Senin, 15 Juli 2013

Disuntik Dana Dari Jokowi, Bank DKI Ingin Berskala Nasional

Tiga bulan lalu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), sepakat menyuntikkan tambahan modal Rp 1,35 triliun untuk PT Bank DKI (Persero). Tambahan modal itu akan digunakan untuk menambah 40 kantor cabang di seluruh Indonesia.
Direktur Utama Bank DKI Eko Budiwiyono mengatakan dari total modal tambahan pemprov, realisasinya baru sebesar Rp 450 miliar pada April 2013. "Sisanya diharapkan bisa terealisir pada semester II tahun ini," ujarnya dalam paparan kinerja di Jakarta, Senin (15/7/2013).
Suntikan modal dari pemprov meningkatkan Capital Aduquacy Ratio (CAR) menjadi 14,4 persen per Juni 2013. Meningkat dibanding Desember 2012 sebesar 12,2 persen.
"CAR meningkat karena kita memperoleh tambahan modal dari Pemprov DKI. Dengan demikian, kita ingin memperluas jaringan bisnis dan bertransformasi skala nasional," paparnya.
Sebagai strategi bisnis utama selepas memperoleh tambahan modal, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI ini bersiap menambah 40 kantor cabang. Nantinya, fokus Bank DKI tidak hanya di Jabodetabek, namun juga merambah luar Jawa.
"Kami telah membuka kantor layanan di Depok dan Bumi Serpong Damai, dan dalam waktu dekat membuka cabang di Pekanbaru, Palembang, dan Makassar," ungkap Eko.
Total, Bank DKI memiliki 208 unit kantor cabang, meliputi 23 kantor cabang konvensional, 2 cabang syariah, 39 cabang pembantu, 8 cabang pembantu syariah, 105 kantor kas, serta 31 kantor pembayaran.
Meski melakukan ekspansi dalam bentuk membuka cabang baru, Eko mengklaim efisiensi kantornya meningkat. Indikatornya adalah rasio BOPO yang menjadi 71,15 persen per semester I 2013.
"Kita ingin membuat bank ini lebih efisien, BOPO kita yang mencapai 71,15 persen lebih baik dibanding BOPO 2012 sebesar 81,4 persen," paparnya.
Hingga semester I tahun ini, total aset Bank DKI mencapai Rp 28,7 triliun. Capaian ini melonjak dibanding 2012, sebesar 13,6 persen.


Sumber :
merdeka.com

Soal Jokowi Jadi Capres, Prabowo: Saya yang Bawa Jokowi ke Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) digadang-gadang oleh semua lembaga survei menjadi capres potensial, tak heran kalau Jokowi menjadi incaran parpol-parpol. Menanggapi itu, Ketua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo Subianto punya tanggapan berbeda.
"Yang bawa Jokowi dari Surakarta ke Jakarta itu saya. Saya yang minta Bu Mega," ucap Prabowo di Hotel Sahid, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (15/7/2013).
Prabowo mengatakan, kalau dirinya belum berminat meminang Jokowi. Alasannya dia belum tahu apakah akan meraih jatah suara 20 persen sesuai Parlementary Treshold.
"Gimana mau saya hubungi (Jokowi) kalau kita belum tahu dapat 20 persen, inikan spekulatif," kata Prabowo.
Prabowo mengaku kalau Jokowi merupakan teman baiknya. Oleh karena itu dia mendukung segala langkah Jokowi.
"Jokowi temen dari dulu teman baik saya, kalau tidak baik tidak saya dukung," canda Prabowo.


Sumber :
detik.com

Ingin Kejelasan Kampung Deret, Warga Petogogan Ingin Jokowi Datang

Warga RW 05, Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, menginginkan agar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) segera datang lagi ke kawasan pemukiman tersebut. Mereka ingin menanyakan kejelasan realisasi kampung deret di tempat itu.
"Harapan kita sih pengin Jokowi ke sini lagi soalnya sampai sekarang kan belum mulai-mulai juga nih," kata salah seorang warga, Sunarto (59), Senin (15/7/2013).
Pendapat serupa juga disampaikan oleh Mintarsih (52). Dia berharap kehadiran Jokowi itu dapat memberikan kejelasan mengenai kapan rumah mereka akan dibongkar dan di mana nantinya warga akan direlokasi hingga kampung tersebut selesai dibenahi.
"Aku cuma dengar-dengar, katanya habis Lebaran, tapi tanya Pak RT, Pak RT-nya saja enggak tahu katanya," ujarnya.
Pembangunan kampung deret di Kelurahan Petogogan akan dilakukan di dua RW, yaitu RW 03 dan RW 05. Dua RW tersebut merupakan kawasan kumuh yang telah didata untuk ditata menjadi kampung hijau dengan infrastruktur tertata.
Menurut pengamatan, belum ada tanda-tanda akan ada pembangunan di kawasan tersebut. Kawasan yang rencananya akan dibangun kampung deret masih berbentuk permukiman padat penduduk kumuh dengan akses jalan yang sempit.
Kelurahan Petogogan merupakan salah satu kawasan kumuh yang akan direnovasi menjadi kampung deret. Dalam kunjungannya pada 3 Mei silam, Jokowi mengatakan bahwa 262 kepala keluarga atau sekitar 900 warga di Petogogan telah setuju untuk mengubah kampung tersebut menjadi kampung hijau dengan infrastruktur tertata.


Sumber :
kompas.com

Pak Jokowi, Kapan Kampung Deret Petogogan Dibangun?

Rencana pembangunan kampung deret di RW 03 dan RW 05, Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sampai saat ini masih belum terealisasi. Sampai sekarang, belum ada pejabat pemerintah yang berkunjung ke kawasan tersebut untuk memulai proses penataan kampung itu.
Ketua RT 11/RW 05 Agus Sanusi mengatakan, pembangunan kampung deret di Petogogan sedianya dimulai sejak 5 Juni 2013. Hal itu sesuai dengan perkataan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) saat datang ke kawasan tersebut pada awal Mei 2013.
"Waktu bulan Mei pas dia ke sini, dia bilangnya gitu. Waktu itu kan sempat ngobrol-ngobrol dengan warga," kata Agus, Senin (15/7/2013).
Namun, kata Agus, ketika Jokowi blusukan ke lokasi itu, Jokowi hanya mengatakan bahwa di tempat tersebut akan dibangun kampung deret. Jokowi tidak menyebutkan di mana warga akan direlokasi selama proses pembangunan kampung deret.
"Ini kan rencananya mau dibongkar semua, tapi sementara nanti kita mau tinggal di mana, belum diputuskan," ujarnya.
Agus mengatakan, sampai kini belum ada kabar mengenai kelanjutan rencana itu. Ia tidak dapat memastikan apakah pembangunan kampung deret itu akan dimulai dalam waktu dekat. Agus menyebutkan, tak lama setelah kunjungan Jokowi, Wali Kota Jakarta Selatan Syamsuddin Noor sempat datang ke kawasan itu. Namun, setelah itu tak ada lagi yang datang kepada warga untuk membahas masalah tersebut.
"Kita sih cuma pengin jelasnya, kapan mau dibangun?" katanya.
Menurut pengamatan, belum ada tanda-tanda akan ada pembangunan di kawasan tersebut. Kawasan yang rencananya akan dibangun kampung deret masih berbentuk permukiman padat penduduk kumuh dengan akses jalan yang sempit.
RW 03 dan RW 05 di Kelurahan Petogogan merupakan salah satu kawasan kumuh yang akan direnovasi menjadi kampung deret. Dalam kunjungannya pada 3 Mei silam, Jokowi mengatakan bahwa 262 kepala keluarga atau sekitar 900 warga di Petogogan telah setuju untuk mengubah kampung tersebut menjadi kampung hijau dengan infrastruktur tertata.


