Kader dan Simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pro Jokowi (Projo) mengusulkan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu sebagai calon wakil presiden pendamping Jokowi.
"Beliau sudah teruji dan bersih," kata Koordinator Nasional Projo Budi Arie Setiadi ketika dihubungi di Jakarta pada Selasa, 6 Mei 2014.
Menurut dia, tokoh berlatar belakang militer paling tepat mendampingi calon presiden dari PDIP dalam pemilihan pada 9 Juli nanti. Tugas-tugas kenegaraan yang akan diemban Jokowi, nama panggilan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, bakal terbantu karena figur militer memiliki disiplin, pengalaman kepemimpinan, dan wawasan nusantara yang tak perlu diragukan lagi.
Figur militer, Budi menerangkan, juga profesional dan tak terkontaminasi kepentingan partai politik. Ada sejumlah tokoh militer yang dinilai pantas oleh Projo, yakni Ryamizard, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Budiman, serta Panglima TNI Jenderal Moledoko. "Tapi Ryamizard yang paling baik. Apalagi dia sudah purnawirawan sedangkan yang lainnya masih bertugas."
Dukungan Projo terhadap Ryamizard sudah terlihat pada Rabu pekan lalu ketika Ryamizard hadir sebagai pembicara dalam diskusi bertema nasionalisme di kantor Projo di Perdatam, Pancoran, Jakarta Selatan. Turut hadir sebagai pembicara adalah pengamat politik dari Universitas Indonesia Andrinov Chaniago. Seusai diskusi, menantu mantan Wakil Presiden Try Sutrisno itu menyatakan siapo menjadi calon wakil presiden untuk Jokowi. Tapi, ia pun mengaku tak mempermasalahkan kalau tak terpilih. "Aku ra popo," ujarnya.
Sejumlah tokoh menjadi kompetitor kuat Ryamizard dalam bursa calon wakil presiden yang sedang dipertimbangkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Mereka adalah mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md., Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, serta Ketua UKP4 dan mantan Menteri Energi Kuntoro Mangkusubroto.
Jokowi pun telah menyatakan sejumlah kriteria pendamping yaitu: lebih muda dari Megawati, elektabilitas bukan pertimbangan utama, dan bisa saling melengkapi. 'Kalau yang satu di lapangan, ya yang satunya di kantor," katanya pada Senin, 5 Mei 2014. Adapun PDIP menyatakan pengumuman calon wakil presiden akan disampaikan setelah 9 Mei 2014, batas akhir penghitungan suara hasil pemilu legislatif. {Sundari/tempo]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar