Jumat, 26 Juli 2013

Pemprov DKI Ajukan APBD Perubahan Rp 50,069 Triliun

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD Perubahan DKI 2013 kepada DPRD DKI pada Jumat (26/7/2013) ini. Jika disetujui, APBD DKI akan bertambah Rp 89,59 miliar atau menjadi Rp 50,069 triliun.
Menurut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, tambahan Rp 89,59 miliar itu berasal dari anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) DKI yang tidak diserap dan dikembalikan ke kas daerah.
"Kemarin kan banyak program dinas yang anggarannya tidak terserap dan mereka mengembalikan lagi ke kita," kata Jokowi, di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Jumat (26/7/2013).
Total anggaran yang tak terserap SKPD dan dikembalikan ke kas daerah mencapai Rp 2,08 triliun. Selain digunakan untuk menambah APBD, uang tersebut digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) ke tiga BUMD DKI, antara lain Bank DKI, PT Jakarta Propertindo, dan PT Pembangunan Sarana Jaya.
PMP untuk Bank DKI sebesar Rp 900 miliar, PT Jakarta Propertindo sebesar Rp 1,4 triliun, dan PD Sarana Pembangunan Jaya sebesar Rp 130 miliar.
"Kalau PT Jakpro karena memang kebutuhan dan tugas mereka banyak sekali. Anggarannya sekalian untuk membeli saham PAM Lyonaise Jaya (Palyja)," kata Jokowi.
Sementara itu, menurut anggota DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, KUAPPAS ini akan dibahas mulai pekan depan dan diperkirakan akan disahkan pada September 2013.
"Kalau bicara ideal, lebih cepat lebih baik. Paling lambat 15 September sudah ada di Kemendagri. Idealnya Agustus selesai, tapi melihat situasi dan kondisi, kemungkinan rampung September," kata Dwi Rio.


Sumber :
kompas.com

Mahfud MD Ragukan Niat PDIP Capreskan Jokowi

Melesatnya elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berdasarkan sejumlah survei belum tentu jaminan ia memeroleh tiket untuk maju pada Pilpres 2014. Menurut Mahfud, Jokowi bukan tokoh yang diunggulkan di partai yang membesarkannya, yakni PDI Perjuangan (PDIP).
"Masalahnya akseptabilitas. Kalau secara personal dia memenuhi semua syarat jadi presiden, terutama bersih, lugu, apa adanya, dan tidak ada kepura-puraan," kata mantan Ketua MK, Mahfud MD di Jakarta, Jumat (26/7/2013).
Padahal, Mahfud mengatakan, Jokowi merupakah salah satu tokoh yang didambakan publik untuk menjadi pemimpin di negeri ini.
"Saya percaya rakyat mendambakan dia menjadi Presiden. Persoalannya akseptabilitas di politikus PDI Perjuangan, dia masuk atau tidak? Itu masalah lain, bukan urusan rakyat," ujarnya.
Sebelumnya, Mahfud menilai Jokowi sebagai tokoh politik dengan beban politik paling ringan dibanding tokoh lain yang digadang-gadang akan maju sebagai calon presiden di 2014.
Menurut Mahfud, Jokowi adalah figur yang diyakini bersih dan terbebas dari segala tindak pidana korupsi. Sementara itu, PDI Perjuangan mulai memperhitungkan mengusung Jokowi sebagai kandidat calon presiden di 2014.


Sumber :
kompas.com

Ahok: Kalau Jokowi Jadi Presiden, Saya yang Enak

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan akan sangat senang bila Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden Republik Indonesia pada 2014 mendatang.
Kota Jakarta, kata Ahok, bisa lebih maju bila Jokowi menjadi presiden. "Jadi, kalau Jokowi jadi presiden. saya yang enak. Tinggal telefon, pak Presiden, saya minta kereta yang muter dari Tangerang sampai Bekasi," kata Ahok di Balai Kota, Jumat (26/7/2013).
Ahok mengatakan, di masa lalu, hubungan antara presiden dengan Gubernur DKI Jakarta sangat dekat. Hasilnya, Jakarta bisa maju seperti sekarang. "Dulu bung Karno itu wakilnya dua, satu di Merdeka Selatan, yakni wakil presiden, satunya lagi di Balai Kota, Gubernur DKI Jakarta. Jadi dulu bung Karno dan pak Ali Sadikin itu sudah benar-benar menyatu. Dengan Pak Henk Ngantung juga begitu," kata Ahok.
Tapi, diakui Ahok, pernyataannya ini hanyalah berandai-andai. "Ya sudah, kita berandai saja. Berandai-andai sama orang yang katanya gila," kata Ahok.
Sementara itu, ketika ditanya soal hasil survei yang menempatkan Ahok sebagai calon wakil presiden yang diunggulkan, Ahok mengatakan, tidak akan mau meninggalkan posisinya sebagai wakil Gubernur. "Gila apa, Mau jadi apa Jakarta kalau ditinggal, dua-dua-nya," ujarnya. Menurutnya, jikalau harus ditinggalkan pemimpinnya, Ahok menyatakan, "Ditinggal salah satu saja itu paling cocok."
Seperti diketahui, Ahok menjadi salah satu kandidat kuat untuk menjadi Calon Wakil Presiden. Ahok menduduki peringkat dua dalam survei yang dilakukan Aliansi Pemuda Indonesia (API) di bawah Dahlan Iskan.


Sumber :
okezone.com

Gerindra: Duet Prabowo-Jokowi Tergantung Ibu Mega

Partai Gerindra menggadang-gadang duet Prabowo-Jokowi di Pilpres 2014. Adik Prabowo, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo, menilai duet ini bisa terwujud jika ada restu Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Ah itu teman saya, seneng dong kan Jokowi temen kita," kata Hasyim di Gedung MidPlaza 2, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (26/7/2013), usai jumpa pers tentang restorasi lukisan Raden Saleh.
Namun menurut Hasyim, duet itu hanya bisa terwujud jika ada restu Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri karena hanya Mega yang berwenang menentukan capres maupun cawapres PDIP.
"Tapi kan semua tergantung rakyat dan Ibu Mega he..he," katanya.
Selain dilirik menjadi cawapres Prabowo, Jokowi juga dilirik menjadi cawapres Aburizal Bakrie dan Hatta Rajasa. Mahfud MD yang belum jelas kendaraan parpolnya juga ikut mengincar Jokowi.


Sumber :
detik.com

Jokowi Jadikan Waduk Pluit Paru-paru Kota

Selain membangun taman kota di Waduk Pluit, Pemerintah Provinsi DKI juga akan membangun trek pejalan kaki dan panggung hiburan di sana. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, panggung hiburan itu dipergunakan untuk pertunjukan musik oleh warga.
"Nanti akan ada panggung hiburan yang konsepnya open stage," kata Jokowi dalam kunjungannya ke Waduk Pluit, Jakarta Utara, Jumat (26/7/2013).
Jokowi mengatakan, panggung berbentuk teater terbuka (amphitheatre) akan disediakan untuk tontonan seni dan budaya. Jalur untuk pejalan kaki dan sepeda serta tempat pemancingan juga dibangun di sana. Bangku-bangku taman, seperti ditempatkan di sepanjang Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, juga akan ditempatkan di beberapa tempat di Waduk Pluit.
Saat ini Waduk Pluit masih dalam proses pengerukan. Namun, bantaran sisi barat waduk sudah dapat ditanami pepohonan.
Jokowi mengatakan, Pemprov DKI telah memiliki perencanaan lengkap untuk penataan waduk itu. Fasilitas publik, daerah resapan air dan tampungan air hujan, serta taman kota ditempatkan di kompleks waduk.
"Jadi target untuk pengerukan sampah seluruh wilayah Waduk Pluit ini sampai dua tahun. Yang penting, tiap akhir tahun ada progresnya. Percaya deh, rampung," kata Jokowi.
Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Budi Karya Sumadi menjelaskan, proyek penataan Waduk Pluit sebagai taman kota dilakukan secara bertahap. Tahap pertama berupa pembangunan berbagai fasilitas taman kota, seperti area parkir, jogging track, dan plasa. Taman kota itu dibangun untuk paru-paru kota dan penyeimbang ekosistem.
Sebagian dari taman kota ini juga akan menjadi sarana bermain anak-anak dan sentra edukasi lingkungan. Pengerjaan di sisi barat Waduk Pluit yang dimulai pada pertengahan Juni 2013 ini baru pada tahap penanaman 200 pohon dengan beragam jenis dan pembersihan lahan.


Sumber :
- kompas.com
- detik.com

Golkar Tak Mau Latah Dompleng Popularitas Jokowi

Partai Golkar mengaku tidak akan mengikuti jejak partai lain dengan meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk menjadi calon wakil presiden.
"Golkar tidak mau dorong-dorong Pak Jokowi dikawinkan atau tidak, kami punya standar sendiri siapa cawapres Partai Golkar ke depannya," kata Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso di Jakarta, Jumat (26/7/2013).
Menurut Priyo, Jokowi sulit menjadi calon wakil presiden mendampingi Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie. Apalagi bila bertujuan untuk memanfaatkan popularitas Jokowi sebagai pendongkrak suara Aburizal.
"Jokowi sudah ada yang memiliki Ibu Megawati (Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP). Golkar tidak masuk dalam arus untuk mengangkangi popularitas orang. Biarkan saja. Golkar punya standar sendiri," ujar Wakil Ketua DPR itu.
Meski elektabilitas Ical masih di bawah partai Golkar, namun, partai berlambang beringin ini mengaku masih punya waktu untuk mendongkrak elektabilitas capresnya.
"Pilpres bukan hari ini. Ini kan kondisi sesaat pada saat ini. Politik itu dinamis, bisa berubah dalam waktu cepat, begitupula sebaliknya unpredictable. Sehingga, saya berharap semua baik-baik saja," katanya.
Priyo menegaskan partainya sudah mantap untuk mengusung Ical sebagai capres. Untuk itu, diharapkan, para kader partai Golkar, bisa bekerja keras meningkatkan elektabilitas Aburizal.
"Tanda-tanda ke sana (elektabilitas naik) itu ada melalui konsolidasi semua lini Partai Golkar yang singsingkan baju agar elektabilitas partai berjalan paralel dengan elektabilitas calon kami," imbuhnya.


Sumber :
tribunnews.com

Mahfud MD: Jokowi Lolos Semua Syarat Jadi Presiden

Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak terbendung. Menurut mantan Ketua MK Mahfud MD, Jokowi memenuhi semua syarat menjadi presiden.
"Dia memenuhi semua syarat jadi presiden. Terutama bersih, lugu, apa adanya, tidak ada kepura-puraan," kata Mahfud MD di Galeri Cafe, Taman Ismail Marzuki, Jl Cikini Raya, Jumat (26/7/2013)
Jokowi memang memenuhi syarat menjadi presiden, namun yang menjadi masalah sekarang akseptabilitas. Persoalannya acceptability di politikus PDIP Jokowi dapat masuk atau tidak sebagai capres.
"Pak Jokowi itu bagus. Secara personal nggak punya beban apapun, nggak korupsi, bekerja sungguh-sungguh, saya percaya rakyat mendambakan dia menjadi presiden. Persoalannya acceptability di politikus PDIP dia masuk atau tidak. Itu masalah lain, bukan urusan rakyat," tambah Mahfud
Meskipun Mahfud menganggap Jokowi sebagai pribadi yang pantas sebagai presiden, namun dia belum mengatakan akan mendukung atau tidak mendukung. Serta untuk menjadi presiden yang dilihat nantinya bukanlah visi namun track recordnya.
"Saya belum mendukung atau tidak mendukung. Tapi dia memenuhi semua syarat. Visi nggak usah ditanyakanlah, yang penting track recordnya, nah Jokowi salah satu yg track recordnya bagus," ucap Mahfud.


Sumber :
detik.com

Mahfud MD Merasa Jokowi Tidak Lebih Baik

Mantan Ketua MK Mahfud MD mempertimbangkan ikut konvensi capres Partai Demokrat (PD). Mahfud mengaku dirinya lebih baik dari capres lainnya, bahkan seimbang dengan pemuncak survei capres, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
"Karena calon-calon yang muncul sekarang tidak lebih baik dari saya, kalau nanti ada yang lebih baik saya akan mendukung," kata Mahfud menjawab moderator yang menanyakan apa alasan rakyat memilih jika ia nyapres, dalam diskusi politik tentang Pilpres 2014 di Galeri Cafe, Taman Ismain Marzuki, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2013).
Moderator kemudian menanyakan apakah Mahfud lebih baik dari Jokowi. "Yah seimbanglah," jawab Mahfud.
Mahfud lantas bicara panjang lebar tentang pemikirannya tentang kemajuan Indonesia. Menurutnya Indonesia punya masalah lemahnya leadership.
"Kalau leadership kuat semua yang terjadi bisa dihindari. Kalau tidak kuat, anda lihat pelanggaran hukum terjadi dan negara tak berdaya," kritiknya.
"Nah, makanya, ke depan hukum harus jadi penentu. Dan sebagai penentu harus dikendilkan strong leadership yang bersih dan kuat seperti merah putih, berani dan bersih," tandasnya.


Sumber :
detik.com

Laporkan Preman, Jokowi Harus Buat Laporan Tertulis

Untuk memberantas preman-preman di Tanah Abang, Polda Metro Jaya meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membuat laporan resmi atau secara tertulis kepada polisi. Hal itu agar polisi dapat bertindak tegas dan mengetahui dengan pasti tindak pidana sekelompok orang yang disebut preman tersebut.
"Kalau memang ada pelanggaran hukum, laporkan secara tertulis supaya ada tindakan hukum selanjutnya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (26/7/2013). Menurutnya, tanpa laporan tertulis, polisi tidak bisa menindak lebih lanjut preman-preman tersebut. Selama ini, polisi sudah melakukan penangkapan terhadap preman Tanah Abang. Namun, preman-preman tersebut terpaksa dibebaskan lagi karena tidak ada bukti yang kuat.
"Selama kita sudah melakukan penjaringan terhadap para preman, tapi preman-preman yang membawa senjata tajam. Kita hanya ciduk-ciduk saja. Kalau mereka tidak ada bukti, ya dibebaskan," ujarnya.
Selama ini, apa yang disampaikan Jokowi terkait pemberantasan preman diserahkan ke Polda Metro Jaya, baru disampaikan sebatas lisan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Eko Bayuseno. Hal ini menjadi sulit, karena polisi tidak bisa bertindak tanpa ada laporan.
Untuk itu, polisi mengharapkan kerjasama Pemprov DKI Jakarta dan masyarakat untuk melaporkan jika ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dianggap sebagai preman tersebut.


Sumber :
kompas.com

Jokowi: Garis Tangan Itu Takdir Tuhan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak segan membuka telapak tangan dan menunjukkan garis tangannya. Jokowi berpesan agar tidak terlalu percaya rumor tentang garis tangan.
Bagi sebagian orang garis tangan dianggap sebagai gambaran masa depan. Tak jarang orang meminta bantuan paranormal untuk menebak arti garis tangannya.
"Ah garis tangan apa kan itu takdir Tuhan," kata Jokowi sembari tersenyum.
Hal ini disampaikan Jokowi usai mengecek persiapan pembangunan taman di kawasan Waduk Pluit, Jakarta Utara, Jumat (26/7/2013).
Wartawan kemudian meminta Jokowi agar membuka telapak tangannya. Jokowi pun tak keberatan, sembari berpesan agar tak mudah percaya garis tangan.
"Wah boros itu, Pak?" canda wartawan setelah melihat garis tangan Jokowi. "Boros yo," timpal Jokowi.
"Bapak nggak merasa boros ya?" tanya wartawan.
"Mau boros apa, wong nggak ada uang kok," sahut Jokowi yang mengenakan gamis putih dipadu sarung di lehernya, sembari tertawa. Petugas yang mengawal Jokowi pun ikut tertawa.
Jokowi kemudian naik mobil Toyota Innova, dikawal petugas Dishub ke Balai Kota.
Cerita tentang garis tangan Jokowi bermula saat Ahok mengungkap adanya manuver capres lain di balik serangan-serangan terhadap Jokowi belakangan ini. Ahok secara khusus meminta para capres tak khawatir, sembari menyinggung garis tangan Jokowi.
"Makanya saya bilang kalau Anda takut Jokowi jadi presiden, ya nggak usah ditakutin, kalau sudah garis tangan nggak kebendung dia," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (25/7) kemarin.


Sumber :
detik.com

Jokowi Cek Perkembangan Taman di Waduk Pluit

Sudah seringkali Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengecek perkembangan normalisasi waduk Pluit, Jakarta Utara. Kali ini Jokowi menyambangi tempat itu untuk mengecek perkembangan pembangunan taman waduk Pluit.
Jokowi terlihat datang ke tempart itu sekitar pukul pukul 13.07 WIB, Jumat (26/7/2013). Ia langsung menuju lokasi bibit tanaman yang akan ditanam dipinggir waduk pluit. Orang nomer satu Jakarta ini disambut oleh Koordinator Normalisasi Waduk Pluit, Heryanto dan tampak berbincang-bincang seputar pengadaan tanah merah dilokasi tersebut.
"Ini tanah katanya ada yang diambil dari Cibubur," kata Jokowi di pinggiran Waduk Pluit, Jakarta Utara, Jumat (26/7/2013).
Panas terik dan cuaca yang panas tak mempengaruhinya untuk mengecek perkembangan normalisasi waduk ini. Rencananya diatas tanah tersebut akan ditanamani berbagai jenis tanaman. "Ada flamboyan, tembesi, jati, ya banyak. Hehee," lanjut alumni UGM ini.
Pohon-pohon tersebut merupakan sumbangan dan CSR berbagai pihak. Taman tersebut menjadi percontohan dari keseluruhan wilayah waduk pluit yang dibuat.
"Ini taman muter, dibuat contoh dulu. Biar masyarakat tahu ini dibuat untuk taman bukan mall. Bener ini masyarakat dipindah, direlokasi untuk taman," lanjutnya.
Selanjutnya, Jokowi menanyakan 4 bangku yang dikirim untuk diletakkan disekeliling waduk. Bangku tersebut adalah bangku yang sama seperti yang diletakkan di sepanjang Sudirman-Thamrin.
Jokowi lantas meminta 2 pekerja untuk mengangkat bangku taman dan meletakkan bangku diatas tanah merah tepat dibibir jalan inspeksi waduk. Kelak, bangku itu akan dipasang disepanjang jalan menghadap ke waduk.
"Ini publik space, ada bangku taman, tempat pancingan. Ada track untk mancing pinggir danau," ujarnya.


Sumber :
- detik.com
- kompas.com

Jokowi Serahkan Urusan Hukum Pelindung PKL ke Polda

Apabila ada oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun DPRD DKI yang melindungi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan preman Tanah Abang, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan urusan tersebut kepada Polda Metro Jaya.
"Ya, nanti itu urusannya aparat. Siapa yang menerima uangnya, kemudian mengalir ke mana uangnya, apakah ke kelurahan atau aparat yang lebih di atasnya lagi, itu semua urusannya Polda," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (26/7/2013).
Kendati demikian, ia mengaku belum mendapat laporan lebih lanjut dari Polda Metro Jaya. Urusan seperti itu, kata dia, lebih kepada urusan ke pihak aparat hukum. Nantinya, polisi akan melihat apakah ada indikasi penindakan pelanggaran hukum di dalam penataan PKL dan preman di kawasan Tanah Abang.
Menurut Jokowi, tugas pokok fungsi (tupoksi) Pemprov DKI hanyalah untuk menata dan merelokasi PKL Tanah Abang ke dalam Blok G Pasar Tanah Abang. "Nanti setelah Lebaran kita lihat bagaimana perkembangannya. Yang jelas peta lapangannya sudah 100 persen kita pegang semuanya dan para pedagang kan juga sudah mau direlokasi ke dalam Blok G," kata Jokowi.
Setelah Lebaran nanti, Jokowi menjanjikan akan lebih sering turun ke lapangan dan bertemu dengan pedagang Tanah Abang. Ia ingin mengadopsi langkah-langkahnya di Solo merelokasi PKL untuk diterapkan di Jakarta.
Jokowi akan membicarakan lebih detil terrkait solusi-solusi yang diinginkan oleh para PKL. Waktu dua minggu yang diberikan oleh Jokowi bagi para PKL untuk tetap boleh berdagang di bahu jalan, kata dia, PKL meminta waktu tenggang kembali hingga akhir Lebaran. Namun, jangan mengganggu lalu lintas setempat dan Dinas Perhubungan DKI akan terus mengawasi di lapangan.
Sementara untuk antisipasi Pemprov DKI kepada preman Tanah Abang, kata dia, akan tetap mengedepankan komunikasi. Apabila permasalahan preman ini sudah rampung, ia merasa tak perlu untuk mengajak preman-preman itu makan siang seperti yang pernah ia lakukan kepada warga Waduk Pluit beberapa waktu lalu.
"Tergantung mereka maunya bagaimana. Kalau memang mau diajak bicara baik-baik, ya kita ajak baik-baik," kata alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tersebut.


Sumber :
kompas.com

Cara Jokowi Jinakkan DPRD soal Karakter Tegas Ahok

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham Lunggana, tidak tersinggung oleh pernyataan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Jokowi meminta semua pihak memaklumi Ahok yang suka bicara ceplas-ceplos dan tegas.
Hal itu disampaikan oleh Jokowi sehubungan dengan pernyataan Lulung, sapaan Abraham Lunggana, yang menyarankan agar Ahok memeriksakan kesehatan jiwanya. Lulung menilai Ahok berbicara sembarangan tentang pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang. Lulung meminta kepada Jokowi untuk menegur Ahok agar tidak berbicara seenaknya.
"Benar, Haji Lulung kemarin ngomong ke saya agar menegur Pak Wagub. Saya sampaikan ke pimpinan DPRD kalau karakter Pak Wagub memang tegas seperti itu dan karakter itu memang sulit untuk diubah," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (26/7/2013).
Kendati demikian, Jokowi meminta agar hal ini tidak perlu dibesar-besarkan ke publik. Hal itu dikarenakan karakter seseorang sulit diubah dan karakter tegas Ahok sudah mendarah daging. Ia juga meminta DPRD DKI untuk dapat memaklumi dengan memahami karakter Ahok.
"Enggak usah rame-rame dan dibesar-besarkan untuk urusan itu. Haji Lulung hanya menyampaikan saya kalau Pak Ahok beri statement jangan keras-keras. Ya sudah, saya sampaikan memang karakternya Pak Ahok begitu," kata Jokowi.
Saat ditemui dalam kesempatan berbeda, Lulung mengaku tersinggung ketika Ahok menyebutkan ada oknum DPRD DKI yang ikut bermain di dalam penataan pedagang kaki lima (PKL) dan preman di Pasar Tanah Abang. Terlebih, Ahok pernah mengeluarkan wacana kalau PKL yang menolak direlokasi akan dipidanakan.
Lulung mengatakan, sebagai seorang pejabat negara, tak sepantasnya Ahok mengeluarkan pernyataan tersebut. "Saya tersinggung, tersinggung di sini artinya Wagub ngomongnya jangan selengekan dong. Kalau ada oknum, siapa oknumnya, berhadapan sama saya, Haji Lulung," kata Lulung.
Oleh karena itu, Lulung meminta Jokowi untuk menegur Ahok yang kerap melontarkan pernyataan kontroversial. Lulung pun mengatakan bahwa sikap dan ucapan Jokowi tentang karakter Ahok itu telah membuatnya tenang.


Sumber :
kompas.com

Jokowi Bantah PDI-P Bentuk Tim Sukses Internal

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membantah adanya tim internal PDI Perjuangan yang bertugas menjadi tim sukses Jokowi sebagai calon Presiden 2014. Sambil menggelengkan kepala, ia buru-buru membantah hal tersebut.
"Tim apa? Ya, tanyanya di PDI-P lah," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (26/7/2013).
Jokowi lagi-lagi tidak mau menanggapi pembentukan tim internal itu. Bahkan dengan mimik serius, ia meyakinkan wartawan bahwa tidak ada pembentukan tim internal pencalonan Jokowi sebagai presiden.
Untuk mencairkan suasana, Jokowi meminta wartawan memeriksa garis tangannya sebagaimana diucapkan oleh Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama tentang garis tangan Jokowi untuk menjadi presiden.
"Ini, periksa sendiri nih garis tangannya yang kiri atau yang kanan? He-he-he," candanya.
Menurut Jokowi, apabila ia terus-terusan ditanya terkait kemungkinannya maju sebagai calon presiden, jawabannya masih sama, yaitu "Enggak mikir". Jokowi menyatakan ingin fokus menangani bertumpuk-tumpuk permasalahan Ibu Kota daripada terus memikirkan isu-isu beredar yang belum pasti kebenarannya.
"Pekerjaan saya itu masih banyak, pekerjaan bergunung-gunung, saya enggak mikir (soal capres). Saya mau mikirnya pekerjaan saya saja," katanya.
Nama Jokowi semakin berkibar sebagai salah satu kandidat capres setelah sejumlah politisi senior PDI Perjuangan menyatakan bahwa partai tersebut akan mempertimbangkan Jokowi sebagai capres 2014. Capres dari partai berlogo banteng bermoncong putih itu akan ditentukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.


Sumber :
kompas.com

Tim Sukses Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berada di puncak tangga survei capres. Jokowi menegaskan dirinya tak punya tim sukses capres, seperti yang jadi buah bibir di kalangan politisi.
"Ya tanya di PDIP-lah. Tim apa? Nggak ada. Tim apa sih? Hanya status desa ini," kata Jokowi saat ditanya seputar rumor dirinya punya tim sukses untuk Pilpres 2014.
Hal ini disampaikan Jokowi kepada wartawan di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2013).
Jokowi menegaskan dirinya tak mempersiapkan tim sukses ke Pilpres 2014. Setiap ditanya soal Pilpres 2014, Jokowi juga selalu menjawab 'nggak mikir'.
"Nggak ada itu, nggak itu," kata Jokowi dengan mimik wajah serius, sembari menggelengkan kepala dan menggoyangkan telunjuk tangannya.
Sejumlah politisi menduga Jokowi sudah punya tim sukses ke Pilpres 2014. Namun rumor ini ditegaskan Jokowi tak benar. Dia juga tak mau bicara soal peluangnya maju Pilpres.


Sumber :
detik.com

Sindiran Jokowi Menusuk Jantung Hanura

Partai Hanura meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk fokus saja dalam membenahi persoalan-persoalan Ibu Kota. Jokowi diminta tidak menempatkan diri seperti lembaga survei yang menakar elektabilitas kandidat-kandidat calon presiden lainnya.
"Pak Jokowi sudah hebat sebagai Gubernur, selesaikan tugasnya dulu saja. Jangan merangkap sebagai lembaga survei juga sebaiknya," ujar Ketua DPP Partai Hanura Susaningtyas Kertopati atau Nuning di Jakarta, Jumat (26/7/2013).
Pernyataan Nuning ini menanggapi sindiran Jokowi kepada para capres yang sudah mendeklarasikan diri. Jokowi menilai para capres itu terlalu percaya diri padahal belum tentu dicalonkan oleh partainya. Jokowi menyoroti UU Pilpres yang mensyaratkan perolehan kursi minimal 20 persen agar parpol atau gabungan parpol bisa mengusung capres-cawapres.
Menurut Nuning, Partai Hanura tidak akan terpancing dengan sindiran Jokowi.
"Pertama bulan puasa tidak baik nanggapi sindiran yang tak jelas apa maksudnya," ujar anggota Komisi I Dewan Perwakilam Rakyat ini.
Nuning juga mengatakan bagi Hanura memperkenalkan capres-cawapres lebih dini agar rakyat mengenal capres-cawapresnya dengan lebih baik dan seksama. Terkait kekhawatiran tidak tercapainya target suara untuk mengajukan capres, Nuning hanya menjawab singkat.
"Kami tidak layani hal yang berandai-andai begitu," ucapnya.
Saat ini setidaknya sudah ada tiga partai politik yang sudah menetapkan calon presiden yang akan diusungnya. Ketiga partai itu adalah Partai Gerindra yang mengusung Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto, Partai Hanura yang mengusung Ketua Umum Wiranto dan Ketua Bapilu Partai Hanura Hary Tanoesoedibjo, dan Partai Golkar yang mengusung Ketua Umum Aburizal "Ical" Bakrie.


Sumber :
kompas.com

Garis Tangan Jadi Presiden? Jokowi: Periksa Sendiri

Joko Widodo (Jokowi) sempat iseng melihat-lihat garis tangannya. Lalu apakah garis tangannya menggambarkan masa depannya menjadi presiden RI setelah SBY?
"Periksa sendiri," kata Jokowi sembari tersenyum saat ditanya apakah garis tangannya mengarah ke Istana Negara.
Hal ini disampaikan Jokowi saat berbincang santai dengan wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2013).
Garis tangan Jokowi menjadi misteri setelah Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menduga ada capres yang tak senang dengan popularitas Jokowi dan mulai melempar kritikan. Ahok mengingatkan mereka agar tak takut dengan gaya blusukan Jokowi yang fenomenal.
"Makanya saya bilang kalau Anda takut Jokowi jadi presiden, ya nggak usah ditakutin, kalau sudah garis tangan nggak kebendung dia," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (25/7) kemarin.
Jokowi pun sempat membaca garis tangannya di Balai Kota pada Kamis kemarin. Sembari bercanda, Jokowi melihat kedua telapak tangannya dengan teliti. Tentu saja Jokowi tak garis tangannya akan membawanya ke mana, karena butuh bantuan paranormal untuk membaca ini.
"Entar saya lihat tangan saya dulu, baru lihat garis tangan nih," kata Jokowi tersenyum, seraya melihat telapak tangan kirinya, dalam perbincangan santai di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2013) ini.
"Sebentar...tangan kanan apa kiri?" tanya Jokowi sembari tertawa.


Sumber :
detik.com

Garis Tangan Politik Jokowi Bergantung Megawati

Semakin moncer di survei capres, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mulai panen serangan. Apakah benar kata Wagub Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bahwa sudah banyak capres yang mengkhawatirkan 'garis tangan politik' Jokowi?
Ahok memang melihat ada manuver capres lain di balik serangan-serangan terhadap Jokowi belakangan ini. Ahok secara khusus meminta para capres tak khawatir, sembari menyinggung garis tangan Jokowi.
"Makanya saya bilang kalau Anda takut Jokowi jadi presiden, ya nggak usah ditakutin, kalau sudah garis tangan nggak kebendung dia," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (25/7/2013).
Jokowi sendiri sebenarnya tak terlalu memikirkan garis tangan atau pun masa depan politiknya. Menurut pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari, watak Jokowi memang tidak ngotot mengejar jabatan.
"Kalau menurutku, Jokowi itu kepala daerah atau politisi karena panggilan, bukan ambisi," kata Qodari, Jumat (26/7/2013).
Karena itu setiap ditanya peluangnya nyapres Jokowi menjawab dengan kalimat khasnya 'saya nggak mikir'. Menurut Qodari, nantinya waktu yang akan menjawab masa depan politik Jokowi. Apalagi namanya kian moncer di sejumlah survei.
"Karena itu ya dia tidak ngoyo (ngotot), tapi waktu yang menjawab. Seperti calon gubernur DKI karena ditugaskan DPP PDIP," katanya.
Lalu apakah 'garis tangan politik' atau masa depan Jokowi akan berujung ke Pilpres 2014. Terkait hal ini, menurut Qodari, sangat tergantung restu Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Jadi ya soal capres nunggu penugasan atau dukungan dari pimpinan parpol," tandasnya.


Sumber :
detik.com

PDIP Siap Capreskan Jokowi

Jika segenap rakyat mendukung, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tak akan ragu untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai calon presiden dalam Pemilu mendatang. Politisi PDI-P sekaligus Anggota Komisi I DPR RI Helmy Fauzi yakin, partainya akan merespon keinginan masyarakat dengan baik.
"Kalau rakyat menginginkan, tidak ada satupun di Indonesia ini yang akan melawan kekuatan rakyat itu," kata Helmy dalam acara Diskusi Publik "UU Pilpres dan Presiden Pilihan Rakyat" di Jakarta, Kamis (25/7/2013).
Kendati demikian, menurutnya, survei-survei yang menempatkan Jokowi di urutan-urutan teratas belakangan ini, belum benar-benar menggambarkan bahwa rakyat mendukung Jokowi. Menurutnya, selain survei yang bersifat kuantitatif, aspek-aspek kualitatif di dalam masyarakat juga harus diperhitungkan.
"Survei kan lebih ke kuantitatif, tapi aspek-aspek seperti komitmen, moral, ketulusan dalam memimpin, itu harusnya bisa diungkapkan juga oleh tokoh-tokoh intelektual dan cendekiawan," jelasnya.
Sehari sebelumnya (24/7/2013), Sekertaris Jenderal DPP Partai PDI-P Tjahjo Kumolo juga mengaku bahwa PDI-P mulai mempertimbangkan Jokowi untuk diusung sebagai Capres. Padahal tadinya, dalam berbagai kesempatan, pihak PDI-P selalu mengungkapkan bahwa Jokowi harus fokus mengurus Jakarta dulu.