Sumber :
kompas.com

Jokowi: Kita Bukan Melarang, Tapi Mengatur

Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang dengan menyediakan tempat relokasi tidak bertujuan menghilangkan pedagang, tetapi mengatur supaya aktivitas berdagang PKL tidak menghambat kegiatan dan kepentingan orang lain.
Menurut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi),
"Kita hanya ingin mengatur, bukan tidak boleh berjualan di Tanah Abang. Kita ini mau lalu lintas lancar atau tidak? Ke sana terlayani oleh arus (lalu lintas) yang baik atau tidak, gitu saja," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta Pusat, pada Senin (15/7/2013).
Hal tersebut disampaikan Jokowi menanggapi keluhan PKL Tanah Abang soal rencana Pemprov DKI merelokasi mereka ke Blok G Pasar Tanah Abang. Menurut PKL, Blok G tidak strategis untuk berjualan sehingga PKL terancam rugi.
Selain itu, mengingat Blok G tak bisa menampung seluruh PKL dan tak semua PKL ber-KTP DKI, PKL keberatan jika program relokasi mengutamakan PKL ber-KTP DKI.


Sumber :
kompas.com

Jokowi Minta Dinas PU Gencar Lobi Swasta Masalah CSR

Sejak menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) sering kali menyebut adanya kerja sama pemprov dan perusahaan swasta melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR). Dana itu itu dipakai untuk mengerjakan berbagai proyek di Jakarta.
Dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov DKI Jakarta ada satu dinas yang diharapkan Jokowi bisa melakukan lobi intensif pada perusahaan. Yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU) mengingat di dinas ini banyak sekali proyek yang bakal digarap ke depannya. Misalnya saja, untuk pengelolaan rumah pompa dan pintu air.
Instruksi itu tegas ditunjukkan Jokowi pada Dinas PU. Hal itu tertuang dalam surat yang didapat merdeka.com, Senin (15/7/2013), dengan nomor 51 tahun 2013 itu. Di surat itu secara khusus Jokowi memerintahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk menjalin kerjasama pengendalian banjir dengan segenap perusahaan melalui dana CSR.
"Dinas PU agar memfasilitasi terselenggaranya kerjasama dan peran masyarakat swasta, melakukan monitoring dan evaluasi kerjasama melalui CSR, kepedulian, sumbangan masyarakat dan sponsorship," demikian isi tulisan surat Jokowi tertanggal 20 Mei 2013.
Tapi hingga kini, belum ada dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari sejumlah perusahaan-perusahaan yang dilaporkan ke badan keuangan. Jokowi juga tak pernah menyinggung soal bantuan yang masuk dan dipergunakan untuk apa saja.


Sumber :
merdeka.com

Di Era Jokowi, Tak Ada Operasi Yustisi Kependudukan

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Purba Hutapea mengatakan, mulai tahun ini tidak ada operasi yustisi kependudukan (OYK). Tahun ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya akan melakukan pembinaan kependudukan.
"Ini semua kebijakan Pak Gubernur karena dirasa lebih efektif. Kebijakan tahun ini, tidak akan lagi melaksanakan OYK, tetapi lebih ke arah bina kependudukan," kata Purba di Balaikota Jakarta, Senin (15/7/2013).
Berbeda dari OYK, bina kependudukan tidak melibatkan jaksa, hakim, dan kepolisian. Bina kependudukan juga bisa dilakukan rutin oleh dinas dan suku dinas, bekerja sama dengan RT/RW, serta lurah setempat.
Program bina kependudukan ini berupa sosialisasi agar warga menaati administrasi kependudukan. Apabila warga pendatang ingin berdomisili menjadi warga tetap Jakarta, maka harus mengikuti aturan kependudukan. "Kalau, misalnya, warga pendatang itu hanya sementara ke Ibu Kota, ya bikin surat domisili sementara," kata Purba.
Sosialisasi yang dilakukan dalam bina kependudukan ini meliputi sosialisasi aturan-aturan kependudukan, seperti surat keterangan pindah, jaminan pekerjaan, dan jaminan tempat tinggal. Disdukcapil DKI akan mengintensifkan sosialisasi itu mulai H-7 hingga H+7 Idul Fitri.
"Sosialisasi akan kita lakukan di terminal-terminal bus keberangkatan dan kedatangan serta pemukiman. Kita juga akan pasang spanduk dan membagikan leaflet kependudukan," kata Purba.
Pada masa sebelumnya, OYK kerap dilakukan di permukiman padat penduduk, indekos, apartemen, rumah susun, dan tempat penampungan atau yayasan penyalur tenaga kerja. Operasi dilakukan dengan melibatkan jaksa, hakim, dan polisi atau satpol PP. Operasi itu ditujukan untuk menertibkan warga yang tak memiliki kartu identitas Ibu Kota. Setiap warga yang terjaring operasi diwajibkan mengikuti sidang tindak pidana ringan dan membayar denda. Penduduk yang menyandang masalah kesejahteraan sosial akan dikirim ke panti sosial.


Sumber :
kompas.com

Rayakan Lebaran di Jakarta, Jokowi Tak Mudik ke Solo

Lebaran kali merupakan yang pertama bagi Joko Widodo (Jokowi) selaku Gubernur DKI Jakarta. Dia memastikan akan berlebaran di Jakarta dan selama dua hari Idul Fitri dirinya akan menerima warga masyarakat yang bersilahturahmi.
"Hari pertama dan dua di Jakarta, open house," ujar Jokowi di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2013).
Ditanya tentang rencana mudik ke Solo, sejauh ini belum ada kepastian. Terkait persiapan arus mudik lebaran bagi warga di DKI Jakarta, sejauh ini persiapan yang dilakukan bersama dengan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya sudah baik.
"Yang paling penting untuk saya pelaksanaannya di lapangan tertangani dengan baik," kata Jokowi.
Diperkirakan jumlah pemudik yang akan meninggalkan Jakarta saat lebaran nanti sebanyak 9.798.335 warga. Pemprov DKI Jakarta menyiapkan berbagai sarana dalam menghadapi agenda tahunan tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono mengatakan, sebanyak 4 terminal utama dan 18 terminal bantuan akan siap melayani para pemudik. Selain itu, ada 5 staisun utama dan 2 staisun bantuan, 1 pelabuhan dan 1 bandar udara utama ditambah 1 bandar udara bantuan.
"Prediksi jumlah pemudik yang menggunakan angkutan umum yaitu 2.527.488, dengan rincian Bus AKAP 729.278, mudik gratis 81.289, kereta api 382.854, kapal laut 18.129, jalur udara 1.315.938. Sedangkan kendaraan pribadi 7.270.847, dengan rincian mobil 5.836.919 dan sepeda motor 1.433.928 orang. Total perkiraan ada 9.798.335 pemudik," ujar Udar Pristono.


Sumber :
detik.com

Jokowi: Saya Bukan Orang Ndeso, Tapi Wajah Saya Ndeso

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) diyakini memenangi Pemilu Presiden 2014 jika dirinya benar-benar maju sebagai salah satu kandidat. Rakyat dinilai sedang gandrung dengan sosok Jokowi yang ndeso, tapi Jokowi tak mau disebut ndeso.
"Loh, masa saya orang ndeso, orang kota loh, Kota Solo. Gimana sih?" canda Jokowi sembari tertawa.
Hal ini disampaikan Jokowi saat ditanya hasil survei Institute for Transformation Studies (Intrans) yang menempatkannya jadi capres paling top karena gayanya yang ndeso. Jokowi menjawab dengan santai pertanyaan wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (15/7/2013).
Jokowi pun melanjutkan candaannya. Dia tak mau komentar soal peluangnya nyapres di 2014, malah kembali membahas soal istilah ndeso yang menggelitik.
"Saya itu bukan orang ndeso, tapi wajah yang ndeso. Itu beda loh," sambungnya, masih sembari tertawa.
Sebelumnya survei Intrans memrediksi Jokowi sukses di Pilpres 2014. "Jika Jokowi maju dalam Pilpres 2014, Jokowi akan memenangkan kursi presiden 2014 secara mutlak dan meyakinkan," kata Direktur Eksekutif Institute for Transformation Studies (Intrans) Saiful Haq di Galleri Cafe, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta, Minggu (14/7/2013).
Jokowi diyakini akan memenangi Pilpres 2014 karena tercitra sebagai figur ndeso alias seperti orang desa yang merakyat. Citra atau atribut merakyat ini mengalahkan atribut rekam jejak Jokowi yang belum teruji lebih jauh.
"Mereka melihat Jokowi sama seperti tokoh kebanyakan, seperti melihat tokoh opera lawak Srimulat. Tidak ada jarak antara tokoh dengan rakyatnya. Sehingga rakyat seperti sedang memilih dari kaumnya sendiri," tutur Saiful.
Secara berurutan, hasil riset ini menunjukan peluang Pilpres 2014 adalah: Jokowi, Jusuf Kalla, Megawati, Prabowo, Aburizal Bakrie, Wiranto, Mahfud MD, Surya Paloh, Dahlan Iskan, dan Gita Wirjawan.


Sumber :
detik.com

Jokowi: Mudik Pakai Motor Bukan Bahaya, Tapi Terlalu Bahaya

Lebaran dijadikan momen warga untuk pulang ke kampung halaman atau mudik. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengimbau kepada warga DKI Jakarta yang berniat mudik agar tidak menggunakan sepeda motor.
"Kita ngerti, mudik pakai sepeda motor itu bukan bahaya, tapi terlalu berbahaya," kata Jokowi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2013).
Menurut dia, berdasarkan data tahun 2012 kecelakaan terbesar dialami oleh pemudik yang menggunakan sepeda motor.
"Saya imbau agar yang pulang mudik lebih baik tidak pakai kendaraan sepeda motor," ujar Jokowi
Mengenai melonjaknya angka urbanisasi pasca Lebaran, mantan Wali Kota Solo ini belum menemukan 'jurus' untuk mengantisipasi hal itu.
"Belum ketemu jurusnya. Kalau yang rutinitas seperti yang lalu kan realnya nggak punya dampak. Jadi ngomong yang rutin saya nggak mau," kata Jokowi.
Sebanyak 9.798.335 warga akan meninggalkan Jakarta saat mudik Lebaran tahun ini. Pemprov DKI menyiapkan berbagai sarana dalam menghadapi agenda tahunan tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono mengatakan, sebanyak 4 terminal utama dan 18 terminal bantuan akan siap melayani para pemudik. Selain itu, ada 5 stasiun utama dan 2 stasiun bantuan, 1 pelabuhan dan 1 bandar udara utama ditambah 1 bandar udara bantuan.
"Prediksi jumlah pemudik yang menggunakan angkutan umum yaitu 2.527.488, dengan rincian Bus AKAP 729.278, mudik gratis 81.289, kereta api 382.854, kapal laut 18.129, jalur udara 1.315.938. Sedangkan kendaraan pribadi 7.270.847, dengan rincian mobil 5.836.919 dan sepeda motor 1.433.928 orang. Total perkiraan ada 9.798.335 pemudik," ujar Udar Pristono.


Sumber :
detik.com

Jokowi Perlu Institusi Pengelola CSR

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku perlu ada sebuah institusi sebagai pengelola dana corporate social responsibility (CSR) dalam pembiayaan pembangunan di Jakarta. Jokowi menilai keberadaan institusi itu dapat membuat pengelolaan anggaran CSR menjadi lebih transparan.
"Perlu, itu baik, biar barangnya kelihatan, yang nyumbang siapa. Mereka kan ingin diketahui umum juga bahwa saya sudah bantu," ujar Jokowi saat mengunjungi Waduk Pluit, Jakarta Utara, Senin (15/7/2013).
Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha pada Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, pengelola CSR harus terpusat. Oleh sebab itu, dibentuk Forum CSR. Namun, forum itu belum berjalan karena Jokowi belum memberi surat keputusan atas forum tersebut.
Menanggapi kondisi tersebut, Jokowi akan segera meninjau kembali. Menurutnya, keberadaan institusi pengelola anggaran CSR itu mampu mempercepat proses pemberian CSR ke warga.
"Kita minta bantuan karena ingin mempercepat proses-proses yang ada. Kalau kita menunggu lelang APBD, itu kelamaan," kata Jokowi.


Sumber :
kompas.com

Jokowi Minta Percepatan Pembangunan Rusun Muara Baru

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meminta percepatan pembangunan rumah susun sewa di Muara Baru, Jakarta Utara. Pengembang memasang target pembangunan rusun selesai pada April 2014. Adapun Jokowi meminta pembangunan rusun selesai akhir tahun ini.
"Ini selesai April iya, Pak? Bulan Desember saja, ya, kalau bisa. Ya, kalau tak selesai, paling tidak tujuh dari delapan blok rusun selesai dibangun. Kalau tidak selesai, ya, tujuh setengah blok bisa dibangun," kata Jokowi di hadapan pengembang seusai meresmikan dimulainya pembangunan rusun Muara Baru, Senin (15/7/2013).
Menanggapi permintaan Jokowi, pengembang tidak memberikan jawaban tegas. Mereka hanya tersenyum sambil menganggukkan kepala. Menurut Jokowi, semakin cepat diselesaikan pembangunan rusun di Muara Baru semakin baik. Sebab, hal itu terkait dengan pengerukan Waduk Pluit yang saat ini sedang berjalan.
"Jika seluruh warga bisa tinggal di rusun, penyedotan lumpur waduk bisa lebih cepat. Selama masih ada warga di bantaran waduk, penyedotan lumpur hanya bisa dilakukan di pinggiran waduk," kata Jokowi.
Delapan blok rusun yang dibangun di Muara Baru itu dibangun oleh pengembang PT Kapuk Naga Indah dan PT Jaladri Kartika Pakci. Pembangunan itu bagian dari kewajiban pengembang yang tertuang dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT).
Rencananya, di Muara Baru akan dibangun 12 menara rusun di atas lahan seluas 4,7 hektar. Empat blok rusun di antaranya sudah dibangun di bagian barat lahan tersebut. Adapun delapan blok yang akan dibangun ada di lahan seluas 3,3 hektar.


Sumber :
kompas.com

Jokowi Masih Menjabat Pimpinan PDIP Jateng

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ternyata masih punya posisi di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jawa Tengah. Ini diungkapkan oleh Plh (Pelaksana harian) Ketua DPD Jawa Tengah.
"(Jokowi) Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Tengah bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah," kata Plh Ketua DPD Jateng M Prakosa saat dihubungi, Senin (15/7/2013).
Anggota Komisi IV DPR ini tak tahu menahu jika ada isu yang menyebutkan Jokowi akan ditunjuk menjadi ketua definitif DPD Jateng. Prakosa menegaskan, dirinya masih menjabat sebagai Plh Ketua DPD Jateng hingga saat ini.
"Sampai sekarang saya masih di Plh. Saya sendiri saat ini tidak mendengar (kabar Jokowi menjadi Ketua DPD)," ucap Prakosa.
Sebelumnya, proyeksi Jokowi untuk menjabat Ketua DPD Jateng sempat terpantik lewat pernyataan salah seorang Ketua DPP PDIP. Ini menjawab tanggapan Jokowi yang selalu memuncaki survei-survei pencapresan. Jokowi dinyatakan belum saatnya maju capres 2014.
"Nggak ada, biar matang dulu di DPD," kata Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon menjawab pertanyaan wartawan mengenai kemungkinan pencapresan Jokowi. Effendi menyampaikan hal itu saat hendak naik mobil meninggalkan Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Senin (15/7).


Sumber :
detik.com

Jokowi Resmikan Dimulainya Pembangunan Rusunawa Bagi Warga Waduk Pluit

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hari ini meresmikan lokasi pembangunan rumah susun sewa Muara Baru di Penjaringan, Jakarta Utara. Rusun baru itu diperuntukkan bagi warga yang dipindahkan dari lahan Waduk Pluit.
Jokowi tiba pukul 14.30 WIB, Senin (15/7/2013), bersama Walikota Jakarta Utara, Bambang, Plh Sekda Provinsi DKI Wiryatmoko dan Kepalda Dinas Perumahan DKI Jakarta, Yonathan Pasodung. Mereka
"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pembangunan Rusunawa Muara Baru, kita mulai," ujar Jokowi sambil memencet tombol sirene sebagai tanda awal pembangunan.
Seketika, mesin penghentak pancang langsung menghunuskan tiang pancang ke dalam perut bumi di lokasi yang tak jauh dari Waduk Pluit ini.
Rencananya ada 8 blok yang akan dibangun di lahan seluas 3,3 hektar tersebut. Pembangunan akan dilakukan oleh PT Kapuk Niaga Indah dan PT Jaladri Kartika Pakci. Nantinya Rusunawa ini diperuntukkan bagi warga yang terkena dampak penataan Waduk Pluit.
"Pembangunan tersebut dilakukan sebagai bentuk kerjasama dan perjanjian antara PT Kapuk Naga Indah dan PT Jaladri Kartika Pakci dengan Pemprov D0I Jakarta," ujar Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta, Yonathan Pasodung.


Sumber :
detik.com

Jokowi : Kenaikan Harga Jelang Lebaran itu Biasa

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menilai, kenaikan harga sejumlah barang kebutuhan pokok selama bulan Ramadan dan jelang hari raya Idul Fitri merupakan hal yang biasa.
Karena itu, menurut Jokowi, yang terpenting adalah pemprov memiliki program ampuh untuk menangani persoalan tersebut, yakni membantu menormalisasi harga barang.
"Kenaikan harga itu sudah biasa. Yang penting, respons pemprovnya tepat atau tidak. Nanti kami akan mengadakan pasar rakyat dan operasi pasar buat menormalisasi kenaikan harga barang itu," ujar Gubernur Jokowi seusai rapat forkompinda, di Balai Kota Jakarta, Senin (15/07/2013).
Sementara Kepala Dinas UKM dan MP Jakarta Ratnaningsih mengungkapkan, harga sejumlah barang kebutuhan pokok sampai kekinian masih bertahan tinggi. "Harga paling tinggi adalah harga daging sapi, yakni Rp 101 ribu per kilogram," imbuhnya.
Selain daging sapi, sambung Ratna, harga telor, dan daging ayam ras juga masih bertahan tinggi. "Harga telor mencapai Rp 21 ribu per kilo, sedangkan daging ayam Rp 36 ribu. Karena itu, kami akan menggelar pasar rakyat di 10 lokasi di 5 wilayah bulan ini," tandasnya.


Sumber :
tribunnews.com

Untung Ada Jokowi

Kawasan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, yang menjadi proyek percontohan program Kampung Deret saat ini sudah berubah. Pelan tetapi pasti, rumah-rumah yang sering menjadi korban kebakaran terlihat tertata rapi.
Permukiman di Tanah Tinggi I, RT 14 RW 01, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, menjadi salah satu percontohan Kampung Deret. Permukiman yang dihuni lebih dari 80 kepala keluarga (KK) ini telah rampung merenovasi 36 rumah dari 40 rumah yang ada. Satu rumah dihuni dua hingga enam KK.
"Satu rumah dihuni dua sampai enam KK. Ada yang sudah pindah, tapi KTP-nya masih tercatat di sini," ujar Bu Yahya (53), warga Tanah Tinggi, saat ditemui Kompas.com, Senin (15/7/2013).
Sementara Upik (47), mantan warga Tanah Tinggi yang kini tinggal di Pondok Gede, mengaku senang dengan perubahan yang dialami kampungnya. Bahkan, ia berharap perubahan fisik kampungnya juga dibarengi dengan perubahan sosial masyarakatnya.
"Alhamdulillah sekarang lebih baik. Untung ada Jokowi. Bukan bagaimana-bagaimana, tapi faktanya dia orang yang care," ujar Upik senang.
Selanjutnya, setelah rumah-rumah warga ditata rapi, warga berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melengkapi penataan kampung dengan hydrant. Hal tersebut untuk mengantisipasi risiko kebakaran yang lebih besar jika terjadi kebakaran.
"Saya lagi ajukan hydrant, buat jaga-jaga. Sebagai antisipasi kalau terjadi kebakaran," ungkap Ketua RT 14, RW 01, Tanah Tinggi, Yahya.
Sementara instalasi listrik dikerjakan oleh pengembang, sedangkan pemasangan meteran (alat pengukur listrik) dikerjakan oleh PLN.
Menurut Yahya, akibat kebakaran hebat yang sempat melanda kampung tersebut pada 4 Maret 2013 lalu, banyak instalasi listrik yang rusak. Dia pun mengurus rumah-rumah warga yang instalasi listriknya rusak ke PLN.
"(Rumah) yang kebakar harus dilaporkan ke kepolisian, kemudian baru dipasang meteran lagi sama PLN. Tapi, sayang warga masih harus membayar Rp 275.000 per rumah," ujar Yahya.


Sumber :
kompas.com

Gara-gara Jokowi, Banteng Bingung

Sikap Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarno Putri (Mega), yang belum menyatakan secara eksplisit tentang status Joko Widodo (Jokowi) di masa mendatang, menimbulkan kesan PDIP dalam "perang saudara", "terkoyak", sampai "pecah". Bagai banteng bingung. Para punggawa PDIP memberikan pernyataan yang beda-beda. Mungkinkah karena PDIP partai yang menjunjung tinggi perbedaan, sehingga hal ini sering dan berulang ulang terjadi?
Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon menyebut Jokowi belum matang dan tak akan dicapreskan di 2014. Sikap Effendi ternyata belum sikap final PDIP, masih ada internal PDIP yang melihat ada peluang Jokowi nyapres di 2014.
"Saya rasa Pilpres 2014 masih jauh. Jadi kita belum membicarakan siapa. Saya kira capres itu kewenangan Ibu Mega, bisa saja Ibu Mega nyapres, bisa juga Jokowi ditunjuk Ibu Mega," kata Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait, Senin (15/7/2013).
Maruarar tak memungkiri elektabilitas Jokowi kian bersinar. Bersamaan dengan itu raihan PDIP di sejumlah survei politik juga menunjukkan peningkatan.
"Ya memang dari berbagai survei kan memang apresiasi publik baik elektabilitas maupun alasan yang dekat dengan rakyat, tegas, jujur, memang paling tinggi kan Jokowi," kata Maruarar.
"Memang yang cukup tinggi Jokowi, Mbak Mega, dan Pak JK. Artinya itu adalah sikap yang diapresiasi publik sebagai pemimpin bangsa," lanjut Maruarar.
Dia sendiri bersyukur nama Jokowi dan Mega konsisten memuncaki survei capres. Menurutnya itu tanda baik untuk PDIP menjelang Pemilu 2014.
"Jadi memang kita bersyukur survei Mas Jokowi diapresiasi di publik sangat baik. Memang seiring survei PDIP menjadi partai yang paling banyak dipilih oleh publik dengan berbagai alasan," terang Maruarar.
Pandangan Maruarar yang terdengar sejuk untuk peluang pencapresan Jokowi berbeda jauh dengan pandangan Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon. Effendi tanpa tedeng aling-aling menilai Jokowi masih belum matang dan tak akan dicapreskan PDIP di 2014.
"Nggak ada, biar matang dulu di DPD," kata Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon menjawab pertanyaan wartawan mengenai kemungkinan pencapresan Jokowi. Effendi menyampaikan hal itu saat hendak naik mobil meninggalkan Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Senin (15/7/2013). Jokowi merupakan wakil ketua DPD PDIP Jawa Tengah.
Lalu sekuat apa perbedaan pandangan di internal PDIP tentang peluang pencapresan Jokowi? yang jelas Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo menuturkan capres PDIP akan diputuskan setelah Pileg 2014 nanti.


Sumber :
detik.com

Makna Rapat 15 Menit Bagi Jokowi

Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FOKOPIMDA) usai dilaksanakan. Rapat membahas penanganan isu-isu yang muncul selama bulan ramadan dan Hari Raya Idul Fitri mendatang.
Hadir dalam rapat ini Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, Kepala Dinas UKM dan MP, Ratnaningsih, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Arie Budhiman, beberapa kepala dinas, Kapolda Metro Jaya,  serta unsur TNI Angkatan Darat dan Udara.
Sebelum rapat dimulai, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo hanya berpesan singkat untuk menyampaikan masalah utama yang penting saja kepada para peserta rapat. "Sampaikan yang singkat-singkat dan penting saja ya," pinta Jokowi, Senin (15/7/2013).
Rapat yang hanya berlangsung selama kurang lebih lima belas menit ini membahas mengenai penutupan tempat hiburan malam di DKI Jakarta, kenaikan harga bahan makanan, pengawasan peredaran makanan pada saat lebaran.
Kemudian, persiapan DKI Jakarta menghadapi arus mudik dan arus balik pada lebaran tanggal 8 dan 9 Agustus mendatang. "Rapat itu tak perlu lama. Rapat itu ya kayak tadi. Simpel-simpel saja. 15 sampai 30 menit cukup. Yang penting pelaksanaan di lapangan," Jokowi memastikan.


Sumber :
tribunnews.com

Harga Melambung, Jokowi Gelar Pasar Murah

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) merealisasikan pasar murah selama bulan Ramadan. Pasar murah ini diharapkan sebagai salah satu upaya untuk menekan kebutuhan harga bahan pokok yang terus melambung. Sehingga perekonomian masyarakat sedikit terbantu.
"Iya pasar murah dan operasi pasar mulai Minggu ini," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (15/7/2013).
Jokowi menambahkan, pasar murah dan operasi pasar tidak harus digelar di setiap kecamatan.
"Ya di tempat-tempat yang diperlukan, gak harus di kecamatan seperti itu, di tempat-tempat yang memang diperlukan dilakukan," terang Jokowi.
Secara terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta, Ratnaningsih berharap dengan adanya pasar murah ini bisa membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sembako.
Menurutnya, dua lokasi pasar rakyat telah diadakan pekan lalu yakni pada 23-24 Juni di Kelurahan Kalisari dan pada 25-26 Juni di Kelurahan Pegangsan. Sementara pada saat puasa akan ada delapan titik lagi yang diadakan pasar murah, yakni pada 10-11 Juli di Kelurahan Kebon Kosong, 10-11 Juli di Pegadungan, 15-16 Juli di Kelurahan Rawabunga, 20-21 Juli di Kelurahan Kalianyar, 23-24 Juli di Jakarta Selatan (lokasi masih tentatif), 25-26 Juli Kecamatan Kebayoran Lama, 24-25 Juli di Kelurahan Warakas, dan 24-25 Juli di Petojo Selatan.


Sumber :
merdeka.com

Jokowi Gelar Rapat Persiapan Mudik Lebaran Bersama Kapolda Metro Jaya

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hari ini menggelar Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Rapat tersebut membahas persiapan DKI Jakarta dalam penyambut mudik lebaran 2013.
Rapat digelar di ruang Balai Agung di Gedung Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2013). Dalam rapat itu hadir Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Eko Bayu Seno dan Pangdam Jaya Mayjen TNI E Hudawi Lubis.
Selain itu hadir seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta. Dalam rapat tersebut, Jokowi mengaku tidak ada masalah yang berat dalam persiapan arus mudik lebaran di Jakarta.
"Kelihatannya tidak ada masalah yang berarti di Jakarta. Saya lihat di lapangan, di bawah, di kampung juga kelihatannya tidak banyak masalah yang berarti. Semoga nanti sampai Lebaran dan ke depannya lagi masih sama," ujar Jokowi.
Jokowi berharap, seluruh jajaran dinas Pemprov DKI dapat dengan cepat berkoordinasi dengan aparat dalam mersepon jika ada permasalahan di Jakarta, terutama yang berkaitan dengan masalah keamanan.
"Saya titip agar seluruh dinas selalu berkoordina dengan aparat dan instansi terkait dengan merespon persoalan dan kejadian, sehingga Jakarta akan terus kondusif," katanya.


Sumber :
detik.com

Jokowi Melakukan Tugas Parta, Bukan Pencitraan Untuk Pilpres

Elektabilitas Jokowi melejit seiring aksi nyatanya blusukan di tengah masyarakat. Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) ingin memastikan Jokowi tak sedang melakukan pencitraan untuk mencari peluang nyapres di 2014.
"Jokowi sebagai kader partai yang saya pahami tentunya tidak melakukan pencitraan terkait Pilpres 2014," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, Senin (15/7/2013).
Tjahjo menuturkan, tindakan nyata Jokowi blusukan sebagai tanggung jawab sebagai gubernur DKI Jakarta. Jokowi dinilainya tak sambil menyelam minum air.
"Langkah-langkahnya yang terpublikasi media semata melaksanakan tugas politiknya sebagai gubernur DKI terpilih di dalam menjabarkan janji-janji kampanye Pilkada melakukan reformasi pembangunan secara cepat terpadu terkoordinasi dengan baik di DKI," katanya.
Sementara terkait Pilpres 2014 PDIP masih belum menentukan siapa capres yang akan diusung. Nantinya capres PDIP akan ditentukan oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Terkait soal Pilpres 2014 posisi PDIP saat ini memang belum membahasnya secara detail. Menunggu saja hasil pemilihan umum legeslatif saja dulu, sambil mempersiapkan konsolidasi dan mengerakkan serta mengorganisir masyarakat pemilih untuk pileg 2014," tandasnya.
Semakin banyak lembaga survei yang memprediksi Gubernur DKI Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi akan memenangi Pemilu Presiden 2014 jika dirinya benar-benar maju sebagai salah satu kandidat. Soalnya, saat ini rakyat sedang gandrung dengan sosok yang ndeso.
"Jika Jokowi maju dalam Pilpres 2014, Jokowi akan memenangkan kursi presiden 2014 secara mutlak dan meyakinkan," kata Direktur Eksekutif Institute for Transformation Studies (Intrans) Saiful Haq di Galleri Cafe, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta, Minggu (14/7/2013).



Sumber :
detik.com

PKL Tumbuh, Jokowi-Ahok Bertumbuh

Pertumbuhan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan dengan memanfaatkan fasilitas jalan umum di Ibu Kota Jakarta menjadi tantangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Wilayah yang menjadi perhatian dan fokus penataan oleh dua pimpinan Jakarta itu adalah kawasan Pasar Minggu, Jatinegara, dan Tanah Abang.
Jokowi menginginkan agar para pedagang kaki lima yang berjualan di jalan tidak digusur tetapi ditata. Salah satu program Pemprov DKI Jakarta bagi PKL misalnya menyediakan lokasi binaan (lokbin) bagi para PKL atau memasukkan mereka di lokasi baru di dalam pasar sehingga bisa berjualan lebih tertib.
Namun yang menjadi masalah, rata-rata pedagang enggan masuk ke dalam pasar lantaran takut kehilangan pelanggan mereka. Pengamat kebijakan publik, Andrinof Chaniago, mengatakan, masalah PKL memang merupakan tantangan yang biasa terjadi di kota besar.
"Yang paling berat memang kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung karena tingkat kedatangan PKL-nya tinggi," kata Andrinof, Senin (15/7/2013).
Di wilayah Jatinegara, Jakarta Timur, bahkan ada rencana menjadikan bangunan sekolah untuk dialihfungsikan menjadi tempat PKL. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga membuat kebijakan PKL yang berjualan haruslah warga yang memiliki KTP DKI Jakarta.
Menurut Andrinof, hal tersebut memang perlu dilakukan untuk mengatasi perkembangan PKL yang muncul dari luar Jakarta. "Menurut saya itu sah, tetapi bukan berarti yang tidak punya KTP DKI itu tidak sah berjualan. Namun, mereka harus mengurus hak domisili dan syarat administrasi yang diperlukan," ujar Andrinof.
Ia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta juga perlu melakukan pendataan dengan jumlah PKL yang ada saat ini. Selain itu, PKL yang ada juga harus didorong untuk membentuk organisasi di kalangan mereka. Misalnya saja, lokasi binaan PKL percontohan di Daan Mogot, Jakarta Barat.
"Penataannya lewat cara pengorganisasian. Mereka harus didorong membentuk organisasi atau perkumpulan, tapi dengan aturan yang harus diikuti, yang sesuai dengan kepentingan umum. Misalnya, mereka harus terdata, tidak boleh menambah anggota. Kalau jumlah pasti diketahui, maka mudah untuk mengatur. Yang bikin sulit, munculnya PKL baru. Oleh karenanya, jumlahnya harus dikunci," ungkap Andrinof.


Sumber :
kompas.com

Lain Tjahjo Lain Effendi Simbolon

Meski Joko Widodo (Jokowi) menjadi maharaja berbagai lembaga survei capres, Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) rupanya belum tergerak untuk mencapreskan Jokowi pada Pemilu 2014 yang akan datang. Jokowi bahkan dipandang belum matang.
"Nggak ada, biar matang dulu di DPD," kata Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon menjawab pertanyaan wartawan mengenai kemungkinan pencapresan Jokowi. Effendi menyampaikan hal itu saat hendak naik mobil meninggalkan Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Senin (15/7/2013). Jokowi merupakan wakil ketua DPD PDIP Jawa Tengah.
Padahal, di berbagai lembaga survei, Jokowi merupakan capres paling potensial mengungguli tokoh-tokoh lainnya. Menurut survei terbaru Intrans, Jokowi dipastikan akan memenangkan Pemilu Presiden 2014 secara mutlak dan meyakinkan jika dirinya benar-benar maju sebagai capres 2014.
Jokowi sendiri hingga saat ini belum pernah menyatakan niatnya untuk maju nyapres. Dia kerap menanggapi pertanyaan soal kemungkinan dirinya nyapres dengan kata-kata "Nggak Mikir ... Nggak Mikir ...Nggak Mikir ...Nggak Mikir ...Nggak Mikir ...Nggak Mikir ...","Ngurus banjir saja pusing", "Tanya Ibu Mega ....", meskipun sesekali menjawab "Saya ini Kader" yang bisa diartikan Jokowi menunggu lampau Hijau dari Ketua Umum PDIP. Di lain pihak, sinyal yang diberikan PDIP samar-samar mengemaskan, seperti menunjukkan keakraban sang Ketua Umum dan Jokowi sampai Regenerasi yang tua dengan yang muda.
Di lingkungan PDIP sendiri belum ada pembahasan soal pencapresan. Sedangkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum pernah memberi pernyataan eksplisit tentang pencvapresan Jokowi.

Tjahjo Kumolo: Hasil Survei Jokowi Pasti Menjadi Pertimbangan PDIP

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tetap tenang dan tidak akan tergoda dengan tingginya nama salah satu kadernya Joko Widodo (Jokowi) dalam survei calon presiden (capres) 2014.
Reputasi terakhir Jokowi yang diukir adalah sebagai maharaja pada survei Institute for Transformation Studies (Intrans).
Mengomentari hal tersebut, Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa survei adalah salah satu pertimbangan PDIP dalam pilpres mendatang.
"Hasil survei sebagai salah satu materi pertimbangan, bukan satu-satunya tolok ukur untuk sebuah keputusan politik partai, apalagi terkait calon presiden," kata Tjahjo, Senin (15/7/2013).
Menurut Tjahjo, tingginya popularitas Jokowi tidak lepas dari peran media yang selalu mengekspose kinerja Jokowi selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Terlebih, sebagian janji Jokowi selama masa kampanye telah terealisasikan.
"Jokowi sebagai kader partai yang saya pahami tentunya tidak melakukan pencitraan terkait Pilpres. Langkah-langkahnya yang terpublikasi media semata melaksanakan tugas politiknya sebagai Gubernur DKI Jakarta," kata Tjahjo.
PDIP, sambung Tjahjo, baru akan menentukan figur yang akan diusung sebagai capres setelah pemilihan anggota legislatif (pileg) tahun depan. "Menunggu saja hasil pileg sambil mempersiapkan konsolidasi," tutup Tjahjo.
Menurut survei Jokowi memangkas habis harapan calon lain seperti Jusuf Kalla, Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, Wiranto, Mahfud MD, Surya Paloh, Dahlan Iskan, dan Gita Wirjawan.


Beda dengan Jokowi, Blusukan Ahok Terprogram Rapi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadikan momen Ramadhan untuk melakukan blusukan. Blusukan versi Ahok ini berbeda dengan blusukan sang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang tidak terencana dan tidak diketahui di mana dilakukannya, blusukan Ahok terencana dan sudah terjadwal dengan rapi.
Selama Ramadhan, Ahok akan ikut berbuka puasa dan melebur bersama warga.
Pada awal puasa yang lalu, saat Ahok mengunjungi Kelurahan Cideng, Jakarta Pusat, ia mengharapkan Ramadhan Fair dapat dijadikan sebagai ajang pengenalan warga dengan pemimpinnya, baik Lurah, Camat, maupun Wali Kota.
"Selain agar bisa bertemu saya langsung, semoga Ramadhan Fair ini, bapak dan ibu bisa mengenal dan memperhatikan lurah dan camat yang baru kami lantik," kata Ahok di Kelurahan Cideng, Rabu (10/7/2013) lalu.
Maka melalui kedekatan warga dengan pemimpin di wilayahnya, tidak akan ada lagi kasus anak-anak yang tidak bisa menuntut ilmu, warga yang sakit di rumah karena tidak bisa berobat, dan sebagainya. Oleh karena itu, ia mengharapkan agar Lurah dan Camat setempat untuk turun langsung ke lapangan dan melihat segala permasalahan yang ada di lingkungan mereka.
Kemudian, Lurah dan Camat itu berkoordinasi dengan RT/RW setempat untuk mendata warga, terutama warga-warga yang membutuhkan. Menurut Basuki, Ketua RT dan RW merupakan pimpinan yang paling mengetahui keadaan warganya.
Setelah mengunjungi Kelurahan Cideng, di hari kedua Ramadhan, ia mengunjungi kantor Wali Kota Jakarta Barat. Kemudian, akan mengunjungi kantor pemerintahan mana lagi kah orang nomor dua di Ibu Kota, mulai hari ini dan seterusnya?


Berikut jadwal blusukan Ahok yang dimuat pada situs www.ahok.org :
Rabu (10/7/2013), di Kelurahan Cideng, Jalan Petojo Selatan XI/19 Jakarta Pusat
Kamis (11/7/2013), di Kantor Wali Kota Jakarta Barat Jalan Raya Kembangan Nomor 2 Jakarta Barat
Senin (15/7/2013), di Kecamatan Kebon Jeruk, Jalan Perum Kebon Jeruk Jakarta Barat
Selasa (16/7/2013), di Kecamatan Kramat Jati, Jalan Raya Bogor km 20 Jakarta Timur
Rabu (17/7/2013), di Kantor Dinas Pariwisata, Jalan Kuningan Barat Nomor 2 Jakarta Selatan
Kamis (18/7/2013), di Kecamatan Johar Baru, Jalan Johar Baru I Nomor 1 Jakarta Pusat
Jumat (19/7/2013), di Kantor Dinas Kebersihan, Jalan Mandala V Nomor 78 Cililitan Besar, Jakarta Timur
Senin (22/7/2013), di Kelurahan Cilandak Timur, Jalan Bakti Nomor 48 Pasar Minggu Jakarta Selatan
Selasa (23/7/2013), di Kecamatan Setia Budi, Jalan Setiabudi Barat No. 8 Jakarta Selatan
Rabu (24/7/2013), di Kelurahan Tanah Sereal, Jalan Tanah Sereal Jakarta Utara
Kamis (25/7/2013), di Kantor Bupati Kepulauan Seribu, Pulau Pramuka
Senin (29/7/2013), di Kantor Lurah Sunter Jaya, Jalan Bentengan VI/1 Jakarta Utara
Selasa (30/7/2013), di Kelurahan Kalisari, Jalan Kalisari Raya Jakarta Timur
Rabu (31/7/2013), di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Jalan Dr. Sumarno Pulo Gebang Jakarta Timur.

Hari ini Jokowi Peletakan Batu Pertama Rusun untuk Warga Waduk Pluit

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan peletakan batu pertama di rumah susun sewa sederhana Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (15/7/2013) siang. Rusunawa itu diperuntukkan bagi warga di Waduk Pluit.
Hal tersebut dikonfirmasi Kepala Dinas Perumah an dan Bangunan Pemerintah DKI Jakarta, Jonathan Pasodung. "Nanti sekitar jam 13.00 WIB ," kata Jonathan, Senin (15/7/2013) pagi.
Jonathan menjelaskan, sedianya sudah ada 4 blok rusunawa yang telah dibangun sebelumnya. Peletakan batu pertama ini menandai rencana pembangunan 8 blok rusunawa lagi sehingga total ada sebanyak 12 blok rusunawa di sana.
"Rusun itu untuk pembenahan warga di Waduk Pluit. Di sisi timur waduk itu masih banyak warga. Kita proritaskan warga di atas air," tuturnya.
Menurut informasi yang beredar sumber dana pembangunan rusunawa tersebut dari CSR (Corporate Social Responsibility), yakni perusahaan properti raksasa Agung Podomoro dan Agung Sedayu. Ia berharap peletakan batu pertama hari ini berjalan dengan lancar.


Virus Politik Jokowi

Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Di bawah payung hitam, sesosok pria berkopiah dan berbaju koko, menyapa orang-orang yang menyemut di jalanan sempit. Dia tak sendiri. Tangannya menggamit seorang wanita, berdua mereka menyapa kerumunan orang, berjalan di antara kecipak air hujan, beriring di gang yang lebarnya tak lebih dari satu meter.
Ini bukan elegi lagu lama yang sentimentil itu. Ini kisah nyata. Pria itu adalah Jokowi dan wanita yang bersamanya, tentu saja, adalah Iriana, istrinya. Mereka baru saja menjalankan salat Tarawih di Masjid Tawakkal, Jl. Anyer 15 RT 001 RW 009, Menteng, Jakarta Pusat, sebuah masjid yang berada di tengah permukiman padat. Bukan sekali ini mantan Walikota Solo ini menyambangi warga di permukiman padat, menyalami, lalu tangan dan tubuhnya ditarik-tarik, dijawil-jawil, diperebutkan, diajak berfoto. Selalu begitu. Kurang-lebih, seperti itu pula gaya Jokowi di Solo, dulu.
Kalau malam itu tak ada wartawan, bisa jadi peristiwa kecil itu tak akan tersebar menjadi kabar besar. Tetapi jangan salahkan juga wartawan yang suka mencuri-curi dengar kegiatan Jokowi. Beberapa pengelola media online mengaku, orang ini, yang suka mengaku hanya bisa jualan kayu, adalah aset informasi. Setiap berita tentangnya laris dibaca orang, di-click orang. Survei di berbagai daerah juga menunjukkan, berita tentang Jokowi banyak ditunggu orang.
Siapa pun  boleh meniru gaya, atau mungkin bisa dibilang sebagai rumus politik Jokowi: Blusukan, akrab dengan warga dan menggeber kerja-kerja bertipe iconic. Tak usah bicara hasil dulu. Hasil kerja itu soal polesan. Hasil itu perkara retorika. Namun mungkin tak semua pejabat peniru itu sepintar Jokowi. Dia memang tak pandai berpidato, tetapi pandai berbicara. Bila menggelar acara-acara formal, mungkin dia hanya berbicara kurang dari lima menit. Namun dari yang sebentar itu, para pekerja media bisa mempunyai banyak angle untuk bahan tulisan. Sebaliknya, banyak pemimpin yang suka berbicara berbusa-bisa, tetapi wartawan kebingungan mencari sesuatu yang ”nendang: untuk ditulis.
Mungkin banyak tokoh politik, terutama para pengintai kekuasaan di lingkaran puncak istana, gerah dan sebal setengah mati dengan Jokowi. Dia bukan pengurus puncak partai, bukan pula pengusaha yang mempunyai dukungan media televisi, tetapi dia belum kehilangan pesona media darling-nya.
Bahkan mungkin, tak semua elite PDI Perjuangan happy dengan kemonceran pengusaha kayu ini. Alasannya bisa macam-macam. Mungkin karena mereka merasa tak sampai hati dengan figur ibunda mereka, Megawati, yang seolah terlupakan. Atau, kadang-kadang sesama sejawat sehaluan pun, bisa tak senang melihat kawan mereka begitu melesat kebintangannya.


Nyapres
Bagaimanapun, babak baru dongeng Jokowi muncul ke permukaan, Minggu (7/7) lalu. Saat itu, Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) 2014 Provinsi Jawa Tengah resmi dideklarasikan di Kendal. Barisan ini, mengklaim bahwa tak lama lagi akan berdiri gerakan serupa di berbagai daerah, berbagai kota dan provinsi di Indonesia.
Para pemain politik mungkin sudah menginvestigasi siapa aktor aksi ini, siapa yang membiayai dan apa out put yang diharapkan. Tetapi bukan itu persoalan yang dibahas di sini. Sejatinya, jika toh Bara JP berdiri di setiap kota di seluruh Indonesia, tetap saja tidak akan bisa mengusung Jokowi menjadi presiden pada Pemilu Presiden tahun depan. Kenapa? Bukankah hanya partai politik yang berhak mengusung calon presiden. Itu pun dengan sejumlah syarat  yang sangat sulit. Apa lagi di era persaingan politik yang sangat ketat dewasa ini.
Berdasarkan Undang Undang No 42 tahun 2008, partai politik atau gabungan partai politik boleh mengusung calon presiden jika mampu meraih 20 persen kursi atau meraih 25 persen suara secara nasional. Itulah kenapa ketika Partai Hanura “pagi-pagi” sudah mendeklarasikan nama Wiranto-Harry Tanoe sebagai capres dan cawapres, kalangan analis menyebutnya sebagai bunuh diri politik. Hal ini mengingat daya angkat Hanura untuk mengusung capres tanpa koalisi dinilai sangat sulit.
Maka apa yang terjadi dengan gerakan mendukung Jokowi nyapres ini, bisa dianggap sebagai parlemen jalanan. Mereka sudah tahu gerakan mereka tidak didasarkan pada jalur demokrasi yang wajar. Sudah pasti mereka melakukan secara sadar, bahwa gerakan itu diharapkan menguat sehingga bisa menggoda mainstream politik untuk mewadahi gerakan mereka—misalnya oleh PDI Perjuangan. Walaupun hal itu masih teka-teki, mengingat PDIP sebagai partai yang menaungi Jokowi, masih berkiblat pada pola paternalistik di sekeliling Megawati.
Siapa tahu, bukankah PDIP belakangan ini mempunyai pilihan politik yang agak berbau adventure dan berani dalam menentukan figur calon pemimpin daerah. Dan jika toh PDIP membolehkan Jokowi nyapres, belum tentu DPRD DKI Jakarta mengizinkan dia mundur dari kursi gubernur DKI yang baru saja didudukinya.
Nama Jokowi memang terus meroket. Hampir semua survei mengunggulkan namanya. Nama Jokowi juga panen puja puji di berbagai media sosial dan laman berita. Bahkan jika Jokowi dikritik atau dicaci, segera saja para penggemarnya berebut membela dan meng-counter. Salah-salah, si pengkritik bisa di-bully.
Ini juga keanehan dunia politik kita. Jokowi belum bisa dianggap berhasil menata Ibukota. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Namun sikap dan pembawaan dia, membuat banyak orang jatuh hati. Inilah yang terjadi. Zaman memang sudah berganti. Kini, rakyat merindukan pemimpin yang merakyat yang bisa disentuh, yang mau menyapa mereka. Selama ini mereka selalu dihadapkan kepada pemimpin yang lebih banyak berada di gedung-gedung mewah, yang dilindungi tata aturan birokrasi super ketat. Kini, di hadapan rakyat muncul sosok Jokowi yang sederhana, seolah apa adanya.
Di balik semua itu, sebenarnya, pekerjaan utama seorang elite politik yang duduk di kursi kekuasaan adalah menunjukkan karya nyata di hadapan rakyatnya. Dengan begitu, kecintaan rakyat tak lagi perlu diminta. Jika karya nyata hanya menjadi pemanis di bibir, terlalu banyak pencitraan akan menjadi antitesa politik yang menyakitkan. Antitesa atas fenomena Jokowi adalah Jokowi sendiri. Jika dia terlalu banyak diekspose tanpa ada hasil kerja yang pantas, putaran waktu kelak yang akan melindasnya. Perlu diingat pula, bagi rakyat miskin, pada akhirnya keramahan bisa tak berguna sama sekali.
Mudah-mudahan fenomena Jokowi bisa menjadi virus politik, bukan virus yang menyakitkan namun menyehatkan bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Siapa saja boleh meniru cara Jokowi, bahkan memperbaiki beberapa hal yang dirasa perlu. Dan kelak, semoga yang terbaik, yang paling peduli, yang paling tulus, yang paling berani melakukan terobosan yang akan memimpin negeri ini.


