Jumat, 29 Maret 2013

Jokowi Diminta Buat Payung Hukum SKPD Ikut Atasi Kebakaran

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Subejo meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membuat legal basis atau payung hukum terkait keterlibatan SKPD Pemprov DKI dan masyarakat untuk memadamkan dan mengatasi kebakaran. Pasalnya, kata Subejo, personel Dinas Damkar dan PB DKI masih sangat minim untuk dapat cepat tanggap memadamkan kebakaran."Jadi, kami akan meminta untuk dibuatkan legal basis, kalau kerjasama dengan masyarakat harus seperti apa. Begitu juga saat berkolaborasi dengan linmas atau Satpol PP DKI," kata Subejo di Jakarta, Jumat (29/3/2013).
Menurutnya, dalam waktu dekat ini akan dibuat semacam kesepakatan bersama antara Dinas Damkar PB DKI dengan Satpol PP, Dinas Perhubungan atau instansi terkait lainnya. Sehingga kolaborasi penanganan kebakaran dapat dilakukan secara serentak.
Misalnya saja untuk mengatasi masalah keamanan di sekitar lokasi kebakaran akan diserahkan kepada Satpol PP. Kemudian, personel Dishub DKI yang akan mengatur lalu lintas sekitar lokasi kebakaran dan akan membantu mengarahkan mobil dinas pemadam kebakaran untuk menuju lokasi dengan cepat dan tidak terjebak kemacetan lalu lintas.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum, kata dia, juga harus dapat mempertahankan ketinggian air sungai, agar dapat digunakan Dinas Damkar PB sebagai cadangan air pemadam.
Mengenai wacana penempatan unit pos pemadam kebakaran di setiap kelurahan di Ibu Kota, Subejo mengaku pihaknya tengah mengkaji rencana itu termasuk berbicara dengan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sebab, hal ini berkaitan dengan kesiapan dari setiap kelurahan yang ada untuk bisa menampung petugas yang dimilikinya serta peralatan yang dibutuhkan.
"Minimal ada lahan untuk mobil kami dan ada ruang istirahat pasukan yang akan piket," jelas Subejo.
Sementara Jokowi saat dimintai tanggapannya, dia berjanji akan membuat pergub seperti yang diminta Subejo.
"Ya, nanti dibuat pergubnya. Tapi, saya belum dapat laporan yang dimaksud seperti apa, jadi saya enggak mengerti," kata Jokowi.


Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Tak Peduli Kampung Ambon

Sudah hampir enam bulan Joko Widodo (Jokowi) menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun, ternyata masih banyak yang tidak diketahui oleh Jokowi dalam persoalan yang ada di Ibu Kota, khususnya terkait Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat yang dikenal sarang narkoba.

Saat ditanya mengenai cara mengatasi peredaran narkoba di kawasan tersebut, mantan Wali Kota Solo itu mengaku tak tahu Kampung Ambon.

"Enggak tahu. Saya enggak ngerti kayak apa. Mesti datang dulu ke Kampung Ambon di sana ada apa, ada siapa saja belum ngerti," katanya singkat kepada wartawan usai melaksanakan solat Jumat di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Jumat (29/3/2013).

Padahal, Kampung Ambon sudah terkenal dengan maraknya peredaran narkoba sejak lama. Berbagai langkah antisipatif dari pihak kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) telah dilakukan yaitu dengan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap pemakai dan pengedar narkoba di kawasan itu.

Hingga saat ini belum ada langkah signifikan yang dilakukan Pemprov DKI untuk mengatasi persoalan tersebut.

Jokowi yang dikenal selalu mempublikasikan berbagai programnya untuk mengatasi persoalan di Jakarta seperti masalah kemacetan, banjir, tranportasi, dan lainnya. Tetapi, untuk persoalan sosial pemberantasan narkoba sepertinya luput dari perhatian politikus andalan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Sebelumnya, Kriminolog, Reza Indragiri Amriel menyarankan Jokowi agar membuat Islamic Center dilokasi tersebut agar adanya kegiatan keagaaman secara rutin di Kampung Ambon. Sehingga nantinya akan membuat risih para bandar dan pemakai narkoba. Ini juga disebut Reza sebagai upaya menggerakan perlawanan masyarakat terhadap narkoba. Mengingat semua pihak harus dilibatkan dalam persoalan pemberantasan narkoba.

Sumber :
jakarta.okezone.com

Jokowi Gemar Beli Barang Kaki Lima

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ternyata sering membeli barang-barang pedagang kaki lima. Pemandangan 'shopping' ala Jokowi itu kerap terlihat seusai ia melaksanakan Shalat Jumat berjamaah di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat.

Seperti Jumat (29/3/2013) siang tadi, para pedagang kaki lima dan pengemis menyapa dan mendekati orang nomor satu di Ibu Kota itu. Dalam keadaan yang cukup terik dan suasana yang sangat ramai sesak saat itu, ia tampak tertarik dengan salah satu stand yang menjual perlengkapan bagi pria.

Dengan menggunakan setelan kemeja putih sesuai ciri khasnya, mata Jokowi langsung mengarah ke sebuah dompet berwarna cokelat. Transaksi tawar-menawar pun terjadi antara Jokowi dengan pedagang itu.

Mantan Wali Kota Surakarta itu ingin membeli dua dompet seharga Rp 50 ribu. Namun, sang pedagang menolak penawaran Jokowi dan memintanya membayar dengan harga Rp 100 ribu. Tampaknya, Jokowi tak kenal lelah untuk menawar dompet tersebut.

"Lima puluh ribu dua ya, saya minta yang baru," ujar Jokowi.

Akhirnya, Jokowi luluh juga terhadap permintaan pedagang itu. Kemudian ia memerintahkan ajudannya yang selalu bersiaga di belakangnya menjaga Jokowi untuk memberikan secarik uang Rp 100 ribu.

Tak berhenti sampai di situ, pedagang-pedagang lain juga berlomba-lomba menawarkan barang dagangan mereka kepada suami Iriana Widodo itu, seperti penjual gembok, perkakas rumah tangga, dan penyangga Al-Quran. Namun, semua penawaran itu ditolak Jokowi, dengan alasan minggu lalu, ia sudah membelinya.

Langkah Jokowi kembali terhenti saat ada pedagang pompa ban sepeda yang menawarkan barang dagangannya kepada Jokowi. Jokowi bertanya kepada sang pedagang terkait fungsi barang yang dijualnya tersebut.

"Ini saya kalau beli ini untuk apa?" tanya Jokowi. Lantas, pedagang itu menjawab, pompa yang ia jual multifungsi, yaitu memiliki fungsi untuk memompa ban sepeda, motor, dan mobil.

Tak tahan dengan rayuan sang pedagang, Jokowi pun kembali memerintahkan ajudannya untuk membeli pompa berwarna hitam tersebut.

Namun, ternyata langkah Jokowi belum usai. Setibanya di mobil dinasnya, Jokowi justru membagi-bagikan sebanyak lima lusin buku tulis kepada anak-anak kecil yang menggerombol di depan pintu mobilnya.

Kegemaran Jokowi berbelanja di pedagang kaki lima Masjid Sunda Kelapa juga pernah ia lakukan beberapa waktu lalu, yaitu Jumat (23/11/2012). Seusai menunaikan Shalat Jumat berjamaah, ia makan siang bersama warga di salah satu warung makan kegemarannya. Menu makanan yang diambil Jokowi pun tak jauh berbeda dengan saat ia pertama kali datang, yaitu nasi telor, tempe, dan sayur.

Sebelum makan siang, Jokowi juga membeli tiga setel kemeja dan sepasang sepatu kets. Saat itu, ia juga menawar harga yang telah ditetapkan para pedagang. Pedagang sepatu kets menyebut harganya Rp 75 ribu, oleh Jokowi ditawar Rp 50 ribu tetapi tidak dilepas. Jokowi kembali menawar Rp 60 ribu, namun kembali tidak dikabulkan pedagang itu. Akhirnya Jokowi sepakat dengan harga Rp 75 ribu. Saat membayar dia memberi uang Rp 100 ribu tanpa kembalian.

Sepatu yang dipilih Jokowi adalah sepatu kets ukuran 41 berwarna hitam dengan garis putih di bawahnya. Sementara itu, untuk kemeja yang dibelinya, ia menawar tiga setel kemeja seharga Rp 75 ribu, namun kembali penjual itu tidak mau.

"Rp 135 ribu pak Jokowi sudah pas harganya," kata penjual kemeja itu. Tak lama kemudian, Jokowi memberikan dua carik uang Rp 100 ribuan dan memberikan uang itu kepada penjual kemeja tersebut.


Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi: Nasib Monorel Adhi Karya di Tangan Kemenhub

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan rencana konsorsium BUMN yang dipimpin oleh PT Adhi Karya Tbk untuk menggarap monorel di luar Jakarta Monorail sepenuhnya wewenang pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan.

Jokowi, panggilan akrabnya, menyatakan Adhi Karya akan membangun monorel dengan jalur dari luar kota Jakarta seperti Bekasi dan Tangerang menuju Jakarta. Untuk itu, pembangunan monorel Adhi Karya sudah bukan lagi wewenangnya karena dibangun melintasi berbagai provinsi yang berbeda.

"Adhi Karya bangun monorel jalur timur ke Barat, itu wewenang Kementerian Perhubungan karena menyangkut Bekasi, Jakarta dan Tangerang," ujar Jokowi di kawasan Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, Jumat 29 Maret 2013.

Ia menjelaskan, rencana trayek monorel yang akan dibangun oleh Adhi Karya maupun Jakarta Monorail belum diputuskan, mengingat saat ini belum ada satu pun dari dua perusahaan tersebut menyerahkan dokumen lengkap proyek monorel.

Ia menginginkan agar Jakarta Monorail dan Adhi Karya segera menyerahkan dokumen lengkap agar segera dapat dibangun. Seperti diketahui, Adhi Karya mendapatkan penugasan pemerintah untuk membangun monorel dari Bekasi dan Cibubur menuju Jakarta. Sedangkan Jakarta Monorail akan membangun monorel dalam kota Jakarta.

"Trase (garis tengah yang terhubung dalam peta topografi) juga belum ditentukan oleh Kementerian Perhubungan," kata dia.


Sumber :
bisnis.news.viva.co.id

Jokowi Akan Temui Kopassus Bahas Pembersihan Sungai di Jakarta Pekan Depan

Beberapa waktu lalu Jokowi sempat mengatakan akan bekerjasama dengan pihak TNI untuk membersihkan sungai-sungai yang ada di Jakarta. Rencananya, Jokowi akan mengunjungi markas Kopassus pekan depan.

"Membicarakan pembersihan sungai ala Kopassus, nanti kita lihat, hari Jumat (5/4). Ya nanti kan untuk Karya Bhakti (nama program). Ada Kopassus, Marinir, semuanya," kata Jokowi, di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/3/2013).

Pada Januari 2013 lalu, Jokowi memang sudah berniat bekerja sama dengan TNI di bidang pembersihan sungai ini. "Kita akan minta bantuan dari Marinir, Kopassus, Kodam selama satu tahun untuk pembersihan sungai-sungai," kata Jokowi, di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (14/1).

Jokowi saat itu mengatakan sungai-sungai kecil dan sedang akan dibersihkan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemprov DKI Jakarta. "(Sungai) Yang besar itu dari Kementerian PU. Dengan sistem sedot di kali kecil sehingga drainasenya akan kelihatan," ujar mantan Wali Kota Solo itu.


Sumber  :
news.detik.com

Bus Lama TransJakarta, untuk "Shift" Malam

Rencana pengoperasian TransJakarta selama 24 jam, akan memanfaatkan armada bus lama TransJakarta yang telah direvitalisasi. Bus lama ini akan dipakai untuk giliran jalan setelah pukul 23.00 WIB.
Busway yang sudah lama dan jelek itu direvitalisasi, masuk bengkel, dan (sesudahnya) akan dioperasionalkan untuk yang beroperasi setelah jam 11 malam. Rencananya begitu," kata Gubernur DKI Jakarta, di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/3/2013). Namun, ujar dia, jumlah bus TransJakarta harus ditambah terlebih dahulu sebelum rencana operasional 24 jam tersebut dapat diwujudkan. Karenanya, Jokowi belum dapat memastikan kapan rencana operasionalisasi transJakarta selama 24 jam dapat terealisasi.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan upaya mengoperasikan Transjakarta selama 24 jam nonstop sudah dimulai dari sekarang. Semua bus lama, kata Pristono, terlebih yang kondisinya mulai rusak, akan ditarik ke bengkel untuk diperbaiki.
Bus-bus ini nantinya akan menjadi angkutan malam hari (amari) yang beroperasi pada pukul 23.00 sampai 05.30 WIB. Selama ini, operasional TransJakarta dimulai pukul 05.30 sampai 23.00 WIB.
Meski begitu, jumlah Transjakarta yang menjadi amari masih sangat minim. Untuk setiap koridornya, Dinas Perhubungan DKI akan menerjunkan masing-masing sepuluh bus. "Jadi, Transjakarta akan beroperasi 24 jam, akhir tahun ini, atau awal tahun depan," kata Pristono.
Untuk mendukung terlaksananya rencana tersebut, DKI akan menambah ratusan TransJakarta secara bertahap. Targetnya, penambahan rampung pada awal 2014.
Pristono mengatakan pada awal 2014, jumlah TransJakarta akan mencapai 1.353 bus. Jumlah itu berasal dari 669 bus yang telah beroperasi saat ini, ditambah 684 bus baru yang didominasi jenis bus gandeng.
Penambahan 684 bus baru tersebut dipecah dua. Pengadaan 450 bus meggunakan APBD DKI 2013, dan 234 bus lainnya melalui lelang investasi. Bus yang diadakan menggunakan APBD 2013, akan disebar di beberapa koridor. Sementara 76 dari 234 bus yang diadakan melalui lelang, akan menggantikan TransJakarta yang rusak di Koridor II dan III, dan 15

Sebanyak 450 bus tersebut akan disebar di beberapa koridor, sedangkan yang 234 bus akan kembali dipecah. Sebanyak 76 bus untuk menambal Transjakarta yang mulai rusak di koridor II dan III, lalu 158 bus lainnya untuk mengisi koridor baru yang sekarang telah memasuki tahap lelang investasi.


Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi: Belum ada perkembangan soal monorail

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku kemarin bertemu dengan Dirut PT Adhi Karya Kiswo Dharmawan membahas mengenai pembangunan jalur monorail untuk arah timur ke barat (Bekasi ke Tangerang). Namun, belum dibahas secara detail sebab hal tersebut merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Ya yang itu, yang timur ke barat, tapi ya belum itu kan kewenangannya dari kementerian perhubungan karena menyangkut Bekasi, Jakarta, Tangerang," ujar Jokowi usai salat Jumat di Masjid Sunda Kelapa Jakarta, Jumat (29/3).

Namun, mantan wali kota Solo ini tidak mengetahui perihal PT Adhi Karya Tbk akan bekerjasama dengan Ortus Holding untuk mengerjakan proyek jalur tersebut. Sebab, dia mengaku laporan dari PT Jakarta Monorail belum diterimanya.

"Yang Jakarta Monorail saja belum dilaporkan, masa sudah Adhi Karya. Adhi Karya track-track yang mana juga belum diputuskan," paparnya.

Jokowi mengakui jika Adhi karya akan membangun jalur di luar green line dan blue line. Namun, karena track-track belum ditentukan oleh Kemenhub dan belum diketahui siapa yang akan mengerjakan.

"Kalau yang dapat Adhi Karya, penugasan pemerintah, ya kan. Kalau tidak berarti lelang kan, tracknya saja belum," tandasnya.

Untuk diketahui, jalur Blue line dari Kampung Melayu-Kuningan-Casablanka-Tanah Abang-Roxy-Taman Anggrek dengan ekstention ke timur dari Pondok Kelapa-Sentral Timur Jakarta dan ke Barat dari Puri Indah.

Sedangkan jalur green line, mulai Kuningan-Kuningan Sentral-Gatot Subroto-Asia Afrika- Pejompongan-Karet-Dukuh Atas-kembali ke Kuningan.


Sumber :
merdeka.com

Berita Serupa :
- republika.co.id : "Jokowi: Kepastian Jalur Monorail Tunggu Laporan"

Jokowi Bakal 'Menghadap' Kopassus

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan mengunjungi Markas Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur. Rencananya, dia akan membicarakan cara pembersihan sungai ala Kopassus pada Jumat (5/4) mendatang.
Pemrov telah bekerja sama dengan Kopassus, Marinir dan Kodam Jaya untuk membersihkan 13 sungai yang ada di DKI Jakarta. "Ya akan kita lihat dulu, kita akan libatkan Kopassus," ujarnya usai Shalat Jumat di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jumat (29/3).
Kerja sama dengan Korps Militer tersebut akan dilakukan dalam skala besar. Pemprov DKI akan bekerja sama dengan TNI yang memiliki program Karya Bakti dalam satu tahunan. "APBD untuk alokasi Karya Bakti itu besar sekali," ujarnya.
Kerja sama tersebut bukan karena pembatalan pinjaman dari Bank Dunia. Dana dari Bank Dunia untuk pembangunan fisik bukan pembersihan sungai.
Sebelumnya, Jokowi memang telah berencana untuk melibatkan TNI dalam menanggulangi sampah pada Tahun 2013. Hal itu karena sampah menjadi faktor utama penyebab banjir di DKI Jakarta.


Sumber :
replublika.co.id

Jokowi: Dana CSR dulu tak tahu kemana, sekarang jadi barang

Sebagian besar program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggunakan dana Coorporate Social Responbility (CSR), salah satunya kampung deret. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku memang pembiayaan untuk programnya dari APBD dan CSR.

"Yang APBD bergerak dan CSR. APBD ada urusannya sendiri, kalau enggak diurus APBD ya diurus CSR," ujar Jokowi usai solat jumat di masjid Sunda Kelapa Jakarta, Jumat (29/3).

Politisi PDIP ini mengatakan, beberapa program yang tidak dicover oleh APBD akan dibiayai oleh CSR. Sebab, sebuah perusahaan memang memiliki kewajiban untuk CSR.

Adapun keuntungan yang didapat oleh perusahaan yang telah memberikan bantuan dana melalui CSR akan memperoleh banyak hal. Pasalnya, jika tata kota terlihat baik, maka pergerakan perekonomian akan mengikuti.

"Ya banyak, kotanya jadi baik, kotanya jadi bagus lingkungan yang baik yak pergerakan ekonomi yang baik, sudah kewajiban kok. CSR kan udah kewajiban. Wajib loh," katanya.

Jokowi mengatakan permintaan dana CSR diperuntukan untuk program-program yang terencana, bukan asal meminta. Dia mencontohkan, seperti biaya untuk pemeliharaan taman, dan normalisasi kali.

"Jangan lupa mengeluarkan tanggung jawab sosial perusahaan itu wajib loh. Bukan sesukanya, itu yang kita minta baik untuk taman. Yang bersihin kali pakin itu. Untuk yang lain-lain semuanya," terangnya.

Dia sempat singgung, dana CSR di era pemerintahan dulu yang tak tahu dipergunakan untuk apa. "Kalau yang dulu-dulu enggak tahu ke mana, kalau yang sekarang diwujudkan dalam bentuk barang," tandasnya.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi diminta gelar pengajian di Kampung Ambon

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) diminta mengambil langkah serius dalam menangani peredaran Narkoba di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat. Sebabnya, berbagai upaya dari kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk membersihkan kawasan tersebut dari predikat sarang Narkoba belum menunjukkan keberhasilan.

"Jokowi harus meniru langkah yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso saat membereskan kawasan prostitusi Kramat Tunggak, Jakarta Utara dengan membangun Islamic Center, " ujar Kriminolog Reza Indragiri Amriel ketika dihubungi wartawan, Jumat (29/3).

Kriminolog dari universitas Bina Nusantara (Binus) ini mengatakan untuk membereskan persoalan sosial masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Tetapi membangun sebuah kawasan sentral keagamaan akan membangun kesadaran masyarakat secara emosional.

"Saya yakin lama-lama pengedar atau pemakai narkoba akan risih dengan kegiatan agama yang dilakukan di kawasan itu secara terus-menerus. Tetapi, sidak juga harus terus dilakukan," tandasnya.

Sumber :
merdeka.com

Usai salat jumat, Jokowi beli dompet Rp 100 ribu

Usai salat Jumat di Sunda Kelapa, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kembali menyapa para pedagang kaki lima. Jokowi pun membeli dua dompet seharga Rp 100 ribu. Meski sebelumnya Jokowi sempat melakukan penawaran.

"Lima puluh ribu dua ya, saya minta yang baru," ujar Jokowi kepada penjual dompet di halaman Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Jumat (29/3).

Namun, Jokowi akhirnya membayar kedua dompet berwarna hitam seharga Rp 100 ribu. Setelah membeli dompet, Jokowi kemudian melihat penjual gembok sepeda, tetapi tidak dibeli.

Kemudian ada penjual penyangga Alquran menawarkan jualannya, tetapi Jokowi menolak untuk membeli dengan alasan minggu lalu sudah membeli barang dagangan penjual itu.

Saat akan masuk mobil, ada beberapa warga mendatangi Jokowi. Namun, bapak tiga orang anak ini justru membagi-bagikan 5 lusin buku tulis kepada warga yang menggerombol di depan pintu mobil dia.

Sumber :
merdeka.com

Berita Serupa :
- metrotvnews.com : "Bagi Rezeki ala Jokowi di Masjid Sunda Kelapa"
- news.detik.com : "Jokowi Belanja Dompet & Pompa Ban di Masjid Sunda Kelapa" 
- www.tempo.co : "Jokowi Kalah Sama Penjual Dompet"

Pedagang di Masjid Sunda Kelapa heboh ketemu Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menuaikan salat Jumat di Masjid Sunda Kelapa. Politikus PDI Perjuangan ini datang mengenakan kemeja warna putih dipadukan dengan sarung, tepat saat azan berkumandang. Jokowi tiba pukul 12.05 WIB dengan mengendarai mobil Toyota Innova warna hitam.

Terlihat, seperti biasanya Jokowi jadi perhatian warga yang akan menunaikan salat Jumat. Tak terkecuali, para pedagang kaki lima yang berjualan pakaian di sana ikut heboh dengan kehadiran Jokowi.

Sebelumnya, dari pagi hingga siang menjelang salat jumat, mantan wali kota Solo ini tidak keluar rumah.

Berdasarkan pantauan merdeka.com, banyak keluar masuk tamu dengan mengendarai mobil mewah ke rumah dinas Jokowi yang berada di jalan Taman Suropati nomor 7 Jakarta.

Sumber :
merdeka.com

Kikis Narkoba di Kp Ambon, Jokowi Diimbau Bangun Pusat Keagamaan

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo diminta menyusun rencana aksi pemberantasan narkoba di Ibu Kota. Jokowi bisa menggandeng organisasi masyarakat (ormas) untuk menekan angka pengguna narkoba.

"Bangun saja sentral keagamaan, pastikan sentral itu berjalan. Gandeng ormas yang besar, lama-lama saya yakin pemakai narkoba akan risih," kata psikolog forensik, Reza Indragiri Amriel saat dihubungi wartawan, Jumat (29/3/2013).

Hal ini disampaikan Reza menanggapi keberadaan pengedar dan pengguna narkoba di Kampung Ambon, Jakarta Barat.

Menurutnya, Jokowi harus meniru cara Sutiyoso membereskan kawasan prostitusi Kramat Tunggak dengan membangun pusat keagamaan Islam.

"Untuk menindak itu jangan mengandalkan aparat hukum saja, tapi juga harus menggerakan masyarakat untuk ikut melakukan perlawan," imbuh Reza.

Tapi dia mengingatkan agar kepolisian juga profesional dalam menindak pengedar dan pengguna narkoba. Perlu pemeriksaan rutin terhadap urine warga termasuk polisi.

"Pemeriksaan harus dilakukan terus menerus," katanya.

Penggerebekan di Kampung Ambon beberapa kali dilakukan polisi. Namun tetap saja kawasan itu menjadi tempat peredaran narkoba. Pada Sabtu 16 Maret lalu, Polres Jakbar membekuk seratusan pengguna dan pengedar narkoba.

Polisi juga menyita 100 gram ganja dan sabu termasuk uang Rp 75 juta diduga hasil transaksi narkoba.


Sumber :
news.detik.com

Jokowi Diragukan Mampu Atasi Premanisme

Kriminolog Reza Indragiri Amriel, meragukan kemampuan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) dalam memberantas premanisme di Ibukota. Pasalnya, mantan Wali Kota Solo itu setiap  ditanya mengenai pemberantasan premanisme selalu memberikan jawaban yang normatif dan tidak membantu penyelesaian masalah.

"Satu hal yang saya ragu.  Kemampuan dia menindak preman. Ini terbukti saat Polda Metro Jaya  melakukan penangkapan terhadap Hercules, gaya Jokowi bicara menjàwab pertanyaan wartawan  itu "biarkan penegak hukum yang bereskan", saya kira itu jawaban yang normatif dan tidak diharapkan sebagai seorang pemimpin," katanya saat kepada Okezone, Jakarta, Kamis (29/3/2013).

Seharusnya, sambung Reza, Jokowi mesti menyadari jika untuk mengatasi masalah premanisme bukan hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum, tetapi semua pihak mesti ikut terlibat termasuk Pemprov DKI.

"Bila seperti itu, dan ini dijadikan tolak ukur. Saya merasa tidak yakin kalau Jokowi mampu memberantas premanisme," tukasnya.


Sumber :
news.okezone.com

Bila Nyapres, Jokowi Harus Buktikan Janji Dulu

Pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) agar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak perlu mempedulikan hasil-hasil survei yang mengunggulkan dirinya sebagai Capres 2014, dinilai benar. 

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Ari Junaedi mengakui harapan JK terhadap Jokowi sangat wajar dan tidak berlebihan, mengingat JK adalah salah satu inisiator pencalonan Jokowi sebagai Gubernur DKI. Jokowi memang harus membuktikan dan merealisasikan janji-janjinya selama kampanye. Sebab, warga Jakarta masih didera berbagai macam persoalan seperti kemacetan, banjir, dan kekumuhan.

"Saya tidak melihat pernyataan JK terhadap Jokowi sebagai upaya penjegalan langkah Jokowi sebagai kandidat presiden mengingat JK juga berminat maju sebagai Capres 2014. Apalagi Jokowi sendiri dalam berbagai kesempatan bilang kalau dirinya hanya mau fokus dulu untuk Jakarta. Hanya saja juga tidak fair jika JK menyebut kiprah Jokowi sebagai Gubernur DKI belum ada hasilnya. Walau masih tergolong singkat, harus kita akui terjadi perubahan besar di Ibu Kota," kata Ari kepada Okezone, Jumat (29/3/2013).

Kata dia, pernyataan JK terhadap Jokowi merupakan petuah berharga dari senior terhadap junior, di mana pengalaman JK yang terentang lama. Dengan demikian, Jokowi harus menunjukkan keberhasilannya terlebih dahulu di Jakarta, baru nantinya melangkah ke kontes presiden.

"Ingat, jika Jokowi gagal membawa perubahan pada Jakarta bukan hanya pribadi Jokowi yang jatuh tetapi juga berimbas pada parpol pendukungnya serta pribadi-pribadi yang menggaransinya termasuk JK sendiri. Tetapi saya menaruh keyakinan besar, Jokowi akan berhasil membuktikan janji-janji kampanyenya karena dia memiliki modal terbesar, yakni kejujuran dan ketulusan dalam bekerja dan berkarya," pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi selalu digadang-gadang sebagai sosok yang pantas maju sebagai calon presiden (Capres). Namun, JK tidak sepakat dengan usulan itu. Menurutnya, Jokowi itu belum pantas diusung jadi Capres.

Dia menyarankan agar Jokowi konsentrasi dulu dengan pekerjaannya sebagai gubernur DKI Jakarta. "Jangan berpikir dulu jadi presiden. Karena masyarakat mendukung itu baru dalam tahap harapan, nah harapannya itu harus dibuktikan," kata JK kepada Okezone di kantor pusat Palang Merah Indonesia (PMI), Jakarta, baru-baru ini.

Selama ini, kata dia, Jokowi dihargai lalu didukung jadi calon presiden bukan karena bukti bahwa kinerjanya membangun Ibu Kota sukses. "Macet masih macet, banjir masih banjir, kumuh masih. Belum ada buktinya sukses," tegasnya.

Jika berhasil menjadi Gubernur DKI, pria kelahiran Bone itu yakin pada waktunya Jokowi akan dipercaya masyarakat untuk jadi presiden. Menurut JK, keyakinannya bukan bualan semata, tapi sudah ada bukti. Lee Myung-bak bisa jadi presiden Korea Selatan karena sukses jadi wali Kota Seoul. Contoh lainnya yakni Presiden Iran, Ahmadinejad yang sebelumnya berhasil membenahi Teheran.
  "Kalau banjir, macet, kekumuhan teratasi, perkelahian tidak ada, langsung tidak usah pakai kampanye lah. Itu terbukti bukan hanya Jokowi," ujarnya.


Sumber :
index.okezone.com