Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Muhammad Budyatna mengatakan pergantian rezim yang akan segera terjadi pasca-pilpres 2014 tidak akan merubah kondisi negara yang dipenuhi para elit yang korup.
Menurutnya, korupsi masih tetap akan mewarnai kehidupan bernegara siapapun nanti yang akan memimpin pemerintahan nanti.
"Pergantian rezim tidak akan merubah kondisi negara yang dipenuhi oleh para elit yang korup, baik dari parpol ataupun tidak. Korupsi masih akan terus menghantui Indonesia siapapun yang memenangkan pemilu 2014 ini. Jangan berharap akan ada perubahan," kata Budyatna kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (14/5/2014).
Pergantian rezim menurutnya, juga tidak akan merubah partai politik karena politik masih dijalankan dengan cara-cara yang sama. Dia contohkan kesamaan kondisi pemetaan koalisi saat ini dan di era-era sebelumnya yang tidak berubah. Pembentukan koalisi hanya dilakukan berdasarkan politik dagang sapi.
"Lihat saja dua kekuatan capres yang ada saat ini, baik Prabowo maupun Jokowi, sama-sama melakukan politik dagang sapi. Ini persis sama dan tidak ada yang berubah dengan pembentukkan koalisi di era-era sebelumnya. Kritik publik yang dilontarkan kepada pemerintahan sebelumnya kembali akan terulang," ujarnya.
Dijelaskannya, proses pembentukan koalisi hanya dilandasi pada hitung-hitungan pragmatis untuk bisa ikut dalam pemilu presiden dan menang. Tidak ada penyampaian kesamaan visi misi dalam pembentukkan koalisi. Semua elit yang terlibat tidak ada yang memiliki sikap kenegarawanan.
"Contohnya, PDIP yang selama 10 tahun terakhir menjadi oposisi dan kerap mengkritik pemerintahan gendut yang dipimpin SBY yang tidak efektif, ternyata melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan SBY. Cita-cita untuk membuat pemerintahan yang ramping seperti yang kerap mereka dengungkan tidak terdengar. Mereka mengumpulkan semua partai politik," ungkapnya.
Yang lebih parah ujar dia, baik yang mengumpulkan maupun yang dikumpulkan dalam koalisi pendukung Jokowi ini semuanya juga punya masalah. "PDIP punya masalah banyak, begitu juga dengan Jokowi yang punya masalah busway, Anggota koalisinya Partai Golkar juga ada masalah lumpur Lapindo, PKB dengan kardus duriannya," kata Muhammad Budyatna.
Begitu juga dengan koalisi yang dibentuk Prabowo dan Hatta Radjasa. Menurut dia, Prabowo masih memiliki catatan kelam masa lalu di bidang HAM yang belum terselesaikan hingga kini dan Hatta Radjasa dengan kasus hibah kereta api Jepang. Dengan kondisi ini maka politik saling sandera juga akan terus terjadi. "Politik dagang sapi model begini lebih berbahaya dibanding politik dagang sapi beneran yang dilakukan mantan Presiden PKS, Lutfi Hasan," imbuh Muhammad Budyatna. [fas/jpnn]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar