Jokowi Mau Tegakkan Keadilan di Papua

Calon presiden (capres) Joko Widodo tak menutup mata ada ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan yang menjalar di Papua. Sebab itu, capres yang akrab disapa Jokowi itu ingin menegakkan keadilan di Bumi Cendrawasih.
"Papua sumber daya alamnya melimpah. Tapi jangan sampai sumber daya alam di sini dibawa ke sana. Kita harus kelola di sini, mendirikan pabrik untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan pajak yang sebesar-besarnya. Peredaran uang harus di sini," kata Jokowi ketika berkampanye di Papua, Kamis (5/6/2014).

Jokowi juga mengkritisi kontrak karya sejumlah perusahaan tambang di Papua. Ia mengatakan, kontrak karya harus mampu membangun Papua, bukan sebaliknya. Ketika kontrak habis, jelas dia, pemerintah harus merenegoisasinya.
"Yang namanya kontrak, itu tetap harus dihormati. Saya tidak menyampaikan nama perusahaan. Kalau sudah habis, harus ada renegoisasi untuk sebesar-besarnya keuntungan rakyat," ujar capres nomor urut dua ini.
Dalam rangkaian kampanyenya, Jokowi menyambangi sejumlah lokasi, seperti Pasar Mama-Mama dan Pasar Prahara Baru. Di depan pedagang, ia kembali menegaskan visi ekonomi kerakyatannya. "Ekonomi rakyat akan berkembang kalau pasar diberikan tempat lebih baik. Jangan sampai kalah dengan mal dan supermarket," katanya.
Jokowi juga mencermati anggaran Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Menurut ia, masih ada celah kebocoran yang rawan praktik korupsi. Jokowi berpendapat dana Otsus belum mampu membangkitkan Papua sebagai salah satu provinsi termiskin.
"Manajemen pengawasannya perlu ditingkatkan lagi agar tidak ada kebocoran-kebocoran," ujarnya. Saat ditanya apakah dana otsus perlu dinaikkan lagi? Ia menjawab. "Kalau memang secara kemanfaatan itu kelihatan dan masyarakat mengatakan mengatakan sudah merasakan, ya kita tambah," kata Jokowi.
Anggaran otsus Papua dan Papua Barat dalam APBN terus naik saban tahun. Pada tahun anggaran 2011, dana Otsus untuk Papua Rp3,1 triliun, sedangkan untuk Papua Barat Rp1,33 triliun. Pada 2012, dana otsus untuk Papua tercatat Rp3,83 triliun dan Papua Barat senilai Rp1,64 triliun. Sementara pada 2013, dana Otsus untuk Papua berjumlah Rp4,3 triliun dan Papua Barat sebesar Rp1,8 triliun.  [Ich/metrotvnews]