Sumber :
kompas.com

Hanya Orang Gila Yang Mewacanakan Jokowi Hanya Sebagai Cawapres

Pengamat komunikasi politik Univeristas Indonesia (UI) Ari Junaedi memastikan, saat ini apabila ada calon presiden  yang paling potensial menang, tak lain adalah Joko Widodo (Jokowi). Tak heran kalau hampir semua Parpol mengincar Gubernur DKI Jakarta itu.
"Jokowi sangat potensial meraih dukungan anak muda dan masyarakat di Jawa, bahkan di luar Jawa. Kalau pemilih dari Jawa saja memilih mutlak Jokowi, otomatis mantan Wali Kota Solo itu bisa jadi presiden," kata Ari Junaedi.
Ditegaskan, jumlah penduduk Pulau Jawa sudah mencakup lebih 50 persen populasi pemilih. Kini, Jokowi juga ditawari ikut konvensi Demokrat. Bahkan, beberapa tokoh mulai mengincar Jokowi untuk sekedar jadi Cawapresnya.
Ada juga tawaran (Golkar) ke Jokowi untuk posisi Cawapres. Tawaran itu, Ari meyakini, tak masuk akal. Tawaran yang ia anggap hanya mendegradasi Jokowi dan PDIP.
"Ajakan ARB (Aburizal Bakrie) atau Prabowo Subianto yang ingin menggandeng Jokowi sebagai Cawapres sangat menggelikan. Selain nama Jokowi lebih punya nilai jual lebih tinggi, belum tentu PDIP menerima pinangan itu," ujarnya.
Sementara Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Saleh P Daulay menilai konvensi yang akan digelar Partai Demokrat, bukan sesuatu luar biasa. Kalau konvensi digelar, pemenangnya juga belum tentu bisa melaju menjadi Capres.
Alasannya, sesuai UU Pilpres, dibutuhkan dukungan 20 persen suara di parlemen atau 25 persen perolehan suara nasional pada Pemilu legislatif, untuk bisa mengusung pasangan Capres-cawapres.
"Makanya, Capres pemenang konvensi sulit maju, jika perolehan suara Demokrat tidak mencapai angka tersebut," kata Saleh.
Apabila Demokrat hanya memperoleh 10-12 persen suara, untuk mengusung Capres hasil konvensi butuh dukungan partai lain. Koalisi diperlukan agar memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan UU. "Kendala yang akan muncul adalah, jika partai yang mau diajak koalisi juga memiliki Capres sendiri," tuturnya.
Apalagi, kalau realitas politik nanti menunjukkan perolehan suara partai yang akan diajak berkoalisi itu melebihi perolehan suara Demokrat.
"Pada kondisi seperti ini, Capres hasil konvensi belum tentu bisa maju jadi Capres. konvensi belum tentu bisa maju jadi Capres. Tawaran paling rasional adalah, jadi Cawapres dari Capres partai yang memperoleh suara lebih besar," jelasnya.


Sumber :
tribunnews.com

Rakyat Tidak Marah Kalau Jokowi Jadi Presiden

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), akhirya membuka peluang mencalonkan Jokowi sebagai presiden pada Pemilu 2014 mendatang. Makin signifikannya elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) jadi cermin kehendak rakyat Indonesia.
Seluruh lembaga survei hingga kini mencatatkan nama Jokowi di puncak yang diidamkan masyarakat Indonesia agar memimpin negeri ini 2014 mendatang. Popularitas Jokowi sebagai Capres terus melesat. Sebaliknya, elektabilitas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri justru kalah dengan Jokowi.
Elektabilitas Jokowi berdasarkan hasil survei Pusat Data Bersatu (PDB) per Juni 2013 memasuki 25,97%. Jokowi menjadi Capres paling potensial dan makin jauh meninggalkan Prabowo Subianto (19,83%) dan Megawati Soekarnoputri (13,8%).
Tak hanya itu, Jokowi didaulat survei Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG) sebagai tokoh paling populer 2014. Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo pun tak bisa tutup mata atas fakta ilmiah ini. I
a maklum peningkatan elektabilitas Mega tak sesignifikan Jokowi, karena belum melakukan upaya kampanye.
Sejumlah elite PDIP tetap berharap Mega nyapres lagi. Survei SSSG dilakukan dengan cara wawancara via telepon. Nomor dipilih secara acak dari buku telepon Telkom. Populasi survei seluruh WNI yang tinggal di 10 kota besar di Indonesia.
Responden yang wawancarai sebanyak 2.450 orang yang telah memiliki hak pilih pada Pemilu 2014. Waktu penelitian tanggal 3 Juni-22 Juni 2013 dengan tingkat keyakinan 99 persen dan sampling error kurang lebih 2,61%.
Hasil survei ini makin mengukuhkan Jokowi sebagai tokoh paling populer dengan dukungan 25,48% responden. Jauh terpaut dari capres Gerindra Prabowo Subianto (10,52%) dan Jusuf Kalla di bawahnya (5,69%).
Mencermati fenomenalnya Jokowi yang dirindukan masyarakat Indonesia ini, Direktur Eksekutif SSSG, Fadjroel Rachman memperingatkan PDIP agar mengusung Jokowi sebagai Capres. Langkah ini juga sebagai penanda penting regenerasi kepemimpinan.
"Kalau bukan Jokowi, angkatan SBY akan bekuasa. Regenerasi di republik ini penting karena bisa dipimpin pemimpin baru dengan sikap baru," kata Fadjroel di Jakarta, Kamis (25/7/2013).
Kans besar Jokowi menjadi presiden ditopang prestasinya kala memimpin Surakarta. Memang, prestasi Jokowi di Jakarta belum banyak, tapi beberapa terobosannya, seperti Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar menjadi bukti konkret.
Pembawaannya yang low profile dan mau turun ke bawah, kata Fadroel, membuat masyarakat memposisikan Jokowi sebagai model pemimpin yang dirindukan. Umumnya, karakter politisi lama sangat birokratis.
Jokowi sebagai kader PDI P menjadi satu faktor yang meninggikan partainya. Banyak tokoh nasional sekaligus pemimpin partai, tapi hanya bisa meninggikan dirinya. Ia menunjuk contoh Aburizal Bakrie di Golkar dan Prabowo di Gerindra.
Kalaupun Jokowi ikut pencapresan dan kemudian menang, Fadroel memprediksi rakyat Jakarta tak marah. Mereka senang karena gubernurnya hadir dan dipercaya memimpin nasional. Apalagi, publik secara luas juga memberikannya kans untuk maju.
"Bagusnya orang punya standar mau pemimpin yang menyapa rakyat. Ada suasana baru. Disebut demokrasi partisipatif. Demokrasi membutuhkan keterlibatan rakyat di dalamnya dan pemimpin terlibat," tuturnya.
PDIP memang belum memastikan mengusung Jokowi, namun sejumlah elite mulai membuka peluang. "Saya kira partai yang cerdas tidak akan meninggalkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Tapi ingat partai juga mempunyai komitmen, jadi memimpin indonesia loh, bukan memimpin negara yang kecil," kata Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo.
Peneliti Maarif Institute, Endang Tirtana menyarankan PDIP memasangkan Jokowi dengan tokoh Islam."Jokowi itu fenomenal, decisive, cerdas dan populis, akan lebih bagus dan tepat didampingi tokoh Islam," sarannya.
Setujuhkah PDIP? "PDIP sengaja tak cepat deklarasi Capres, karena ini berkaitan pemilihan pemimpin," kelit Tjahjo.
PDIP, katanya, belum mengumumkan calonnya juga dikarenakan saat ini pihaknya tengah membangun komunikasi politik dan koalisi dengan partai politik lain. Itu juga dilakukan guna mempersiapkan kandidat yang bakal diusung dalam pesta demokrasi pada tahun 2014 mendatang.
"Kita bangun komunikasi dengan Parpol lain. Untuk nantinya, tidak akan persoalkan posisi capres ataupun cawapres. Hal ini sudah kami intensifkan," jelasnya.
Bersediakan Jokowi? "Ini kan sekarang banyak orang mencalonkan, padahal yang mencalonkan itu kan belum tentu dicalonkan," canda Jokowi.
"Saya katakan sekali lagi, saya nggak mikir, saya fokus ke pekerjaan saya sebagai gubernur DKI," tandasnya.
Uniknya, Partai Golkar menganggap Jokowi hanya sekaliber Cawapres, dan berencana menyandingkan dengan Capres Aburizal Bakrie. "Capres kami kan sudah jelas Pak ARB, kalau Jokowi mau datang ke kami ya harganya Cawapres," kata Jubir Golkar, Tantowi Yahya.
Rencana koalisi dengan PDIP, kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono, akan dibahas setelah Pileg. "Kalau Jokowi kan punya PDIP. Tanya PDIP dulu. Kalau pada waktunya. Tapi itu baru dibicarakan setelah Pemilu legislatif," katanya.


Sumber :
tribunnews.com

Asal Jokowi Presidennya, Kutu Kupret pun Bisa Jadi Wapres

Jokowi sepertinya dinaungi pulung atau wahyu keprabon. Dia selalu disebut-sebut sebagai tokoh yang layak jadi calon presoden Indonesia. Meski sebatas survei, pria bernama asli Joko Widodo itu tak pernah lengser dari posisi puncak, siapa pun pasangan maupun saingannya.

Survei terbaru dilakukan oleh Aliansi Pemuda Indonesia (API) Perubahan. Survei melalui telepon ini menujukkan, Jokowi memperoleh suara 20,7% responden yang berjumlah 650. Survei itu dilakukan awal Juni hingga 1 Juli dengan teknik multistage random sampling. Responden berusia 17 tahun atau sudah menikah. Margin of Error 3,8 dengan tingkat kepercayaan 95%.
Angka itu jauh mengalahkan angka Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto yang hanya dipilih 11,2% responden, Dahlan Iskan 7,8%, Jusuf Kalla 6,2%, Aburizal Bakrie, 5,4%, Mahfud MD 4,2%, Hatta Rajasa 2,6%, bahkan Megawati Soekarnoputri sekaligus yang hanya mendapat 2% suara responden.
Posisi teratas Jokowi tak goyah meski dipasangkan dengan nama lain sebagai cawapres. Dalam survei API itu, pasangan Jokowi-Dahlan dipilih 14,4% responden, jika dipasangkan dengan basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dipilih oleh 7,9%, dan jika dipasangkan dengan Prabowo mendapat 5,4%.
Bandingkan saja dengan perolehan Prabowo jika dipasang sebagai capres. Jika dibalik Prabowo menjadi capres dan Jokowi menjadi cawapres, maka pasangan ini memperoleh 8,2%.
Kemudian, jika Prabowo dipasangkan dengan Wiranto, maka hanya mendapat 6,5%. Angka itu terus menurun hingga di bawah 5% jika Prabowo dipasangkan dengan tokoh lainnya, seperti Jusuf Kalla, Abraham Samad, maupun Anies Baswedan.

Masih kurang? Tengok saja survei popularitas yang dilakukan Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG). Hasilnya, Jokowi tetap menjadi tokoh paling populer di tahun 2013--meski tahun ini belum habis.
Dalam survei yang dilakukan dilakukan pada 3 sampai 22 Juni 2013 ini, Jokowi dipilih oleh 25,48%, disusul Prabowo 10,52%, Jusuf Kalla 5,69%, dan Aburizal Bakrie 4,23%. Jajak pendapat ini melibatkan 2.450 responden di 10 kota besar dengan tingkat keyakinan 99% dan sampling error 2,61%.
Ya, popularitas dan elektabilitas Jokowi dalam sejumlah survei memang tidak terbantahkan. Bahkan, peneliti CSIS J Kristiadi memprediksi Jokowi akan tetap menang, siapapun pendampingnya. Bahkan jika berpasangan dengan daun sekaligus.

Tak hanya survei yang ilmiah. Ramalan pun menyebut pria 52 tahun ini bakal menerima tampuk kekuasaan di Indonesia. Itu kata sejumlah budayawan dan sejarawan. Rohmad Hadiwijoyo misalnya.
Rohmad menduga Jokowi berasal dari keturunan Mataram. Dia juga mengklaim, pemimpin Indonesia akan selalu berasal dari keturunan tiga kerjaaan besar yakni Mataram, Majapahit dan Demak. Karena tiga kerajaan ini sudah mengenal demokrasi sejak puluhan abad sehingga memahami sosok pemimpin yang diidamkan rakyatnya.
"Kalau sudah Majapahit, biasanya presiden kita ganti dari keturunan Mataram, kalau sudah Mataram ganti kerajaan Demak. Karena mereka manunggaling Gusti (berketuhanan). Nah, Jokowi dari Mataram. Dulu Habibie hanya singgah saja sebentar," ujar Rohmad dalam diskusi politik di SSSG, Jakarta, Rabu 24 Juli.

Jokowi Merendah
Namun Jokowi tak pongah dengan berbagai survei yang mengunggulkannya itu. Jokowi minta tak didorong-dorong maju sebagai capres. Sambil bercanda, suami Iriana ini menanggapi pernyataan J Cristiadi yang menyebutnya akan terpilih meski hanya dipasangkan dengan daun.
"Ya, itu daun apaan dulu?" ujar Jokowi sambil tertawa di Balaikota, Jakarta, Kamis (25/7/2013). "Godong (daun) apa? Itu godong apa emangnya?" candanya.
Jokowi mengaku tak tertarik mengikuti laga pilpres. Jokowi hanya ingin berkonsentrasi pada tugasnya saat ini sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Jadi gini ya, saya nggak mikir tentang pilpres. Saya cuma mau fokus sama pekerjaan saya saja. Jangan dorong-dorong," tegasnya.
Jokowi pun tak mau latah ikut-ikutan mendeklarasikan diri sebagai capres seperti Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie maupun Ketua Umum Hanura Wiranto. Menurutnya, terlalu pagi untuk mendeklarasikan diri sebagai capres maupun cawapres.
"Misalnya, partai dapat atau lolos saja kan belum jelas, tapi sudah mencalonkan. Kalau cuma dapat 5 persen, siapa yang mau mencalonkannya?" ucapnya. "Jadi calon saja, nggak dicalonkan. Apa nggak ngenes nanti?" cetusnya.
Dia mengaku heran dengan sejumlah tokoh lain yang menyatakan niatnya untuk maju sebagai capres atau cawapres meskipun mereka belum tentu dicalonkan. "Sekarang banyak orang mencalonkan, padahal yang mencalonkan itu belum tentu dicalonkan," ujar Jokowi
Lantas apakah karena alasan itu Jokowi enggan untuk melaju sebagai capres meskipun namanya kerap muncul sebagai tokoh terfavorit? "Saya katakan, saya tidak mikir, saya mau fokus ke pekerjaan saya sebagai Gubernur DKI," tegas Jokowi.

PDIP Siaga
PDIP terus memantau hasil berbagai survei itu. Saat ini, partai pimpinan Megawati itu mencermati langkah demi langkah untuk mengambil keputusan akhir.
"Kami cermati step by step sampai kapan PDI Perjuangan menentukan di satu titik. Lembaga survei bukan jadi alat mengambil keputusan partai. Dan Jokowi akan kami pantau terus," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo.
Tjahjo berharap elektabilitas Jokowi tetap tertinggi dibanding calon presiden lainnya, dan ke depan diharapkan terus konsisten meski ia meyakini bahwa hasil survei tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur.
"Jadi saya kira tunggu waktu yang tepat bagaimana hasil surveinya nanti. Dan hasil survei bukan menjadi tolok ukur. Partai yang cerdas tidak akan meninggalkan aspirasi yang diharapkan masyarakat," tambahnya.
Meski demikian, PDIP enggan mendeklarasikan capresnya jauh-jauh hari, seperti yang dilakukan partai lainnya. PDIP sengaja tidak cepat deklarasi capres karena ini berkaitan dengan pemilihan pemimpin," ujar Tjahjo.
Alasan lain penundaan pengumuman saat ini, lantaran PDIP tengah membangun komunikasi politik dan koalisi dengan partai lain. Langkah ini guna mempersiapkan kandidat yang bakal diusung.
"Kita bangun komunikasi dengan parpol lain. Untuk nantinya, tidak akan persoalkan posisi capres ataupun cawapres. Hal ini sudah kami intensifkan," imbuh Tjahjo.


Sumber :
liputan6.com

Jokowi Tak Akan Pernah Kibuli PDIP

Helmy Fauzi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yakin Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengkhianati PDI-P. Menurutnya, meskipun memiliki elektabilitas yang tinggi dan menjadi incaran berbagai partai, Jokowi adalah tipe orang yang setia dan tidak akan berkhianat.
"Saya melihat Jokowi adalah figur yang setia dan patuh terhadap aturan partai, tidak akan mungkin dia ikut konvensi, atau mau dicalonkan oleh partai lain tanpa seizin partai PDI-P sendiri," tuturnya dalam acara Diskusi Publik UU Pilpres dan Presiden Pilihan Rakyat di Jakarta, Kamis (25/7/2013).
Dalam kesempatan itu, Helmy juga mengiyakan kemungkinan Jokowi sebagai cawapres disandingkan dengan Megawati sebagai capres. Dia pun menganggap bahwa elektabilitas Megawati yang masih kalah dari Jokowi bukanlah masalah.
"Mungkin saja, mungkin saja. Politik itu seni terhadap hal-hal yang mungkin. Art of possibilities," ujarnya.
Elektabilitas Jokowi terus merangkak naik belakangan ini. Hal tersebut tergambar dari posisi Jokowi yang selalu menempati urutan pertama di survei-survei capres yang dilakukan berbagai kelembagaan. Hal tersebut membuatnya menjadi incaran berbagai partai, seperti Demokrat, Golkar, dan Gerindra.


Sumber :
kompas.com

PDIP: Garis Tangan Jokowi, Vox Populi Vox Dei

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) turut angkat bicara soal kemungkinan pencapresan Jokowi. Ahok menyebut bisa saja Jokowi menjadi RI 1, jika garis tangannya memang demikian. PDIP, partai tempat Jokowi bernaung, merespon 'ramalan' Ahok.
"Soal presiden ke depan, itu menyangkut garis tangan dari kehendak Tuhan tentunya. Dan kehendak rakyat adalah kehendak Tuhan," kata Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait saat berbincang dengan detikcom, Jumat (26/7/2013).
Adagium 'vox populi vox dei' atau 'suara rakyat adalah suara Tuhan' dirasakan PDIP sebagai cerminan atas dorongan masyarakat terhadap pencapresan Jokowi. Pernyataan Ahok mengenai garis tangan Jokowi dianggap tak main-main dan bisa jadi cerminan suara rakyat kebanyakan.
"Saya tahu benar Ahok waktu jadi Bupati Belitung Timur, dia sosok yang sederhana, membuka pintu sendiri, menyiapkan teh sendiri, dan dekat dengan Tuhan. Saya ketemu sejak delapan tahun lalu," ungkap pria yang akrab disapa Ara ini.
Meski demikian, Maruarar mengatakan keputusan soal pencapresan Jokowi sangat tergantung pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Kita serahkan ke Bu Mega," tandasnya.
'Ramalan' Ahok soal garis tangan Jokowi disuarakan terkait serangan terhadap gaya blusukan eks Wali Kota Solo itu. Ahok menyebut ada yang takut Jokowi jadi presiden.
"Makanya saya bilang kalau Anda takut Jokowi jadi presiden, ya nggak usah ditakutin, kalau sudah garis tangan, nggak kebendung dia," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (25/7/2013).


Sumber :
detik.com

Jokowi belum Siapkan Jurus Penangkal Pendatang Baru

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus operasi yustisi pada arus balik Lebaran. Operasi yang sebelumnya dipercaya dapat menangkal pendatang baru ini dinilai tidak efektif.
Masyarakat dari sejumlah daerah tetap bermimpi mencari penghidupan layak di ibu kota. Meski demikian, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum menyiapkan jurus untuk mencegah berbondong-bondongnya pendatang baru usai masuk Jakarta.
Ia hanya meminta warga tidak membawa sanak saudara ke Jakarta. "Sudah saya perintahkan ke camat dan lurah untuk sosialisasikan," kata Jokowi di Balaikota, Jakarta, Kamis (25/7/2013).
Jokowi bersikukuh operasi yustisi tidak mempengaruhi keinginan pendatang untuk mengadu nasib di Jakarta. Ia juga menilai operasi yang biasa dilakukan di terminal-terminal bus sebagai kegiatan yang monoton.
Jokowi justru berkelakar tentang jurus pencegah pendatang baru ketika ditanya wartawan tentang itu. Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut melontarkan ide tentang pembuatan pintu di tapal batas Jakarta dengan kota lain.
"Dipagari saja apa ya, terus diberi pintu? Kita ini belum punya jurus, masak mau dipagari diberi pintu, kaya apa, kan semua sudah terbuka," kelakarnya.


Sumber :
metrotvnews.com