Calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara peringatan delapan tahun tragedi
lumpur Lapindo di Desa Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur,
Kamis (29/5). Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menandatangani
kontrak politik dengan korban lumpur.
Isi kontrak politik
tersebut di antaranya jaminan bagi warga miskin untuk mendapatkan akses
kesehatan, pendidikan, perumahan yang layak, jaminan pekerjaan, serta
penyelesaian kasus lumpur Lapindo.
"Dalam kasus seperti ini,
negara harusnya hadir sebagai representasi dari kedaulatan rakyat. Kalau
negara absen, artinya negara lupakan rakyat," ujar Jokowi di hadapan
ribuan warga yang menjadi korban semburan lumpur panas Lapindo.
Salah
satu warga, Lina mengaku percaya bahwa Jokowi bisa menepati kontrak
politiknya tersebut. Dia berharap, apabila Jokowi terpilih menjadi
presiden, pemerintah bisa segera menyelesaikan kasus bencana semburan
lumpur panas, baik dari sisi hukum, sosial dan lingkungan.
"Kami
juga meminta pada pemerintah untuk segera memberikan dana talangan
ganti rugi pada korban," ujar Lina yang tergabung dalam Jaringan Rakyat
Miskin Indonesia. [republika]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar