Kamis, 09 Mei 2013

Jokowi: Penataan Kampung Selesai 4 Bulan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjanjikan program penataan kampung masing-masing wilayah dapat diselesaikan dalam jangka waktu empat bulan.
Apalagi, lanjut Jokowi, apabila warga rajin dan gesit ikut melakukan penataan, maka perbaikan kampung itu akan selesai lebih cepat dari target semula.
"Empat sampai lima bulanlah. Kalau warga ingin cepat dan kerja cepat, ya bisa saja dipercepat," kata Jokowi, di Petogogan, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2013).
Sementara untuk penataannya, Jokowi menyerahkan semuanya kepada warga. Nantinya, warga yang akan bersepakat akan ditata seperti apa kampung mereka.
Dengan catatan, kampung itu harus diubah menjadi lebih baik dan tertata, mulai dari infrastruktur yang tertata, septic tank komunal dan dengan drainase yang ideal.
"Yang paling penting itu sudah ada persetujuan warga, jadi ya sudah bisa dimulai, dan tanahnya juga bukan tanah sengketa. Yang paling penting itu," kata alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu.
Setelah melakukan sosialisasi di Tanah Tinggi, Jokowi melanjutkan sosialisasinya di kawasan Petogogan, yang merupakan 'langganan' banjir.
Rencananya penataan kampung Petogogan akan dimulai Juni 2013 dan menggunakan dana APBD 2013 secara penuh.


Sumber :
megapolitan.kompas.com

Sutiyoso Dukung Sikap Jokowi soal MRT

Hingga hari ini pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) masih ditentang sekelompok warga dan pemilik usaha di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan. Namun, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak mengindahkan keberatan warga dan tetap melanjutkan pembangunan mega proyek itu.
Tapi, langkah Jokowi -panggilan Joko widodo- itu justru mendapat dukungan dari pendahulunya, Sutiyoso. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, pembangunan MRT memang harus segera direalisasikan. "MRT itu memang sudah jatuh tempo harus dibangun," kata Sutiyoso kepada wartawan di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2013).
Sutiyoso juga mendukung keputusan Jokowi untuk tidak mengubah rancangan MRT. Pasalnya, sejak awal jalur MRT memang dirancang untuk dibangun dengan sistem layang alias elevated.
Penggunaan sistem layang ini lah yang menjadi keberatan utama warga Fatmawati. Warga menilai penggunaan sistem layang akan menyebabkan polusi udara dan menggangu kegiatan bisnis di wilayah mereka.
Tetapi menurut Sutiyoso, MRT harus dibangun secara layang karena pertimbangan efisiensi biaya. "Dalam rencana memang MRT akan dibuat layang bukan di bawah tanah. Karena kalau di bawah tanah, costnya terlalu mahal," tandas Ketua Umum PKPI tersebut.


Sumber :
jpnn.com

Jokowi Optimis Relokasi 7.000 KK di Waduk Pluit

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku optimis dapat merelokasi sekitar 7.000 kepala keluarga (KK) bantaran Waduk Pluit, Jakarta Utara. Terlebih, Jokowi telah bertemu warga bantaran Waduk Pluit sebanyak 10 kali terkait dengan rencana relokasi. Relokasi ini bertujuan menormalisasi waduk yang tertutup rumah sekitar 20 hektar.
"Sudah bisa dipastikan semua mau direlokasi. Hanya solusinya beda-beda," kata Jokowi di Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2013).
Saat ini, konsep relokasi yang dimiliki oleh Pemprov DKI dan warga bantara Waduk Pluit berbeda. Oleh karena itu, Jokowi berencana segera menyamakan konsep warga dan Pemprov DKI Jakarta. Saat ini, pemda berencana merelokasi mereka ke rumah susun (rusun) Muara Baru seluas 2,3 Hektar.
Rencananya, Pemprov DKI akan membeli lahan baru di dekat kawasan itu seluas 6 hektar. Penambahan lahan tesebut, lanjut Jokowi, bertujuan untuk dapat menampung ribuan warga bantaran Waduk Pluit yang akan direlokasi. Menurut Alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu, lahan seluas 2,3 hektar baru cukup untuk menampung 700 warga saja.
"Sekarang yang setuju direlokasi baru 1.200 KK. Semua itu berjalan bertahap. Yang jelas, 8 meter dari waduk kan untuk penghijauan juga. Jadi, sudah tidak bisa diganggu gugat, memang harus direlokasi," kata Jokowi.


Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi akan Cek Kondisi Masjid Al Futuwwah yang Nyaris Terisolasi

Masjid Jami' Al Futuwwah nyaris terisolasi karena pembangunan pagar beton di sekeliling area masjid. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum mengetahui permasalahan ini, namun dia berencana untuk melihat langsung kondisi masjid yang juga dijadikan sebagai panti asuhan yatim-piatu tersebut.
"Saya masih belum bisa bayangin. Nannti saya cek lapangan dulu," ujar Jokowi kepada detikcom di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2013).
Diberitakan sebelumnya, Masjid Jami' Al Futuwwah saat ini dikelilingi oleh tembok-tembok beton setinggi 2 meter. Tembok tersebut menutup 2 jalan yang sebelumnya menjadi akses utama dan hanya menyisakan akses keluar masuk selebar 1,5 meter.
Di dalam masjid yang terletak di RT 02 RW 10 Kelurahan Cipete Utara, Jakarta Selatan itu, terdapat sekitar 300 anak yatim piatu dan dhuafa yang tinggal di lantai 2 masjid. Mereka juga merasakan kesulitan hilir mudik menuju jalan besar.
Jalan tempat mereka keluar masuk lingkungan masjid sekarang hanya 1. Jalan satu-satunya yang tersisa hanya bisa dilewati oleh satu orang, itupun dengan badan yang langsung bersenggolan dengan tembok.


Sumber :
news.detik.com

Jokowi: Upgrading Slum Area Jadi Konsep Penataan Petogogan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyatakan telah memiliki konsep untuk penataan kampung Kelurahan Petogogan, Jakarta Selatan. Adapun konsep yang dipilih adalah Upgrading Slum Area.
"Upgrading slum area, kira-kira begitu," kata Jokowi, di Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2013). Lebih lanjut Jokowi menjelaskan kalau penataan kampung Petogogan tidak memiliki konsep khusus tersendiri. Penataan itu untuk mewujudkan sebuah kampung hijau dengan infrastruktur yang tertata, septic tank komunal dan dengan drainase yang ideal.
Sementara itu untuk penataannya, Pemprov DKI menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013 secara penuh. "Jadi, memang tidak ada tema khusus, yang penting semuanya ideal dan nanti semuanya pakai APBD penuh," kata Jokowi.
Program penataan kampung akan menyasar sekitar 38 titik. Semuanya kini terus diproses sebelum nantinya segera dieksekusi. Proses perbaikan kampung itu akan dilakukan secara bertahap mulai tahun depan dengan sepuluh konsep yang sudah ia persiapkan. Untuk melakukan upgrade terhadap kampung-kampung kumuh itu, diperlukan dana sebesar Rp 30 miliar hingga Rp 50 miliar per kampung.
Kampung yang akan ditata itu akan dilengkapi dengan ruang terbuka hijau, perpustakaan, dan drainase yang baik. Desain-desain kampung itu juga dikerjakan oleh beberapa arsitek swasta dan dari perguruan tinggi negeri.
Secara keseluruhan, ada sepuluh desain penataan kampung yang telah diwacanakan oleh Jokowi. Desain-desain penataan kampung antara lain meliputi Kampung Protein di Tegalparang; Kampung Stasiun di Bukit Duri; Kampung Herbal dan Kampung Platform di Manggarai, Jakarta Selatan; Kampung Shopping di Poncol, Jakarta Selatan; Kampung Ikan di Penjaringan, Jakarta Utara; Kampung Kampus di Tomang, Jakarta Barat; Kampung Backpacker di Kebon Sirih, Jakarta Pusat; Kampung Tekstil di Kebon Kacang, Tanah Abang; serta Kampung CBD di Karet.


Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Borong Lahan di Muara Baru untuk Relokasi Warga Waduk Pluit

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, warga waduk Pluit yang awalnya menolak untuk direlokasi, kini sudah mau untuk dipindahkan. Oleh karenanya, Jokowi berencana untuk membeli lahan seluas 2,3 hektare di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara, untuk menampung warga Pluit tersebut.

"Kemarin sudah ketemu dengan mereka (warga Pluit), dan mereka sudah mau untuk dipindahkan," ujar Jokowi kepada wartawan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2013).

Jokowi mengatakan, nantinya lahan tersebut akan dibangun rumah susun untuk menampung sekitar 7.000 Kepala Keluarga. Warga Pluit pun telah menyerahkan konsep rumah susun yang mereka inginkan. Namun Jokowi mengaku konsep tersebut berbeda dengan konsep yang ingin ditawarkan oleh Pemprov DKI. Sehingga harus dirundingkan kembali.

"Mereka sudah membawa konsep utk mau dipindah ke rusun, tetapi mereka punya gambaran sendiri untuk rusunnya. Nah, rusun yang kita punya kayak begini, jadi terus ketemu biar ada kesepakatan dan mau pindah," kata Jokowi.

Tak tanggung-tanggung, Jokowi pun berencana akan menambahkan luas lahan tersebut menjadi 6 hektare.

"Letaknya di dekat Muara Baru, kita beli tanah 2,3 hektare, tapi mau tambah lagi kira-kira 6 hektare. Jadi nanti ada 7.000 KK, yang sudah mau kemarin ada sekitar 1.200 KK. Mereka harus pindah itu nggak bisa ditawar," jelas Jokowi.


Sumber :
news.detik.com

Jokowi: Soal MRT, Tanya Gue "Aja"

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mendukung aksi tutup mulut yang dilakukan direksi PT MRT Jakarta. Hal itu diupayakan agar para direksi fokus mengerjakan proyek transportasi massal berbasis rel atau MRT dan selesai tepat waktu pada 2017.
"Mungkin mereka mau kerja dulu. Nanti kalau ada apa-apa, tanya gue aja," kata Jokowi di Jalan Saharjo, Jakarta, Kamis (9/5/2013).
Menurut Jokowi, Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami memiliki sifat pendiam dan jarang memberikan konfirmasi kepada wartawan dan publik sebelum programnya terealisasi. Pada kesempatan lain, Dono Boestami mengatakan, ia bersama tiga direksi lainnya memiliki alasan mengapa jarang memberikan kejelasan informasi keberlanjutan MRT. Sebab, mereka baru bekerja belum genap dua bulan, dari 25 Maret 2013 dan diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa.
"Kami hanya manusia biasa, bukan Superman, dan kami diberikan tugas menyelesaikan secepat-cepatnya. Jangan mengejar kami karena kami bukan selebritas dan bukan artis infotainment. Jangan pula hubungi kami pada Sabtu-Minggu," kata Dono.
Dia tidak menginginkan, apabila proyek MRT sudah dibangun, tetapi mandek di tengah jalan seperti halnya yang terjadi pada pembangunan monorel. Untuk diketahui, pada Kamis (2/5/2013) lalu, Pemprov DKI telah melaksanakan soft launching pembangunan MRT di Bundaran Hotel Indonesia.
Pembangunan MRT akan dilakukan dalam tiga paket. Adapun pembangunannya akan dilakukan oleh kontraktor pemenang tender, yakni Wijaya Karya dan Shimizu, Jaya Konstruksi dan Obayashi, serta Hutama Karya dan Sumitomo Mitsui Construction Company.
Pada tahap pertama pembangunan MRT, yakni dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI, jalur MRT akan terpasang sepanjang 15,7 kilometer. Proyek ini diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar 125 miliar yen atau sekitar Rp 12,5 triliun.


Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Tak Masalah Ada Monorel Menuju Bandara

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mendukung rencana pemerintah pusat melalui PT Angkasa Pura II untuk membangun monorel di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Sebelumnya, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono memastikan bahwa monorel automated people mover (APM) rute Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, mulai beroperasi pada 2015.
"Bagus, bagus sekali. Monorelnya dari Bekasi-Jakarta-Bandara Soekarno-Hatta (Tangerang), bagus sekali itu," kata Jokowi di Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2013).
Menurut Jokowi, saat ini proyek monorel bandara itu tinggal menunggu keputusan Presiden (keppres). Setelah keppres sudah keluar, proyek itu baru akan diproses di Pemprov DKI dan Jokowi memastikan, DKI sangat mendukung berjalannya proyek monorel bandara itu.
"Sekarang masih diproses menunggu keputusan Presiden. Ya, karena memang penugasan, kan, menunggu keppres, setelah itu baru diproses ke kita. Kalau saya, sih, sudah enggak ada masalah," kata Jokowi.
Terkait pembangunan monorel Bandara Soekarno-Hatta, Wamenhub Bambang Susantono mengatakan bahwa pengoperasian monorel akan berjalan setelah pembangunan stasiun kereta api bandara selesai, yakni pada 2014. Kereta api bandara akan terintegrasi dengan monorel APM bandara. Bambang menyatakan, tidak tertutup kemungkinan APM nantinya bisa dioperasikan tanpa awak.
Untuk membangun APM rute bandara tersebut, diperlukan dana sebesar Rp 2,5 triliun yang dibiayai oleh konsorsium BUMN. Proyek monorel Bandara Soekarno-Hatta itu dikerjakan oleh konsorsium BUMN, yakni PT Adhi Karya, PT INKA, PT Len Industri, dan PT Angkasa Pura II.
Ada tiga tahap yang dilalui dalam pembangunan kereta bandara, yakni jalur rel dari Jakarta hingga Tangerang yang telah selesai dibangun oleh pemerintah pada 2012. Tahap berikutnya adalah pembangunan jalur rel dari Batu Ceper menuju bandara yang akan dibangun PT KAI dan saat ini masih dalam proses tender.
Tahap terakhir adalah pembangunan stasiun bandara yang akan dikerjakan oleh Angkasa Pura II. Rute kereta api bandara akan melewati beberapa stasiun, yakni Manggarai, Dukuh Atas, Duri, Batu Ceper, lalu masuk ke bandara.


Sumber :
megapolitan.kompas.com

Cihuy, Jokowi Bakal Bangun Kampung Deret di Petogogan

Setelah meresmikan pembangunan kampung deret di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan untuk kembali membangun hal serupa di wilayah Petogogan, Jakarta Selatan.
Namun, sebelum dirinya memulai pembangunan, Jokowi ingin menijau langsung lokasinya terlebih dahulu. "Mau saya cek lapangan dulu, ini dalam pertengahan bulan ini mulai," ujar Jokowi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2013).
Kendati belum meninjau lapangan, mantan Wali Kota Solo itu menjamin pihaknya telah menyiapkan lahan untuk kampung deret tersebut. "Lahan siap, masyarakat siap, gambar-gambarnya juga sudah siap," terangnya.
Karena itu, orang nomor satu di Jakarta itu berencana untuk melakukan dengar pendapat dengan warga. "Gambar disetujui warga, tinggal komunikasi, dialog, dan musyawarah warga," tandasnya.
Untuk sumber dananya sendiri, orang nomor satu di Jakarta itu menjelaskan seluruh pembangunan akan dibiayai dengan APBD. "APBD semuanya. Lupa berapanya. Ada ratusan rumah yang ditata. Jadi, ini pembangunan kampung deret kedua, dengan dana APBD pertama," kata Jokowi.
Berbeda dengan Tanah Tinggi yang ditata setelah terjadi kebakaran, kawasan Petogogan adalah kawasan kumuh yang memang telah didata untuk dilakukan penataan.
"Enggak ada tema, hanya kampung green dengan infrastruktur tertata, dengan septic tank komunal, dengan drainase ideal. Kira-kira itu. Ini bukan di bantaran, ini cuma penataan, kira-kira upgrading slum area," tandasnya.
Sebagaimana diketahui, selain Tanah Tinggi, Pemprov DKI telah menetapkan 38 titik kawasan kumuh Ibu Kota yang akan dibangun menjadi kampung deret.


Sumber :
jakarta.okezone.com

Jokowi akan Panggil PD Pasar Jaya Soal Pedagang Pasar Minggu

Pedagang Pasar Minggu, Jakarta Selatan, mengadu ke Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan relokasi yang dinilai dilakukan secara sepihak oleh pihak PD Pasar Jaya. Oleh karenanya, Jokowi pun berencana akan memanggil pihak PD Pasar Jaya untuk mendengarkan penjelasannya.
"Iya, besok hari Jumat atau Senin saya rampungin. Semuanya saya panggil ke kantor. Ini kan PD Pasar Jaya," kata Jokowi di saat meninjau lokasi Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2013).
Jokowi mengatakan, sebaiknya sebelum melakukan relokasi, pihak PD Pasar Jaya harus melakukan musyawarah dengan para pedagang.
"Alangkah lebih baik kalau pedagang diajak bicara, diajak musyawarah, dirembug bareng-bareng gitu. Sehingga solusinya adalah solusi yang win-win. Tidak langsung di grebeg-grebeg, langsung rampungin. Mesti ada proses dialog, proses musyawarah, proses rembugan itu akan lebih baik," jelas Jokowi.
Terkait dengan kondisi pasar sendiri, Jokowi pun ada niatan untuk melakukan merenovasi. Terlebih pasar tersebut sudah tampak semrawutan dan kondisi fisik yang sudah tua. Namun, dia ingin fokus dulu ke masalah penataan pedagang.
"Ini pasarnya juga sudah tua bangunannya. Tapi belum kesanalah. Saya mau bicara dulu sama pedagang keinginannya seperti apa," jelas Jokowi.
Sebelumnya, para pedagang Pasar Minggu mengeluh kepada Jokowi karena upaya relokasi yang dilakukan oleh pihak pasar. Pasalnya, pedagang yang sebelumnya berdagang di luar pasar, dipindahkan ke dalam, dengan alasan ketertiban dan ingin membuat taman. Namun, setelah dipindahkan, ternyata pihak pasar mempersilahkan pedagang lain untuk berjualan di luar pasar tersebut.
"Kita kecewa dengan sikap pengelola yang merelokasi. Kita dipindahkan, tapi ternyata pedagang lain yang isi di luar," jelas Muslimah, salah seorang pedagang di Pasar Minggu.


Sumber :
news.detik.com

Jokowi Dilarang Kampanye di Pilkada Bali, Megawati Berang

Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, kecewa pada Panitia Pengawas Pemilu Bali yang dinilai diskriminatif terhadap juru kampanye pasangan Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan (PAS). Kekecewaan itu awalnya membuncah lantaran petugas partai yang menjabat Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, tak diperkenankan melakukan kegiatan kepartaian untuk mendukung paket PAS.
Agus Suradnyana disemprit Panwaslu lantaran dianggap melakukan pelanggaran kampanye tanpa mengantongi izin atau cuti, meski di hari libur. Agus harus bersitegang dengan Panwaslu lantaran ia berkukuh selaku kader dan petugas partai hendak mendampingi Megawati.
Kekecewaan Megawati semakin membuncah lantaran Joko Widodo alias Jokowi juga dipersoalkan Panwaslu. Gubernur DKI Jakarta itu batal menjadi jurkam lantaran surat izin kampanye yang diajukan tak kunjung selesai.
"Kalau ada aturan yang mengikat maka harusnya diumumkan sejak awal dan secara luas," kata mantan Presiden RI Ke-5 di Buleleng, Kamis 9 Mei 2013.
Yang membuatnya makin kecewa lantaran Panwaslu dianggap diskriminatif karena aturan yang sama tidak diberlakukan kepada kandidat lainnnya. "Pak Jokowi datang untuk berkampanye tidak boleh. Lalu kenapa Jero Wacik dan, saya dengar, Cicip Sutarja serta Agung Laksono diperbolehkan kampanye," katanya.
Karena itu, dia memperingatkan kepada Panwaslu konsisten menegakkan aturan. Jika tidak diperbolehkan maka aturan itu harus berlaku untuk semua kandidat, jangan diskriminatif.
"Saya hanya minta keadilan, saya tidak ada kepentingan apa namun semata untuk menegakkan kebenaran," katanya dalam acara yang dihadiri pula elite PDIP seperti Rieke Diah Pitaloka,  Wayan Koster dan Rai Wirajaya itu.


Sumber :
nasional.news.viva.co.id

Bang Yos siap lawan Jokowi di Pemilu 2014

Ketua Umum PKPI, Sutiyoso, siap mencalonkan diri sebagai presiden di Pilpres 2014 nanti. Dia juga takut bersaing dengan siapa pun, termasuk dengan juniornya di DKI, Gubernur Joko Widodo (Jokowi).
"Ya kalau mau nyapres, harus sanggup bersaing dengan siapa saja," kata pria yang akrab disapa Bang Yos ini usai menghadiri acara diskusi dengan tema 'Hitam-Putih Capres 2014: Siapa Pantas, Siapa Tidak?' Di Galery Cafe Cikini, Jakarta, Kamis (9/5/2013).
Dia juga tak berkecil hati meskipun dalam sejumlah survei capres namanya belum begitu diperhitungkan dan kurang unggul dari Jokowi. Baginya, bersaing dengan Jokowi bukan hal sulit.
"Enggak ada masalah," tandasnya sembari tertawa.
Bang Yos sempat kritis dengan kepemimpinan Jokowi di Jakarta. Dia terus saja mengkritisi apa yang dilakukan mantan wali kota Solo itu.
Bukannya mendapatkan dukung, Bang Yos malah dihujat balik oleh fans Jokowi. Sadar dirinya malah diserang balik, Bang Yos kemudian menyerah bahkan siap memberikan masukan untuk Jokowi.
"Enggak ah, sudah capek aku kritisi Jakarta. Saya diserang habis-habisan sama pendukung Jokowi," ungkap Bang Yos kala itu.


Sumber :
merdeka.com

Pasar Minggu Memprihatinkan, Jokowi Tanya Maunya Pedagang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berencana melakukan mediasi dengan pihak PD Pasar Jaya dan pedagang Pasar Minggu. Sebab, melihat kondisi Pasar Minggu Blok D yang memprihatinkan, Jokowi menurut rencana ingin merevitalisasi pasar tersebut.
"Iya, ini pasarnya juga sudah tua sekali bangunannya," kata Jokowi di Pasar Minggu Blok D, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2013).
Namun, sebelum Pemprov DKI melakukan revitalisasi, Jokowi akan memastikan terlebih dahulu apa saja keinginan pedagang Pasar Minggu. Problem-problem kecil, seperti keluhan para pedagang yang pendapatannya semakin menurun setelah berdagang di dalam pasar dan keluhan pasar yang tidak layak, akan menjadi fokus Jokowi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Saya mau bicara dulu sama pedagang, keinginan mereka seperti apa. Semuanya saya panggil ke kantor, baik pedagang maupun pihak PD Pasar Jaya. Kalau enggak besok Jumat atau Senin sudah saya putuskan," kata mantan Wali Kota Surakarta itu.
Selain itu, ia juga mengimbau aparatnya, seperti personel Satpol PP, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) DKI atau PD Pasar Jaya, untuk melakukan penataan pedagang kaki lima (PKL) tidak menggunakan kekerasan. Sebelum melakukan penataan PKL, sebaiknya para aparat menempuh jalur komunikasi sehingga kedua belah pihak mendapatkan jalan keluar win-win solution.
Sebelumnya, Jokowi melakukan tinjauan ke Pasar Minggu Blok D untuk menindaklanjuti laporan para pedagang beberapa waktu lalu. Di pasar tersebut, Jokowi juga meninjau kondisi pasar yang dalam keadaan becek dan tidak tertata rapi.
Kehadiran Jokowi itu disambut para pedagang dengan histeria. Mereka berebut ingin bersalaman dengan Gubernur DKI Jakarta itu. Para pedagang juga meminta Jokowi tidak melupakan janji-janjinya saat kampanye.


Sumber :
megapolitan.kompas.com

Hari Libur, Jokowi Dengarkan Curhat Pedagang Pasar Minggu

Di hari libur nasional ini, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) meluangkan waktunya untuk mengunjungi Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Jokowi ingin menemui pedagang yang sebelumnya sempat mengadu ke Balaikota DKI terkait dengan penataan pasar.
Pantauan detikcom, Kamis (9/5/2013), Jokowi yang tampak mengenakan kemeja warna putih tersebut tiba di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pukul 11.30 WIB. Awalnya tak banyak yang tahu kedatangan orang nomor 1 di DKI ini, sebab memang mendadak.
"Siapa tuh? Ada acara apa ini," kata salah seorang warga yang mencoba mencari tahu siapa yang turun dari mobil Toyota Land Cruiser warna hitam B 1961 RFR.
Begitu tahu yang datang Jokowi, warga pun kemudian langsung berkerumun untuk menyapa dan berfoto bersama Jokowi.
"Saya ke sini mau ketemu sama pedagang. Kemarin ada yang mengadu ke Balaikota, terkait dengan relokasi pedagang," terang Jokowi.
Jokowi pun kemudian melangkahkan kaki menuju lorong pasar. Suami Iriana ini kemudian langsung naik ke atas, tempat berjualan daging, ikan dan sayuran. Jokowi pun mendapat sambutan yang meriah. Kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan warga untuk mencurahkan keluh kesahnya.
"Pak Jokowi, tolong perhatikan kami. Kami dulu dagang di luar, kemudian digusur ke dalam, alasannya bikin macet dan mau dibikin taman. Tapi kenyataannya ketika kami di dalam sekarang di luar malah diisi pedagang lain Pak. Sekarang semenjak kami di dalam pendapatan kami berkurang drastis Pak. Orang maunya belanja di luar, bukan di dalam," jelas salah seorang pedagang, Muslimah kepada Jokowi.
Jokowi pun mendengarkan dengan serius curahan hati Muslimah sembari menyuruh ajudannya untuk mencatat aduan Muslimah.


Sumber :
news.dedtik.com

Jokowi: Penataan Pedagang Jangan Asal Gerebek-gerebek

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengimbau kepada aparatnya untuk melakukan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak menggunakan kekerasan.
"Intinya, penataan pedagang tidak sesuai dengan keinginan mereka, tidak langsung digerebek-gerebek," kata Jokowi seusai ia mendengarkan keluhan para pedagang Pasar Minggu Blok D, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2013).
Sebelum melakukan penataan PKL, kata dia, sebaiknya para aparat, baik dari personel Satpol PP, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) DKI atau PD Pasar Jaya menempuh jalur komunikasi. Sehingga, kedua belah pihak mendapatkan jalan keluar win-win solution.
"Mestinya kan alangkah baiknya kalau mereka diajak bicara dahulu, diajak musyawarah dan dirembuk bareng-bareng begitu," kata Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi melakukan tinjauan ke Pasar Minggu Blok D untuk menindaklanjuti laporan para pedagang beberapa waktu lalu. Di pasar tersebut, Jokowi juga meninjau kondisi pasar yang dalam keadaan becek dan tidak tertata rapi.
Kehadiran Jokowi itu disambut para pedagang dengan histeria. Mereka berebut ingin bersalaman dengan Gubernur DKI Jakarta itu. Para pedagang juga meminta Jokowi tidak melupakan janji-janjinya saat kampanye.


Sumber :
megapolitan.kompas.com

"Pak Jokowi, Jangan Lupa Janji-janjinya"

Joko Widodo diminta tidak melupakan janji-janjinya kepada para pedagang saat kampanye Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012. Hal itu dikatakan pedagang Pasar Minggu saat mendapat kunjungan dari Gubernur DKI Jakarta itu.
"Semoga sukses Pak Jokowi, saya tempo hari nyoblos Bapak. Jadi, jangan lupa sama janji-janji Bapak untuk kami," kata salah seorang pedagang di Pasar Minggu Blok D, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2013).
Kedatangan Jokowi ke pasar itu memang disambut histeria para pedagang. Mereka menyerukan kalimat penyemangat untuk Jokowi, seperti "Hidup Pak Jokowi".
Jokowi yang mengenakan kemeja putih tampak tersenyum menanggapi histeria para pedagang. Dia mengaku, kedatangannya memang untuk menindaklanjuti laporan pedagang yang beberapa pekan lalu mengadu kepada Jokowi di Balaikota.
"Ke sini untuk mendatangi pedagang yang kemarin tiga atau empat minggu lalu mengadu ke Balaikota," ujar Jokowi.
Meski pasar itu dalam keadaaan becek dan terlihat tak terawat, Jokowi tetap semangat untuk masuk lebih dalam. Di dalam pasar yang minim penerangan itu, Jokowi terus berjalan seraya menyalami dan mendengarkan keluhan para pedagang.
Selama lebih kurang 45 menit, Jokowi menyusuri Pasar Minggu Blok D dengan didampingi oleh dua ajudannya yang sigap dengan telepon seluler dan buku untuk mencatat segala keluhan para pedagang.


Sumber :
megapolitan.kompas.com

PLN Minta Izin Jokowi Tanam Kabel di Bawah Tanah

Kebutuhan pasokan listrik DKI Jakarta sebagai pusat ibukota negara Indonesia yang diperkirakan mencapai 9.800 megawatt (mw) di 2021. Karenanya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan bahwa DKI Jakarta butuh dukungan pasokan listrik dari PT PLN (Persero) dalam ukuran besar.
"Terus terang butuh dukungan pasokan dari PLN yang luar biasa. Listriknya nanti untuk kereta api listrik, MRT, monorel. Semuanya nanti dengan kawasan ekonomi khusus di Marunda, mau kita mulai semuanya," ujar Jokowi seperti dikutip dalam keterangan tertulis PLN, Jakarta, Kamis (9/5/2013).
"Banyak sekali, karena target kita bukan hanya target yang ratusan, tapi ribuan dalam waktu yang sangat pendek. Untuk itu kami mohon antisipasi," tambah dia.
Sementara itu, Direktur utama PLN Nur Pamudji mengungkapkan, selain penambahan saluran udara 500 kilovolt (kv), PLN juga menanam kabel listrik bawah tanah di Jakarta. Penanaman kabel listrik bawah tanah ini, dilakukan untuk menghubungkan gardu induk yang belum tersambung antara koridor barat dan koridor timur Jakarta.
"Kami akan tambah kabel listrik di bawah jalan, sehingga kalau ada gangguan bisa diambil alih pasokannya. Biasanya dipasok dari koridor timur, bisa dialihkan pasokannya dari koridor barat," jelas dia.
Namun, penguatan pasokan listrik Jakarta ini tidak lepas dari tantangan. Salah satu yang dihadapi PLN adalah peraturan daerah Jakarta tentang pelaksanaan pemberian kompensasi dan pembebasan tanah di bawah jalur saluran udara listrik.
Perda DKI No.8/1999 menyatakan bahwa tanah di sepanjang jalur jaringan utilitas dibebaskan. Begitu pula dengan peraturan gubernur no.149/2000 menyatakan tanah di sepanjang jalur utilitas dibebaskan dengan jarak bebas koridor terdekat minimal 30 meter.
Di sisi lain, PLN berpegang kepada undang-undang 30/2009 tentang kelistrikan yang menyatakan, tanah di bawah jalur tidak dibebaskan tetapi dilakukan pemberian kompensasi sesusai peraturan yang berlaku.
Karenanya, PLN mengajukan permohonan peninjauan atas peraturan daerah dan peraturan gubernur tersebut supaya dapat mendukung pengembangan sistem jaringan listrik di Jakarta. Menanggapi hal tersebut, Jokowi mengatakan akan mendukung upaya PLN dalam penguatan jaringan listrik Jakarta.
“Kalau kami dari sisi tadi saya kira tidak ada masalah, artinya akan kami berikan dukungan tapi ini masalah perda saja yang akan kami bicarakan, kalau kita back up dengan pergub mungkin dengan catatan tadi, dengan menggunakan trase lama yang sudah ada, nanti akan kami buatkan aturannya”, tukas dia.


Sumber :
economy.okezone.com

Soal JEDI, Jokowi Pilih APBD ketimbang World Bank

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memastikan proyek normalisasi 13 sungai di DKI atau Jakarta Emergency Dredging Inisiative (JEDI) tetap dilaksanakan. Setelah sempat mempertimbangkan tentang kemungkinan meminjam dana kepada World Bank, Jokowi pun kini memastikan dana diusahakan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
"Ya, kalau memang terpaksa harus APBD ya APBD," ujar Jokowi di Gedung Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2013).
Meski demikian, Jokowi mengakui tidak mudah mencairkan dana yang diperkirakan mencapai 190 juta dollar AS tersebut dari APBD. Jokowi pun akan melakukan pendekatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI terlebih dahulu untuk memuluskan rencana program itu.
"Kita kan harus melakukan budgeting dulu sama dewan, aturannya memang begitu," ujarnya.
Jokowi melanjutkan, tak hanya dengan wakil rakyat di Ibu Kota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun harus mengoordinasikan rencana program itu ke Kementerian Pekerjaan Umum. Mantan Wali Kota Surakarta itu mengaku ingin menyampaikan ganjalan rencana program kepada kementerian terlebih dahulu sebelum bekerja.
"Ya, biasalah, masalah administrasi, pelaksanaan lapangan. Itu saja sih masalah intinya," ujarnya.
Proyek JEDI merupakan upaya pengendalian banjir melalui normalisasi sebanyak 13 sungai d DKI Jakarta. Proyek tersebut adalah warisan dari mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo.
Realisasi proyek yang mulai digagas sejak tahun 2008 tersebut dilakukan secara bertahap dan dibagi dalam tujuh paket pengerjaan. Sesuai rencana, dari tujuh paket, tiga paket dikerjakan Pemprov DKI, dua paket dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), dan dua lainnya oleh Cipta Karya melalui bantuan dana World Bank. Setelah sempat terpendam, proyek yang tak kunjung dikerjakan oleh gubernur era Foke itu pun diwacanakan dilanjutkan kembali oleh Gubernur Jokowi dan Wakil Gubernur Basuki.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Wapres Memuji, Mentri Mencibiri Jokowi

Banyak pejabat yang resah gelisah dengan gaya kepemimpinan Joko Widodo sebagai gubernur DKI. Saking usilnya, ada saja yang mereka kritisi karena dianggap terlalu berlebihan.
Pria yang akrab disapa Jokowi itu memang punya ciri khas tersendiri dalam bekerja. Dia lebih senang berada di luar kantor, keluar masuk perkampungan, menyapa warga, melihat berbagai permasalahan di satu lokasi dan mencari solusinya.
Entah karena merasa terlambat, para pejabat itu menilai Jokowi sengaja melakukan pencitraan. Padahal tak bisa dipungkiri, setiap pria kelahiran Solo itu datang ke lokasi, warga seperti terhipnotis untuk membuntutinya.
"Setiap orang kan punya gaya sendiri-sendiri," kata Jokowi kala itu. Dia coba mengesampingkan pandangan negatif soal blusukannya.
Jokowi beranggapan, tak ada gunanya menjadi seorang pejabat jika hanya duduk di balik meja. Selalu memerintahkan anak buah dan tak pernah paham masalah.
Kritikan itu rupanya belum berhenti meski Jokowi sudah enam bulan menjabat sebagai gubernur. Lagi-lagi kritik itu bukan datang dari rakyat melainkan dari pejabat di pemerintahan.
Adalah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang baru-baru ini mengkritik gaya blusukan Jokowi. Meski tak menunjuk spesifik nama Jokowi kala itu, tapi Gamawan tegas mengatakan kepala daerah yang sering blusukan akan mengganggu jalannya pemerintahan.
"Sebenarnya saya mengakui turun ke lapangan bagi seorang memimpin memang diperlukan tapi jika keseringan itu jadi tidak baik. Jika seorang pemimpin, ingin melakukan blusukan harus memerlukan manajemen yang baik agar tidak mengganggu fungsi utamanya. Kalau sejak awal nanti proses fungsi manajemen berjalan baik, maka pemerintah daerah akan berjalan dengan baik pula," kritik Gamawan kala itu.
Gamawan meminta kepala daerah tidak terlalu membuang-buang waktu kerja untuk turun ke lapangan. Dia menyarankan ada baiknya dijadwalkan.
"Harus ditentukan waktu-waktunya untuk ke lapangan melakukan sosialisasi dengan masyarakat," imbaunya.
Ini bukan kali pertama Gamawan mengkritik Jokowi. Sebelumnya dia juga pernah mengkritik soal keterlambatan APBD DKI dan surat izin cuti.
Meski blusukan di mata Gamawan adalah satu kesalahan, tapi tidak untuk Wakil Presiden Boediono. Pria berkacamata itu malah memuji gaya kerja Jokowi termasuk blusukan ke kampung-kampung.
"Daerah harus mengecek di lapangan untuk program-program kompensasi terhadap masyarakat miskin. Gubernur DKI betul, kalau mau melihat ini, kita harus blusukan," ujar Boediono saat membuka rapat koordinasi nasional (rakornas) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (8/5).
Berbeda dengan Gamawan, Boediono malah meminta kepala daerah lainnya mencontek gaya kerja mantan wali kota Solo itu.
Kalau atasan Pak Gamawan, Wapres Boediono malah memuji Jokowi, lalu kenapa mantan gubernur Sumatera Barat itu malah mencibir?


Sumber :
merdeka.com

Jokowi Abaikan Kritik Kementerian PU Soal Deep Tunnel

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak memersoalkan kritikan pemerintah pusat melalui Kementerian PU, yang menolak rencana pembangunan terowongan multiguna alias deep tunnel.
Sebab, pembangunan deep tunnel tidak menggunakan dana APBN maupun APBD, melainkan dengan dana investor.
"Ini kan investor. Dari sisi investasi, kalau mereka sudah menghitung visible-nya, ya mereka jalan. Tapi, kalau enggak visible, ya enggak dong. Masa nyemplungin modal sebegitu gede hanya untuk rugi, kan enggak mungkin," tutur Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2013).
Jokowi menjelaskan, Kementerian PU menunda proyek Multi Purpose Deep Tunnel (MPDT), karena perbedaan kalkulasi perhitungan saja. Ini disebabkan karena perhitungan pemerintah dan investor berbeda.
"Ya iyalah jelas berbeda, perhitungan pemerintah dengan investor," ucapnya.
Mantan Wali Kota Surakarta menambahkan, program pembangunan deep tunnel sudah masuk dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). DPRD DKI Jakarta juga sudah menyetujui pembangunan deep tunnel.
"Yang jelas sudah kami masukkan dalam RPJMD. Dewan sudah menyetujui, dan itu akan dilakukan dengan pola investasi," jelas Jokowi.
Sementara, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, penolakan boleh saja dilakukan. Tapi, hingga kini Pemprov DKI masih terus melakukan kajian.
"Boleh saja, kan kaji, kami enggak keluarin uang kok. Enggak masalah," cetusnya.


Sumber :
jakarta.tribunnews.com