Ini Pengalaman Jokowi 'Digoyang' Anggota Dewan

Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak gentar jika nanti setelah terpilih akan mendapat serangan dari parlemen. Pria yang kini masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta itu mengaku sudah berpengalaman menghadapi serangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
"Saya nggak takut, di DKI cuma 17 persen dan APBD muncul terlambat juga enggak apa-apa. Memang untuk apa? Kalau mau kerja sama semua ya kita silakan," kata Jokowi di sela pertemuan dengan Forum Pemimpin Redaksi, Selasa (15/4/2014) malam.
Selama menjabat gubernur, Jokowi memang sering mendapat serangan dari DPRD. Misalnya pada Mei 2013 sejumlah anggota dewan berencana mengajukan hak interpelasi atas kebijakan Kartu Jakarta Sehat (KJS), dan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Dua program tersebut merupakan andalan Jokowi di Jakarta.
Namun usulan itu kandas. Anggota dewan penggerak usul hak interpelasi menyepakati masalah KJS, dan KJP diselesaikan di tingkat Komisi E DPRD.
Pada November 2013 Jokowi mengaku bahwa sebelum usulan hak interpelasi mengemuka, sejumlah anggota dewan juga mengancam akan melengserkan dia. Pemicunya masih soal KJS. Sejumlah politisi di DPRD menganggap rumah sakit di Jakarta belum siap melaksanakan program Kartu Jakarta Sehat.
"Sehingga saya mau di-impeachment," kata Jokowi saat berbicara di hadapan akademisi di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat.
Awal tahun 2014, Jokowi kembali mendapat ganjalan dari DPRD. Dewan tak kunjung mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sejumlah program pemerintah provinsi, seperti pengadaan truk pengangkut sampah, dan program penanggulangan banjir pun sempat molor.
Namun pada akhirnya sejumlah serangan dari anggota dewan di Kebon Sirih lenyap secara perlahan-lahan.
Kedudukan Jokowi sebagai gubernur Jakarta rentan 'digoyang' DPRD karena kekuatan partai pengusung, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra di dewan sangat kecil. Gabungan kedua partai itu hanya menghasilkan 17 kursi di DPRD atau 18 persen dari jumlah kursi total.
Nantinya Jika terpilih sebagai presiden, dukungan kekuatan Jokowi di DPR RI tak jauh berbeda dengan di DPRD Jakarta. Dua partai pengusung, yakni PDI Perjuangan dan Partai Nasional Demokrat hanya menghasilan 148 kursi di DPR RI atau 26 persen. Akankah 'kesaktian' Jokowi berlanjut setelah terpilih sebagai presiden?

Sumber :
detik.com