Sumber :
solopos.com

Untuk Menang Pilpres, Wajib Hukumnya Gandeng Jokowi

Siapapun calon presiden akan maju pada pemilihan 2014 wajib hukumnya untuk menggandeng pendatang baru, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Tanpa backup Jokowi bisa dipastikan sang capres bakal terpelanting.
Elektabilitas Jokowi selalu di posisi teratas dalam pelbagai hasil jajak pendapat. Jika Aburizal Bakrie ingin mulus menghuni Istana Negara, dia mesti menggandeng Jokowi sebagai wakil presiden.
Bahkan diprediksi, duet Ical-Jokowi bisa meraup sokongan 36 persen. Jika ARB dan Joko Widodo bersanding, dua pasangan baru itu mengalahkan alumni pilpres 2009, kata Adjie Alfaraby, peneliti dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) beberapa waktu yang lalu.
Dari hasil risetnya selama dua tahun belakangan, Ical menang tipis bersaing dengan calon presiden dari PDIP Megawati Soekarnoputeri dan Prabowo Subianto dari Partai Gerinda akan memiliki kemenangan yang tipis. Dia menambahkan masyarakat cenderung bosan dengan Megawati dan Prabowo karena sudah pernah menjadi kandidat.
"Kalau ingin menang, Ical harus punya pendamping memiliki basis suara di Pulau Jawa," ujar Alfaraby. Seperti Jusuf Kalla, menurut dia, Ical memiliki dukungan kuat di Pulau Sumatera.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan Rapat Pimpinan Nasional ketiga Golkar beberapa waktu yang lalu telah memberi kewenangan kepada Ical buat menunjuk calon wakilnya. Namun kader juga berhak memberi pandangan soal siapa yang pantas.
Dari beberapa nama telah masuk, Jokowi dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menjadi sasaran.
"Yang jelas cawapres harus bisa mengangkat elektabilitas Ical, artinya cawapres bukan saja sebagai istri tapi juga sebagai penambah suar," ujar Tantowi..
Jika yang dibidik menolak lamaran, Tantowi mengklaim Ical tetap siap bertarung.


Sumber :
merdeka.com

Tak Ada Alasan Bagi PDIP Untuk Tak Mencapreskan Jokowi 2014

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) diyakini dapat memenangi kursi presiden 2014 secara mutlak dan meyakinkan. Penilaian ini berdasarkan hasil penelitian kualitatif yang dilakukan Institute for Transformation Studies (Intrans).
“Seluruh prasyarat dan atribut ideal dimenangkan Jokowi sehingga diyakini jika Jokowi maju dalam Pilpres 2014, Jokowi akan memenangkan kursi presiden 2014 secara mutlak dan meyakinkan,” kata Direktur Eksekutif Intrans, Saiful Haq, saat memaparkan hasil penelitian lembaganya di Jakarta, Minggu (14/7/2013).
Penelitian Intrans yang dilakukan pada Mei-Juli 2013 ini mengukur persepsi dan sikap pemilih terhadap asosiasi atribut kandidat capres dan cawapres 2014. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang melibatkan 150 responden yang dibagi dalam 10 kelompok focus group discussion (FGD). Dalam setiap diskusi dilakukan pendalaman subtansi pertanyaan riset dengan menggunakan metode diskusi mendalam dengan dipandu oleh seorang fasilitator.

Srimulat
Menurut hasil penelitian, minat dan sikap responden yang memenangkan Jokowi sebenarnya banyak dipengaruhi atribut “merakyat’, bukan dilihat dari rekam jejak, karier, atau keputusan politik yang pernah diambil Jokowi selama ini. Saiful mengatakan, sebagian besar responden melihat Jokowi sebagai sosok yang sama dengan rakyat kebanyakan sehingga masyarakat merasa memilih kaumnya sendiri saat menetapkan pilihan kepada Jokowi.
“Sehingga identifikasi masyarakat dengan Jokowi sama dengan melihat opera lawak Srimulat, tidak ada jarak antara rakyat kebanyakan dengan Jokowi sehingga bahasa yang muncul bahasa ndeso sehingga rakyat merasa memilih kaumnya sendiri,” sambung Saiful.
Hasil penelitian ini juga menunjukkan, secara konsisten responden mengidentifikasikan nama Jokowi hanya sebagai presiden, tanpa pernah memasukkannya ke dalam kategori wakil presiden.
Selain Jokowi, ada dua nama lain yang hanya diidentifikasikan sebagai calon presiden, yakni Megawati Soekarnoputri, dan petinggi Partai Nasdem, Surya Paloh. “Jokowi dalam survei kuantitatif sudah menembus hampir 25 persen dan kualitatif Jokowi disebut calon ideal, dan kalau pemilu presiden diikuti Jokowi, kami pastikan Jokowi bisa memenangkan pilpres,” ucap Saiful.
Menanggapi hasil penelitian ini, sosiolog Universitas Gadjah Mada, Ari Sudjito, mengatakan, tak ada alasan bagi PDI Perjuangan untuk tidak mengusung Jokowi sebagai calon presiden 2014.
“Memang dilema PDI-P adalah apakah dia akan majukan Jokowi dengan konsekuensi banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan di Jakarta. Tetapi, kalau tidak, tidak ada calon yang cukup kuat,” tuturnya.

Sumber :
tribunnews.com

Konser Metallica, Jokowi Mau Headbanging?

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) diketahui sebagai penggemar band-band rock termasuk Metallica. Mengetahui hal ini, pihak promotor Black Rock Entertainment mengaku telah terlebih dulu memberitahukan kehadiran Metallica ke Jakarta pada Jokowi.
"Setelah media tahu, sebelum itu kami sudah memberi tahu beliau (Jokowi) bahwa Metallica insya Allah akan ke sini," kata Prilly, dari Black Rock Entertainment, saat ditemui di kantornya, Jalan Tirtayasa, Jakarta, Sabtu 13 Juli 2013.
Menurut pihak promotor, Jokowi tidak ingin menonton di kursi VIP melainkan bergabung di kelas festival."Beliau maunya di festival, mau ikut headbanging. It's gonnabe a lot of fun," kata Prilly. Jokowi memang sudah dikenal menyukai musik metal.
Beberapa waktu lalu pun, Jokowi mengatakan ia akan membawa Metallica ke Indonesia. Sekarang keinginannya tersebut menjadi kenyataan.
Sesuai dengan rencana, Metallica akan bermain di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 25 Agustus 2013 mendatang. Metallica akan menghibur penggemarnya selama dua jam dari atas panggung yang dikabarkan akan sangat spektakuler tersebut.

Sumber  :
tempo.co