Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) sudah menyatakan siap melaju menjadi calon presiden di Pilpres mendatang. Bila menang, secara otomatis wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bakal melenggang menduduki kursi DKI-1.
Namun, sebelum Ahok maju sebagai Gubernur Jakarta, Gerakan Pemuda (Gema) Keadilan sudah menyatakan penolakannya. Peneliti Gema Keadilan, Mustofa siap mengajukan gugatan untuk menjegalnya.
"Kita bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, tapi kan prosesnya masih panjang, opsinya sih masih panjang," kata Mustofa di bilangan Cikini, Jakarta, Selasa (24/3/2014).
Mustofa menyangkal, persoalan ini bukan terkait pencapresan Jokowi. Sebab penolakan ini berasal dari keluhan masyarakat yang merasa gelisah atas kepemimpinan Ahok.
"Sebetulnya masalah Jokowi bukan urusan kita. Kita tangkap kegelisahan masyarakat, Ahok banyak yang tidak suka. Sebenarnya masyarakat kecewa Jokowi naik (jadi capres), karena mereka pilih Jokowi, tidak pilih Ahok," tegasnya.
Maka dari itu, lanjut dia, pihaknya bakal mengumpulkan tokoh Betawi, untuk menjegal Ahok menggantikan Jokowi sebagai gubernur DKI.
"Kita cuma mengingatkan Ahok soal gaya kepemimpinannya," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Gema Keadilan DKI Jakarta, Renold Darmasyah menyebut, mantan Bupati Belitung Timur itu harus diganti dengan pejabat publik yang sederhana. Pasalnya, Ahok tidak memiliki budi pekerti.
"Ahok sebagai pejabat publik yang tidak memiliki budi pekerti yang luhur harus diganti dengan pejabat publik yang sederhana, amanah serta berbudi pekerti santun dan baik," kata Renold di bilangan Cikini, Jakarta.
Dia menambahkan, pihaknya tidak segan menjadi pelopor untuk menjegal Ahok menjadi DKI-1.
"Kami bakal menghimpun budayawan, akademis dan alim ulama untuk menolak Ahok sebagai Gubernur," ungkapnya.
Sumber :
merdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar