Jokowi Disandingkan dengan Soekarno

Pemandangan mencolok saat melintasi Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Di sana, terbentang spanduk besar bertuliskan "Jokowi for President". Di atas tulisan tersebut, terdapat tulisan "Posko Center Rakyat", dan di bawahnya terdapat tulisan "dari rakyat untuk rakyat menuju Indonesia baru".
Di sisi kiri spanduk itu, terdapat foto Jokowi (Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta) yang disandingkan dengan Presiden RI pertama Indonesia, Soekarno. Sementara, di bagian sebelah kanan terdapat peta Indonesia. Warna merah dan putih mendominasi spanduk tersebut.

Soal Upah Buruh, Said Iqbal Kait-kaitkan Jokowi dengan Platform Partainya

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyangkal pendapat adanya beberapa perusahaan yang bergerak di bidang tekstil, terutama di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, mengalami kebangkrutan.
Menurutnya, tutupnya perusahaan tersebut bukan karena tingginya tuntutan upah buruh, melainkan tidak mendapatkan pesanan (order). Iqbal menjelaskan bahwa buruh tidak dalam posisi menginginkan bangkrutnya perusahaan-perusahaan tersebut.
Buruh, katanya, mendukung perusahaan-perusahaan tekstil yang berasal dari dalam negeri. Kendati demikian, ia menyindir perusahaan-perusahaan tekstil yang berskala multinasional, seperti GAP, Nike, Adidas, dan sebagainya yang dinilainya menggaji buruhnya secara tidak layak.

Jokowi Diminta Minta Maaf Atas Ulah Pendukungnya

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk mengingatkan para 'pendukungnya' di dunia maya untuk berlaku santun. Sebab, caci maki yang dilontarkan 'pendukungnya' kepada para pengkritik, justru bisa menjatuhkan citra Jokowi.
“Akan sangat bagus bila Jokowi meminta maaf kepada para pengkritiknya atas ulah 'pendukungnya' sambil terus bekerja keras membenahi Jakarta. Saya akan sampaikan hal itu bila saya menjadi penasihatnya,” kata Guru Besar Ilmu Komunikasi UI Sasa Djuarsa Sendjaja saat dihubungi, Selasa (5/11/2013).

Jokowi Persiapkan Pertemuan Ketiga di Petukangan

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), menyatakan upaya pembebasan lahan untuk proyek tol Jakarta Outer Ring Road West 2 (JORR W2) masih akan dilakukan pemerintah demi kepentingan umum. "Kemarin sudah dua kali, sedang dipersiapkan untuk pertemuan ketiga," kata Jokowi saat ditemui di kantor Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/11/2013).
Jokowi mengatakan, berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum,  masih terdapat 140 bidang tanah seluas 2 hektare yang perlu dibebaskan untuk pembangunan JORR W2 tersebut.

PAN Sambut Baik Wacana Hatta Jadi Cawapres Jokowi

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) meneliti kemungkinan munculnya poros tengah di antara persaingan partai-partai besar dalam Pemilu 2014. Dari poros tengah tersebut, muncul nama Joko Widodo (Jokowi) dan Hatta Rajasa sebagai capres dan cawapres di Pilpres tahun depan.
Menanggapi hasil survei ini, PAN menyambut baik dengan segala wacana yang ada jelang pemilu bergulir. Apalagi, Jokowi dinilai cocok jika disandingkan dengan Hatta yang punya pengalaman di pemerintahan.

Demi Tol JORR W2, Jokowi Akan Traktir Warga Makan Pagi & Siang

Proyek pembangunan Tol Jakarta Outer Ring Road West 2 (JORR W2), Kebon Jeruk-Ulujami, belum bisa berjalan sempurna. Sebagian lahan untuk pembangunan masih dikuasai warga.
Agar proyek ini segera berjalan tanpa kendala, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kembali mengadakan komunikasi dengan warga.
"Nanti kita ketemu. Udah ketemu dua kali. Nanti ketemu tiga kali," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/11/2013).

Antisipasi Anggaran Siluman, Jokowi Terapkan "E-Budgeting"

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan menerapkan sistem penganggaran elektronik (E-Budgeting) guna mencegah munculnya anggaran siluman dalam APBD induk maupun perubahan.
"Nanti akan diterapkan e-budgeting, kalau sudah pakai itu bisa dikunci, tidak akan ada lagi yang bisa menikung, artinya dari awal sudah dianggarkan sekian, kalau ada yang tiba-tiba nambahin akan kelihatan merah. Lagipula yang bisa membuka itu hanya orang-orang yang punya password," kata Jokowi di Balaikota, Senin (4/11/2013).

Jokowi Masa Bodoh Dimaki-maki Buruh

Buruh DKI belum puas dengan upah 2,4J yang diputuskan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Menanggapi berbagai protes yang bakal menyerangnya, Jokowi santai dan menganggap itu sebagai risiko.
"Saya kira itu risiko sebuah keputusan," tegas Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/11/2013).
Namun Jokowi enggan disebut dirinya membela perusahaan. Apalagi sampai ada yang menuding keputusannya terkait besaran upah untuk menjaga perusahaan penyandang dana.

