"Persoalan yang tidak pernah selesai, selalu kita simpan di bawah karpet. Ini harus ada jalan keluarnya. Ini komitmen Jokowi ke depan," kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira dalam diskusi 'Visi Misi HAM Capres' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2014).
Dia mengingatkan PDIP yang mengusung Jokowi pernah menjadi korban pelanggaran HAM di masa lalu. Maka tidak mungkin capres yang PDIP usung justru mengabaikan pelanggaran HAM.
"Sebagai partai yang pernah merasakan korban politik dan penindasan hak politik, baik sebagai organisasi dan pribadi, concern PDIP dan Jokowi tentu akan sangat jelas. Apabila Jokowi presiden, penguatan terhadap hak-hak asasi manusia di bidang politik akan memperoleh tempat khusus," tegas Andreas.
Tak hanya itu, tema pluralitas sosial pun akan menjadi isu besar bagi Jokowi. Isu toleransi yang belakangan seakan terkikis di negeri nan ramah ini akan diperbaiki sedikit demi sedikit.
"Ke depan, hal ini harus mendapat perhatian khusus. Karena bagaimanapun, isu HAM ini universal, lintas batas negara, kita butuh perlindungan bukan hanya di dalam negeri, tapi butuh kerja sama dengan berbagai elemen baik di indonesia maupun di dunia internasional," tambahnya.
Hak dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya pun akan diupayakan dipenuhi. Porsi di bidang ini harus diberikan dengan lebih baik. Utamanya pada masyarakat adat di wilayah yang dianggap terpinggirkan.
"Perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya belum mendapat perhatian khusus baik dalam legal formal maupun pelaksanaannya," tutup Andreas. [Lhe/metrotvnews]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar