Dinilai Bukan Bagian dari Orde Baru, Buruh Dukung Jokowi-JK

Sebagian besar buruh dan pekerja di Indonesia mendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK), pada pemilihan umum (Pemilu) 9 Juli 2014. Pasalnya, Jokowi dan JK adalah dua orang yang bukan merupakan bagian dari Orde Baru yang dinilai kejam, otoriter, suka menculik para pengkritik dan korup. Selain itu, Jokowi merupakan pengusaha yang memberikan jaminan kesehatan dan kesejahteraan kepada pekerjanya.
Demikian seruan sejumlah pimpinan Komite Politik Buruh Indonesia (KPBI) di Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi, Jakarta, Kamis (29/5). Pimpinan KPBI itu adalah Surya Candra, Timboel Siregar, Indra Munaswar dan Ridwan Monoarfa.
Menurut Indra, pasangan Jokowi-JK merupakan pasangan yang memberikan harapan kepada pekerja dan buruh di seluruh Indonesia. Hal ini, kata dia, terlihat ketika merayakan May Day (Hari Buruh Internasional), 1 Mei 2014, Jokowi dengan tegas mengatakan buruh harus diberikan tri layak yakni layak kerja, layak upah dan layak hidup. "Dan di DKI Jakarta banyak sekali perubahan yang ke arah baik kepada buruh. Ini karena Jokowi," kata Indra yang merupakan Ketua Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit ini.
Ridwan Monoarfa dari Serikat Pekerja Metal Indonesia, menegaskan, kontrak politik yang dilakukan capres Prabowo Subianto dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) merupakan kontrak politik bodong alias bohong. Pasalnya, kontrak politik itu tidak dimasukkan Prabowo sebagai agenda politiknya yang dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Coba buka website KPU, Prabowo tidak mencantumkan itu. Itu tandanya Prabowo bohong. Dan kami memang tak percaya sama Prabowo karena ia merupakan bagian dari ring Orde Baru,” tegas Ridwan.
Ridwan menegaskan, yang melalukan kontrak politik dengan Prabowo hanya sebagian kecil buruh yakni yang tergabung dalam KSPI. “Saya tegaskan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Metal Indonesia tidak melalukan itu,” kata dia.
Sedangkan Timboel Siregar yang merupakan Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi), mengatakan, salah satu permasalahan tenaga kerja Indonesia adalah hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja yang tidak harmonis. “Kami yakin dengan terpilihnya Jokowi sebagai Presiden RI nanti maka masalah hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja menjadi lebih baik,” kata dia. Pasalnya, kata Timboel, Jokowi akan memilih orang yang profesional untuk menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bukan seperti Menakertrans, Muhaimin Iskandar, yang sejak menjabat sebagai Menakertrans lebih banyak urus partai politiknya.   [beritasatu]