Jokowi Diminta Serahkan Fasilitas Dinas

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) telah mengajukan izin cuti atau non aktif  lantaran akan bertarung sebagai calon presiden (capres).
Hal ini tentunya terkait dengan penggunaan fasilitas negara yang biasa digunakan dalam menjalani tugas sebagai gubernur.
Beberapa fasilitas dimaksud seperti rumah dinas, dan kendaraan dinas, hingga fasilitas penggunaan ajudan. "Secara otomatis, seluruh fasilitas yang melekat pada Jokowi sebagai gubernur akan hilang. Seiring yang bersangkutan non aktif," ujar Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I) Tom Pasaribu, kemarin (13/5/2014).
Tom juga meminta Jokowi mematuhi aturan tersebut. Sebab jika yang bersangkutan melanggar bisa dikenai sanksi.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membenarkan telah mengajukan penonaktifan dirinya sebagai gubernur kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia resmi melayangkan izin non aktif.
Jokowi akan terus maju bertarung dalam Pilpres sebagai capres dari PDI Perjuangan. "Saya sudah ke istana bertemu presiden sampaikan surat permohonan izin saya sebagai capres," ungkapnya.
Jokowi menambahkan, Presiden SBY pun tinggal menentukan hari untuk penonaktifan dirinya. "Beliau langsung cepat sekali merespon, besok (Rabu) sudah jadi. Sudah diizinkan. non aktif," katanya.
Surat tersebut diantarkan langsung oleh Jokowi sebagai bentuk menghormati etika pemerintahan. "Ya menghormati beliau dong. Dengan bapak presiden kok. Etika kepemerintahan ya diantar sendiri," tukasnya.
Ia menegaskan, izin tersebut bukan pengunduran dirinya sebagai gubernur DKI Jakarta. Sebab, untuk pengunduran diri sebagai gubernur mesti melewati mekanisme ke DPRD DKI Jakarta. 

Non Aktif Per 1 Juni 2014
Hal ini dikonfirmasikan oleh Jokowi beberapa saat setelah menghadap Mendagri.
"Menyerahkan rumah jabatan dan perlengkapannya serta kendaraan dinas kepada pemerintah sejak dinyatakan berhenti sementara," ujar Jokowi di Kementerian Dalam Negeri, Rabu (14/5/2014).
Kendati begitu, ia mengaku masih mendapatkan gaji selama dirinya cuti. "Masih diberikan gaji pokok dan tunjangan," kata dia.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku bersyukur karena cuti koleganya diundur. Ia sebelumnya mengaku kaget karena santer beredar Jokowi cuti  Rabu, 14 Mei 2014.
"Jadi kemungkinan cuti beliau tanggal 31 Mei. Setelah resmi ditetapkan sebagai calon presiden oleh Komisi Pemilihan Umum. Maka kemungkinan tanggal 2 Juni SK cutinya keluar," kata dia.

Ahok PLT Gubernur DKI per 2 Juni 2014
Sementara itu Basuki mengatakan, efektifnya ia sebagai Plt Gubernur DKI termasuk berlakunya masa non-aktif Jokowi sebagai Gubernur setelah ada penetapan calon tetap dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2013 tentang Ketentuan Izin Cuti dan Undang-Undang (UU) nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden,
"Kalau 31 Mei, jadi baru non-aktif segitu. Karena UU mengatur masih boleh tanda tangan. Jadi tanggal 2 Juni lah baru saya sebagai Plt," katanya.
Nantinya, Basuki bisa mengambil beberapa kebijakan strategis, namun tetap izin Mendagri yang kemudian akan dikonsultasikan dengan gubernur.
Saat ini, kata Basuki, masih banyak sejumlah dokumen kerja yang membutuhkan tanda tangan Jokowi sebagai gubernur. Pihaknya juga akan melakukan beberapa kegiatan seperti seleksi dan promosi jabatan terbuka.
Sebagaimana diketahui, Jokowi diharuskan cuti atau non-aktif sebagai Gubernur DKI sebagai salah satu syarat untuk mendaftar di KPU sebagai calon presiden. Jokowi sendiri menjadi calon presiden yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Pendaftaran para calon presiden di KPU akan dimulai 18 Mei 2014.  [beritasatu/tempo/jpnn]