Namun, pencalonan Jokowi tersebut menuai sejumlah kritik. Sebab, Jokowi dinilai belum sepenuhnya berhasil mengubah kondisi Ibu Kota.
"Selama 1 tahun ini, tidak ada yang signifikan sesuai janji-janjinya, hal itu yang jadi masalah," ujar Pengamat Politik Emrus Sihombing, Jumat (14/3/2014).
Emrus mengambil contoh, masalah banjir dan macet yang masih terjadi di Ibu Kota.
"Walaupun ada yang mengatakan dia kan masih 1 tahun, Oke. Tapi ada enggak, Jokowi punya program untuk DKI? agar tahun depan tidak banjir?. Artinya bahwa dia tidak punya perencanaan yang bisa disampaikan ke publik, bahwa tiga tahun ke depan Jakarta tidak banjir," tuturnya.
Dia juga menegaskan, apabila mantan Wali kota Solo itu nekat mencalonkan diri, hal itu merupakan bentuk dari pelarian sebuah tanggung jawab. "Jadi sebenarnya, dia itu cuci tangan dari yang dia janjikan," tutupnya.
Jokowi Tak Urus Kepentingan Rakyat
Keputusan Jokowi meninggalkan Jakarta saat hari kerja menuai kritik Emrus Sihombing. Emrus menyatakan sikap Jokowi yang pergi tanpa izin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak dapat dibenarkan.
"Tanpa izin dari Kemendagri Jokowi tidak bisa keluar Jakarta (cuti). Jokowi yang selama ini kita harapkan, orangnya yang taat aturan, bekerja keras demi rakyat. Tapi, kalau pergi tanpa izin ya sama saja dengan pemimpin-pemimpin lainnya. Pemimpin seharusnya mengutamakan rakyat dibandingkan dengan kekuasaan," ujar Emrus, Jumat (14/3/2014).
Emrus menuturkan seorang negarawan akan mempertaruhkan jabatannya untuk rakyat. "Ini kebetulan dia (Jokowi) di gadang-gadang oleh opini publik bahwa dia akan jadi Presiden, dan keputusan dia jadi presiden atau enggak itu ada di tangan Ketum partai. Nah, kalau merapat ke sana (Jawa Timur) saya yakin dia merapat ke sana atas kemauan Megawati dan Jokowi sendiri, kalau fakta ketemu mendadak di sana tidak mungkin," lanjutnya.
Saat ini, lanjut Emrus, orang nomor satu di DKI Jakarta itu memilih menempel ke pusat kekuasaan dibandingkan mengurusi rakyat Jakarta.
Sumber :
okezone.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar