Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau Jokowi,
menyebutkan program pembangunan di Jakarta yang tertunda selama puluhan
tahun karena adanya banyak kepentingan.
Jokowi mencontohkan proyek pembangunan Mass
Rapid Transit atau MRT yang tertunda selama 26 tahun, karena masalah
kepemimpinan dan kepentingan yang terlalu banyak.
"Tarik menarik itu tidak gampang,
saya tidak usah mikir kepentingan–kepentingan apa tapi kepentingan
masyarakat yang harus didahulukan, biasalah ada tekanan di sini tekanan
di sana. Ingin saya putuskan ya sudah saya putuskan," jelas Jokowi dalam
wawancara dengan BBC Rabu (16/1) lalu.
Jokowi mengaku kepentingan masyarakat akan didahulukan dalam setiap pembangunan di Jakarta.
Dia menargetkan masalah transportasi massal merupakan program yang akan diputuskan dalam waktu 100 hari masa jabatannya.
"Sudah harus segera dibangun MRT, Monorel, untuk
menyempurnakan kekurangan di busway. Juga ada kebijakan yang mengiringi
ini, seperti kebijakan nomor genap ganjil,
Electronic Road Pricing ERP, pajak parkir yang tinggi, tetapi semua ini perlu waktu," kata Jokowi.
Rencana dianggap cukup
"Sebaiknya
fokus saja ke pembangunan transportasi massal dan agar konsentrasinya
tak terpecah pembangunan jalan tol dalam kota tak akan menyelesaikan
persoalan masalah transportasi di Jakarta." Tri Tjahjono
Masyarakat Transportasi Indonesia, MTI,
menyatakan rencana pembangunan transportsi massal di Jakarta sudah cukup
banyak dan mendapat hambatan dalam pelaksanannya.
"Program-program itu sudah lama, intinya ada dua
yaitu pelaksanaannya dan kepemimpinan. Yang terakhir saya rasa Jokowi
tak ada masalah," kata Tri Tjahjono Ketua MTI DKI Jakarta.
Tri menegaskan Jokowi sebaiknya fokus terhadap
pembangunan transportasi massal seperti MRT dan monorel. Sambil menunggu
keduanya selesai, harus memaksimalkan penggunaan bus transjakarta,
menambah bus dan juga koridor menjadi 15 seperti yang direncanakan.
Tri mengkritik mengenai masalah rencana
pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota yang disetujui Jokowi dengan
syarat memberikan akses terhadap transportasi umum.
"Sebaiknya fokus saja ke pembangunan
transportasi massal dan agar konsentrasinya tak terpecah pembangunan
jalan tol dalam kota tak akan menyelesaikan persoalan masalah
transportasi di Jakarta," kata Tri.
Masalah pembangunan enam ruas jalan tol dalam
kota mengundang kritik dari berbagai kalangan karena penambahan ruas
jalan dianggap bukan merupakan solusi kemacetan Jakarta, seperti
terungkap dalam
public hearing yang dilakukan pekan lalu.
Dalam wawancara dengan BBC Indonesia, Jokowi
mengatakan akan mempertimbangkan masukan publik dan masih terbuka
peluang rencana itu akan dibatalkan jika masyarakat tidak menginginkan.
Penanganan banjir
Banjir Jakarta sempat melumpuhkan transportasi pada pekan lalu.
Sementara itu masalah utama lain yang menjadi
prioritas programnya sebagai Gubernur DKI Jakarta, adalah banjir. Hingga
Selasa (22/1) Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, mencatat 20
tewas dan lebih dari 15.000 masih mengungsi.
Jokowi menetapkan status Jakarta tanggap darurat
setelah banjir terjadi sejak pekan lalu, yang mengenangi sejumlah
wilayah utama seperti Bundaran HI, kawasan bisnis Sudirman- Thamrin, dan
sejumlah pemukiman.
Mantan Walikota Solo ini menyatakan sejumlah
program akan dilakukan untuk mencegah banjir Jakarta, antara lain
pembuatan 10.000 sumur resapan. Tetapi, Jokowi mengaku masih butuh waktu
untuk pembangunan tersebut.
Akhir pekan lalu, dalam rapat dengan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono diputuskan untuk menjalankan sejumlah program
penanganan banjir jangka pendek dan panjang, antara lain pekerjaaan di
Sungai Ciliwung untuk dihubungkan dengan Banjir Kanal Timur, BKT, dengan
target selesai pada 2014.
Pakar masalah tata kota, Yayat Supriatna,
mengatakan penanganan masalah banjir di Jakarta tak dapat diselesaikan
secara struktural dengan berbagai pembangunan fisik untuk menghalau air
yang memenuhi Sungai Ciliwung ke BKB maupun BKT.
Dia menekankan pemerintah harus memperhatikan tata ruang dan konservasi dalam pencegahan banjir di Jakarta.
Puluhan ribu orang masih mengungsi akibat banjir yang terjadi di Jakarta sejak pekan lalu.
"Konsep pembangunannya lebih mengarah bagaimana
air dapat secepatnya dibuang ke laut, tanpa memikirkan aspek tata ruang.
Kawasan Puncak sudah hancur dan limpasan air akan semakin besar," kata
Yayat.
Yayat menyatakan pendekatan pembangunan fisik
-seperti tanggul dan kanal- sudah dilakukan sejak masa pemerintahan
kolonial Belanda dan tidak memperhatikan tata ruang.
"Jangan-jangan yang diajarkan oleh Belanda sudah
tidak benar lagi ilmunya karena penurunan permukaan tanah, perubahan
bentang alam, dan tata ruang harusnya menyadarkan kita untuk mengaudit
cara-cara kita untuk mengatasi banjir," kata Yayat.
Budaya masyarakat
Yayat menyatakan konsep pembangunan sumur
resapan oleh Jokowi sebenarnya sudah pernah dilakukan di Jakarta tetapi
pelaksanannya lemah karena tak ada sanksi bagi pemilik bangunan yang
tidak menjalankannya.
"Selain itu kecil sekali kemampuannya untuk
mengatasi kota yang bermasalah seperti Jakarta, sebuah kota yang rusak
dan padat pendudukan yang berada pada dataran banjir," jelas Yayat.
Yayat menyatakan untuk menangani masalah banjir
di Jakarta juga dibutuhkan perbaikan budaya, norma, dan keyakinan warga
untuk memperbaiki kotanya.
Selain masalah banjir, program lain yang
diluncurkan Jokowi tak lama setelah dilantik sebagai Gubernur DKI
Jakarta adaah Kartu Sehat dan Kartu Pintar.
Jokowi mengklaim penerbitan kartu tersebut telah mendorong peningkatan kunjungan ke Puskesmas dan RS antara 40-70 %.
Sumber :
bbc.co.uk
