Minggu, 11 Agustus 2013

Jokowi Perintahkan Gotong-Royong Menata Tanah Abang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan dinas-dinas terkait untuk menata Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (11/8/2013). Ratusan petugas gabungan yang dikerahkan di sana tidak hanya menertibkan pedagang kaki lima, tetapi juga membersihkan lingkungan dan memperbaiki jalan.
Sejak pagi tadi, ratusan petugas dari Satpol PP DKI Jakarta, Kepolisian, dan TNI dikerahkan untuk penataan Pasar Tanah Abang. Aparat Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar dan PB) juga terlibat di dalamnya.
"Tim ini dibentuk oleh Pak Gubernur. Tim ini di bawah kendali Wali Kota Jakarta Pusat," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Kukuh Hadi Santoso kepada wartawan di Jalan Kebon Jati, Tanah Abang, Minggu pagi.
Kukuh mengatakan, penataan serentak itu dilakukan secara gotong-royong. Setiap dinas memiliki tugas masing-masing. Satpol PP melakukan pembenahan terhadap lapak-lapak pedagang kaki lima, sementara Dinas Pekerjaan Umum memperbaiki saluran air dan menambal jalan yang berlubang. Adapun Dinas Kebersihan akan membersihkan sampah, sementara Dinas Damkar dan PB membersihkan jalan.
Ia mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menginginkan agar semua pihak merasa menang. Untuk itu, dia merasa yakin bahwa apabila kondisi jalan tersebut sudah bersih dan lancar, maka dipastikan masyarakat akan berbondong-bondong datang ke Pasar Tanah Abang.
"Jadi Pak Gubernur ingin memberdayakan saudara-saudara kita pedagang kaki lima ini. Ini kami diperintahkan bahwa silakan penataan, tapi dengan solusi," kata Kukuh.
Kukuh menyebutkan, solusi penataan kawasan itu dilakukan dengan merelokasi PKL ke Pasar Blok G. Blok ini pun dibuatkan jalan penghubung dengan blok lain supaya ramai pengunjung.
Pelaksanaan penertiban PKL dipimpin langsung oleh Wali Kota Jakarta Pusat Saefullah. Penataan juga dilakukan di rumah potong hewan (RPH) di Pasar Blok G Tanah Abang.

Sumber :
kompas.com

Lulung Juga Dukung Jokowi Pindahkan Rumah Jagal Tanah Abang

Selain mendukung relokasi pedagang kaki lima Tanah Abang, Jakarta Pusat, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana juga mendukung pemindahan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Pasar Blok G Tanah Abang. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu meminta Pemerintah Provinsi DKI dan tukang potong hewan berdiskusi menentukan tempat relokasi.
"Kemarin saya dengar, teman-teman pemotong daging hewan pada ke DPRD, tapi saya tidak berada di tempat karena umrah. Tapi, kita mendukung untuk relokasi," kata pria yang kerap disapa Lulung itu, Minggu (11/8/2013) siang.
Mengenai lokasi pemindahan RPH itu, Lulung menyerahkannya kepada para tukang jagal dan Pemerintah Provinsi DKI untuk menentukan lokasi yang tepat. Ia menyarankan agar Pemprov DKI berkomunikasi dengan para pedagang menentukan tempat relokasi. Apabila para pedagang menginginkan tempat relokasi di dekat Tanah Abang, ia menyarankan kepada pemerintah untuk menuruti permintaan mereka dengan mencarikan lahan di dekat Tanah Abang. "Tapi intinya, saya serahkan ke pedagang saja, mereka mau pindah ke mana," kata Ketua DPW PPP DKI Jakarta itu.
Secara terpisah, Koordinator RPH Pasar Blok G Tanah Abang Ali Djawas menyesalkan pembongkaran rumah jagal hari ini. Menurutnya, Pasar Kambing Tanah Abang sudah identik dengan kawasan tersebut. Ia tidak rela jika tempat pemotongan kambing dipindahkan ke luar Pasar Tanah Abang. Selain itu, Ali juga menyesalkan pembongkaran yang belum disertai dengan kesiapan tempat relokasi.
"Relokasi kita belum ada. Pak Wali (Wali Kota Jakarta Pusat Saefullah) janjiin dua bulan pembangunan. Selama dua bulan kalau kami enggak motong, dia mau kasih dispensasi?" ujar Ali, Minggu.
Dinas Kebersihan DKI Jakarta menggunakan satu traktor untuk meratakan bangunan rumah jagal tersebut. Proses pembongkaran berlangsung sekitar pukul 11.15 hingga 11.45 WIB. Rumah Jagal Tanah Abang memiliki luas sekitar 600 meter persegi. Rumah jagal ini menjagal rata-rata 50 ekor kambing setiap hari.

Sumber :
detik.com

Kalangan IT Nyatakan Bergabung ke Barisan Relawan Jokowi

Sejumlah tenaga pengajar informasi teknologi (IT) di sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia yang tergabung dalam Forum Akademisi IT (FAIT), menyatakan bergabung ke dalam Barisan Relawan Jokowi Presiden 2014 (Relawan Jokowi atau Bara JP). Forum akan mengawal Jokowi dari aspek aplikasi IT, demi memastikan segalanya berjalan dengan benar dan jujur. FAIT bertekad mengakhiri kebohongan melalui IT pada masa lalu.
“Kami akan mengerahkan mahasiswa IT di seluruh Indonesia untuk memastikan kejujuran dalam semua hal, mulai dari data pemilih, partisipasi pemilih, proses di tempat pemungutan suara (TPS) dan penghitungan suara. Rakyat tidak bisa dibohongi lagi, maka kami harus mengawal,” kata Ketua FAIT, Hotland Sitorus di Jakarta, Minggu (11/8/2013).
Hotland, mahasiswa Program Doktor (S3) Jurusan IT sebuah universitas negeri, mengatakan, hal yang paling perlu diwaspadai adalah penggunaan data berulang, nama berbeda namun orang itu-itunya juga. Data berulang bisa dimanfaatkan dengan jumlah tidak terbatas, sehingga bisa mengelabui hasil pemungutan suara. Maka Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus waspada, dan kami siap membantu DKPP.
Bersama Relawan Jokowi, dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 mendatang, FAIT akan mengumpulkan hasil penghitungan di tingkat TPS di seluruh Indonesia. Hasilnya akan langsung dilaporkan ke web,  dan menjadi real count. “Manakala hasil perhitungan kami berbeda dengan pengumuman KPU, maka kami akan meminta kepada DKPP agar FAIT diberi ijin memvalidasi data KPU. Demokrasi harus ditegakkan, kebenaran harus diutamakan. Pokoknya rakyat tidak bisa dibohongi lagi,” tegasnya.
Menjawab pertanyaan, apakah FAIT sedang berpolitik dengan mendukung Jokowi Presiden, Hotland dengan tegas membantah pihaknya berpolitik. “Pemahaman kami sederhana saja. Berpolitik berarti masuk partai politik, sedangkan kami hanya menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian. Jadi ini pengabdian, bukan berpolitik,” jelasnya.
Hotland mengutip gagasan mantan Menteri Pendikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof Dr Fuad Hasan tentang kejujuran akademis (academic honesty). FAIT menjauhi academic ignorance (kesombongan akademis), namun membina academic conscience (kesadaran akademis).
“Kesadaran akademis melahirkan kejujuran akademis. Kami di garis ini,” kata Hotland yang kerap menjadi saksi ahli di pengadilan.
Selain FAIT, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yang dipimpin Muchtar Pakpahan juga bergabung dalam Relawan Jokowi, di mana Muchtar juga Ketua Bidang Perburuhan dalam Dewan Pengurus Pusat (DPP) Relawan Jokowi. Forum Penikmat Filsafat (FPF) bergabung pula, Ketua FPF Ferdi Semaun, menjadi Sekjen Relawan Jokowi.
Ketua Bidang Organisasi DPP Relawan Jokowi, Utje Gustaaf Patty dalam kesempatan yang sama mengatakan, dalam struktur DPP, perwakilan dari FAIT akan menjadi Ketua Bidang IT. “Dukungan kepada Jokowi berarti dukungan kepada perubahan. Ide dasar kami adalah perubahan, dan jawabannya ada di Jokowi. Jadi bukan bermula dari fanatik Jokowi,” ujar Utje, aktivis mahasiswa di Bandung 1978.
Jalintar Simbolon, Ketua Bidang Hukum DPP Relawan Jokowi, memastikan FAIT tidak melanggar hukum dan peraturan Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Berpolitik sebagai kata kerja, berarti masuk partai politik. Kartu anggota menjadi legitimasi berpolitik secara resmi. Kalau hanya melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, unsur politiknya di mana? Apa pun, Relawan Jokowi yang didukung ribuan lawyer, siap mengawal FAIT,” tandas Jalintar.

Sumber :
tribunnews.com

Haji Lulung: Saya Siap Back Up Pak Jokowi

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung ikut menyaksikan penertiban PKL liar di Pasar Tanah Abang. Lulung menyatakan siap mendukung Jokowi menata PKL dengan merelokasinya ke Blok G.
"Hari ini saya memberikan apresiasi kepada pemerintah, terutama agar tidak terjadi beda persepsi. Saya siap back up, saya buktikan kalau kami dukung Pak Jokowi," kata Haji Lulung di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (11/8/2013).
Ketua DPD PPP DKI Jakarta itu mengaku selalu datang ke Pasar Tanah Abang untuk berkomunikasi dengan para pedagang sejak 19 Juli 2013.
"Saya imbau kepada pedagang agar mau direlokasi ke Blok G. Tapi memang Blok G harus ada perbaikan-perbaikan," jelasnya.
Dia mengaku sangat memahami masalah peraturan daerah (Perda) ketertiban umum soal PKL. Perda ketertiban umum merupakan wilayah tugasnya di DPRD.
"Dulu itu Perda 11 tahun 1988 sekarang Perda 8 tahun 2007 itu bidang saya," sebut Ketum Ormas Pemuda Panca Marga ini.
Haji Lulung sempat berseteru dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait penertiban PKL Tanah Abang. Saat itu Ahok menyebut ada pejabat DPRD yang membekingi PKL Tanah Abang.

Sumber :
detik.com

SBY vs Jokowi Dalam Acara Sungkeman

Sungkeman adalah sebuah tradisi menjadi ciri khas bagi masyarakat Jawa, dimana acara sungkeman biasanya diadakan untuk melengkapi acara tertentu misalnya acara pernikahan dan lebaran. Arti sungkeman sendiri berasal dari kata sungkem yang bermakna bersimpuh atau duduk berjongkok sambil mencium tangan. Tradisi ini dilakukan di hampir semua lapisan masyarakat Jawa, dari yang miskin sampai yang kaya, dari kelas yang paling bawah sampai pucuk pimpinan di negeri ini.
Meskipun berasal dari kultur Jawa, tetapi tradisi ini saat ini terus berkembang dan telah menjadi tradisi  masyarakat Indonesia pada umumnya.
Hampir semua tokoh di negeri ini melakukan tradisi sungkeman pada hari raya Idul Fitri, tidak terkecuali bagi presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan gubernur DKI Jakarta, yang sedang berada di puncak popularitas dan digadang gadang menjadi presiden Republik Indonesia di masa yang akan datang, Joko Widodo (Jokowi). 



Meskipun sama-sama mengadakan ritual sungkeman, tetapi terdapat perbedaan prosesi ritual kedua tokoh tersebut, perbedaannya sebagai berikut,
  1. SBY, sungkeman dulu, tugas negara kemudian. Jokowi, tugas dulu sungkeman kemudian. Oleh karena itu, SBY mengadakan sungkeman pada hari pertama Lebaran, sedang Jokowi hari pertama Lebaran justru untuk blusukan ke warga.
  2. SBY melaksanakan sungkeman dalam nuansa "kerajaan", Jokowi melaksanakan sungkeman dalam nuansa "rakyat jelata".
  3. Pada sungkeman, SBY menggunakan pakaian khusus lebaran, Jokowi sungkeman dengan pakaian blusukan.