Jokowi Extra Hati-hati Gunakan Dana Bansos dan Hibah

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi tak mau serampangan menyebar dana bantuan sosial (bansos) dan hibah. Ia tak mau nekat, kerena menurut saran KPK, pada tahun politik seperti sekarang sangat rentan dana hibah digunakan buat kepentingan politik. Tidak digunakan semestinya.
"Tapi memang sampai detik ini belum kita putuskan, karena ada surat imbauan dari KPK. Saya tidak berani nekat, kalau nekat yang positif saya berani. Tapi untuk nekat yang ada konsekuensinya tidak mau," kata Jokowi di hadapan para ulama dalam acara Silaturahmi Ulama dan Umaro di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (13/5/2014).
Apalagi, menurut Jokowi, KPK mewanti-wanti ada baiknya dana bansos dan hibah dikucurkan setelah pemilihan presiden, 9 Juni 2014. Padahal, ia menilai baiknya imbauan itu hanya berlaku sampai pemilihan legislatif (Pileg). Mengingat banyak lembaga yang benar-benar membutuhkannya.
"Pileg memang sudah selesai, tapi kan Pilpresnya belum. Mestinya sampai Pileg saja dan sekarang bisa dicairkan. Karena memang lembaga yang memerlukan banyak sekali," tegasnya.
Asisten Bidang Kesejahteraan Masyarakat DKI Jakarta, Bambang Sugiono, mengatakan, pihaknya akan segera mencairkan dana hibah kepada organisasi yang bisa dipertanggungjawabkan. "Berdasarkan arahan dari pak wakil gubernur saran itu bisa dipakai bisa tidak," kata Bambang.
Menurut Bambang, pihaknya akan melakukan seleksi terhadap organisasi yang diprioritaskan mendapatkan dana hibah terlebih dahulu. Hal itu berdasarkan dari organisasi yang ada apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Pihaknya tidak akan mencairkan dana hibah kepada perseorangan.
"Untuk lembaga yang bisa dipertanggungjawabkan akan kita berikan. Insya Allah minggu ini bisa cair," jelasnya.  [Ich/metrotvnews]