PDIP Korban Pelanggaran, Jokowi Pasti Pro HAM

Calon presiden harus memiliki komitmen mengenai hak asasi manusia (HAM). Tak cuma di tataran normatif seperti undang-undang, Presiden yang bakal menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono Oktober mendatang mesti punya langkah jelas pengaplikasian perlindungan HAM.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan calon presiden yang diajukannya, Joko Widodo, memiliki rekam jejak positif dalam perlindungan HAM. PDIP tak mungkin abai dalam hal tersebut, apalagi partai berlambang banteng moncong putih itu mengaku sebagai korban pelanggaran HAM, sebelumnya.
"Pak Jokowi jelas mengusung nilai-nilai HAM. Faktanya, selama menjadi pejabat pemerintah tidak satu pun tersangkut kasus HAM. Malah pak Jokowi menancapkan nilai HAM di setiap kebijakannya seperti mengagendakan pluralitas, toleransi, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pendidikan, dan tegas terhadap setiap kasus hukum," jelas Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pereira, dalam diskusi bertajuk Visi dan Misi HAM Para Capres di Warung Daun Cikini, Jakarta, Selasa (6/5/2014).
Menurutnya, salah satu agenda prioritas pemerintahan yang akan dilakukan Jokowi adalah penuntasan kasus pelanggaran HAM. Karena, hingga kini sejumlah kasus pelanggaran HAM mandek tak diselesaikan pemerintahan di bawah Susilo Bambang Yudhoyono.
"Pada pemerintahan saat ini, seolah menjadi persoalan yang hanya disimpan di bawah karpet dan dibiarkan berbau," katanya.
Selain itu, visi dan misi Jokowi terdapat agenda menyangkut penyelesaian ratifikasi semua konvensi HAM menjadi Undang-undang. "HAM sifatnya universal, lintas negara, budaya dan hukum. PDIP dan pak Jokowi konsen meminta semua norma HAM dijadikan UU," pungkasnya.  [Jco/metrotvnews]