Jokowi Setuju HP Diharamkan di Sekolah

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), menilai, wacana untuk melarang siswa SMP untuk membawa telepon genggam merupakan langkah yang baik. "Saya sendiri sejak kecil sampai kuliah tidak kenal HP," kata Jokowi saat ditemui di Kantor Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (4/11/2013).
Larangan untuk membawa telepon genggam hadir atas insiden video mesum yang dibuat oleh siswa SMP di Jakarta. Para siswa SMP tersebut diketahui merekam perbuatannya dengan telepon genggam berkamera.

Jokowi-Polri Siap Main Keras pada Pelanggar Busway

Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Pudji Hartanto, menyatakan, akan ada jalur prioritas terkait penertiban jalur Transjakarta. "Misalnya di Mampang yang sudah lebih sering digunakan sepeda motor dibanding bus Transjakarta," kata Pudji saat ditemui di Kantor Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/11/2013).
Pudji mengunjungi Kantor Balai Kota untuk bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi, terkait gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas.

Jokowi: Apa Urusan Saya dengan Sadap Menyadap

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), angkat bicara mengenai tudingan politisi Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, yang  menyalahkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas penyadapan yang dilakukan Keduataan Besar Amerika Serikat kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Jokowi, begitu ia biasa disapa mengatakan, tidak tepat jika Pemprov disalahkan akibat peristiwa itu. Dia bahkan tak habis pikir, mengapa Pemprov DKI disalahkan hanya karena memberikan ijin perluasan bangunan pada kantor Kedubes AS yang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan tersebut.

Ahok: Apa Salah Jokowi?

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa disalahkan dalam kasus penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut Ahok, Jokowi tidak ada sangkut-pautnya dengan penyadapan tersebut.
"Pak Jokowi kok disalahin, hubungannya apa?" kata Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Senin (4/11/2013).

Buruh Kembali Ancam Jokowi

Buruh menolak tegas penetapan upah minimum provinsi 2,4J yang sudah ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Sebagai wujud protes, mereka bakal kembali menggeruduk kantor Jokowi, selama tiga hari berturut-turut sejak 6 - 8 November mendatang.
Ketua Forum Buruh DKI Jakarta, Muhammad Toha, mengklaim ribuan buruh akan ikut dalam aksi itu.

Jokowi Bertemu Kepala Korlantas Mabes Polri

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Mabes Polri Irjen Pudji Hartanto bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Balai Kota. Pertemuan itu untuk koordinasi masalah lalu lintas dan program keselamatan lalu lintas.
"Jadi saya bertemu dengan Pak Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dalam rangka pertama koordinasi berkaitan dengan masalah lalin. Kedua menyampaikan adanya program keselamatan lalin, yaitu program kampanye keselamatan. Kita sepakat untuk melaksanakan gerakan nasional pelopor keselamatan lalin jadi program yang akan kita canangkan pada akhir November atau awal Desember. Kita menunggu kesiapan pelaksanaan," ujar Pudji, Senin (4/11/2013).

Perbandingan Buruh dan Monyet

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengenai UMP sebesar 2,4J dianggap keputusan sepihak dan tidak mencerminkan sikap negarawan oleh para buruh. Mereka menilai keputusan tersebut sudah mengganggu kenaikan UMP secara nasional.
"Keputusannya tidak negarawan. Beberapa keputusan menjadi berantakan karena Jokowi hanya menaikkan (upah buruh) 9 persen," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat jumpa pers di kantor KontraS, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2013).

Jokowi Tak Paham KHL Jakarta!

Seluruh buruh yang tergabung dalam Forum Buruh (FB) DKI Jakarta dan Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh (KNGB) menolak putusan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014 yang telah diputuskan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebesar 2,4J.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuturkan, UMP yang ditetapkan Jokowi 2,4J merupakan keputusan yang sepihak yang tidak berpihak kepada buruh. Keputusan Jokowi mengenai UMP telah menyebabkan rezim upah murah, sebab beberapa daerah lainnya akan berdampak negatif dengan keputusan ini.

Jokowi: Lahan Bersertifikat Pasti Dapat Ganti Rugi

Gurbernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pemilik lahan yang  terkena proyek pembangunan pemerintah pasti akan mendapatkan ganti rugi. Begitu juga dalam program pembangunan embung di Jalan Pluit Karang Karya, Penjaringan, Jakarta Utara. "Pasti akan mendapat ganti rugi," kata Jokowi saat ditemui di Balai Kota, Senin (4/10/2013).
Hanya saja, Jokowi melanjutkan, pemilik harus bisa menunjukkan bukti kepemilikan lahan. "Buktinya yang sertifikat itu," katanya.