"Itu saya pikir secara etika kita tidak bisa kita buat seperti itu, kita mengharapkan UN benar-benar meningkatkan, mengatur pendidikan anak-anak kita, jangan dimasuki isu politik," ujar Jefrison di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/4/2014).
Dia pun mendesak agar pembuat soal diberikan sanksi. Jefrison menilai, kasus ini terjadi karena fungsi kontrol yang kurang dari pemerintah.
"Kita mengharapkan ada sanksi Kemendikbud untuk pembuat, apa latar belakangnya, ke depan pemerintah harus kontrol UN. Ini satu kelemahan pemerintah dalam kontrol, soal ujian, sampai lolos berarti pemerintah tidak kontrol. Jangan ada niat orang tertentu untuk politisir anak-anak," kata dia.
Politikus asal Partai Demokrat ini melihat ada dugaan politik terselubung dalam soal UN tersebut. Dunia pendidikan, kata dia, tidak boleh ditunggangi oleh kepentingan politik. "Tidak boleh menunggangi UN dengan kampanye terselebung dari pihak tertentu dan ini tanggung jawab pemerintahan," tegas dia.
Kendati demikian, pihaknya belum mau menuding siapa pelaku utama dalam kasus ini. Dia hanya meminta kasus ini diselidiki. "Saya tahu itu masalah teknis, kan harus ada investigasi dahulu. Apa ini pendukung Pak Jokowi atau memang mereka punya niat lain. Kami juga akan mempertanyakan," pungkasnya.
Diberitakan, Capres PDIP Jokowi disebut dalam salah satu soal UN tingkat SMA untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia jurusan IPS. Di soal itu dituliskan, latar belakang Jokowi dan program Jokowi terkait UMP.
Sumber :
merdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar