"Jokowinomik adalah sistem ekonomi kerakyatan dengan pendekatan sosioteknokratik demi mensejahterakan rakyat," kata Ketua Tim Ahli Sahabat Nusantara, Simon L Himawan, dalam penjelasan persnya, Selasa (26/5/2014).
Dengan fokus pada UMKM, kata Simon, kue pembangunan nasional terbagi lebih adil dan pemerataan pendapatan bisa terwujud. Selama ini, jelas dia, kue pembangunan hanya dinikmati 4.900 usaha besar yang mengusai 43 persen produk domestik bruto (PDB). Sementara, 56,5 juta UMKM hanya menguasai 57 persen PDB dengan 107,6 juta tenaga kerja. Dalam konsep Jokowinomik, jelas Simon, kue pembangunan harus sebesar-besarnya dimanfaatkan oleh pelaku UMKM yang jumlahnya mencapai 56,5 juta usaha. UMKM merupakan pondasi dasar ekonomi nasional yang harus diberi tempat lebih luas.
Masalah lain yang dihadapi kalangan UMKM, menurut Simon, produktivitas rendah karena kurangnya pengetahuan, teknologi, dan minim penguasaan pasar. "UMKM juga tidak mampu berkompetisi dengan baik karena tidak efisien dan akses ke modal yang sulit," kata Simon.
UMKM menjadi pilihan utama Jokowinomik karena setiap input usaha terkait dengan tenaga kerja, produk industri, energi, keuangan, infrastruktur, dan sistem logistik. Outputnya merupakan produk konsumsi domestik dan ekspor.
Dampak paling keras atas tidak meratanya pembagian kue pembangunan ini, menurut Jokowinomik, terjadinya kesenjangan dan ketimpangan yang makin tajam, terutama antara kaum miskin dan kaya. Kesenjangan pendapatan dan kesenjangan antarwilayah masih tinggi yang terlihat dari rasio gini Indonesia yang semakin besar dan laju pembangunan di luar Jawa terhadap Jawa menurun.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar