan gitar Trujillo dari band Metallica. Gitar itu diberikan oleh promotor dari band rock legendaris tersebut. Sehari setelah menerima, Jokowi langsung melaporkan barang pemberian itu kepada bagian gratifikasi KPK. KPK telah memutuskan bahwa gitar itu termasuk barang gratifikasi dan tidak akan dikembalikan lagi kepada Jokowi.

Sumber :
detik.com

Jokowi Klaim Masalah Penolakan MRT Sudah Beres

Gubernur DKI Joko Widodo mengklaim tidak ada lagi warga di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, yang menolak pembangunan jalur layang mass rapid transit. Ia mengatakan, permasalahan itu telah diurus lewat komunikasi oleh Wali Kota Jakarta Selatan.
"Sudah sering diajak bicara. Sudah (tak ada masalah), urusannya ke Wali Kota," ujar Jokowi, Selasa (11/6/2013), ketika ditanya tentang masih adanya penolakan warga Fatmawati.
Sore tadi Jokowi menandatangani kontrak kerja MRT bersama konsorsium kontraktor di Hotel Pullman, Jakarta. Terkait analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang selama ini menjadi salah satu alasan penolakan warga tentang MRT, mantan Wali Kota Surakarta tersebut mengaku tak ada masalah. Menurut Jokowi, megaproyek itu telah dibangun sesuai prosedur yang ada.
"Sudah ada, kan, dari 2010 (diserahkan ke Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Jakarta). Enggak ada revisi," kata Jokowi.
Rencana pembangunan jalur layang (elevated) MRT sepanjang Lebak Bulus hingga Sisingamangaraja ini menuai protes dari warga Jakarta Selatan, terutama yang bermukim dan membuka usaha di sepanjang Jalan Fatmawati, Panglima Polim, dan Cipete. Warga menolak pembangunan MRT di atas bangunan yang mereka miliki karena Jokowi tidak menepati janjinya membentuk tim kajian yang melibatkan Pemerintah Provinsi DKI, PT MRT Jakarta, Kementerian Perhubungan, lembaga swadaya masyarakat, wartawan, dan warga. Janji tersebut diucapkan Jokowi dalam acara public hearing beberapa bulan lalu.

Sumber :
kompas.com

Jokowi-Ahok Akan Bangun Pusat Kuliner dan Pertokoan di Bawah Monas

Pemprov DKI Jakarta berencana untuk menjadikan kawasan Monas sebagai pusat wisata kuliner. Rencana tersebut telah masuk tahap perencanaan detail.
"Kita juga mau jadikan Monas sebagai pusat kuliner dan produk-produk," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2013).
Ahok mengatakan, rencana tersebut saat ini telah masuk dalam tahap perencanaan desain atau Detail Engineering Design (DED). Nantinya akan dibangun ruang bawah tanah di Monas hingga Gambir.
"Kita sudah desain bersama dengan DED untuk membuat underground sama toko-toko di bawah Monas nyambung ke Gambir. Tahun depan bisa banyak kegiatan," jelas mantan Bupati Belitung Timur ini.
Suami Veronica Tan ini menganggap, kawasan Monas paling ideal untuk rencana tersebut. karena wilayahnya yang luas bisa menampung banyak pedagang.
"Memang sekarang tempat yang paling ideal ya di sana, karena luas. Kami tidak memungkiri kalau tempat yang paling besar ya di sana," kata Ahok.
Untuk tahap awal, Juli mendatang Pemprov DKI akan mencoba untuk mengadakan pameran khusus pedagang kecil yang bertempat di Monas. "Juli tahun ini, Pak Gubernur mau coba nih, mau uji coba di Monas. Bagaimana menampung yang kecil-kecil ini," kata Ahok.

Sumber :
detik.com

Warga Fatmawati Tolak MRT, Jokowi: Urusan Walkot Jaksel

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) hadir dalam penandatangan kontrak proyek MRT pekerjaan bawah tanah. Menanggapi penolakan warga Fatmawati atas proyek ini, Jokowi menyerahkan hal itu kepada Wali Kota Jakarta Selatan.
"Ya itu sudah jadi urusan wali kota, wali kota. (Warga) Sudah sering diajak bicara kok. Tanya ke wali kota," ujar Jokowi, Selasa (11/6/2013).
Jokowi berharap pekerjaan dapat dipercepat termasuk mobilisasi alat-alat berat.
"Semuya akan dimobilisais diobawa ke lapangan. Itu yang perlu waktu," lanjutnya.
Jokowi pun mengakui bahwa kerja direksi cukup cepat. Sedangkan groundbreaking ditargetkan akan mulai pada awal Oktober.
"Artinya memang kerja direksi cepet itu aja," kata Jokowi.

Sumber :
detik.com

Pengamat LIPI: Popularitas Mega Kalah dari Jokowi

Pengamat Politik LIPI, Indria Samego, menilai popularitas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri masih cukup tinggi dibandingkan tokoh lama lainnya. Namun kalau dibandingkan dengan Jokowi, popularitas Mega tertinggal.
Jika dihadapkan capres veteran, Mega diprediksi masih unggul. Termasuk jika dihadapkan eks Ketua MK Mahfud MD.
"Walaupun nanti dihadapkan dengan Mahfud MD, Anis Baswedan, Gita Wirjawan, saya kira popularitasnya masih kalah dengan Megawati. Hanya saja faktor usia," kata Indria, saat diwawancarai usai diskusi Paparan Strategis CIDES "Memilih Calon Legislatif Pilihan Rakyat", di Hotel Ambhara, Jl. Iskandarsyah, Jakarta, Selasa (11/6/2013).
Dengan sejumlah tokoh internal PDIP pun, popularitas Mega diyakini paling tinggi. "Mungkin dengan Puan pun popuparitasnya masih menang Megawati. Boleh disurvei itu dari sabang sampai merauke, mereka pasti lebih kenal orang orang lama," papar Indria.
Popularitas PDIP semakin naik setelah kemenangan beberapa kadernya dalam Pilkada. Hal inilah yang menjadi faktor pendongkrak popularitas Megawati. Namun Indria menambahkan bahwa popularitas Megawati kalah dengan gubernur DKI Jakarta yang fenomenal, Joko Widodo (Jokowi).
"Kecuali sama Jokowi," pungkasnya.

Sumber :
detik.com

Jokowi Gratiskan Acara Temu Raja Sedunia di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi)  memastikan acara pagelaran kerajaan sedunia yang mempertemukan raja-raja sedunia pada Desember 2013 terbuka untuk umum. Pengunjung acara itu tak akan dipungut biaya sepeser pun.
"Ya, enggaklah, masa karnaval seperti itu pakai tiket," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (11/6/2013) siang.
Meski belum menyebutkan jumlah biaya yang diperlukan untuk menggelar acara tersebut, Jokowi memastikan acara itu akan dibiayai oleh dana APBD. Pagelaran agung keraton sedunia itu akan diselenggarakan pada 5 hingga 8 Desember 2013 dan bertempat di Jakarta Convention Centre (JCC).
Jokowi mengatakan, acara itu terdiri dari karnaval dan pameran. Pada waktu tertentu, raja-raja itu berkeliling dengan alat transportasi khas mereka masing-masing, dan di saat yang sama ada pameran benda pusaka kerajaan hingga kuliner khasnya.
Jokowi menyebutkan, Jakarta dipilih sebagai tempat penyelenggaraan pertemuan itu karena merupakan ibu kota negara. "Negara kita memiliki 140 lebih keraton yang tersebar di penjurunya," ujarnya.
Mantan Wali Kota Surakarta itu berharap, melalui pagelaran keraton agung tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membangun brand dan image baru tentang Jakarta sebagai ibu kota yang berbudaya. Selain mengonfirmasi kerajaan-kerajaan di Indonesia, panitia telah mengonfirmasi beberapa kerajaan lain di Eropa, antara lain Kerajaan Monako dan Kerajaan Belanda. Sejumlah persiapan seperti akomodasi para peserta karnaval dari kerajaan tersebut telah disiapkan.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Pesan Pejabat DKI Jangan Jadi 'Tikus Berdasi'

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melantik tujuh pejabat eselon II berdasarkan surat Keputusan Gubernur Nomor 887-889 Tahun 2013 yang ditetapkan di Jakarta pada 4 Juni lalu tentang pengangkatan dan pemindahan pejabat eselon II. Sebelum mengambil sumpah para pejabat tersebut, Jokowi mengingatkan agar mereka tak mau disuap dan korupsi.
"Sebelum disumpah jabatan, saudara-saudara saya ingatkan untuk tidak memberi dan menyanggupi kepada siapapun," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (11/6/2013).
Jokowi lantas mengambil sumpah mereka. Dalam sumpah jabatan itu, tujuh pejabat eselon II itu harus setia dan taat kepada negara, memegang rahasia menurut sifat dan perintah. Tidak menerima hadiah atau sesuatu pemberian dari siapapun juga, dalam menjalankan pekerjaan akan senantiasa menjalankannya tidak atas kepentingan sendiri atau golongan.
"Saya Gubernur Pemprov DKI dengan resmi melantik saudara-saudara sebagai pejabat eselon II di lingkungan Pemprov," ucap Jokowi.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Copot Kadisnaker dan Dirut RSUD

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mencopot Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Dedet Sukandar. Selanjutnya, Dedet akan menempati pos baru sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB).Sementara, posisi Dedet akan diisi Priyono. Priyono mendapat promosi karena sebelumnya menjabat sebagai kepala bidang pencari kerja di Disnaker.
Dedet mengatakan, pergantian ini adalah hal yang biasa, terlebih dia sudah menjabat selama 5 tahun. Dia menilai sebagai upaya ke arah yang lebih baik.
"Harusnya ada perpanjangan 5 tahun, tapi gubernur mengatakan harus ada pembaharuan," ujar Dedet sebelum dilantik di Balai Kota Jakarta, Selasa (11/6/2013).
Sementara itu, Priyono yang menggantikan Dedet merupakan orang teknis yang mempunyai latar belakang hukum. Setelah menjabat Priyono ingin mengurangi pengangguran.
"Promosi dari dalam. Kepala bidang, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi," ucap Priyono.

Berdasarkan informasi yang dihimpun pejabat eselon II yang dilantik adalah:

1. Budi Utomo sebagai Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spriritual.
2. Sugino Kesuma Karo Karo sebagai Dirut RSUD Cengkareng.
3. Tri Noviati sebagai Dirut RSUD Pasar Rebo yang dulunya sebagai Wadir Keuangan RSUD Pasar Rebo.
4. Dedet Sukandar sebagai Kepala BPMPKB
5. Priyono sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja
6. Marulloh sebagai Asisten Deputi Bidang Pariwisata
7. Kafifah Ani dulu sebagai Dirut RSUD Cengkareng sekarang menjabat sebagai Asisten Deputi Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Sumber :
merdeka.com

Peluang Jokowi Nyapres Semakin Terbuka

Semasa hidupnya, Taufiq Kiemas berulangkali menyarankan Jokowi tak nyapres. Kini Taufiq telah tiada, peluang pencapresan Jokowi dinilai semakin terbuka.
"Peluang Jokowi terbuka. Popularitas Jokowi itu sekarang tinggi untuk capres," kata Direktur Ekskutif Indo Barometer, M Qodari, kepada detikcom, Selasa (11/6/2013).
Namun masalah utamanya, menurut Qodari, adalah kendaraan Jokowi nyapres. Karena sejauh ini Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri belum menunjuk siapa capres PDIP, meski mengisyaratkan tak lagi nyapres di 2014.
"Masalah Jokowi sekarang adalah kendaraan politik. Ada nggak kendaraannya," kata Qodari.
Dia sendiri melihat Jokowi justru potensial maju bersama Mega di 2014. Memang ada rumor di internal PDIP ada peluang duet Mega-Jokowi ke Pilpres 2014.
"Pasangan Mega-Jokowi akan terwujud kalau suara PDIP tahun 2014 lebih dari 20%. Kalau di bawah 20% akan kesulitan karena harus koalisi dan partai yang diajak koalisi akan minta posisi cawapres," pungkasnya.

Sumber :
detik.com

Duet Mega-Jokowi Dinilai Kurang Top

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dikabarkan melirik Jokowi menjadi cawapresnya. Duet Mega-Jokowi bisa jadi alternatif, namun kurang potensial dan berisiko tinggi.
"Ya itu salah satu alternatif, tapi harus diingat PDIP bukan satu-satunya partai di Indonesia. Risikonya sangat besar. Lebih baik Jokowi duet dengan tokoh nasional lainnya," kata Guru Besar Ilmu Politik UI, Iberamsjah, kepada detikcom, Selasa (11/9/2013).
Menurut Iberamsjah, seharusnya PDIP merangkul koalisi untuk menghadapi Pilpres 2014. Pilpres bukanlah Pilgub yang bisa dihadapi parpol sendirian. Apalagi ada syarat Presidential Threshold yang harus dipenuhi.
"Kalau dipaksakan dengan Ibu Mega berarti PDIP tidak berkoalisi. Tidak bisa jalan sendiri. Agak sulit saya rasa, harus koalisi beberapa partai," kata Iberamsjah.
Dia lantas menyebut beberapa tokoh yang bisa duet dengan Jokowi di 2014. Dengan tokoh-tokoh partai lain, menurutnya, jauh lebih aman untuk pencapresan Jokowi.
"Dengan Hatta Rajasa, Prabowo Subianto, itu lebih fleksibel daripada dengan Ibu Mega," pungkasnya.

Sumber :
detik.com

Jokowi Diminta Segera Bereskan Calo Makam

Minimnya lahan makam di Jakarta melahirkan profesi calo tanah kuburan. Warga yang kebingungan mencari lahan, mau tidak mau akhirnya meminta bantuan perantara untuk mencari tanah kosong untuk memakamkan keluarganya.
Pengamat perkotaan Yayat Supriyatna menilai cara menghilangkan praktik calo dengan merangkul mereka sebagai tenaga honorer.
"Kalau bisa calo-calo itu dijadikan honorer oleh Dinas Pemakaman. Dilatih dan ditatar. Karena mereka yang menguasai, bahkan menguasai di pinggiran kota juga," ujar Yayat saat dihubungi wartawan, Selasa (11/6).
Sebenarnya, warga hanya dikenakan iuran retribusi Rp 100 ribu. Tapi yang membebankan adalah biaya pemakaman yang mencapai Rp 3 juta - Rp 5 juta. Yayat mengaku pernah menemukan kasus itu di TPU Karet Bivak
"Susah diatur, malah ada yang bilang ya kepala dinas pemakaman untuk tertibkan minta pistol. Sudah banyak calo menjadikan lahan untuk bisnis," ucapnya.
Menurut data yang dimiliki Yayat, setiap harinya ada 100-120 orang yang meninggal dan butuh lahan makam. Maka itu, calo makam harus segera diberantas.
"Pemakaman juga harusnya bisa ditata dengan baik, misalnya dibuat taman-taman. Dikelola dengan baik," tandas Yayat.

Sumber :
merdeka.com

Tanpa Bas Gittar Jokowi, KPK Lelang 45 Barang Gratifikasi

Siang ini, sejumlah barang yang telah ditetapkan sebagai gratifikasi oleh KPK bakal dilelang oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan melalui kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Barang-barang yang dilelang sebanyak 45 buah yang telah menjadi milik negara.
"Ada 45 item yang dilelang. Harga mulai Rp 57.300 sampai Rp 12.132.100" ujar Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Selasa (11/6/2013).
Proses pelelangan akan dilakukan di Gedung Pendopo Kanwil DJKN Jakarta Jalan Prapatan No. 10. Acara dimulai dari pukul 10.00-12.00 WIB.
Priharsa mengatakan dari ke 45 barang itu tidak terdapat gitar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, gitar Jokowi masih dalam proses administrasi di KPK sehingga tidak masuk daftar barang yang dilelang hari ini.
Barang-barang yang dilelang antara lain slayer merek Hermes, parcel, batik, jam tangan,lap top, dan lain sebagainya.

Sumber :
merdeka.com

Lagi, Jokowi Rombak SKPD di DKI

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) rupanya belum sreg dengan susunan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) khususnya eselon II di Pemprov DKI Jakarta. Hari ini, sekitar tujuh orang pejabat eselon dua akan dirotasi dari jabatan sebelumnya.
Pelantikan akan dilangsungkan pukul 13.00 WIB di Balai Kota DKI Jakarta. Untuk diketahui, pejabat eselon dua termasuk di antaranya kepala dinas, wakil kepala dinas, kepala biro dan asisten deputi gubernur.
"Ya nanti siang ada pelantikan, kira-kira ada tujuh orang lah," ujar Kepala BKD DKI Jakarta I Made Karmayoga saat dihubungi wartawan, Selasa (11/6/2013).
Namun, Made begitu ia disapa, masih merahasiakan siapa saja pejabat eselon II yang akan dirotasi. Tetapi, Made memberikan gambaran ada kepala dinas yang akan digeser dalam mutasi jabatan ini.
"Iya ada (kepala dinas) yang jelas ini untuk reformasi birokrasi menuju Jakarta Baru. Pokoknya enggak terlalu ekstrim turun jabatannya," jelasnya.
Ini untuk kesekian kalinya Jokowi merombak susunan anak buahnya. Khusus eselon II, Jokowi pernah melakukan rotasi sebanyak dua kali pertama sekitar November 2012 lalu, kemudian Mei 2013 kemarin.

 

Sumber :
merdeka.com

Di PRJ, Jokowi Diteriaki Diminta "Nyapres"

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tetap menjadi pusat perhatian saat menghadiri Pekan Raya Jakarta (PRJ) di Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2013) malam. Pengunjung meneriaki Jokowi agar bersedia maju dalam pemilihan presiden pada Pemilu 2014.
Pantauan Kompas.com, pemandangan tersebut terjadi seusai Jokowi beserta beberapa pejabat lain melepas kepergian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Seusai mobil RI 1 meninggalkan lokasi, pengunjung PRJ berdesakan menyerbu Jokowi.
"Pak, jadi capres ya Pak," teriak salah seorang pemuda sambil berusaha mendekati Jokowi. "Iya Pak, kami pasti dukung Bapak di 2014," timpal seorang wanita yang ikut berdesakan berusaha mendekati orang nomor satu di DKI Jakarta itu.
Jokowi tak menjawab seruan-seruan itu. Ia hanya membalas dengan senyuman dan menyalami satu per satu pengunjung PRJ yang merangsek mendekatinya. Aksi para pengunjung PRJ membuat para ajudan gubernur kewalahan mengawal Jokowi.

Menggembirakan rakyat
Di sela interaksinya dengan pengunjung PRJ, Jokowi sempat menjelaskan rencana Pemprov DKI Jakarta dalam menyambut HUT DKI Jakarta. Dia mengatakan peringatan ulang tahun akan dirayakan dengan menggelar acara berbasis kebudayaan.
Menurut Jokowi, PRJ sudah berkembang dan berubah menjadi pameran industri raksasa, tidak lagi sesuai dengan roh awal acara. "Sudah berkembang ke arah pameran dagang. Padahal di awal, PRJ adalah pestanya rakyat, gembiranya rakyat," ujarnya.
Oleh sebab itu, Jokowi pun memastikan pesta sesungguhnya untuk rakyat pada Juni 2014, ulang tahun berikutnya. Namun, dia belum dapat memastikan apakah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal mencabut sahamnya di JIExpo untuk memfokuskan dana ke pesta rakyat ataukah akan menggelar dua acara berbeda secara beriringan. "Sedang dikaji," tepis dia.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Belum Siap Bertemu Warga Pondok Indah

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), mengaku belum mau bertemu dengan warga di kawasan elit Pondok Indah, Jakarta Selatan, yang menolak keberadaan busway.
"Belum tahu saya gimananya," ujar Jokowi kepada wartawan pada Senin (10/6/2013).
Jokowi mengungkapkan, pihaknya baru mau bertemu dengan warga yang menolak jalur transjakarta itu jika Pemprov DKI telah siap dengan sejumlah pertimbangan serta kajian tentang keberadaan moda transportasi.
"Kajian makronya, kajian detilnya harus ada. Misalnya, kalau dipindahin ya ke mana, tambah memacetkan atau membuat lebih baik," ujarnya.
Hal tersebut, kata Jokowi, berguna untuk memberikan penjelasan secara detil kepada warga yang menolak jalur bus transjakarta tersebut. Dia tidak ingin pendekatan dengan warga setengah-setengah, namun harus terkonsep.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah warga Pondok Indah atas nama Panca RW bermusyawarah di Taman Puspita, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Minggu (2/6/2013). Warga meminta Pemprov DKI Jakarta memindahkan jalur bus transjakarta dari Jalan Metro Pondok Indah ke jalan lainnya.
Warga menilai, keberadaan transjakarta di Jalan Metro Pondok Indah kurang diminati masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari jarangnya orang yang menumpang transjakarta dari shelter. Shelter-shelter transjakarta pun sering kali terlihat sepi.
Tak hanya itu, keberadaan jalur yang ada sejak tahun 2009 itu, kata warga justru membuat Jalan Metro Pondok Indah bertambah macet.

Sumber :
kompas.com

Lagi, DPRD DKI Kompak Lancarkan Aksi Kritik ke Jokowi-Ahok

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengkritik rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2012 di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Salah satunya terkait pembebasan lahan.
"Realisasi belanja modal hanya 68,5 persen," ujar anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Subki, saat menyampaikan pandangan atas laporan pertanggungjawaban APBD DKI di hadapan Ahok di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (10/6/2013).
Subki menjelaskan, penyerapan anggaran untuk belanja tanah yang hanya 2,25 persen dari modal yang mencapai Rp 35,38 triliun. Akibatnya sisa anggaran untuk belanja tanah mencapai Rp 9,46 triliun.
"Pemprov DKI seharusnya sudah menyadari bahwa ada keterbutuhan ruang terbuka hijau. Juga termasuk fasilitas sosial dan umum," jelasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Belly Bilasula. Menurutnya, banyak program yang dicanangkan pada APBD 2012 belum terlaksana menyebabkan serapan anggaran rendah.
"Pertumbuhan ekonomi Jakarta 2012 lebih rendah dari 2011, hanya 6,5 persen," kritik Belly.
Belly mengatakan, pemprov lebih banyak menghabiskan uang untuk belanja operasional dibandingkan modal. Rasionya belanja operasional mencapai Rp 22,77 triliun sedangkan modal hanya Rp 8,78 triliun.
"Belanja operasional hanya menguntungkan birokrasi. Sedangkan investasi untuk jangka panjang yaitu modal diabaikan. Sehingga merugikan masyarakat," tambahnya.
Lain halnya, Perwakilan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dwi Rio Sambodo mengatakan dari pos pendapatan daerah lain-lain yang sah hanya tercapai 0,24 persen dari target Rp 1,54 triliun. Padahal DKI Jakarta memiliki potensi besar mendapatkan pemasukan dari sektor pajak.
"Pajak pemakaian air bawah tanah juga hanya terealisasi 60,03 persen dari target Rp 170 miliar," ujarnya.
Bahkan Fraksi PAN-PKB menyoroti jumlah utang yang membengkak. Perwakilan fraksi, Wanda Hamidah mengatakan pada tahun 2011 utang pemerintah sebesar Rp 715,44 miliar.
"Sedangkan 2012 malah menyisakan hutang Rp 903,88 miliar," katanya.
Padahal idealnya, utang tidak mengalami peningkatan sebesar ini jika seluruh belanja pengeluaran selesai pada akhir 2012.
Untuk anggota dewan meminta pemerintah benar-benar mengalokasikan dana sesuai dengan tugas dan fungsi pokok satuan perangkat kerja.
"Pemerintah juga harus meningkatkan kapasitas dari aparatur dalam penguasaan teknologi informasi," pungkas salam satu anggota dari Fraksi Hanura-PDS, Farel Silalahi.

Sumber :
merdeka.com