Dukung Prabowo, PPP Akui Konstiuen Pilih Jokowi, Katanya Lulung "Ogah Jegal Jokowi"

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya memutuskan memberikan dukungan kepada calon presiden yang diusung Gerindra Prabowo Subianto. Namun, partai berlambang Kabah itu mengakui sebagaian akar rumput masih memilih Joko Widodo di Pilpres 2014.
Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy mengatakan hal itu berdasarkan survei yang dilakukannya selama ini. Ia menghubungi pengurus daerah PPP mengenai pandangan calon presiden.
"Saat saya, melakukan survei SMS center kepada ketua serta sekretaris DPC se-Indonesia dukungan Prabowo 60 persen lebih, Jokowi 40 persen," kata pria yang akrab dipanggil Romi itu ketika ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/5/2014).
Sedangkan Kiai-Kiai PPP sebanyak 70 persen mendukung Prabowo dan 30 persen kepada Jokowi. Sementara, kata Romi, berdasarkan survei SMRC pada tanggal 20-26 April 2014, konstituen PPP lebih memilih Prabowo sebanyak 37 persen dan Jokowi 40 persen, sisanya tidak setuju keduanya.
Romi mengatakan Prabowo sudah dekat dengan ormas dan aktivis Islam sejak tahun 1990-an. Prabowo telah membangun komunikasi intensif dengan para ulama. "Dia telah bercita-cita jadi presiden, semenjak masih aktif jadi perwira tinggi TNI," kata Romi.
Sedangkan mengenai adanya konstituen yang masih mendukung Jokowi, Ketua Komisi IV DPR itu mengaku tidak bisa melarangnya. Ia mengatakan partai politik hanya mengantarkan calon presiden dan wakil presiden pada aspek yuridis formal ke KPU. Ia memberi contoh banyaknya pemenang Pilkada di suatu kabupaten tidak sinkron dengan kemenangan partai pada pemilihan legislatif.
"Totalitas jumlah elektoral pengusung belum tentu gambaran kemenangan pilpres sendiri, satu partai capres diusung oleh 70 persen elektoral pengusung, belum tentu kemenangan pilpres 70 persen," imbuhnya.
Romi juga mencontohkan saat PPP mengusung pasangan Hamzah Haz dan Agum Gumelar. "Elektabilitas pileg PPP dapat 8,2 persen, ketika Hamzah Haz capres dapat 3,5 persen. Secara yuridis diantarkan parpol tapi efektifitas pemenangan ya struktur pemenangan serta kekuatan figur," katanya.
Hal yang sama, kata Romi, terjadi pada Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie. Elektabilitas Golkar mencapai 14 persen tetapi Ical tidak ada yang melirik dan belum dapat pasangan wakil presiden.
"Secara pribadi padahal tiga besar, kok kenapa tidak ada yang melirik, yang menyiratkan bahwa pilpres kompleks," imbuhnya.  [tribun]

Dukung Gerindra Ogah Jegal Jokowi

Wacana penggunaan hak angket oleh Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta diyakini sekadar gertak sambal tanpa tujuan pasti.

Pasalnya di lingkungan para wakil rakyat Jakarta itu belum ada kesepahaman menggunakan hak angket mempersoalkan pencapresan Jokowi di saat tugas memimpin ibukota belum usai.

Belakangan ini, disebut-sebut bahwa Fraksi PPP dan PKS bakal ikut menggunakan hak angket, mengingat di tingkat nasional, kedua parpol tersebut berkoalisi dengan Gerindra dalam perebutan kursi presiden dan wakil presiden.

Mengomentari hal itu, Ketua DPW PPP Jakarta Lulung Lunggana mengatakan, koalisi tersebut tidak serta merta PPP mendukung Gerindra Jakarta yang akan menggunakan hak angket.

"Partai kami berkoalisi dengan Partai Gerindra bukan untuk menjegal Jokowi maju sebagai presiden," tegas dia.

Dengan kata lain, PPP Jakarta menolak wacana penggunaan hak angket DPRD DKI Jakarta, yang diduga sebagai  upaya menjegal langkah Jokowi maju di pilpres 2014.

Sementara Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jakarta M Sanusi mengatakan, akan menggunakan hak angket tersebut. "Terkait persoalan dukungan dari fraksi lain agar satu visi dengan kami, masih dalam tahap lobi," tutur dia.  [jpnn]