Selasa, 23 Desember 2014

Rumah Jokowi Itu Kini Jadi Pasar

Pemerintah Kota Surakarta meresmikan bangunan Pasar Gilingan yang digunakan untuk merelokasi 400 pedagang kaki lima di kawasan Banjarsari, Selasa 23 Desember 2014. Lahan yang digunakan untuk pasar tersebut pernah menjadi tempat tinggal Presiden Joko Widodo (Jokowi) semasa kecil.
"Ya, dulu waktu kecil Pak Jokowi memang tinggal di sini," kata Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo usai meresmikan pasar bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Jokowi Naikkan Remunerasi Prajurit Sampai 50 Persen

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mengungkapkan niatnya untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit. Salah satunya dengan menambah tunjangan kinerja atau remunerasi.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan di Pangkalan Komando Satuan di Kalimantan. "Peningkatan remunerasi dari 37 persen menjadi kurang lebih 50 persen," kata Moeldoko di Mabes TNI, Jakarta Timur, Selasa (23/12/2014).

Jokowi Bentuk Satgas Agraria Atas Usul Eva Bande

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengabulkan permintaan aktivis HAM Eva Bande yang mendesak pemerintah untuk membuat satgas penyelesaian konflik agraria. Dalam waktu dekat Jokowi akan mengeluarkan Perpres terkait hal ini.
"Sekarang sedang diusulkan itu sudah ada Perpres baru. Minggu ini ditandatangani presiden," ujar Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/12/2014).

Jokowi Redam Gejolak Ekonomi Awal Tahun dengan Infrastruktur

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan keinginannya untuk mempercepat pembangunan proyek infrastruktur tahun depan. Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi gejolak ekonomi yang diperkirakan terjadi pada semester I 2015.
“Program-program pembangunan yang terkait dengan infrastruktur seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, waduk-waduk segera cepat dimulai pada awal tahun depan,” kata Jokowi di kantornya, Selasa (23/12/2014).

Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 7%

Presiden Joko Widodo (Jokowi) selesai melakukan pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo, Ketua OJK Muliaman Hadad ditemani Menteri Kabinet Kerja bidang perekonomian. Dalam pertemuan itu membahas banyak hal terkait target yang diinginkan pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi ke depannya.

Sudah Dua Kali Presiden Jokowi Gelar Rapat Bahas Pelemahan Rupiah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kedua kalinya menggelar rapat kabinet terbatas khusus untuk membahas pelemahan rupiah di Istana Merdeka, Selasa (23/12/2014). Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan juga dilibatkan dalam rapat kali ini.
"Dengan gubernur BI, ini adalah koordinasi formal pertama antara presiden dengan gubernur BI yang antara lain akan dibahas tentang situasi nilai rupiah dan sinkronisasi antara kebijakan moneter dan fiskal kepada pemerintah dan Otoritas Jasa keuangan," kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di istana kepresidenan, Selasa (23/12/2014).

Jokowi Tak Mau Tahu Soal Hamdan Zoelva

Calon hakim Mahkamah Konstitusi incumbent Hamdan Zoelva menolak untuk mengikuti proses seleksi oleh Panitia Seleksi Hakim MK. Kemarin, Hamdan telah mengirimkan surat ke pansel yang menyatakan tidak bersedia mengikuti seleksi. Namun, dia tak mengatakan mundur dari pencalonan itu.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyerahkan semua proses seleksi calon hakim MK ke pansel calon hakim MK yang diketuai Saldi Isra.

Para Menteri dan Gubernur BI Menghadap Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memanggil sejumlah menteri kabinet kerja khususnya di bidang ekonomi untuk mengadakan Rapat Terbatas (Ratas) mengenai nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Seperti yang diketahui, Rupiah pada minggu ini terus bergerak naik turun, bahkan pernah hampir menyentuh di level Rp13.000an per USD. Namun pada akhirnya, mata uang Garuda ini bergerak fluktuatif di level Rp12.400an per USD.
Ratas sendiri akan dimulai pukul 13:00 WIB dan dilakukan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (23/12/2014).

Ini Kenapa Jokowi Mesti Hati-hati Talangi Utang Ical

Korban lumpur Lapindo menolak pencairan ganti rugi yang akan ditalangi pemerintah disalurkan oleh PT Minarak Lapindo Jaya. Warga sudah berpengalaman karena banyaknya calo yang berkeliaran.
“Pokoknya jangan sampai lewat Minarak, banyak calonya,” kata Sulastri, salah seorang korban Lapindo di rumahnya, Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Selasa (23/12/2014).

IMF Seputar Kebijakan Subsisi BBM Pemerintahan Jokowi

International Monetary Fund (IMF) berpendapat bahwa langkah pemerintah yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada bulan November untuk mengurangi subsidi BBM telah memberikan ruang bagi anggaran Pemerintah.
Hal ini membuat adanya ruang untuk menyediakan jaring pengaman dalam jangka pendek kepada kelompok masyarakat yang lebih rentan dan mendukung rencana untuk meningkatkan pengeluaran untuk kebutuhan sosial dan belanja modal.

Ini Kenapa Jokowi Genjot Produksi Batubara

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro membuka alasan mengapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merevisi naik target produksi batubara Indonesia tahun depan menjadi 460 juta ton dari sebelumnya 425 juta ton meskipun harga sedang rendah.

Ketika Ketua MK Minta Diprioritaskan

Ketua MK Hamdan Zoelva menyatakan untuk tidak akan mau mengikuti proses seleksi hakim konstitusi yang diselenggarakan oleh Pansel bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Zoelva menuntut agar Jokowi kalau mau mengangkat tak perlu pakai tes macam-macam. "Kalau mau angkat, angkat saja berdasarkan track record selama ini,". Menanggapai hal ini, pansel mengaku telah menerima surat resmi dari Hamdan.

Talangi Utang Ical, Tak Semudah Sulap!

Direktur utama PT Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam Tabusala mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan presiden yang akan mengatur proses pembayaran bagi korban lumpur Lapindo yang ada di dalam peta area terdampak setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan akan memberikan dana talangan kepada anak perusahaan keluarga Aburizal Bakrie alias ARB alias Ical.