Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan mampu bekerja sendiri. Susah menjaga stabilitas dunia dan iklim usaha di Jakarta bila tidak dibantu dengan pihak lain.
Karena itu, penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Jokowi optimis dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha di Jakarta.
"Dengan MoU ini saya optimis pertumbuhan ekonomi dan iklim usaha di DKI Jakarta semakin baik dan meningkat," kata Jokowi seusai Penandatanganan MoU antara Pemprov DKI dengan Kadin DKI di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (14/5/2014).
Karena saat ini nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI setiap tahunnya meningkat. Saat ini sudah mencapai Rp 72 triliun. Kalau tidak dibelanjakan dengan baik, maka akan menimbulkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) yang cukup besar.
Untuk mengantisipasi SiLPA yang besar, maka pelaksanaan kegiatan pembangunan di DKI harus dikerjakan bersama-sama, salah satunya dengan Kadin DKI. Namun tetap kerja sama tersebut harus berdasarkan prosedur dan aturan yang berlaku.
"Jangan-jangan SiLPA naik drastis karena nggak bisa membelanjakannya. Ini nggak boleh. Jadi tinggal dibagi saja dikerjakan dengan Kadin DKI. Tapi harus sesuai dengan prosedur, dikerjakan dengan kualitas dan kecepatan yang benar. Yang paling penting di situ," ujar Jokowi.
Menurutnya, semua sektor atau lini harus dikerjakan untuk meningkatkan peluang usaha di DKI Jakarta. Begitu juga dengan menstabilkan laju inflasi di Kota Jakarta. Yaitu dengan melakukan manajemen stok dan distribusi barang serta pengendalian kebutuhan barang pokok di lapangan.
Ketua Kadin DKI Jakarta Edi Kuntadi mengatakan kesepakatan tentang pengembangan bidang perekonomian dan bidang infrastruktur untuk membangun sinergi antara DKI Jakarta dengan Kadin DKI. Khusunya dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing. Sehingga pelaku usaha dapat berperan serta dalam pembangunan DKI Jakarta.
"Tujuan dari MoU tadi meningkatkan koordinasi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Kami harapkan kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara Kadin DKI dengan 12 SKPD yang diimplementasikan dengan program yang mendorong pertumbuhan ekonomi,' ujarnya.
Wakil Ketua Kadin DKI Sarman Simanjorang mengatakan bentuk kerja sama yang akan diimplementasikan melalui program-program pembangunan diharapkan tidak terlalu banyak program. Lebih baik sedikit program tetapi dapat dilaksanakan semuanya dengan tepat waktu dan tepat sasaran.
"Bentuk kerja samanya jangan terlalu banyak, paling hanya satu hingga tiga kegiatan, biar pelaksanaannya rill," tukasnya. [war/merdeka]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar