Rabu, 14 Mei 2014

PDIP dan Golkar "Senada" Ajukan JK Sebagai Cawapres Jokowi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Trimedya Panjaitan mengatakan bergabungnya Partai Golongan Karya membuka peluang menguatnya posisi politikus senior Jusuf Kalla sebagai bakal calon wakil presiden di hadapan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. "Bisa semakin kuat di hadapan Bu Mega, tapi keputusan terakhir yang tahu hanya Ketua Umum," kata Trimedya ketika dihubungi, Selasa (13/5/2014).
Meskipun Golkar telah bergabung, Trimedya mengatakan rapat badan pemenangan pemilu yang dipimpin Puan Maharani belum membicarakan potensi pemenangan dengan bergabungnya partai berlambang beringin tersebut. PDI Perjuangan, kata Trimedya, masih menghitung besarnya kekuatan internal ditambah dua mitra koalisi, yakni Nasional Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa.
Calon pendamping Joko Widodo semakin mengerucut ke dua nama, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad. Kalla kini berada di atas angin. Karena menurut survei, bila nama Jokowi disandingkan dengan namanya, mereka akan menang.
Kepada majalah Tempo, Kalla mengatakan kewenangan memilih pendamping Jokowi ada di tangan Megawati Soekarnoputri, bukan di tangan Gubernur Jakarta itu. “Dia (Jokowi) tidak punya kewenangan. Yang punya kewenangan adalah ketua partai,” katanya.

JK Kian Menguat
Niat Golkar mengajukan mantan ketua umumnya, Jusuf Kalla, sebagai calon wakil presiden mendampingi Jokowi juga dikemukakan Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Happy Bone Zulkarnaen, ketika dihubungi, Rabu (14/5/2014).
"Prediksi saya adalah pak JK," ujarnya. Menurut Happy, Aburizal Bakrie tidak ada masalah apabila JK, yang juga mantan Wakil Presiden RI 2004-2009, diajukan partai untuk mendampingi Jokowi.
Namun, Happy mengatakan sebagai calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jokowi masih memiliki dua pilihan cawapres. "Bisa JK atau justru Abraham Samad," kata Happy.
Dia mengatakan semua wacana yang bergulir akan disahkan pada Rapat Pimpinan Nasional. Rencananya Rapimnas akan digelar di Jakarta pada Sabtu, 17 Mei 2014. Happy menegaskan koalisi yang dibangun oleh Golkar dan PDI Perjuangan juga akan diresmikan di forum Rapimnas.
Kemarin, ARB telah bertemu dengan Jokowi di Pasar Gembrong, Jakarta. ARB menyebut tempat pertemuan dengan Jokowi itu adalah simbol ekonomi kerakyatan. Sebab pasar tradisional adalah pusat aktivitas perekonomian rakyat kecil.
"Pasar adalah simbol kesejahteraan rakyat. Tentu banyak jenis pasar. Tapi di sinilah pasar kerakyatan yang sesungguhnya," katanya didampingi Jokowi serta sejumlah petinggi Golkar seperti Wakil Ketua Dewan Pertimbangan, Luhut B Panjaitan dan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Setya Novanto.
ARB tidak menjawab tegas mengenai makna pertemuan itu sebagai bentuk sikap resmi Golkar berkoalisi dengan PDIP. Ia hanya mengatakan bahwa pertemuan tersebut adalah bagian dari penjajakan koalisi.
Seusai pertemuan itu, katanya, akan ada pertemuan lanjutan untuk mematangkan konsep koalisi. Termasuk di antaranya bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri.  [tribun,vivanews]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar