Media Australia: Jokowi Kartu Liar untuk Indonesia

Popularitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mencuat cukup tinggi di berbagai survei nasional. Terakhir sebuah survei menunjukkan adanya ketidakrasionalan masyarakat terhadap Jokowi yang terkenal merakyat itu.
Ada yang menyebutnya 'Ratu Adil', 'Manusia Setengah Dewa' bahkan 'Nabi', semuanya pakai tanda petik. Berbagai sebutan itu tentu bernada positif dan negatif terhadap sosok yang terkenal ramah ke masyarakat kecil dengan aktivitas blusukannya dan mudah tersenyum itu.
Pro dan kontra itu pula yang telihat dalam sebuah artikel The Australian, 24 September 2013 lalu dalam 'Jokowi a wild card for Indonesia' atau Jokowi Kartu Liar untuk Indonesia.

Pertaruhkan Lehernya Untuk Jokowi

Berdasarkan hasil riset lembaga penelitian perbincangan politik Politicawave, Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) dan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjadi 2 tokoh terpopuler dalam perbincangan di media sosial untuk dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada 2014.
Pengamat komunikasi dari Universitas Indonesia Ade Armando menilai, hasil survei dari media sosial patut menjadi pertimbangan penting oleh setiap figur politik, karena setiap konten yang diperbincangkan di media sosial dapat mempengaruhi pemberitaan media massa, begitu juga sebaliknya.
"Media sosial didominasi kelas menengah, tidak menyeluruh, namun bukan berarti itu menjadi alasan untuk mengabaikan pengaruh media sosial, karena suara kelas menengah itu sangat kencang dan mempengaruhi media massa," ujar Ade di Jakarta, Selasa (24/9/2013).

Analisis PoliticaWave

Dahlan Menyusul di bawah Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menjadi tokoh paling banyak diberitakan oleh media online dan paling banyak diperbincangkan di media sosial. Menteri BUMN Dahlan Iskan menyusul di posisi kedua.
Hal itu terungkap dalam hasil analisis PoliticaWave.com yang diambil dari 330 situs media online dan situs jejaring sosial twitter dan facebook selama 1 Maret hingga 31 Agustus 2013. Pemaparan hasil analisis digelar di rumah makan rempah-rempah, Jl Senopati, Jaksel, Selasa (24/9/2013).
Dalam percakapan di situs jejaring sosial, Jokowi mencapai 2.522.643 atau sekitar 60 persen dari 3.994.528 total percakapan. Tokoh lain yang dibicarakan adalah Dahlan Iskan (7 persen), Megawati Soekarnoputri (5 persen), Hatta Rajasa (5 persen), Gita Wirjawan (4 persen), Mahfud MD (4 persen), Aburizal Bakrie (3 persen), Wiranto (3 persen), Prabowo Subianto (2 persen), Yusril Ihza Mahendra (2 persen), Anies Baswedan (2 persen), Jusuf Kalla (2 persen), dan Pramono Edhie Wibowo (1 persen).

Hindari Wartawan, Jokowi Bahas Persiapan 2014

Dalam beberapa hari terakhir, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sering kali menghindari liputan media massa. Ia kerap meninggalkan Balaikota Jakarta tanpa mau diikuti oleh awak media. Wartawan dibuat bingung oleh sepak terjangnya. Mungkinkah sikap ini diambil Jokowi sehubungan dengan pola pengamanan agar Jokowi terhindar dari usaha-usaha jahat yang berpotensi menimpa Jokowi?
Selasa (24/9/2013) siang tadi, Jokowi datang ke Balaikota Jakarta setelah bepergian entah ke mana. Ketika wartawan menanyakan kepergiannya itu, Jokowi enggan memberitahukannya. Ia hanya menyebut ada acara pribadi yang diikutinya. Wartawan pun tak diperkenankan meliput.

Amien Rais Yang Galau Serang Jokowi dari Undip

Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN, Amien Rais mengomentari isu pencalonan Gubernur Jakarta Joko Widodo (Jokowi), sebagai presiden tahun 2014. Ia berharap masyarakat tidak memilih presiden berdasarkan popularitas.Hal itu disampaikan saat memberikan kuliah umum bertema "Intervensi Asing dalam Politik Luar Negeri" di aula Fisip Undip Semarang, Selasa (24/9/2013). Amien mengaku Jokowi memang sosok yang baik dan sering blusukan menemui masyarakat, namun ia kembali menegaskan agar masyarakat tidak terpaku pada popularitas.
"Dengan segala hormat saya, untuk memilih 'Lurah' Indonesia, tidak boleh hanya berdasar popularitas," kata Amien di aula Fisip Undip Semarang.

Mobil Murah dan Surat Jokowi

Dengan insentif pemerintah, perusahaan otomotif meluncurkan mobil murah ramah lingkungan LCGC (Low Cost and Green Car) dalam berbagai mode. Mobil dengan harga sekitar Rp 100 juta itu bisa diamati di JIExpo Kemayoran, tempat Indonesia International Motor Show (IIMS) 2013 digelar hingga akhir pekan ini. Niat baik kalangan produsen otomotif dan pemerintah itu kini menuai kritik luas dari masyarakat, termasuk Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi: MRT Tunggu Tanggal Mainnya

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) meski sudah ditentukan pemenang tendernya, namun pembangunannya masih panjang.
"Tidak bisa dua hari langsung bisa. Jadi MRT tunggu tanggal mainnya," ujar Joko Widodo di Balai Kota, Jakarta, Selasa (24/9/2013).
Jokowi mengatakan, pembangunan moda transportasi berbasis rel ini akan dimulai pada bulan Oktober 2013, yang dimulai dari Dukuh Atas.

Jokowi: ERP Tahun 2014

Meski terbentur dengan rumitnya prosedur penerapan kebijakan pembatasan kendaraan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) optimis penerapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) pada tahun 2014.
Jokowi menjelaskan birokrasi di pemerintahan tidak bisa seperti swasta yang langsung dengan penunjukan. Tidak hanya itu, rumitnya prosedur untuk menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan membuat Pemprov DKI terus mengkaji kebijakan pembatasan kendaraan bermotor di Jakarta.

Jokowi Harus Hentikan Aksi Cabut Pentil

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) diminta memerintahkan penghentian aksi cabut pentil yang dilakukan Dinas Perhubungan DKI. Aksi penggembosan kendaraan-kendaraan yang parkir liar itu dinilai melanggar hukum.
"Pada prinsipnya kami setuju dengan upaya Pemda DKI menertibkan parkir liar, namun seharusnya penertiban itu dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang ada," kata pengamat hukum perlindungan konsumen David Tobing, Selasa (24/9/2013).

Soal Pelimpahan Wewenang, Kadis Perumahan Ikuti Instruksi Jokowi

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta Yonathan Pasodung mengaku siap jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi)  menyerahkan proyek pembangunan gedung aset dinas-dinas kepada dinasnya.
"Jika Gubernur bilang begitu, ya itu berarti kembali kepada tugas pokok dan fungsi, ujung-ujungnya saya siap," ujarnya kepada wartawan di Balaikota Jakarta, Selasa(24/9/2013).
Yonathan menjelaskan, selama ini pembangunan gedung-gedung aset pemda diserahkan kepada dinas terkait. Pembangunan puskesmas, misalnya, diberikan pada Dinas Kesehatan, sedangkan pembangunan sekolah diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan penggaraapan gelanggang olahraga dipasrahkan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga. Proses tersebut, menurut Yonathan, telah sesuai dengan peraturan daerah yang diberikan kepada masing-masing kepala dinas.

Jokowi-Ahok Ingin Warga Rusun Hidup Layak

Meningkatkan kualitas hidup bagi warga miskin di Jakarta tidak hanya cukup dengan merelokasinya ke rumah susun sewa, melainkan juga melalui pembinaan. Konsep itu yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI bagi warga yang dijadikan target relokasi.
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Yonathan Pasodung mengatakan, sejak warga direlokasi ke rumah susun, Pemprov DKI telah menyiapkan program pembinaan warga melalui Unit Pelaksana Teknis rusunawa masing-masing.

Wapres Tak Kunjung Beri Jawaban ke Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku sampai saat ini dirinya belum juga mendapatkan jawaban dari Wakil Presiden RI Boediono terkait pertanyaan kebijakan mobil murah atau Low Cost Green Car (LCGC).
"Belum sampai sekarang (terima surat dari Wapres RI)," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (24/9/2013).
Padahal surat yang dilayangkan Jokowi sudah dilakukannya sejak hari Senin (16/9/2013) pekan lalu. Isi dari surat tersebut terkait 17 langkah DKI atasi kemacetan yang bersinggungan dengan kebijakan mobil murah tersebut.
"Nanti kalau suratnya sudah dibalas, saya sampaikan," kata Jokowi.

Lagi-lagi Jokowi Sebut Mobil Murah Nggak Bener

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) lagi-lagi bersuara keras terhadap kebijakan mobil murah. Lagi-lagi Jokowi menyebut, yang dibutuhkan sekarang adalah transportasi massal yang baik, bukan mobil murah.
Pernyataan itu dilontarkan Jokowi saat wartawan meminta tanggapannya soal Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (Emil) dan Wakilnya Oded M Danial yang keberatan dengan kebijakan mobil murah. Jokowi meminta pertanyaan itu ditanyakan ke pihak yang bersangkutan.

Jokowi Minta PLN Cek Sertifikat Rumah Sebelum Pasang Listrik

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meminta PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN tidak memasang aliran listrik secara sembarangan di permukiman warga. Jika rumah warga itu tak dilengkapi dokumen resmi, maka sebaiknya PLN tidak memasang instalasi listrik di rumah tersebut.
"Mestinya ditanya dulu, ada sertifikat lahannya apa enggak," ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota Jakarta, Selasa (24/9/2013) siang.
Menurut Jokowi, selama ini PLN mengabaikan prosedur pemasangan aliran listrik di permukiman. Ia berpendapat bahwa semestinya PLN memastikan legalitas lahan milik warga melalui sertifikat lahan.

Jokowi: Soal ERP, Kita Ini 'Dikit-dikit' Prosedur

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) optimis akan menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) untuk mencegah kemacetan di DKI Jakarta meski wacana tersebut masih terganjal perizinan.
"Ya kita garap terus, kita proses terus tapi masih panjang. Nggak mungkin dalam waktu dekat. Yang pertama karena prosedurnya banyak. Kita ini dikit-dikit prosedur, prosedur mulu, tunggu pergub, terus nunggu per..," ujar Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Selasa (24/9/2013).

Jokowi Senang Sebab Kepala Daerah Ramai-ramai Tolak LCGC

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku senang atas respon dari sejumlah kepala daerah di Indonesia yang juga ikut menyuarakan penolakannya terkait Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Regulasi Mobil Murah dan Ramah Lingkungan atau Low Cost Green Car (LCGC).
"Tanggapan saya? Ya senang dong, he...he...he," ujarnya di Balaikota, Jakarta, Selasa (24/9/2013).
Menurut Jokowi, memang sudah seharusnya pemerintah pusat mendukung program pemerintah daerah dalam dua hal, yakni mengurai kemacetan serta memperbaiki kualitas udara dari hal polusi.

Warga Waduk Ria Rio Siap Perang Lawan Jokowi

Warga Waduk Ria Rio siap perang melawan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi), hal ini disebabkan sejumlah syarat yang diajukan warga (uang kerohiman - red) agar mau direlokasi ke Rusun Pinus Elok tidak dipenuhi.
"Kami siap melawan karena tuntutan kami tidak pernah dilaksanakan," ujar kordinator warga RT 06 dan 07 RW 15 Sugiyantoro usai mengeruduk kantor Kecamatan Pulogadung terkait pengundian rusunawa Pinus Elok, Selasa (24/9/2013).
Sebagai penghuni lahan waduk Ria Rio mereka kecewa kepada Jokowi karena permintaan mereka tidak dipenuhi. Mereka meminta Jokowi memenuhi terlebih dahulu fasilitas di rusun sebelum melakukan relokasi.

Jokowi Ingin Puskesmas Tak Diremehkan

Salah satu kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dan Universitas Gajah Mada (UGM) yang disahkan hari ini adalah tentang peningkatan kualitas Puskesmas. Targetnya agar pelayanan kesehatan jadi makin baik dan warga tidak lagi meremehkan kemampuan Puskesmas dalam menangani masalah kesehatan.
"Terkait dengan isu kesehatan, utamanya adalah bagaimana meningkatkan kualitas dan juga dukungan terhadap pelayanan dasar," ujar Rektor UGM Praktikno di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/20013).

Warga Ria Rio Ngotot Minta Kerohiman Rp. 5 Juta

Ratusan warga Kampung Pedongkelan RT 06 dan RT 07 RW 15, Kayu Putih, Pulogadung, yang tinggal di sekitar Waduk Ria Rio menolak untuk direlokasi ke Rusun Pinus Elok, Cakung, Jakarta Timur. Mereka meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi mediator antara Warga Ria Rio dan PT Pulo Mas Jaya terkait sengketa tanah yang menjadi permasalahan selama ini.
"Selama tuntutan kami belum terpenuhi kami tidak mau direlokasi. Sudah berapa kali kami bilang tidak mau menerima uang kerohiman Rp 1 juta. Kami mau Jokowi turun tangan jadi mediator sama PT Pulomas," kata Yadi Ardan, salah satu Staf RW 15, di Kantor Kecamatan Pulogadung, Selasa (23/9/2013).

UGM Bantu Jokowi Suntikkan Air ke Dalam Tanah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalin kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, di bidang kesehatan, pendidikan, pengendalian banjir, pengelolaan sampah, hingga kebudayaan.
Ditemui seusai penandatanganan kerja sama di ballroom Balaikota Jakarta, Selasa (24/9/2013) pagi, Rektor UGM Prof Pratikno mengatakan, Jakarta merupakan jendela Indonesia sehingga semua persoalan di Ibu Kota menjadi tanggung jawab bersama. Melalui kerja sama itu, UGM akan membantu Pemerintah Provinsi DKI untuk mengatasi sejumlah permasalahan Ibu Kota.

UGM Berbagi Tips Kepada Jokowi Soal Tangani Polusi Ibukota

Rektor Universitas Gajah Mada (UGM) Praktikno berkunjung ke kantor Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Keduanya bertemu untuk membuat nota kesepahaman bersama (MOU)terkait beberapa masalah di Jakarta, salah satunya mengenai polusi.
Praktikno mengatakan, tingkat polusi di Jakarta sangat tinggi. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Jakarta sekarang ini dirasa masih belum mampu untuk menurunkan tingkat polusi di ibukota. Karena itu, diperlukan pengaturan RTH yang tepat.
"Salah satu pembicaraan tadi yaitu, bagaimans kami membantu DKI untuk meningkatkan kualitas lingkungan terutama pemanfaatan lahan hijau," ujar Praktikno di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2013).

Jokowi Gandeng UGM

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melakukan penandatanganan kerjasama dengan Universitas Gajah Mada (UGM) dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di Jakarta.
Acara ini dilaksanakan di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2013).
"Pertama kesehatan, bagaimana meningkatkan pelayanan dasar," kata Rektor UGM, Pratikno usai melakukan penandatanganan.
Kerjasama ini, menurut Pratikno, untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Uji Coba Jam Wajib Belajar di 2 RW Tiap Wilayah DKI

Pemprov DKI Jakarta berencana untuk menerapkan aturan baru bagi pelajar di DKI. Nantinya akan diberlakukan jam wajib belajar di tiap wilayah Jakarta, tapi bukan jam malam.
"Yang benar itu jam wajib belajar," tegas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2013).

Sabam Dukung Jokowi Gandeng Walikota Rotterdam

Warga dunia harus saling belajar satu sama lain. Sebab dalam beberapa hal, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, satu negara di satu benua bisa lebih maju dibandingkan dengan negara di belahan bumi yang lain. Dalam hal sistem pengairan misalnya, Jepang dan Mesir belajar ke Eropa. Sementara dalam hal perkebunan sawit atau sistem irigasi sawah banyak negara lain yang belajar ke Indonesia.

Dengan Jokowi, Kimberly Ryder Bicara Soal SIM

Tidak semua artis hidup di ruang hampa. Mereka juga mengikuti fenomena sosial yang tengah berkembang, salah satunya pemain sinetron dan film, Kimberly Alvionnella Ryder atau dikenal dengan Kimberly Ryder (20). Kimberly ikut membicarakan maraknya kasus kecelakaan lalu lintas yang memakan korban jiwa dan korban luka.
"Bersama Gubernur, kami bicara tentang mudahnya orang mendapatkan SIM (surat izin mengemudi) di Indonesia," ujar Kimberly seusai bertemu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), di Balaikota, Senin (23/9/2013) pagi.
Pemohon SIM sering mengabaikan prosedur tes mengemudi. Hal ini berakibat sering terjadinya kecelakaan di sejumlah tempat, termasuk di Jakarta. "Wajar kalau banyak kecelakaan," kata Kimberly, yang film terbarunya berjudul 308 itu.

Belum Lewat Satu Hari, Ramadhan Pohan Kembali Serang Jokowi

Meskipun belum pernah sekalipun terdengar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membicarakan apa lagi menjelek-jelekan Wasekjen Demokrat Ramadhan Pohan, tetapi entah karena alasan apa Ramadhan Pohan secara terus-menerus mencaci-maki Jokowi. Tidak cuma itu, Ramadhan Pohan juga mencaci ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang dalam masalah ketidaksetujuan Jokowi pada mobil LCGC (Low Cost and Green Car) tidak ikut serta dalam memberi komentar atau tidakan lain yang dapat dianggap membela Jokowi.

Masalah Kebakaran, Jokowi Salahkan PLN

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menilai banyaknya kasus kebakaran yang terjadi di Jakarta, salah satunya di pemukiman padat penduduk di Muara Baru, Jakarta Utara akibat kesalahan PLN.
"Mustinya kalau ingin memasang listrik, tanya sertifikatnya dulu ada atau tidak," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (24/9/2013).
Jokowi menilai bahwa PLN selama ini mengabaikan prosedur pemasangan listrik di pemukiman yang memerlukan sertifikat IMB sebagai syarat untuk instalasi pemasangan listrik.
"Akhirnya, semua bisa bikin-bikin saja," kata Jokowi.