Jokowi Disarankan Usung Ketahanan Pangan Sebagai Dasar Kebijakan

Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo telah menyampaikan gagasannya untuk melakukan revolusi mental. Dalam gagasan tersebut, Jokowi, sapaan Joko Widodo menekankan pentingnya ajaran Trisakti Bung Karno yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Untuk dapat merealisasikan visi tersebut, terutama dalam bidang ekonomi, Dewan Pimpinan Nasional Kebangkitan Indonesia Baru (DPN KIB) menyarankan agar Jokowi menjadikan kedaulatan pangan sebagai dasar kebijakan negara.
Dengan menjaga ketahanan pangan nasional, Indonesia tidak lagi tergantung impor bahan pangan dari luar negeri.
"Ini dalam rangka ketahanan pangan nasional yang tidak lagi tergantung impor bahan pangan dari luar negeril. Kami juga menyarankan agar Jokowi membenahi infrastruktur untuk mempermudah jalur distribusi antar daerah. Serta berani mengambil kebijakan yang tidak populis demi arah kesejahterahan rakyat yang lebih baik kedepan," kata Ketua Umum DPN KIB, Reinhard Parapat kepada wartawan, Rabu (15/4/2014).
Pria yang akrab disapa Taki ini mengatakan, pihaknya juga menyarankan agar Jokowi membangun gerakan perekonomian rakyat kecil untuk kebutuhan industri menengah ke bawah. Selama ini, sebagian besar perekonomian rakyat kecil tidak tersentuh oleh negara sehingga tidak memiliki orientasi kebijakan yang jelas.
"Dalam memajukan dan mengembangkan perekonomian rakyat harus ada sebuah pelatihan dan pembinaan khususnya untuk pelaku usaha kecil yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi baik di tingkat nasional maupupun daerah," kata Pendiri Indonesia Human Righs Committee for Social Justice (IHCS) ini.
Lebih jauh, Taki mengatakan, selama ini, sektor permodalan masih mengandalkan modal pribadi karena tidak bisa memanfaatkan sumber dana perbankan yang sangat sulit didapat para pelaku ekonomi kecil ini. Akibatnya, perkembangan perekonomian rakyat kecil menjadi lemah dan lamban.
"Untuk itu jika terpilih sebagai presiden, Jokowi harus menyoroti dan mengatur sisi peraturan maupun kebijakan untuk mendorong perbankan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada sektor usaha kecil," kata salah seorang pendiri gerakan Forum Kota atau Forkot itu.
Taki melanjutkan, pola Kebijakan pembangunan perekonomian selama ini bertumpu pada pendekatan konsep liberalistik. Hal ini turutt menciptakan arah ekonomi yang sangat lemah di kelas menengah kebawah (sektor informal, sektor home industri dan sektor industri kecil) dan justru membangun kekuatan kepada para pemodal besar yang kemudian menjadi dominan dalam menguasai segala sektor di pembangunan dan perekonomian yang sangat tidak berpihak pada penguatan ekonomi kerakyatan itu sendiri.
"Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang sangat liberalistik ini ternyata belum banyak bermanfaat yang didapat oleh rakyat menengah ke bawah dalam menumbuhkan sektor informal, home industri dan industri kecil," jelasnya.  [beritasatu]