Mau Bantai Jokowi Saat Ajukan Ijin Mundur, Terpaksa Harus Gigit Jari

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI, Mohammad Sanusi menyayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang memilih mengambil cuti untuk kampanye sebagai Capres dalam pemilihan presiden. Sanusi  menilai langkah Jokowi yang memilih untuk cuti seolah menomorduakan tanggung jawabnya sebagai pemimpin di Jakarta.
Ia juga melihat seolah Jokowi serahkan dengan menjadikan jabatan gubernur sebagai 'ban serep', sehingga jika nanti ia kalah di Pilpres, Jokowi masih mempunyai jabatan di Jakarta.
"Rakyat Jakarta sudah marah karena belum tuntas lima tahun, eh sudah mau jadi presiden. Jangan sekarang buat marah rakyat lagi dengan kalau nanti kalah lalu jabatan gubernur tak mau lepas," kata Sanusi seperti yang dikutip inilah.com, Rabu (14/5/2014).
Ia mengungkapkan, jika Jokowi tidak segera mundur dari jabatannya, maka pihaknya akan melakukan konsolidasi politik untuk menggulirkan hak angket demi melengserkan Jokowi. Terlebih sejak menjadi Capres dari PDIP, Jokowi sudah sering mangkir.
"Gerindra mendesak dewan menggunakan hak tersebut, agar pemerintahan Jakarta yang tersendat kembali lancar," tegasnya.
Senada dengan Taufik, Wakil Ketua DPRD Lulung Lunggana menilai Jakarta saat ini sudah krisis pemerintahan. "Pak Jokowi sudah terlalu sibuk dengan pencapresannya sehingga pemerintahan Jakarta Baru tidak berjalan," ucapnya.
Politisi PPP itu menambahkan dari 56 ribu kegiatan lelang, baru 36 proyek yang bisa dilelang. Penyerapan anggaran juga tak jauh dari nol persen.
Seperti diketahui, langkah cuti terpaksa diambil oleh Jokowi untuk menghindari ulah anggota DPRD yang akan membantainya jika Jokowi mengajukan mundur sebagai gubernur DKI Jakarta.  Jokowi mengatakan alasannya tidak mundur sebagai gubernur, karena semata-mata menghindari ulah bejat anggoata DPRD jika Jokowi harus mundur.
Jokowi akan resmi cuti sebagai gubernur mulai akhir bulan Mei 2014. "Ini kan masalah politik. Kalau saya maunya mundur saja, lebih jelas. Tapi konstitusi undang-undang itu ada dua opsi yang harus dipilih. Berarti ini lebih karena tidak memungkinkan," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Rabu (14/5/2014).
Jokowi menuturkan, salah satu pertimbangannya mengajukan cuti panjang adalah hitungan politik. Sebab, jika langsung mundur dikhawatirkan menimbulkan polemik dan pertentangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dia menganggap masalah politik itu tidak bisa diprediksi.
"Lihat politiknya dong, masak kamu tidak punya hitung-hitungan politik. Kamu harus mengerti hitung-hitungan politik. Kalau saya sih maunya mundur saja," tandasnya.  [bay/inilah]