Calon Presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Wiodo atau Jokowi ditantang mundur dari jabatan Gubernur DKI Jakarta. Ini demi menegakkan etika sebagai pejabat publik.
Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto menantang Jokowi berani mundur dari jabatan itu.
"Kalau Mas Jokowi ingin dinilai sebagai pejabat negara yang menegakkan etika, mundurlah. Jangan lagi menjadi kepala daerah bagi ibu kota negara. Kalau tidak, yo rapopo. Biarlah rakyat yang menilai beliau," tutur Yandri, Selasa (13/05/2014).
Bila Jokowi mbalelo, menurut Yandri, bisa menjadi preseden buruk bagi penegakan etika dalam demokrasi. Bahwa seorang calon pemimpin harus berani menanggung risiko politik.
"Sekali lagi, ini bukan karena Jokowi. Siapapun pemimpin Jakarta, sebaiknya mundur kalau telah ditetapkan sebagai capres. Itu etika seorang pemimpin," tuturnya.
Sejatinya, lanjut politikus PAN itu, bukan hanya sekali Jokowi mangkir janji. Saat kampanye pilgub DKI, Jokowi menyatakan niat untuk memimpin DKI selama lima tahun alias satu periode. Belum genap dua tahun, Jokowi kebelet nyapres.
"Saya percaya, masyarakat sudah cerdas dan kritis. Kita buka lagi lembaran lalu. Apa janji-janji Jokowi, dilanggar apa tidak," pungkasnya.
Menurut catatan INILAHCOM, sejak Jokowi ditetapkan PDIP sebagai capres, agenda blusukan mantan wali kota Solo itu mendadak macet. Energi Jokowi lebih tercurah untuk meraup suara PDIP dalam pemilu legislatif 9 April lalu.
"Ke depan, bakal lebih parah lagi. Jokowi akan lebih sibuk sebagai capres. Siap-siaplah, Jakarta tetap akan macet dan banjir," tandas Yandri. [yeh/inilah]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar