“Dalam visi dan misi Jokowi-JK, kita berkomitmen untuk membangun daerah. Kami komitmen bangun Indonesia dari pinggiran dan desa,” kata Arif dalam Dialog Kenegaraan DPD bertajuk “Solusi Masalah Ala Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK”, di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (4/6/2014).
Dia menyatakan, saat ini ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa sangat tinggi. Bahkan, lanjut dia, antara DKI Jakarta dengan propinsi di Jawa, kesenjangan begitu terlihat.
“Desain pembangunan seperti apa yang kita bangun? Kita harus tunjukkan komitmen politik anggaran. Sekarang transfer daerah mencapai 30 persen, ke depan harus ditingkatkan 50 persen. Belanja pemerintah pusat harus dikurangi. Daerah harus bergerak,” tegasnya.
Dia menambahkan, pembangunan Indonesia dari daerah merupakan keniscayaan. “Kalau ingin negara berdaulat secara ekonomi, punya kewibawaan di mata negara tetangga, maka bangsa ini harus dibangun dari daerah,” imbuhnya.
Dia menjelaskan, dibutuhkan fungsi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. “Fungsi koordinasi membutuhkan kepemimpinan yang tegas. Tegas itu bukan yang suka marah-marah, tegas harus diikuti kebijakan,” jelasnya.
Visi dan misi Jokowi-JK dinilai lebih komprehensif dan holistik. “Kalau kita lihat, visi dan misi Jokowi-JK berangkat dari realitas,” kata Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Andar Nubowo yang juga menjadi narasumber diskusi. [beritasatu]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar