"Ini berat, tapi harus berani. Kalau tidak, nanti ya begini-begini terus," kata Jokowi dengan penuh ketegasan, Selasa (15/4/2014).
Bagi Jokowi, tidak ada istilah koalisi dalam bekerjasama membangun pemerintahan mendatang. Koalisi tidak dikenal dalam konsep pemerintahan sistem presidensial. Istilah yang tepat, kata dia, adalah bekerja-sama.
Jokowi menyadari bila dirinya ditakdirkan menjadi presiden, maka bekerja sama dengan partai politik lain harus dilakukan. Jokowi tidak bisa membangun Indonesia sendirian. Karena itu, dia membuka peluang semua parpol untuk berkolaborasi bukan berkoalisi bagi-bagi kursi.
"Semua parpol saya ajak kerjasama. Tapi kerjasama ini bukan bagi-bagi kursi. Saya ajak untuk bersama-sama. Kalau semua parpol mau, ya ayo, tapi kalau hanya satu parpol yang mau, ya tidak apa-apa," kata Jokowi yang dalam pertemuan ini meminta masukan-masukan dari Forum Pemred.
Untuk mengajak kerjasama model seperti ini, Jokowi mengaku memang sulit. Tapi mau tak mau hal ini harus ia lakukan dengan penuh keberanian. "Kalau hanya satu yang mau, ya gak apa-apa. Sudah cukup," kata dia.
Jokowi tidak khawatir bahwa cara yang ia lakukan akan berdampak tidak kuatnya posisi di parlemen, karena bisa jadi banyak parpol yang menolak ajakan kerjasama. Dia mengaku sudah memiliki pengalaman saat menjadi walikota Solo dan gubernur DKI Jakarta.
"Di Solo, voting juga kita menang. Di DPRD DKI, meski PDIP dan Gerindra hanya 17 persen tetap berjalan dengan baik, meski penyetujuan anggaran akhirnya terlambat hingga akhir Februari 2014. Tapi ya tidak apa-apa," ujar Jokowi.
Jokowi akan terus konsisten merealisasikan tekadnya untuk bekerja sama dengan parpol-parpol tanpa bagi-bagi kursi. Bagi dia, bagi-bagi kursi tidak baik. Dengan kerjasama model ini, Jokowi berharap bisa membentuk kabinet kerja, bukan kabinet politik.
Dia mencontohkan soal kerjasamanya dengan Partai Nasdem. "Saat bertemu Pak Surya Paloh, tidak ada pembicaraan wapres atau menteri. Dalam pertemuan itu, saya tawarkan kerjasama dan Pak Surya Paloh setuju. Ini saya saya buka saja," kata dia.
Pertanian Jadi Fokus Jokowi
Bicara mengenai pertanian Indonesia di depan para pemimpin media, Jokowi mengatakan bahwa masalah terbesar ekonomi Indonesia saat ini adalah tidak adanya fokus dari program-program yang dijalankan.
"Kita sebagai perusahaan, korporasi, atau negara sebaiknya punya program utama. Apa yang mau kita fokuskan. Negara kita hanya dua yang harusnya kita fokuskan, pertanian sehingga terjadi kedaulatan pangan dan kedua, energi," kata Jokowi, Selasa (15/4/2014).
Bagi Jokowi, saat ini kebijakan pertanian di Indonesia tidak berjalan maksimal karena pemerintah tidak berani menyatakan kalau Indonesia adalah negara pertanian dan kelautan. Dan pemerintah kurang mengoptimalkan apa yan menjadi sumber daya Indonesia itu.
"Kalau kita sudah berani menyatakan kita ini negara pertanian maka kebijakan di sumber daya manusia, sumber daya mineral akan mengarah ke sana. Anggaran juga mengarah ke sana. Negara harus bisa manajemen," jelasnya.
Jokowi juga membandingkan anggaran pertanian Indonesia saat ini dengan alokasi anggaran pertanian di Thailand yang lebih besar sehingga negara tersebut menuai hasil yang optimal. Indonesia juga harus bisa menyesuaikan diri dengan ekonomi internasional dan perkembangan geopolitik terbaru.
"Dulu mereka memiliki stan lebih sedikit. Tapi sekarang jumlah stan mereka lebih banyak, kita tetap sedikit saja," ujar mantan wali kota Solo ini.
Sumber :
- detik.com
- metrotvnews.com
- beritasatu.com
- tempo.co
Tidak ada komentar:
Posting Komentar