Setelah memenuhi syarat UU Pemilihan Presiden, sudah saatnya Jokowi, sapaan Joko Widodo untuk mengoptimalkan kerja relawan-relawan independen dan non-partai yang sudah terbentuk sebelumnya dalam mendukung Gubernur DKI Jakarta itu. Para relawan yang tersebar hampir di seluruh Indonesia ini dapat menjadi basis kekuatan yang menggerakan masyarakat yang golput, atau mengambang untuk memilih Jokowi.
"Yang harus dibangun oleh capres Joko Widodo seharusnya mengoptimalkan kerja-kerja relawan independen non-partai. Sangat elok apabila relawan non-partai yang sudah banyak dan ada dimana-mana ini segera dijadikan basis kekuatan koalisi rakyat yang kuat untuk mengawal dan mengawasi kecurangan serta memenangkan Joko Widodo sebagai Presiden RI periode 2014-2019," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Kebangkitan Indonesia Baru (DPN KIB), Reinhard Parapat, kepada wartawan, Rabu (14/5/2014).
Pria yang akrab disapa Taki ini mengatakan, pemenang dalam pemilihan presiden adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak dari rakyat. Untuk itu, sudah sepantasnya yang dibangun dan diorganisir serta digerakkan adalah relawan-relawan non-partai. Hal ini mengingat masih banyaknya golput dan massa mengambang yang belum menentukan sikap politiknya pada 9 Juli nanti.
"Relawan independen dan non-partai ini akan menggerakan pemilih yang belum menentukan sikap dalam pilihannya ditanggal 9 Juli 2014 nanti," kata pendiri Forum Komunikasi Mahasiswa se-Jabodetabek yang merupakan cikal bakal berdirinya Forum Kota (Forkot) ini.
Taki yang juga turut mendirikan Indonesia Human Righs Committee for Social Justice (IHCS) ini mengungkapkan koalisi partai yang mengandalkan mesin partai dalam memenangkan Pemilihan Presiden adalah suatu kesalahan yang sangat fatal.
Sebaliknya, koalisi partai justru akan menjadi resistensi tersendiri bagi gerakan rakyat yang mendukung Pencapresan Joko Widodo selama ini. Pasalnya, ketidakpercayaan sebagian besar rakyat Indonesia terhadap elit partai yang berkuasa saat ini sudah mencapai puncaknya.
"Rakyat hanya berharap pada Jokowi untuk memperbaiki, dan bekerja nyata untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat," katanya.
Menurutnya, untuk memenuhi syarat dalam UU Pemilihan Presiden, koalisi partai politik memang dibutuhkan. Namun, koalisi itu tidak serta merta untuk bertransaksi dan bagi-bagi jabatan.
"Justru yang harusnya ditunjukan dan diperkuat dalam koalisi partai politik itu adalah membangun kekuatan yang nyata di parlemen," jelasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar